Ditemukan 495277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sigli saipul sepli sapril sidik
Penelusuran terkait : Pengantar catatan sipil Administrasi catatan sipil Pegawai negeri sipil Akta pencatatan sipil Koneksitas Sipil dan militer Penolakan pensiun pini pegawai negeri sipil Catatan sidang Berita acara sidang Tingkat banding Perdata-permohonan-perbaikan akta pencatatan sipil
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 61/Pdt.P/2016/PN Tng
Tanggal 29 Februari 2016 — PUJI INDAH SUSANTI
61 — 24
  • Karena tinggal saya pada saat pengajuanbulan Februari tanggal 6 adalah di Taman Ubud Permai 2 no. 90, Lippo Karawaci,Tangerang Banten.Pada saat selesai putusan, saya pulang ke Semarang, sehingga saya tidakdapat menyelesaikan/mengurus' kutipan perceraian tersebut di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.Di bulan Oktober 2015 saya ke catatan sipil kota tangerang untuk mengurusakta perceraian saya, namun di tolak di karenakan isi surat putusan di tujukanagar di daftar kan akta perceraian
    Sipil KabupatenTangerang;Halaman 3 dari 11.
    Sipil Kotamadya Daerah Tk.
    Sipil Kabupaten Tangerang, dan KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.
    Il Semarang dan Kantor Catatan Sipil KotaTangerang untuk dicatat dan kemudian menerbitkan Akta Perceraian, akan tetapididalam amar putusan angka 4 tersebut diatas tercatat agar dikirimkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;Menimbang, bahwa tentang pencatatan untuk didaftarkan dan menerbitkanakta perceraian sebagaimana pada angka4 amar putusan tersebut adalahbersifat administratif demi tertibnya administrasi kKependudukan sebagaimanadimaksud oleh pasal 8 jo.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Permohonan
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 374/Pdt.P/2017/PN.Tng.
Tanggal 15 Juni 2017 — Darman Satia HS, S.H
65 — 20
  • W29.U4/1302/HT.04.12/IV2017, tertanggal 29 Maret 2017(Lampiran Il), sebagai dokumen pendukung untuk diberitahukan/didaftarkan diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dibuatkan aktacerai, sebab telah terjadi peristiwa perceraian antara Darman Satia HS, SH danRatna Herlina Suryana.Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2017/PN.Tng2.
    Bahwa Pemohon mengalami kesulitan melakukan pengurusan administrasi diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diktum PutusanPerceraian No. 352/Pdt.G/2016/PN.Tng jo.163/PDT/2016/PT.BTN dalam halpembuatan akta cerai sebagaimana telah terjadi peristiwa perceraian antaraDarman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana.3.
    Disisi lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerangmenyatakan, sekalipun Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryanaberdomisili di Kota Tangerang serta Nomor Induk Kependudukan (NIK), KartuKeluarga (KK) berikut administrasi kependudukannya terdaftar di KotaTangerang, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerangjuga tidak dapat mendaftarkan peristiwa perceraian dan membuatkan aktaperceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana tersebut, sebab didalam diktum Putusan
    2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ternyata pencatatanperistiwa perceraian "wejib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksanatempat Penduduk berdomisili;Menimbang, bahwa kebijakan pemekaran Kabupaten Tangerang antaralain menjadi Kota Tangerang yang berdampak pada terpisahnya antara KantorDinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tangerang, dengan DinasKependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang, sehingga administrasiHal. 5 dari
    Mengabulkan permohonan Pemohon agar dapat melaksanakan pengurusanakta perceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, karena yang bersangkutanberdomisili di Kota Tangerang;2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Permohonan
Putus : 15-02-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 726/Pdt.P/2016/PN.Tng.
