Ditemukan 94 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Gubernur nusa tenggara barat (pemda nusa tenggara barat) vs pt. newmont nusa tenggara; Pt. newmont nusa tenggara vs gubernur nusa tenggara barat (pemda nusa tenggara barat); Gubernur nusa tenggara barat vs pt. newmont nusa tenggara;
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
75 — 45
  • - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
    Advokat beralamat diJalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng,Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal Kalabahi 02 Oktober 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor W26U12/40/HT.01.10/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;LAWANNegara Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. BupatiAlor, yang berlamat di Soekarno Hatta Batunirwala, sebagaiTerbanding semula Tergugat;Dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Y. G.
    administrasiproses pengangkatan PNS Daerah formasi Tahun Anggaran 2010 yangditujukan ke Pengadilan Negeri adalah salah alamat karena sesungguhnyaPengadilan Negeri tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadiliadministrasi pengangkatan PNS Daerah;Bahwa untuk menyatakan sah atau tidak sah keputusan panselnasberkenaan dengan pengangkatan CPNS Daerah formasi Tahun Anggaran2010 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Negara RepublikIndonesia cq
    Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Alor selakuTergugat adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat mengajukangugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia di Jakarta, cq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 20-05-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 20 Mei 2015 — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
64 — 17
  • Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-03-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2012/PTK
Tanggal 1 Maret 2013 — PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
80 — 39
  • PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 168/Pdt/2017/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2018 — Pemerintah RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Bupati Lembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur vs -. PT SINAR LEMBATA
75 — 31
  • Pemerintah RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Bupati Lembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur vs -. PT SINAR LEMBATA
    PUTUSANNomor 168/Pdt/2017/PT KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkaraperkara perdata dalamPeradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PemerintahRI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq BupatiLembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten LembataProvinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lembata diwakili olehEMILIANUS LABA BLOLOK, S.H, BARTOLOMEUS TARU HIPIR,S.H, YOHANES DON
    Mencermati pokok gugatanPenggugat diatas dan mana gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI Ca.Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq.
    Berdasarkan fakta dan alasantersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukankarenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL)Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehinggatidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam gugatannya ditujukan kepada Pemerintah RI Cq.Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 99/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 15 Agustus 2018 — PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
95 — 35
  • PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
    PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI,Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, sebagai Pembanding semula Tergugat;2.
Pengadilan PN SOE Perdata Tanah
Register : 16-09-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN SOE Nomor -28/PDT.G/2014/PN.SOE
Tanggal 8 Oktober 2014 — MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN di SOE (TERGUGAT I)., dkk
70 — 16
  • MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN di SOE (TERGUGAT I)., dkk
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2020 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 254/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat: Hanikus Lakat Tergugat: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
118 — 36
  • Penggugat:Hanikus LakatTergugat:Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-09-2020 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 254/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
Hanikus Lakat
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
177 — 103
  • Penggugat:
    Hanikus Lakat
    Tergugat:
    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
Hanikus Lakat
Tergugat:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
133 — 25
  • Penggugat:
    Hanikus Lakat
    Tergugat:
    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-08-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 14-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 138/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Penggugat : Hanikus Lakat
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
149 — 9
  • Pembanding/Penggugat : Hanikus Lakat
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 02-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 PK/Pdt/2022
Tanggal 2 Nopember 2022 — MENTERI DALAM NEGERI RI, cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, cq. BUPATI SIKKA, dkk. VS STEFANUS TOLLE
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERI RI, cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, cq. BUPATI SIKKA, dkk. VS STEFANUS TOLLE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-04-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/Pdt/2022
Tanggal 12 April 2022 — CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. BUPATI SIKKA, dkk vs GERGORIUS KELAN
96 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. BUPATI SIKKA, dkk vs GERGORIUS KELAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pdt/2021
Tanggal 21 April 2021 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI KUPANG VS JONAS SALEAN, SH., M.Si.
163 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNURNUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI KUPANG VS JONAS SALEAN, SH., M.Si.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 07-04-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN BAJAWA Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Bjw
Tanggal 11 Desember 2014 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
2.2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada
3.3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung
4.4.
24 — 14
  • Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
    2.2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada
    3.3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung
    4.4.
    Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Camat Riung, Cq. Kepala Desa Rawangkalo
Pengadilan PN BAJAWA
Upload : 22-07-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bjw
62 — 34
  • MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NGADA, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2661 K/Pdt/2018
Tanggal 14 Nopember 2018 — PEMERINTAH R.I. cq PRESIDEN R.I. cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI LEMBATA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LEMBATA VS PT SINAR LEMBATA
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH R.I. cq PRESIDEN R.I. cq GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR cq BUPATI LEMBATA cq KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LEMBATA VS PT SINAR LEMBATA
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH R.I.cq PRESIDEN R.I. cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cqBUPATI LEMBATA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN LEMBATA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-07-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bjw
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NGADA, DKK
62 — 0
  • MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NGADA, DKK
Pengadilan PN LEMBATA Perdata
Register : 13-03-2024 — Putus : 19-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Lbt
Tanggal 19 April 2024 — Penggugat:
Jamaludin Uring
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Leubatang
2.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Walangsawa
3.Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata , cq SDN Leuwalang
53 — 0
  • Penggugat:
    Jamaludin Uring
    Tergugat:
    1.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Leubatang
    2.Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Lembata, cq Camat Omesuri, Cq Desa Walangsawa
    3.Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata , cq SDN Leuwalang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-01-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2250 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 —
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, CQ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , DKK
    RT.026 RW.007, Kelurahan Kayu Putih, KecamatanOebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 April 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding;melawanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,CQ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, berkedudukan di Jalan BasukiRahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ.
    MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,CQ. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, CQ. KEPALA DINASPERINDUSTRIAN DAN KOPERASI KABUPATEN TIMOR TENGAHUTARA, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,CQ. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, CQ. KEPALA DINASHal. 1 dari 24 hal.
    Menteri Perindustrian dan koperasiRepublik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cqKepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi NusaTenggara Timur cq. Bupati Timor Tengah Utara cq. Kepala.Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara);DanTergugat III (Presiden Republik Indonesia cq. Menteri PerdaganganRepublik Indonesia cq. Menteri Perindustrian PerdaganganHal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 2250 K/Pdt/2013.12dan Koperasi Republik Indonesia cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — CHRISTIAN NABUNOME, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG cq BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN di SOE, DKK
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CHRISTIAN NABUNOME, VSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI di JAKARTA cq GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR di KUPANG cq BUPATI TIMORTENGAH SELATAN di SOE, DKK