Menyatakan Terdakwa TOYIB Bin NUJUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengangkut, kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang, ;--------------2.

Bil.kayu hasil hutan tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pas! 55 ayat (1) ke12.

Bil.Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya pengangkutan kayuhasil hutan, saksi GALUH P.W.W dan saksi AANG Z selaku Petugas KepolisianResort Pasuruan Sektor Prigen melakukan pengejaran dan benar terdakwaTOYIB BiN NUJUM yang sedang mengendarai sebuah mobil Daihatsu GrandMax dengan No.Pol L9750NC sedang mengangkut sebuah kayu hutan RPHPrigen jenis sono keling tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah antara lainsebagai berikut : 22 029020 22 nnn enn ne eee nee No Jumlah Batang Panjang

Bil.lebih sebesar Rp.12.543.000, (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu),atau setidaktidaknya senilai kayu tersebut ; oonnon= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat(1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya pengangkutan kayuhasil hutan, saksi GALUH P.W.W dan saksi AANG Z selaku Petugas KepolisianResort Pasuruan Sektor Prigen melakukan pengejaran dan benar terdakwaTOYIB BiN NUJUM yang sedang mengendarai sebuah mobil Daihatsu GrandMax dengan No.Pol L9750NC sedang mengangkut sebuah kayu hutan RPHPrigen

Bil.Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungandengan saksi bersama dengan saksi AANG JUNAIDI telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa TOYIB Bin NUJUM karena mengangkutkayu hutan jenis sono keeling tanpa dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan ; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggutanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 15.00.Wib di Dusun Klataan desa dayurejoKecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ; Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa

EKO Bin TAJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( Empat ) Bulan dan 15 ( Lima belas ) Hari dan denda sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah );3.

EKO Bin TAJI tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * Mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan ;2.

Perum Perhutani petak 3D kelas hutan TB PTH Blok Kongsi talang Dusun Gunungterong Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, Menebangpohonatau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin danpejabat yang berwenang. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Awalnya pada han Senin tanggal 4 April 2011 terdakwa berangkat dan rumahnya denganmengendarai

sepeda motor protolan merk Yamaha tanpa plat nomor dengan membawa gergajiesek untuk mencani kayu, sekira jam 08.00 Wib terdakwa sudah sampai diareal perhutarn petak3D kelas hutan TB PTH Blok Kongsi talang Dusun Gunung terong Desa Kebonrejo KecamatanKalibaru Kabupaten Banyuwangi Setelah terdakwa sampai diareal perhutani petak 3D kelas hutan TB PTH Blok Kongsi talangDusun Gunung terong Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, terdakwamelihat ada pohon Alpokat yang cukup besar dengan

Atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan April 2011 bertempat diAreal Perum Perhutani petak 3D kelas hutan TB PTH Blok Kongsi talang Dusun Gunung terongDesa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Atau setidaktidaknya path suatutempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, Mengangkut, menguasaiatau memilki hash hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnyahash hutan. yang berwenang. yang dilakukan terdakwa dengan cam sebagai berikut:e Awalnya

Terdakwa sudah sampai diareal perhutanipetak 3 D kelas hutan TB PTH Blok kongsi talang Dusun Gunung terong Desa Kebonrejo,Kecamatan Kalibaru, KabupatenBanyuwangi; Setelah terdakwa sampai diareal perhutani petak 3D kelas hutan TB PTH Blok Kongsi talangDusun Gunung terong Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, terdakwamelihat ada pohon Alpokat yang cukup besar dengan lingkaran sekira 20 Cm.

untuk hasil hutan yang berasal dari hutanNegara.

Dimana bila kita cermati secara keselurunan esensi dari UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur ketentuan kehutanan baik itu yangberasal dari hutan Negara dan hutan Hak tidak ada satu pasalpun dalam UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini yang menyebutkan bahwaketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78 hanya berlaku untuk hasilhutan Negara saja dan tidak bisa digunakan untuk hasil hutan hak.

DalamPasal 1 huruf m UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskanhasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati dan turunannya, sertajasa yang berasal dari hutan, dan dalam Pasal 1 huruf d Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.33/Menhut1112007 menjelaskan yang dimaksud Hasilhutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yangselanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yangberasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secaraalami di

atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.

Bahwa hasil Rakernas Mahkamah Agung bahawa dalam hal penangananperkara illegal logging, hutan hak perseorangan tidak termasuk kualifikasisebagai hutan negara ;d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Judex Facti membebaskan Terdakwakarena didasarkan tidak terbuktinya unsur tindak pidana memiliki hasil hutan(negara) sebagaimana yang didakwakan.

Yusuf pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2006, sekira pukul 10.00 WIB atausetidaknya pada waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kawasan HutanProduksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan SengkatiBatanghari atau Eks Hak pengusahaan Hutan (HPH) PT.