Tanggal 15 Februari 2017 — DRA. TIURMA SEREVINA T
66 — 33
  • Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) oranganak yang bernama CHRISTOPHER ABRAHAM HUTAGALUNG,, lakilaki,lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1999, berdasarkan Akta Kelahiranyang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil KotamadyaJakarta Selatan tanggal 20 Januari 2000 dan OPPENHEIMERHUTAGALUNG,, lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 20 September 2002, namunhingga kini belum memiliki akta kelahiran..
    Bawa untuk mendapatkan pencatatan perkawinan tersebut, Pemohon telahmelapor dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dimaksudpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan akantetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidakbersedia menerbitkan dengan alasan Pemohon harus terlebih dahulu harusmendapatkan Penetapan Pengadilan..
    Bahwa saat ini Pemohon berdomisili pada wilayah kota Tangerang Selatan,maka Pemohon memohon supaya penetapan pencatatan perkawinantersebut ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaTangerang Selatan.Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka mohon agarMajelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksaperkara a quo untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
    Lamhot Tulus Hamonangan Hutagalung pada bukuAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;4. Memerintahkan dan/atau memberikan izin kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk menerbitkan Akta Kelahiran anakPemohon atas nama OPPENHEIMER HUTAGALUNG;5.
    Lamhot Tulus Hamonangan Hutagalung) yangdilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 Juni 1998,ternyata Pemohon dan suaminya belum pernah mencatakan/ mendaftarkanperkawinannya pada Kantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan setiap perkawinan yangdilangsung secara agama haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, makaHal. 7 Penetapan No. 726/Pdt.P/2016/PN.Tng.permohonan Pemohon cukuplah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/TUN/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANGERANG., II. URSULA BUDIAYU;
86 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANGERANG., II. URSULA BUDIAYU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 14-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN., II. LYSDA LUPINA DAMANIK;
60 — 25
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN., II. LYSDA LUPINA DAMANIK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2008 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244K/PDT/2004
Tanggal 10 April 2008 — SUMARDINAH ; KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMARDINAH ; KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-10-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 286/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 8 Desember 2017 — TEDDY ACHMAD RIZALDI; KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG;
38 — 17
  • TEDDY ACHMAD RIZALDI; KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTABANDUNG;
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kependudukan Kewarganegaraan
Register : 19-06-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 115/B/2017/PTTUN.SBY.
Tanggal 12 Juli 2017 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA vs ERNIK SULISTIOWATI
177 — 80
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA vs ERNIK SULISTIOWATI
    P U TU S ANNOMOR : 115/B/2017/PTTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaradalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam sengketa antara :KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTASURABAYA ; berkedudukan di jalan Tunjungan Nomor 1 3 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1.Nama: IRA TURSILOWATI, SH., MH.Jabatan
    Mutasi WNI dan Orang Asingpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurabaya.Nama: AHMAD RIZAL SAIFUDIN, SH.Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda Kota Surabaya.Nama: DJOENEDIE DODIEK S, SH.Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian WHukum Setda Kota Surabaya.Putusan Perkara Nomor : 115/B/2017/PT TUN SBYHalaman 1 dari 9 Halaman6. Nama: MUHAMMAD, SH.Jabatan: Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda Kota Surabaya.7.
Pengadilan PTUN MAKASSAR
Register : 24-04-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 20-08-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 13 September 2012 —
84 — 31
  • Aida Badji Melawan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar
    SIMON, S.E., Jabatan Kepala Bidang Akta Perkawinan danPerceraian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDONA SA mm mmm nn ct nn enn nm3. MUH.
    ., Jabatan Kepala SeksiPenyimpanan dan Perubahan Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Makassar ;Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, memilin alamat di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, di Jalan SultanAlauddin...2Alauddin Nomor 295 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09Mei 2012,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005antara Husein Lewa dengan Olla Reppy, yang diterbitkan oleh TergugatKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;3.
    Bukti P6 : Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Husein Lewa, tanggal15Desember 2010, perihal Permohonan Pencegahan danKeberatan yang ditujukan kepada Kepala DinasKependudukan,18Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar (sesuai denganfOLO COPY) j o= no = eon nnn nnn nnn nnn men nnn nn nner nnn7.
