LAZIOSI AILIEN GUNAWAN VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;;

NDOLU EOH vs - Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cs.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, yang beralamat di Jln BasukiRahmat Nomor 1, Kelurahan Naikoten KecamatanOebobo Kota KupangNTT;Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama HADIDJAHABBAS, S.H., M.Hum., ALEXON LUMBA, S.H. M.Hum.,M. D. JALLA, S.H.M.Hum., LUKAS N. MAU,S.H., danPut No 68/Pdt/2017/PT.KPG. hal1 dari 32FIDEON G.

Ndolu' Eoh tanggal 26 Juni 2012 Nomor:02/Kel.EME/YKH/VI/2012 perihal Jeritan Hati Keluarga Ello, Ndolu,Ndolu Eoh kepada Presiden RI di Jakarta dan tembusannya antara lainkepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur agar kalai boleh yangbersangkutan mendapat kembali ha katas tanah tersebut karena tanahtersebut dibeli dari hasil keringat sendiri sehingga yang bersangkutanakan mempertahankan tanah dimaksud sampai titik darahpenghabisan; Surat Dorthia E.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor

Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. BupatiAlor, yang berlamat di Soekarno Hatta Batunirwala, sebagaiTerbanding semula Tergugat;Dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Y. G. Pella, S.H., dkksebagaimana surat kuasa bertanggal 13 April 2017;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Setelah membaca :1.

Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Alor selakuTergugat adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat mengajukangugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia di Jakarta, cq.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara

Pemerintah RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Bupati Lembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur vs -. PT SINAR LEMBATA

PUTUSANNomor 168/Pdt/2017/PT KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkaraperkara perdata dalamPeradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PemerintahRI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq BupatiLembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten LembataProvinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lembata diwakili olehEMILIANUS LABA BLOLOK, S.H, BARTOLOMEUS TARU HIPIR,S.H, YOHANES DON

Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Lembata Ca.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, sebagai Pembanding semula Tergugat;2.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN di SOE (TERGUGAT I)., dkk

vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SYAFRUDDIN ABBAS (Penggugt)GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)

Telah mendengar kedua belah pihak ;TENTANG ........TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangpada tanggal 3 Juni 2014 dibawah register perkara Nomor : 15/G/2014/PTUNKPG,gugatan mana telah diperbaiki tanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut : I OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : I.Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/139/11/2014 Tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur atas nama Safruddin AbbasDan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Flores Timur atas nama Irma Suryani Harun A.

Nusa Tenggara Timur Nomor :PEM.171.2/139/11/2014 Tanggal 7 Maret 2014 TentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Flores Timur atas nama Safruddin Abbas danPengangkatan Pengganti Antar Waktu) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur atas namaIrma Suryani A.

Nusa Tenggara Timur Nomor:PEM.171.2/139/1I/2014 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Flores Timur Atas Nama Syafruddin Abbas Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenFlores Timur Atas Nama Irma Suryani Harun A.

(vide Bukti T19) ;e Tanggal 7 Maret 2014, Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat)menerbitkan obyek sengketa.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR vs Ir. SUMARDIN SUTIYO

PERMENAS LAMMA KOLLY, SE; GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi obyek gugatan yaituKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM.171.2/264/ 11/2011tanggal 23 Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenAlor Masa Jabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas

Lamma Kolly, S.E ;DASAR GUGATAN :1.2.3.4.Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Alor masa jabatan 20092014 yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/ 571/2009tanggal 18 Agustus tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan 20042009 danPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Alor Masa Jabatan 20092014;Kemudian Tergugat mengeluarkan objek sengketa

pada tanggal 23 Agustus2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten AlorMasa Jabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kolly, SE ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut baru diterimaoleh Penggugat tanggal 8 September 2011 pada staf Pemerintah DaerahKabupaten Alor menyerahkannya kepada Penggugat di tempat tinggalPenggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang

Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,gugatan masih diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, NomorPEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 20092014atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E., telah memenuhi ketentuan Pasal1 angka 9 UndangUndang Nomor