No. 1583 K/Pid.Sus/2009Nazar Ramadhan dan Tim Operasi Pengamanan Hutan lainnya yangmelaksanakan Operasi Tugas Pengamanan Hutan yakni pada hari Sabtutanggal 14 Juni 2008 sekira jam 11.20 WIB ketika sedang mengangkut bibitkaret untuk menyisip pohon karet yang sudah mati ;Bahwa setelah aparat yang berwenang dari instansi/Dinas KehutananKabupaten Tebo menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi Chairullah Sofa, SHdan Saksi Tardi melakukan pemeriksaan terhadap lokasi/tempat yang telahdikerjakan dan diduduki

YUSUF telah terbukti. secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merambah hutan ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.

produksi ;* Bahwatidak pernah disosialisasikan oleh Dinas Kehutanan mengenai batas batas kawasan hutan produksi ;* BahwaPemohon Kasasi sudah lansia dan sudah sakitsakitan ; Bahwa sekarang sudah menjadi isu yang santer, bahwa akan diadakanpembebasan lahan untuk masyarakat di kawasan hutan produksi ters ebut ;Bahwa berdasarkan seluruh alasanalasan di atas, maka Putusan PengadilanTinggi Jambi yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo, belummemenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi selaku

untuk ditahan dalamRumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejaktanggal 1 Maret 2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulabohkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara; danDakwaan Kedua~: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

JUNIT terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalamPasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1)atau Ayat (5) dan dengan sengaja membawa alat berat dan/atau alatalatlainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukankegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalamkawasan hutan tanpa izin Menteri, sebagaimana diatur dan diancamHal. 2

Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 89 Ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa M. TAHIR bin M.

JUNIT, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Usaha penambangantanpa izin usaha penambangan dan membawa alat berat dan/atau alatalat lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangandan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izinMenteri sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua PenuntutUmum;2.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi a de chargeketerangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihnubungkan denganbarangbarang bukti diperoleh fakta Terdakwa telah melakukan usahapenambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP, IPR atau IUPK) danmembawa alat berat berupa excavator merek Hitachi5 G untukmelakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan di daerah Reungeut untuk menambang emasselama + 7 (tujuh) hari.

persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa :Bahwa ia terdakwa Bahtiar alias Kulle bin Karimin pada hari Senintanggal 23 Januari 2006 sekira pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalambulan Januari 2006 atau setidaktidaknya dalam tahun 2006, bertempat disekitar sungai di Lingkungan Lompu Kelurahan Biringere Kecamatan SinjaiUtara Kabupaten Sinjai, atau setidaktidaknya pada tempat lainnya yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan

yang tidak dilengkapi bersamasamadengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan dengancara yaitu : Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan di atas, ia Terdakwa telahmengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan berupa kayu campurankelas II jenis kayu kelapi dan kayu meranti berbentuk balok jumlahnya 190(seratus Sembilan puluh) batang dengan ukuran 6 x 15 x 4 sebanyak 37batang atau 1,3320 M3 dan kayu ukuran 6 x 15 x 5 sebanyak 153 batangatau 6,8850 M3 sehingga jumlah kayu

HasilBiringere telah mengangkut dan menguasai Hasil Hutan berupa kayusebanyak kurang lebih 10 M3 (sepuluh meter kubik) atau sekitar 190batang yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) dari kantor Kehutanan juga disetujui oleh terdakwaBahtiar alias Kulle bin Karimin dengan cara mencatat jumlah kayusebanyak sekitar 10 M3 yang tidak dilengkapi SKSHH tersebut ;Bahwa Majelis Hakim juga mengesampingkan keterangan terdakwaBahtiar alias Kullle bin Karimin dalam Berita Acara

BP/12/II/2006/Reskrim tertanggal 23Januari 2006 menerangkan yaitu :e Mengerti yaitu untuk memberikan keterangan saya sehubungandengan karena saya telah mengangkut dan menguasai Hasil Hutanberupa kayu sebanyak 10 M3 (sepuluh meter kubik) yang tidakdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)dari Kantor Kehutanan ;e Adapun yang saya gunakan mengangkut yaitu kapal KLM. HasilBiringere dan kapal tersebut adalah miliknya H.

Menyatakan terdakwa Bahtiar alias Kulle bin Karimin telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahtiar alias Kulle bin Karimindengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwadalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)subsidair 3 (tiga) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa AGUS HARIANTO bin SUDARNO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);2.

Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yangdilakukan oleh terdakwa yaitu mengangkut dan membawa kayu hasil hutan tanpadilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Bahwa terdakwa mengangkut dan membawa kayu hasil hutan pada hari Selasa,tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Kampung Karangan,Kecamatan Manor Bulatn, Kabupaten Kutai Barat;Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi bersama dengan 3 (tiga)orang anggota Polres Kutai