    Bukti T7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Olla Reppy, tanggal 10Januari 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Makassar (Sesuai dengan foto copy) ;8. Bukti T8 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 25 atas nama HuseinLewa, tanggal 3 Djanuari 1968 (Sesuai dengan foto copy) ; 9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — TEDDY ACHMAD RIZALDI VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG;
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TEDDY ACHMAD RIZALDI VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kependudukan Kewarganegaraan
Putus : 05-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/TUN/2018
Tanggal 5 September 2018 — HENGKI ISMAIL VS KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO, DK
226 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENGKI ISMAIL VS KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO, DK
    KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KOTAGORONTALO, tempat kedudukan di Jalan AhmadNadjamuddin, Kelurahan Dulalowo Timur, KecamatanKota Tengah, Kota Gorontalo;ll. YULIYANTI PAKAYA, S.E., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan HB. YasinRT.2/RW.1, Kelurahan Limba B, Kecamatan KotaSelatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, pekerjaanSwasta;:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Abdul Haris AliSuleman, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat, di Jalan P.
    Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Mei 2017;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah:Akta Kelahiran Nomor 580 atas nama Yuliyanti Pakaya yangdikeluarkan oleh Catatan
    Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15Maret 1985:Kutipan kedua Nomor 7571LT131020140024, yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaGorontalo tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Yuliyanti Pakaya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Akta Kelahiran Nomor 580 atas nama Yuliyanti Pakaya yangdikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15Maret 1985.
    Menyatakan batal atau tidak sah: Akta kelahiran Nomor 580 atas nama Yulianti Pakaya yangdikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15Maret 1985:Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 476 K/TUN/2018 Kutipan Kedua akta Kelahiran 75/71LT131020140024 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan SipilKota Gorontalo tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama YuliyantiPakaya;3.
    Memerintahkan/mewajibkan kepada Termohon Kasasi/TermohonBanding/Tergugat untuk mencabut : Akta kelahiran Nomor 580 atas nama Yulianti Pakaya yangdikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 15Maret 1985; Kutipan Kedua akta Kelahiran 75/71LT131020140024 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan SipilKota Gorontalo tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama YuliantiPakaya;4.
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 11-07-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PN BATANG Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Btg
Tanggal 4 Agustus 2022 — Penggugat:
ANJILA ALVIANI
Tergugat:
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
15 — 9
  • Penggugat:
    ANJILA ALVIANI
    Tergugat:
    Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 04-04-2024 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN BATANG Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Btg
Tanggal 25 April 2024 — Penggugat:
TARWIYAH
Tergugat:
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
2 — 0
  • Penggugat:
    TARWIYAH
    Tergugat:
    Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — AIDA BADJI vs KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR, dkk
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AIDA BADJI vs KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR, dkk
    ., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan VII, KompleksBTN Asal Mula Blok D.3 Nomor 12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 21 April 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN:1 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMAKASSAR, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 295 Makassar,selanjutnya memberi kuasa kepada :1 AYU ANGGRAINI CHAIDIR, S.H.
    ., Jabatan Kepala Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;3. MUH.
    ., Jabatan Kepala Seksi Penyimpanan danPerubahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, di Jalan SultanAlauddin Nomor 295 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal09 Mei 2012 ;2 HUSEIN LEWA, Kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Tidak ada, beralamat diJalan Sultan Hasanuddin No.14 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh ISMANLEWA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
    Penggugat (AIDA BADJI) berdasarkan AktaPerkawinan Nomor : 136 tanggal 3 Januari 1968 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April2005 antara Husein Lewa dengan Olla Reppy, yang diterbitkan olehTergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
    Sipil Kota Makassar ;3 Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Makassar untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Akta Perkawinan Nomor : 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April2005 antara Husein Lewa dengan Olla Reppy ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa Tata Usaha Negara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-10-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 160/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat:
STEVANUS EFENDY
Tergugat:
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
258 — 247
  • Penggugat:
    STEVANUS EFENDY
    Tergugat:
    Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
    Pengadilan Negeri Surabaya, No.W14.U1/16892/HK.02/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat (fotokopisesuai asli);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabnya, Tergugat telahmengajukan bukti suratsurat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T 1sampai dengan T 7 sebagai berikut:Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kepada KepalaDinas Kependudukan dan Catatan
    Sipil Kota Surabaya,Nomor Surat W.14.U1 / 7671 / HK.02 / 8 / 2020 tanggal 26Agustus 2020 Perihal Pengiriman Salinan PutusanPengadilan Negeri Surabaya No. 628 / Pdt.G / 2020 /PN.Sby tertanggal 03 Agustus 2020 (fotokopi sesuai asli);Akta Perceraian Nomor Akta : 3578CR070920200001,atas nama Stevanus Rudy Efendy dengan Oei Oen Na,tanggal 4 September 2020 (fotokopi sesuai asili);Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) Nomor 1493 / WNI /2002, tanggal 24 Oktober 2020, yang kutipannyaditerbitkan pada tanggal
    Bahwa,atas surat Penggugat tersebut Pada Tanggal 11 Oktober 2021Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah menyampaikanJawabannya/Informasi atas Putusan Perkara No. 628/Pdt.G/2020/PN.Sby(vide bukti P7) ;Halaman 27 dari 44 HalamanPutusan Perkara No. 160/G/2021/PTUN.SbyMenimbang, bahwa Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil belumada ketentuan atau mekanisme proses dan batas waktu pengajuan UpayaAdministratifnya, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenaiproses dan batas waktu Upaya Administratif
    dari 44 HalamanPutusan Perkara No. 160/G/2021/PTUN.SbyPencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perceraian adalah berdasarkankewenangan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terkaitadministrasi kependudukan, sebab Akta Cerai merupakan bagian dari datakependudukan negara yang semestinya harus di catat oleh pemerintah sebagaipenyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yangmana menurut Majelis Hakim kewenangan penerbitan Akta Perceraian olehDinas Kependudukan dan Catatan
    Sipil merupakan kewenangan yang diperoleh secara Delegatif dari Pemerintah Kabupaten/kota sebagai Lembagapenyelenggara yang bertanggung jawab dalam urusan administrasiPemerintahan di tingkat Kabupaten/kota kepada instsnsi pelaksana yang hal iniDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa mencermati Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 8 ayat1 huruf a serta Pasal 1 ayat 17 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kotaberkewajiaban
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — SARINAH LIMIN VS KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR,
103 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARINAH LIMINVSKEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATANSIPIL KOTA MAKASSAR,
    Bahwa Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.001561 tanggal 25 Januari 2007yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMakassar kini Tergugat baik secara prosedural/formil maupun secarasubstansial/materiil bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dalam konteks ini bertentangan dengan peraturan dasarnya sebabpenerbitannya telah didasarkan pada Akta Nikah yang telah dinyatakan tidaksah oleh putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;5.
