Ditemukan 62994 data
54 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 53
ProdukPengurus YARSI Sumbar ini adalah berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan apabila Penggugatmerasa dirugikan, maka produk hukum yang tersedia untuk penyelesaiannya adalahUndangundang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, menjelaskan sebagai berikut:1.
akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenaihubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang dapat dilihat dari adanya SKNo.23/KPT/YARSI/03/1987 tanggal 28 Oktober 1987 dimana Penggugat mendalilkanbahwa dengan adanya SK tersebut maka Ianya berhak untuk mendapatkan pendapatan,gaji dan tunjangan lain namun dirinya tidak mendapatkan haknya tersebut ;Menimbang, bahwa hubungan kerja menurut Undangundang No. 13 tahun 2003pasal 1 angka
1 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruhberdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah ;Iman Soepomo menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerjaantara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkandiri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkandiri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.Menimbang, bahwa perjanjian kerja
antara buruh dan pengusaha menimbulkanhubungan hukum yang disebut hubungan kerja yang mengandung tiga ciri khas yaituPekerjaan , Perintah dan Upah.Menimbang, bahwa SK No.23/KPT/YARSI/03/1987 tanggal 28 Oktober 1987adalah merupakan produk yang dikeluarkan oleh YARSI atau Para Tergugat dimanadengan adanya SK tersebut dapat dikatakan saat itu telah terjadi hubungan kerja antaraPenggugat dengan YARSI atau Para Tergugat.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50dan Pasal 51 Undangundang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimanadikatakan disana bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antarapengusaha dan pekerja atau buruh serta perjanjian kerja tersebut dipersyaratkan untukdibuat secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.Dan sehingga karenanya dengan adanya SK tersebut, timbullah hak dan kewajiban bagimasing masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Para
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerja antara PT.
No. 017 PK/Pdt.Sus/2009Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana TyreIndustry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor denganpekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a. DPC SBSI KabupatenBogor, Jalan Raya, JakartaBogor, Km. 40, Cilangkap, Bogor putusterhitung sejak tanggal :1. Sdr. Sunarto Vanani tanggal 30 Januari 2004;2. Sdr. Joko Mintono tanggal 21 Januari 2004;3. Sdr. Haryo Hutomo tanggal 16 Februari 2004;4. Sdr.
No. 017 PK/Pdt.Sus/2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) telah mengambil putusan, yaitu putusan No.1640/427/657/X/PHK/102005. tanggal 25 Oktober 2005 yang amarnyasebagai berikut :Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana TyreIndustry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor denganPekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a.
kerja ...
*;Bahwa adalah keliru pertinbangan P4P terhadap permasalahanyang ada dengan menerapkan Pasal 163 UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perkara in litis, karenapada kenyataannya di awal masuknya investor baru atau perubahankepemilikan, Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidakmenyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja".
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerja yang ketentuannya diatur dalampasal 28 PKB.Kewajiban menerima dan mematuhi pemberian sanksi, sebagaimana pasal 25PKB mengatur bahwa :Hal. 9 dari 41 hal.
No. 319K/PDT.SUS/2007hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau promosi,atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja.
kerja ;Bahwa meskipun para Tergugat telah diberi waktu dan kesempatanyang cukup untuk memperbaiki kinerja/prestasi kerjanya, namun para Tergugattetap tidak menunjukkan upaya peningkatan kinerja, bahkan cenderungmenurun.
kerja yang baikdengan Penggugat; Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah tidak menginginkanmelanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka Penggugat denganterpaksa memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat , Tergugat II, TergugatIll, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan tetapmendasarkan adanya kesalahan masingmasing Tergugat , Tergugat Il,Hal. 28 dari 41 hal.
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan TergugatVil putus terhitung sejak putusan Majelis Hakim diucapkan ;Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 319K/PDT.SUS/20072. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat VII dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK)karena kesalahannya ;3.
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat yang telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja dengan para Penggugat secara sepihak tanpaalasan yung sah menurut hukum adalah melawan hukum ;3.
Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan industrial padaPengadilan Negeri Semarang yang berpendapat bahwa belum pernah adaPemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat kepada Penggugat, apabiladicermati tatkala para Penggugat dijadikan saksi di Polsek Sayung(walaupun dalam kenyataanya tidak ada tersangka namun mengarahkepada para Penggugat untuk dijadikan tersangka) dan setelah itu paraPenggugat sempat masuk kerja selama 1 sampai 2 minggu namun namapara Penggugat tidak ada daftar absen, dan
Bahwa dengan laporan ke Polwitabes Semarang oleh Tergugat semakinmenunjukkan bahwa Tergugat berkeinginan untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja namun dengan ongkos yang ringan, sehingga secara logikadapat disimpulkan karena waktu masuk kerja para Penggugat hanyaberdasarkan perjanjian lisan saja lihat pasal 51 ayat (1) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Tergugat denganseenaknya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena selama initidak diadakan/dibuat perjanjian kerja
kerja dari Pekerja (menjadi PKWTT sesuai Pasal 60 ayat(2), (8) Kep.Menker No. 100/MEN/VI/2004 ; Pernyataan Tergugat tidak pernah terjadi untuk memPHkK/tidak niat untukPHK ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MURADI BINTARSONO dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 40/G/2006/PHI.Smg, tanggal 10 Januari 2007, sehingga amarnya seperti
TANURIYANTO bin KASTARI tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang No. 40/G/2006/PHI.Smg, tanggal 10 Januari 2007sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidakterputus ; Membebankan biaya perkara pada negera ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008, oleh Titi Nurmala Siagian
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 48
104 — 66
M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI ---------------------------------------------------------------- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; ----------------DALAM POKOK PERKARA ------------------------------------------------------ Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan batal demi hukum; ----- Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan
Menyatakan TERGUGAT telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak ; 3. Menghukum TERGUGAT untuk mempekerjakankembali Para Penggugat di PT. Tri Abadi Purnama ; 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upahselama Skorsing kepada Para Penggugat =; 5.
Kerja yangdilakukan Tergugat adalah alasan yang dibuatbuat dan tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan tentangketenagakerjaan yang berlaku adalah sangat tidak benar karenadasar pemutusan hubungan kerja yang diputuskan' olehperusahaan adalah tindakan perusahaan berdasarkan padatindakan tegas yang harus dilakukan untuk menegakkan PeraturanPerusahaan PT.
VII tentangPemutusan Hubungan Kerja, Pasal. 14 tentang Tindakan AtasPelanggaran, Pasal. 16 tentang Pelanggaran Berat Tidak DapatPesangon, Pasal 17 tentang Scorsing, Pasal 19 tentang Pesangonbagi Pekerja yang Diputus Hubungan Kerja. Hal. 13 dari 47 Putusan No. 02/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg6.
Oleh karena Tergugat dapatmembuktikan berdasarkan bukti T2 bahwa hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat pada periode 2013 s.d. 2015terikat juga dengan Peraturan Perusaaan PT Tri Abadi Purnamatahun 20132015 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerjayang berwenang (vide bukti T2).
UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILI:DALAM EKSEPSI e Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA e Menyatakan menerima gugatan Para Penggugatuntuk sebagian;e Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugatadalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak danbatal demi hukum; Hal. 45 dari 47 Putusan No. 02/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smge Menghukum Tergugat untuk
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap