DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) cq. DIREKTORAT MEREK

PUTUSANNo. 536 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut:NASHUA CORPORATION, berkedudukan di 11 Trafalgar Square,NASHUA, New Hampshire 03063, Amerika Serikat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Budianto, SH, Advokat pada Kantor HukumGeorge Widjojo & Partners, berkantor di Jalan Kali Besar Barat No. 5,Jakarta Kota 11230, berdasarkan surat kuasa khusus

DIREKTORAT JENDERAL HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) cq. DIREKTORAT MEREK,berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang 15119;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil:1 Dasar Hukum Gugatan Penghapusan;A.

memberikan izin kepada pihak manapun diIndonesia untuk menggunakan merek NASHUA milik Tergugat I untuk kelas 16, di manahal itu berarti tidak ada satu pihak pun yang memperoleh izin untuk memproduksi dan/ataumemasarkan produk/barang dagangan merek NASHUA milik Tergugat I untuk kelas 16(bukti P5);C Dasar Gugatan Penghapusan;bahwa penghapusan suatu merek diatur dalam Pasal 61 s.d. 67 UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, di mana penghapusan tersebut dapat dilakukan(i) atas prakarsa Ditjend HaKI

, dalam hal ini Tergugat II, sebagaimana tertuang dalamPasal 61, (ii) atas permohonan pemilik merek sebagaimana tertuang dalam Pasal 62, atau(iii) atas dasar adanya gugatan penghapusan oleh pihak ketiga kepada pengadilan niagasebagaimana tertuang dalam Pasal 63.Alasan untuk penghapusan suatu merek atas prakarsa Ditjend HaKI ditentukan dalam Pasal61 ayat (2) huruf a dan huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:(

Tergugat I tersebut di atas,yaitu Tergugat I tidak memproduksi dan atau memasarkan sendiri produknya di Indonesiaserta tidak adanya pihak manapun ditunjuk atau diberi izin untuk menggunakan mereknyauntuk kelas 16, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat I tidak menggunakan ataumemakai mereknya dalam perdagangan lebih dari tiga tahun berturutturut sejakpendaftaran merek;bahwa suatu pendaftaran merek harus dilandasi dengan itikad baik, di manaberdasarkan prinsip dan doktrin yang dikenal dalam HaKI

selebihnya ;Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pelawan pada tanggal 26 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan denganperantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2011diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2012 sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi No. 16 K/HaKI

Prabowo Subianto) sebagaiPencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Seni Logo HKTI(yangseharusnya Logo HKTI hasil sayembara);Bahwa Perkara No. 25/HAK CIPTA/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. diputuskan padatanggal 9 Juni 2011 dan pada kenyataannya Dirjen HAKI tidak mengajukanUpaya Hukum Kasasi atas Putusan perkara yang menyatakan membatalkanSurat Pendaftaran Ciptaan dengan Pendaftaran Ciptaan No. 049524 yangditerbitkan oleh Dirjen HAKI sehingga Putusan Perkara No. 25/HAKCIPTA/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst memiliki kekuatan

HKI.2HI.01.0305 pembatalan Pendaftaran Ciptaandengan Pendaftaran Ciptaan No. 049524 kepada Pemohon Kasasi.Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan yang disampaikan olehDirjen HAKI kepada Pemohon Kasasi (HKTI yang diketuai oleh DR.

berbagai negara.Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia di berbagainegara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbia di Indonesiauntuk melindungi produk dalam kelas 18 dan 25.Bahwa Penggugat telah mempromosikan Merek Columbia kepada parakonsumennya di berbagai negara dengan mengeluarkan dana, begitubesar dalam mencetak/membuat brosurbrosur seperti yang telahterlampir dalam berkas perkara ini.Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan / atau mendaftarkanmerek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (a)Undang Undang NO. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka MajelisHakim berpendapat bahwa persoalan pertama tentang apakahPenggugat adalah sebagai pemilik Merek COLUMBIA & DiamondShaped Logo serta Merek COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY,lelah terjawab dan telah terbukti, bahwa Merek COLUMBIA & DiamondShaped Logo serta Merek COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANYadalah merek milik Penggugat yang sudah terkenal".Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02K/N/HAKI

/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.

Sebab jika batasan waktuseperti demikian itu (5 tahun) tidak ditentukan oleh UndangUndang, makadalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran Merek(vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 012 K/N/HakI/2002, tanggal 3September 2002) ;Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya dari Undang UndangMerek Nomor 15 Tahun 2001, juga tidak dapat diterapbkan dalam perkara a quomengingat Merek "Cap WAYANG" milik Tergugat telah terdaftar sejak tahun1986 dan selama kurun waktu tersebut

Sebab jika batasan waktu seperti demikian itu (5 tahun) tidakditentukan oleh undangundang, maka dalam praktek akan sangat mudahsekali terjadi pembatalan pendaftaran merek (vide Putusan MahkamahAgung RI Nomor 012 K/N/Haki/2002, tanggal 3 September 2002) ;Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasan dari Undang UndangMerek Nomor 15 Tahun 2001, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo mengingat merek Cap WAYANG?