    Dalam konteks ini, baik Akta Nikah maupun Akta Kelahiran merupakanproduk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dipisahkan satu samalainnya sebab Akta Nikah yang menjadi dasar penerbitan Akta Kelahiran olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar selaku Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, maka menurut hukum Akta Nikah yangmengandung cacat yuridis menjadi dasar lahirnya Akta Kelahiran otomatismengandung cacat yuridis, baik secara yuridis formal maupun materiil;Alasan Kedua:
    Konsekuensiyuridis dari Akta Kelahiran yang diterbitkan berdasarkan Akta Nikah yang telahdinyatakan tidak sah otomatis mengandung cacat yuridis yang menurut hukumseharusnya dijadikan dasar penilaian atau alat uji oleh Judex Facti untukmembatalkan Akta Kelahiran tersebut;Dalam konteks ini, Akta Kelahiran Nomor 7173 AL.2007.001516 tanggal 22Januari 2007 merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassarselaku Badan atau
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 31-07-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 26-08-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 80/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 18 Nopember 2013 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG
59 — 35
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kependudukan Kewarganegaraan
Register : 02-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 50/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 12 Januari 2017 — PITRA JAYA MELAWAN: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN LEBAK
197 — 102
  • PITRA JAYAMELAWAN:KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN LEBAK
    ., Advokat danpenasehat Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,berkantor pada Law Office LKBH Sinar madani Banten di PersadaBanten Blok TD1 Nomor 2, Walantaka, Kota Serang, PropinsiBanten , Selanjutnya disebut PENGGUGAT,, MELAWANKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Lebak,Propinsi Banten, berkedudukan di Jalan R.M.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 6 Oktober 2016 — IHAT SOLIHAT MELAWAN: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LEBAK
80 — 40
  • IHAT SOLIHATMELAWAN:KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LEBAK
    S.H dan Rekan, beralamat di JalanRaya Pasar PicungKadu Pandak Rt. 02/03 DesaKadupandak, Kecamatan Picung, KabupatenPandeglang, Provinsi Banten ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATENLEBAK, berkedudukan di Jalan R.M. Nata AdmajaNo.1 Rangkasbitung Kabupaten Lebak, ProvinsiBanten;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 32/G/2016/PTUNSRG.Selanjutnya disebut sebagai.. TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:Telah membaca :1.
    dalam Register Perkara No. 32/G/2016/PTUNSRG, yangpada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut : OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor:477.8909/CS.1/X/DIS/1988 tanggal 10 Oktober 1988 tercatat atas namaAHMAD SUJANA;ll TENGGANG WAKTU GUGATANPenggugat keberatan atas dikeluarkannya SURAT PENCATATAN SIPIL(WARGA NEGARA INDONESIA) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR:477.8908/CS.1/X/DIS/1988, tertanggal 10 Oktober 1988, oleh Kepala DinasKependudukan Dan Catatan
    Sipil Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yangpada dasarnya Penggugat mengetahui tentang objek sengketa adalahsebagai berikut:1.
    Sipil Kabupaten Lebak yaitu SURATHalaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 32/G/2016/PTUNSRG.PENCATATAN SIPIL (WARGA NEGARA INDONESIA) KUTIPAN AKTAKELAHIRAN NOMOR: 477.8908/CS.1/X/DIS/1988, tertanggal 10 Oktober1988, tercatat atas nama AHMAD SUJANA;.
    Bahwa dengan dimikian terhadap SURAT PENCATATAN SIPIL (WARGANEGARA INDONESIA) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR:477.8908/CS.1/X/DIS/1988, tertanggal 10 Oktober 1988, tercatat atasnama AHMAD SUJANA, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak/Tergugat , terdapatkesalahan memasukkan Nama Orang Tua dari si anak tersebut, hal iniakan berdampak pada Garis Mewaris antara Orang Tua dan anakanaknya, demikian pula tentang asal usul orang;8.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 124 / B / 2018 / PT.TUN.JKT;
Tanggal 10 Juli 2018 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANGERANG; URSULA BUDIAYU; JANET PATUWO;
65 — 25
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANGERANG; URSULA BUDIAYU; JANET PATUWO;
    Mewajibkan Tergugat untuk mncabut Akta Perkawinan Nomor 288/2000yang dikeluarkan gen Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang; roa4.
    Menyataka batal Akta Perkawinan Nomor 288/200 tanggal 36 Novemberp000Sintara Rony Patuwo dan Ursula Budiayu yar Boban olehSsSepala Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang ; oe oan nn nnn nn nanan nanan nn nnn n=ea Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta 2 Perkawinan Nomor 288/2000yY& tanggal 16 November 2000 antara Rev Patuwo dan Ursula Budiayu J& yang dikeluarkan oleh Kepala KantorCatatan Sipil Kota Tangerang ; &b> YSs 4.