Ditemukan 2059195 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hak paten ; hak cipta Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Pembayaran hak-hak penggugat Hak hak bekas istri Pendaftaran hak Perselisihan hak Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak Melawan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-03-2008 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300K/PHI/2007
Tanggal 26 Maret 2008 — PT SARIJATI ADHITAMA ; vs. LELY AGUSTINA
211 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 10-12-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581K/PDT.SUS/2008
Tanggal 10 Desember 2008 — PT INDONESIAN CONTAINER DESICCANT ; LARS MIKAEL LANG THORDEN ; PT SUPERDRY INDONESIA
465 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajidb menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 09-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PA KENDARI Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Kdi
Tanggal 11 Oktober 2021 — penggugat melawan tergugat
215 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1359 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 24 Juni 2010 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar ; NG KIM MENG alias AMENG
154 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditentukan lagi sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006,setidaktidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun2006, bertempat di Toko Star Jalan Diponegoro No. 20, Kelurahan Proklamasi,Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPematang Siantar, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkanatau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran HakCipta atau Hak
    Cipta;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPematang Siantar tanggal 28 April 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasilpelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan melanggar pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI No.19 Tahun 2002 tentang
    Hak Cipta;.
    cipta adalah sangatmengganggu hakhak dari pencipta lagu, dan lagi pula Indonesia telahmenandatangani perjanjian internasional tentang Copy Rigts, TRIPPs serta telahmemiliki UndangUndang Hak Cipta sendiri, sehingga dengan demikianpenjualan barang hasil pelanggaran terhadap hak cipta harus diberantas denganserius dengan cara menghukum dengan berat pelakupelakunya;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana yang tepatdijatunkan terhadap Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalahmelakukan
    Menyatakan Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SENGAJA MENJUALKEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NG KIM MENG aliasAMENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendaRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2006 — Upload : 23-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2511K/PDT/2004
Tanggal 28 Februari 2006 — PT. KURNIA RACHMAD TRADING COMPANY LIMITED (PT. KURA) ; MUHAMMAD NURDIN ; L. MANULLANG ; A. RIFAI ; ARIFIN SULTAN ; J. PARLAUNGAN ; ROBERT HUTAJULU ; WAN YUSRIZAL ; TENGKU FADILA ; T. MANURUNG
141 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KURA (Penggugat) ... 100 M2;adalah tanah milik Penggugat yang sah menurut hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mensertifikatkan danmenjual atau mengalihkan objek perkara secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah membantu AbdullahNainggolan (Bapak Tergugat ) menyerobot objek perkara dan menebangipohon karet yang ada diatasnya secara tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum ;Menyatakan perbuatan turut Tergugat yang telah mengeluarkan
    sertifikatNomor 01 atas nama Tergugat tanopa adanya alas hak yang benar danmelakukan pengukuran obyek perkara tanpa prosedur peraturan perundangundangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat kepadaTergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl dan IX adalah tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan jual beli atas pengalihnan Tergugat kepada Tergugat Il, Ill, IV,V, VI, VII, VII dan IX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Menyatakan Sertifikat
    Hak Milik Nomor 52 dan Nomor 53 atas namaTergugat Il, Sertifikat Hak Milik Nomor 54 atas Tergugat Ill, Sertifikat HakHal. 7 dari 20 hal.
    No. 2511 K/Pdt/2004Milik Nomor 55 atas nama Tergugat IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 128atas nama Tergugat V yang dikeluarkan oleh turut Tergugat sebagaipecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;10.Menyatakan sah dan berharga sita terhadap objek perkara ;11.Menghukum Tergugat dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayarganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) secara sekaligus dan seketika
    KURA, selaku pembeli pada tanggal 3Desember 1978) adalah merupakan bukti surat yang sah dan sempurna,sebagai bukti pendukung tentang asal perolehan hak atas tanah terperkarayang dibeli oleh H. Adnan orang tua Penggugat dari Sianturi, hal ini terlihatdalam kesaksian saksi Penggugat bernama H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302K/PHI/2007
ANDI UMAR ; vs. PIMPINAN PERUSAHAAN PT BANGKA BINTANG LESTARI
203 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 14-02-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/N/2007
Tanggal 14 Februari 2007 — Hj. Tutik Sri Suharti, SH., MH.; Junaidi, SH., LLM.; Siti Bakhriatin, SH.
610 — 479 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah(UndangUndang Hak Tanggungan) yang secara tegas menyatakan bahwaSisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.b. Pasal 8 ayat 1 UndangUndang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa yangdimaksud Pemberi Hak Tanggungan adalah :Hal. 5 dari 20 hal. Put.
    bahwa sisahasilpenjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 yang dimaksud Pemberi Hak Tanggungan adalah :orang atau perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenanganuntuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yangbersangkutan;Hal. 9 dari 20 hal.
    Tanggungan No.10842/1996, Akta Pemberian Hak Tanggungan, masingmasing dalamakta tersebut tercantum nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 151Duri Kepa adalah H.
    Firdaus kepadaPT Winner Garments Manifacturing (dalam pailit) yang notabenepengalihan hak tersebut belum disahkan dengan pendaftaransebagaimana yang diatur dalam pasal 19 dan 23 UUPA tahun 1960,namun dilain pihak Sertifikat Hak Milik No. 151/Duri Kepa telahdijaminkan oleh pemegang hak H.
    Firdaus;2. bahwa tanah mana telah dilakukan pelepasan hak, sebagaimana termuatdalam bukti P2, berupa Akte Pelepasan Hak No. 108 tanggal 16 Maret 1993dibuat dihadapan H. Azhar Alia,SH., PPAT di Jakarta ;3. bahwa dengan adanya akte pelepasan hak tersebut, maka H.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 197/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 19 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat : HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM Diwakili Oleh : FIRZHAL ARZHI J, SH.,MH
Terbanding/Penggugat : I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARATt
97 — 69
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-01-2007 — Upload : 08-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609K/PDT/2006
Tanggal 27 Januari 2007 — JHONY TAMPI ; NATJE KUSEN ; MAR TAMPI ; MICHAEL TAMPI ; DEIBY KUSEN
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-06-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/PDT/2004
Tanggal 17 Juni 2008 — DIREK-TORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN dan MEREK Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA.
168 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREK-TORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN dan MEREK Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 20-02-2012 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 20-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PDT/2012/PT BNA
Tanggal 21 Maret 2012 — Pembanding/Penggugat : SYAHBUDDIN Diwakili Oleh : SYAFRUDDIN,SH
Terbanding/Tergugat : ANWAR AA
41 — 10