5 Tahun 1986 Juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 20095.6.Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konrit, individual danfinal yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 20092014 atas namaPermenas Lamma

vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR vs YUS MARIA DAMOLDA ROMAS

(Staf pada Biro Hukum Setda ProvinsiNusa Tenggara Timur); Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat diKantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, JalanEl Tari No. 52, Kota Kupang, Provinsi NusaTenggara Timur, domisili elektronik:sengketabankum03@gmail.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: HK.022.2/1/2021,tanggal 15 April 2021, Selanjutnya disebutsebagai ; TERGUGAT / PEMBANDING ;MELAWANYUS MARIA DAMOLDA ROMAS; Indonesia ; Pegawai Negeri Sipil; RT. 001 / RW. 001

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:816.2.1/220/BKD.3.1 tertanggal 14 Desember 2020 tentangPemberhentian Kepala SMK Negeri Wae Rii pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4.

RIWU (Penggugat)GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)

Menyatkan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/25/2016, tanggal 24 November 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo NIP. 19621018 199403 1 002;------------------------------------3.

Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/ 25/2016, tanggal 24 November 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo NIP. 19621018 199403 1 002;----------4.

Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------------------------5. Menghukum Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);--------------------------------------------------------------------------

SUMARDIN SUTIYO (Penggugat)GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)

OBJEK SENGKETA ; Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan iniadalahKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/25/2016, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa PemberhentianTidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.Sumardin Sutiyo NIP 19621018 199403 1 002, tanggal 24 NopemberIG genannten3Halaman 3 dari 67 halaman Putusan No. 9/G/2017/PTUNKPGTENGGANG WAKTU ==" ==" 772 27 7 227 == ===Bahwa Objek Sengketa yang diserahkan bersama Surat PengantarNomor : BKPSDM

Frans Lebu Raya dalam jabatannya selakuGubernur Nusa Tenggara Timur yang terkategori sebagaiPejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Objek Sengketa jelas merupakan tindakan hukumoleh karena tindakan Tergugat dilakukan dalam jabatannyaselaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang merupakanPejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Objek Sengketa, jelas bersifat kongkret, individual,dan final, dengan argumentasi hukum :: 1) Bahwa Objek Sengketa bersifat Konkret karena yangdisebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidakabstrak

Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Upx.012.1/KEP/25/2016, tentang Penjatuhan HukumanBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo NIP19621018 199403 1 002, tanggal 24 Nopember 2016, jelastelah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalamDISTR, 20 UO 5 sess erence mtsenereesnnnisenreineeneteemicnnninnaieD.

tanggal 01 Juli 2010 ; Bahwa pasca menjalani masa pidana, Penggugat kembali bekerjasecara Aktif selaku Staf pada Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor NomorBKD.820/1031/2014, tanggal 19 September 2014, sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Aktif Nomor: Tamben.800/501/2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Alor ; Bahwa walaupun Penggugat telah menjalani hukuman disiplinberdasarkan Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor :Upx.012.1/87/2010, tanggal 01 Juli 2010, dengan segala akibathukumnya, namun Tergugat menerbitkan lagi Objek Sengketayang justru membebankan hukuman kepada Penggugat secaraberulang atas sekali pelanggaran, dan senyatanya telahbertentangan dengan asas Nebis In Idem ; Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa yang memberhentikanPenggugat Tidak Dengan Hormat dari statusnya sebagai PegawaiNegeri Sipil, nampaknya bertentangan dengan prinsip keadilan,yakni: berikan perlakuan yang

vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERMENAS LAMMA KOLLY, S.E vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

pihakPenggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat denganputusan Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut ;1 Menolak permohonan Banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 20/G/2011/PTUNKPG tanggal 16 Pebruari 2012 ; 3 Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomotr.PEM.171.2/264/11/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang PeresmianPemberhentian dan Penggangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan 2009 2014 ; e 4.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR vs DOMIANUS MODJO, S.Pd.,M.Si