P UT US ANNo.198 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus' (HAKI) dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraPT. WINN APPLIANCE (dahulu bernama PT. ULTRINDOBINTANG TAMINDO), berkedudukan di Jalan GunungSahari Raya 6063 Blok D8, Jakarta Pusat 10610,yang diwakili oleh Direkturnya AsrinJamaluddin, dalam hal ini memberi kuasa kepadaTurman M.

Tergugat II untuk membayar biaya perkarasecara tanggung renteng sebesar Rp 566.000, (lima ratus enam puluhenam ribu rupiah);Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut dijatunkan pada tanggal 10 Januari 2012, kemudianterhadapnya oleh Tergugat , Il dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2012 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi Nomor: 04 K/HakI

Dan terhadap perkara serupatelah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 31 K/N/HaKI/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap;c Oleh karena itu Judex Facti semestinya juga harus mempertimbangkanpembuktian yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugatyakni sesuai Bukti P14, P15, P16, P17, P18, dan P19, dan Judex Factikemudian justru telah melakukan kesalahan pembuktian.

MATERIILDAN IMMATERIIL Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat yang telah melakukanpelanggaran merek terkenal GRAMOXONE dan tanpa izin dari para Penggugatmaka para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil ;Hal. 21 dari 54 hal.Put.Nomor 76 PK/Pdt.Sus/2012 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmemberikan putusannya dalam memberikan kriteria dalam meminta gantikerugian yang dialami oleh pemegang hak dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.033 K/N/HaKI

JKT.PST., tanggal 29 Desember2009 diberitahukan kepada para Tergugat tanggal 29 Desember 2009kemudian terhadapnya oleh para Tergugat diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada 24 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari aktapermohonan peninjauan kembali Nomor : 01 PK/Haki/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst,Jo.

Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnya yangtidak kurang daripada yang diberikannya kepada warga negaranya sendirisehubungan dengan perlindungan (3) kekayaan intelektual, tunduk padapengecualian yang telah ada, masingmasing, Konvensi Paris (1967),Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian tentang HAKI atasRangkaian Elektronik Terpadu; Dalam hal pemain, produser rekamansuara dan lembaga penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungandengan hak yang diberikan berdasarkan

Secara bersamaan, BiroInternasional menyampaikan salinan surat pernyataan tersebut kekantorkantor HAKI terkait sebagai informasi;2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Article 6 ter Paris Convention tersebut,Negara peserta Konvensi setuju untuk melakukan penolakanpendaftaran merek yang berhubungan dengan lambang negaraArticle 6 ter (I) (a) Paris Convention.

Bahwa dalil Termohon Kasasi yang menggunakan prinsip National Treatmentdalam kasus ini adalah keliru dan mengadaada karena prinsip NationalTreatment dalam Perjanjian TRIPs adalah prinsip kesetaraan yang dimilikioleh setiap warga negara antar sesama negaranegara anggota WTO danTRIPs;Bahwa prinsip National Treatment diterapkan berbedabeda di setiap negaraanggota WTO dan TRIPS tergantung kepada peraturan perundangundangan HAKI yang berlaku di negara masingmasing, yang padapokoknya prinsip ini memberi

Secara bersamaan, BiroInternasional menyampaikan salinan surat pernyataan tersebut kekantorkantor HAKI terkait sebagai informasi:Bahwa berdasarkan ketentuan Article 6 ter Paris Convention tersebut,Negara peserta Konvensi setuju) untuk melakukan penolakanpendaftaran merek yang berhubungan dengan lambang negara Article6 ter (I)(a) Paris Convention.

Hikmahanto Juwana, S.H., dengan tegasmenyatakan prinsip National Treatment tidak dapat digunakan untukmenggugat mengatasnamakan negara tetapi hanya dipergunakanoleh sesama anggota WTO yang menandatangani Paris Conventiondan khusus di bidang HAKI maka perlakuan sama diberikan di dalampendaftaran HAKI. Menurut Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.031 K/N/HakI/2004bertanggal 31 Maret 2005 (yang diputus oleh Marianna Sutadi,SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin,SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.

ID 0 004906 harus dibatalkan;(Catatan : Putusan Kasasi ini telah dikuatkan di tingkat PKoleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 016PK/N/HakI/2005 bertanggal 17 Februari 2006 yang diputusoleh H. Abdul Kadir Mappong,SH., Ketua Muda MahkamahAgung yang ditunjuk olen Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, 1.B. Ngurah Adnyana, SH. dan Prof.Rehngena Purba,SH. MS, para Hakim Agung masingmasing sebagai hakim Anggota);Hal.34 dari 56 hal. Put.No. 108 K/Pdt.Sus/2012b.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 024 K/N/HakI/2006 bertanggal 6 September 2006 (yang diputus olehDr. H. Parman Soeparman ,SH., Ketua Muda yang ditunjukoleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis,Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., dan Soerdarno,SH., para HakimAgung sebagai HakimHakim Anggota), yang antara lainkaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut :4.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI NO. 033K/N/HakI/2006 bertanggal 20 Nopember 2006 (yang diputusoleh. Prof. Dr. Paulus E.Lotulung,SH., Ketua Muda MahkamahAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, dan H. Soedarno,SH. serta .B. NgurahAdnyana, SH. MH, HakimHakim Agung sebagai Anggota)yang antara lain kaedah hukumnya menyatakan sebagaiberikut :rrr Judex facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:1.

