Ditemukan 94 data
75 — 45
- JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
Advokat beralamat diJalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng,Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal Kalabahi 02 Oktober 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor W26U12/40/HT.01.10/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;LAWANNegara Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. BupatiAlor, yang berlamat di Soekarno Hatta Batunirwala, sebagaiTerbanding semula Tergugat;Dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Y. G.
administrasiproses pengangkatan PNS Daerah formasi Tahun Anggaran 2010 yangditujukan ke Pengadilan Negeri adalah salah alamat karena sesungguhnyaPengadilan Negeri tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadiliadministrasi pengangkatan PNS Daerah;Bahwa untuk menyatakan sah atau tidak sah keputusan panselnasberkenaan dengan pengangkatan CPNS Daerah formasi Tahun Anggaran2010 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Negara RepublikIndonesia cq
Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Alor selakuTergugat adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat mengajukangugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia di Jakarta, cq.
64 — 17
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
80 — 39
PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
75 — 31
Pemerintah RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Bupati Lembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur vs -. PT SINAR LEMBATA
PUTUSANNomor 168/Pdt/2017/PT KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkaraperkara perdata dalamPeradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PemerintahRI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq BupatiLembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten LembataProvinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lembata diwakili olehEMILIANUS LABA BLOLOK, S.H, BARTOLOMEUS TARU HIPIR,S.H, YOHANES DON
Mencermati pokok gugatanPenggugat diatas dan mana gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI Ca.Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq.
Berdasarkan fakta dan alasantersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukankarenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL)Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehinggatidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam gugatannya ditujukan kepada Pemerintah RI Cq.Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq.
95 — 35
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI,Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, sebagai Pembanding semula Tergugat;2.
70 — 16
MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN di SOE (TERGUGAT I)., dkk
118 — 36
Penggugat:Hanikus LakatTergugat:Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hanikus Lakat
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
177 — 103
Penggugat:
Hanikus Lakat
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Hanikus Lakat
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
133 — 25
Penggugat:
Hanikus Lakat
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
149 — 9
Pembanding/Penggugat : Hanikus Lakat
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI, cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, cq. BUPATI SIKKA, dkk. VS STEFANUS TOLLE
96 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. BUPATI SIKKA, dkk vs GERGORIUS KELAN
163 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNURNUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI KUPANG VS JONAS SALEAN, SH., M.Si.
2.2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada
3.3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung
4.4.
24 — 14
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
2.2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada
3.3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung
4.4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung, Cq. Kepala Desa Rawangkalo
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NGADA, DKK
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH R.I. cq PRESIDEN R.I. cq GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR cq BUPATI LEMBATA cq KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LEMBATA VS PT SINAR LEMBATA
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH R.I.cq PRESIDEN R.I. cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cqBUPATI LEMBATA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN LEMBATA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H.
62 — 0
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NGADA, DKK
Jamaludin Uring
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Leubatang
2.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Walangsawa
3.Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata , cq SDN Leuwalang
53 — 0
Penggugat:
Jamaludin Uring
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Leubatang
2.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Walangsawa
3.Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata , cq SDN Leuwalang
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, CQ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , DKK
RT.026 RW.007, Kelurahan Kayu Putih, KecamatanOebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 April 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding;melawanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,CQ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, berkedudukan di Jalan BasukiRahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ.
MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,CQ. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, CQ. KEPALA DINASPERINDUSTRIAN DAN KOPERASI KABUPATEN TIMOR TENGAHUTARA, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,CQ. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, CQ. KEPALA DINASHal. 1 dari 24 hal.
Menteri Perindustrian dan koperasiRepublik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cqKepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi NusaTenggara Timur cq. Bupati Timor Tengah Utara cq. Kepala.Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara);DanTergugat III (Presiden Republik Indonesia cq. Menteri PerdaganganRepublik Indonesia cq. Menteri Perindustrian PerdaganganHal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 2250 K/Pdt/2013.12dan Koperasi Republik Indonesia cq.
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHRISTIAN NABUNOME, VSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI di JAKARTA cq GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR di KUPANG cq BUPATI TIMORTENGAH SELATAN di SOE, DKK