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;

    - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapakttuan tanggal 29 September 2011, No. 03/Pdt.G/2011/PN- TTN, yang dimohonkan banding tersebut ;

    MENGADILI SENDIRI

    - Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat. untuk sebahagian ;

    • Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 56 tahun 1987 tanggal 15 September 1987 atas
    nama Syahbuddin adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap tanah dan kedai hak milik Penggugat ;
  • Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa syarat dan ikatan apapun ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, bila ternyata
    Syaren Bin UsmanRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang bersamaPenggugat dan Tergugat ; Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat usaha bersama, meneruskan usahaorang tuanya Agam Wali, kemudian ada surat pembagian harta seharkat tanggal30 September 1997 (bukti T3) ; Bahwa tanah tersebut sudah Bersertifikat Hak Milik No. 56/1987 atas nama.Penggugat ; Bahwa tahun 1980, Tergugat telah menduduki tanpa izin tanah Surak Hak MilikNo. 56 Atas nama Penggugat tersebut sampai
    Agam Wali tidak akan menyetujuipembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, sehingga Gugatan Penggugattersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa kedai/Toko yang disengketakan, pernah di upayakan deganperdamaian antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 02 April 1989, namun tidakberhasil, .........4berhasil, karena pembagian tersebut dianggap tidak adil sehingga Tergugat tidak maumenandatangani Surat Perdamaian tersebut, bukti Pl (Sertifikar Hak Milik No. 56),yang diterbitkan pada tanggal
    15 September 1987, lebih dahulu dari Surat PerdamaianPenggugat dan Tergugat tanggal 02 April 1989, keberatan sebagaimana tercantum dalamSurat Perdamaian ini seharusnya dikemukakan pada waktu proses penerbitan SertifikatHak Milik No. 56, pada saat pengumuman berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal mana tidak dilakukan Tergugat atausiapapun yang berkeberatan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik sehingga terbitlahSertifikat Hak Milik No. 56 atas tanah tersebut
    (bukti P1) Sertifikat Hak Milik tanggal15 September 1981 atas nama Penggugat (vide bukti Pl) tanggal 15 September 1987atas nama Penggugat (vide P1) adalah sah dan berkekuatan hukum ;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim bahwa Penyalahgunaankesempatan Penggugat, Tergugat maupun orang tua Penggugat dan Tergugat yaituAgam Wali tidak akan menyetujui pembuatan Sertifikat Hak Milik atas namaPenggugat, ini adalah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berlebihan, apalagi bahwa antara Penggugat
    dan Tergugat telah sepakat, (bukti P1) terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat telah sepakat, sehingga bukti Pl yakni Sertifikat Hak MilikNo. 56 atas nama Penggugat adalah sah adanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak milik NO. 56 sah, maka Tergugatmenguasai atau menempati tanah tersebut tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatanmelawan Hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah sah milik Penggugat, makatanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut harus dikembalikan kepada yang
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 147/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Markoni Bin Sanali Diwakili Oleh : H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. ,DKK
Terbanding/Penggugat : Madsuri Bin Sanali
57 — 2
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 05-12-2014 — Upload : 28-12-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 80/Pid.Sus/2014/PT.DPS
Tanggal 5 Desember 2014 — Ir. EDDY HARTANTO
126 — 0
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 126/PDT/2013/PT KPG
Tanggal 22 Januari 2014 — Pembanding/Tergugat : MARIA YOVITA BASTIAN META
Terbanding/Penggugat : YOSEPH FUNAN, SH
20 — 0
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PDT/2014/PT SMDA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Penggugat : ENDRO YUNIATO
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TARAKAN
Terbanding/Tergugat : CAMAT TARAKAN UTARA
Terbanding/Tergugat : RR. PARAPAT
Terbanding/Tergugat : PDT. ALEX R SINURAT Sth. MA. CE
Terbanding/Tergugat : Drs. ARDIANSYAH
Terbanding/Tergugat : MARULI TOBING, SH
Terbanding/Tergugat : SUMIYATI
Terbanding/Tergugat : SUKMAH
Terbanding/Tergugat : NURDIN BIN ARAN
22 — 15
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 01-03-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2013_PNBT_Kabul_07112013_PenyalahgunaanHak
Tanggal 7 Nopember 2013 — Alamsyahfuddin (P) >< Kepolisian Resort Kota Bukittinggi Dkk (T)
297 — 164
  • pokokKepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memeliharakeamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; danc. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi,pada Pasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara danbermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiawajib: (f) Menjunjung tinggi hak
    Menaati segala peraturan perundangundangan danperaturan kedinasan yang berlaku.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip DanStandar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan TugasKepolisian Negara Republik Indonesia.
    MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi inipun harus ditolak;3 Gugatan kurang pihak ( Plurium litis concortium)Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak menarik Menteri KeuanganRepublik Indonesia selaku Subjek Tergugat maupun Turut Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap' eksepsi Tergugat I tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatugugatan adalah hak
    pokok Kepolisian NegaraRepublik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikanperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab IT Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, padaPasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f)Menjunjung tinggi hak
    Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan,hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Pengadilan, Perbuatan melawan hukum diartikansecara luas, yaitu: meliputi : (Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum, hal 117):1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;3 Bertentangan dengan kesusilaan;4 Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehatihatian;Menimbang, bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorangmelakukan salah satu atau
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN POSO Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pso
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
DR.CHRISTINA MBAYOWOS.,S.Sos.,Msi
Tergugat:
YAYASAN AL KHAIRAT KABUPATEN POSO
41 — 10
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 01-07-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 97/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 16 September 2015 — Pembanding/Penggugat : (LSM-AMPUH)
Terbanding/Tergugat : Badan Pengusaan Batam
Terbanding/Tergugat : Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam Propinsi Kepualauan riau,
Terbanding/Tergugat : DIrektur Utama PT. Naninda Mutiara shipyard
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pelayanan Listrik Nasional (PT PLN)
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pt Pengusaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)
74 — 30
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 20-06-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN GRESIK Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Gsk
Tanggal 5 September 2022 — Penggugat:
Kartika Yudasari Susilo Putri
Tergugat:
Wom Finance Cab. Gresik, PT Wahana Ottomitra Multiartha
109 — 30
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 30-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 73/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 6 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : MELKIANUS MANDERI
Terbanding/Tergugat IV : HELENA MANDERI/YEBI-YEBI Cq Ahli waris YANCE YEBI-YEBI
Terbanding/Tergugat II : YUDIARTO SUHARTO
Terbanding/Tergugat III : ABUBAKAR ARMAN
Terbanding/Tergugat I : ADHAM ARMAN
267 — 384
  • ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten YapenWaropen waktu itu, (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang) maka terbitlahSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.
    yangterletak di Jalan Frans Kasiepo, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan YapenSelatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (ABDSAMAD); Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (IMAM); Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Frans Kaisepo; Sebalan Selatan berbatasan dengan tanah waris adat Penggugatadalah hak milik adat Penggugat yang sah;Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.B.21/SK atas namaTergugat
    Guna Bangunan kepada YUDIARTOSUHARTO pada objek tanah yang dimaksud dan berlaku terhitung sejakdidaftarkannya pada Kantor Direktorat Agraria Subdit Pendaftaran Tanah diJayapura lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tanggal 14081981Nomor : 92/1981, kesemua bukti tersebut diatas adalah bukti tanda hak yangsah menurut hukum jadi tindakan peralihan hak dari Tergugat II ke Tergugat IIIsampai ke Tergugat adalah benar dan sah menurut hukum;Bahwa pada tahun 1982 Penggugat berangkat ke Jayapura untuk
    melanjutkanpendidikan pada Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jayapura, disini pertandaHalaman 7adalah benar bahwa Penggugat masih berada di Serui karena proses peralihanHak Tergugat II pada tahun 1981 dibuktikan dengan surat bukti kepemilikantanah adat tanggal : 16071981 Nomor : 019.DSK/SBT/7/1987, kemudiandiperkuat dengan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 16071981 kemudian surat keterangan penyerahan Hak atas Tanah Adat 16071981, kesemua Suratsurat tersebut tercantum dalam surat
    Jadisemua transaksi yang terjadi antara Tergugat II ke Tergugat III sampai Tergugat adalah menurut kami sah dan benar menurut hukum;Dalam surat gugatan Penggugat, menyebutkan Tergugat Il yang dengansengaja secara diamdiam melakukan permohonan hak ke Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen waktu itu, sekarang menjadi Kantor Agrariadan Tata Ruang adalah tidak benar karena proses perolehan hak dilakukansesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku karena Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen pada