MH, para Hakim Agung masingmasing sebagai hakim Anggota) dalam mengadili sengketa DesainIndustri di tingkat Kasasi telah membenarkan / menerima alasan /keberatan kasasi tentang Judex Facti yang salah menerapkan hukumpembuktian;Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINo. 09 PK/N/HakI/2007 bertanggal 11 September 2008 (yang diputusoleh Majelis Hakim MARI, yakni H. Atja Sondjaja, SH., Ketua Muda yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Bukti T3 : Surat dari Gereja Pentakosta kepada Direktorat JenderalHak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) KeMenKumHAMRI Nomor 05/PP/GP/XL/09/17 tanggal 14 September2017, hal Penghapusan Merek ; (Sesuai dengan asli);Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKT4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T8Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ditujukankepada Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, Sth.

Hal ini membuat Dewan Pertimbangan keberatan danmengadukannya ke pihak Kepolisian, dan oleh Pengadilan NegeriHalaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKTSiantar pada saat itu yaitu Pendeta Siburian dan Pendeta DianaEvapora Siburian menjadi terpidana atas pemalsuan surat itu;WALTER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir : Tarutung, 11Januari 1945, Agama Kristen, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanPensiunan Direktur Paten HAKI di Tahun 2005, bertempat

tinggal di JalanRamayana Blok A No. 5, RT.008, RW.006, Kelurahan/Desa Duren sawit,Jakarta Timur, sebagai Ahli telah memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal secara pribadi dengan Penggugat, tidakmempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja, Ahli kenaldengan Tergugat karena Ahli adalah Pensiunan HAKI, dan Ahli tidakkenal dengan Tergugat Il Intervensi;Bahwa didalam pasal di Undangundang yang baru yaitu Pasal 20dijelaskan yang tidak bisa didaftarkan

jadi merek antara lainbertentangan dengan ideologi negara, bertentangan dengan indikasigeografis, bertentangan dengan keagamaan;Bahwa dalam satu gereja yang memiliki nama gereja dan telah dipakaiselama 10 20 tahun, kemudian setelah 30 tahun dipergunakan barudiajukan ke Dirjen HAKI, maka hal itu tergantung dari Ditjen HAKIyang menilainya, apakah ini sudah terdaftar atau tidak dan apakahpantas di daftar; Bahwa secara hukum pendaftaran dapat diajukan kapan saja, yangterpenting sudah berbadan hukum;

SUMARDI PARTOREDJO;Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 19Pebruari 1950, Agama Islam, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanPensiunan Pegawai HAKI KumHAM, bertempat tinggal di JalanPengayoman Utara VIl No.

Nomor 412 K/Pdt.SusHKI/201311.Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung: 021 K/N/HaKI/2007 dalam perkaraantara PT. Barata Indonesia (Persero) sebagai Pemohon Kasasi dahuluPenggugat melawan Poltak Sitinjak yang putusannya sebagai berikut:MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BarataIndonesia (Persero) tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 05/PATEN/2007/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 8 Mei 2007;MENGADILI SENDIRI:1.

dilindungi sebagai merek terkenalberdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) (b) dan pasal 6 ayat (2)UndangUndang Merek jo. pasal 16 (3) dari Perjanjian TRIPS (TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights), sehingga olehkarenanya berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagaisuatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuanketentuan tersebut ;Bahwa pengakuan keterkenalan merekmerek VANS sebagai merekterkenal juga telah diperkuat oleh Jurisprudensi Mahkamah Agungdalam Perkara No.042K/N/HakI

Pdt.Sus/2010Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia diberbagai negara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbiadi Indonesia untuk melindungi produk dalam kelas 18 dan 25 ;Bahwa Penggugat telah mempromosikan merek Columbiakepada para konsumennya di berbagai negara denganmengeluarkan dana begitu besar dalam mencetak / membuatbrosurbrosur seperti yang telah terlampir dalam berkas perkara ini;Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan / ataumendaftarkan merek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No.02K/N/HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 November 2006 didalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara FENDIADELE S.R.L. selaku Pemohon Kasasi melawan SUNARTOWIJAYA selaku Termohon Kasasi di mana di dalam salah satupertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :"...Bahwa merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenalyang

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan yangterurai tersebut diatas, dapatlah dipandang bahwa merekLAVAZZA milik Penggugat dikategorikan sebagai merek terkenal ;Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalanmerek di bawah No.38/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT. tertanggal 19November 2008 dalam perkara antara FEDERAL EXPRESSCORPORATION selaku Penggugat melawan Tuan JOSEPHselaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannyaMajelis Haki