Kayu hasil hutan yang berasal dari hutan negara penduduksetempat dapat menggunakan langsung maksimal 5 (lima) M3 dan tidakdiperdagangkan tidak dikenakan PSDH dan DR (Permenhut Nomor : P 18Tahun 2007) untuk surat keterangan yang menyertai pengangkutannya belumdiatur dalam peraturan ini.Bahwa apabila kayu hasil hutan yang diangkut berasal dari kawasan hutan negaramaka pengangkutannya harus disertai dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan(FAKO) dan kemudian harus membayar PSDH dan DR ke rekening MenteriKehutanan

rakyat), IPHHK (ijin pemungutanhasil hutan kayu), ITP (jin industri primer), IPK (jin pemanfaatan kayu),IUPHHK (ijin usaha pengusahaan hasil hutan kayu);Bahwa prosedur pengangkutan kayu olahan yang sesuai dengan ketentuanmenurut ahli ALFENI BUSMAT, S.Hut., MP., adalah :a Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan negara diaturdengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P 55 Tahun 2006 tentangPenatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara yaitu :e Pengangkutan dari tempat penimbunan

Kayu hasil hutan yang berasal dari hutan negara penduduksetempat dapat menggunakan langsung maksimal 5 (lima) M3 dan tidakdiperdagangkan tidak dikenakan PSDH dan DR (Permenhut Nomor : P 18Tahun 2007) untuk surat keterangan yang menyertai pengangkutannya belumdiatur dalam peraturan ini.Menimbang, bahwa menurut ahli, kayu hasil hutan yang diangkut berasal darikawasan hutan negara maka pengangkutannya harus disertai dengan Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKO) dan kemudian harus membayar PSDH dan DR ke

DagangKerawan, Kecamatan Tanjung Morawa,Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;: Islam;: Sopir;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbarukarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

;AtauKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut;Hal 7 dari 12 hal.

Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengansengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1)huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;2.

Menyatakan Terdakwa ANDI PRANOTO alias ANDI bin WIDI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan sengajamengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2878 K/Pid. SusLH/2020.

Raya SM Amin/Arengka 2 Payung Sekaki Pekanbarutibatiba Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan mempertanyakandokumen angkutan kayu, Terdakwa pun memperlihatkan fotokopi dokumenkayu olahan yang diberikan oleh Adek kepada Petugas Kepolisian; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, tidaktepat dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis kepada Terdakwa yang hanyaselaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutankayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

(enam koma enam tujuh tujuh dua meterkubik), yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan berupa SKSKB (Surat Keterangan Syahnya Kayu Bulat) Cap KR(Kayu Rakyat), yang dilakukan Terdakwa FRANSISKUS LIUN Alias LIONGdengan caracara sebagai berikut :Pada wakitu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnyaTerdakwa FRANSISKUS LIUN Alias LIONG dibantu oleh saksi SUROSO AliasHal. dari 8 hal. Put.

berupa SKSKB (SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat) Cap KR (Kayu Rakyat), selanjutnya TerdakwaFRANSISKUS LIUN Alias LIONG menerangkan bahwa pengangkutan kayuolahan jenis Keladan dan Leban yang dimuat tersebut tidak dilengkapi denganStarat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa SKSKB (Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat) Cap KR (Kayu Rakyat) yang dapat menjadi bukti legalitaskayu olahan jenis Keladan dan Leban tersebut, selanjutnya TerdakwaFRANSISKUS LIUN Alis LIONG beserta barang bukti berupa kayu olahan

Akibat perbuatanTerdakwa FRANSISKUS LIUN Alis LIONG, Negara Republik Indonesiadirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danDana Reboisasi (DR) sebagai berikut :e untuk PSDH 10% x Rp600.000,00 x 6,6772 M x 2 =Rp801.264,00e untuk DR 6,6772 M8 x 16 $ US x 2 = 213,67US $Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf h Jo.

Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS LIUN Alias LIONG bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) hurufh jo. Pasal 78 Ayat (7) UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentangKehutanan dalam surat dakwaan Nomor PDM50/SANGG/05/2009tanggal 15 Mei 2009;2.

Menyatakan Terdakwa yang bernama FRANSISKUS LIUN Alias LIONGsebagaimana identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJAMENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANGTIDAK DILENGKAPI BERSAMASAMA DENGAN SURATKETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ;2.

Nomor : 1942 K/Pid.Sus/2009sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 12 ayat (1) huruf b PP RI No. 45 Tahun 2004tentang Perlindungan MHutan, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut Pada waktu) dan tempat tersebut diatas, berdasarkaninformasi dari masyarakat dan berbekal Sprin TugasPemberantasan Illegal Loging di wilayah Kabupaten KutaiKartanegara saksi SAMSU Bin H.

Pol L 7522 TB warna hijau secarafisik adalah kayu baru yang masih segar/baru denganjenis kelompok kayu Meranti (jenis Meranti, Merbau/Ipil,Kruing dan Kapur) dan kelompok kayu Indah (jenis ulin)sehingga jelas bahwa kayu yang diangkut tersebut bukankayu) yang dilakukan pemeriksaan SO pada tanggal 5Januari 2007 ;Has pemeriksaan dan pengukuran petugas BalaiPemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) wilayahXII11 Samarinda KURSIYA BACHTIAR, S.

Pol L 7522 TB warna hijausebanyak 17,1831 m8 adalah tidak sah atau dapatdinyatakan kayu olahan tersebut tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikanNegara sebesar:e PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)a. Kelompok Kayu Meranti15,7024 mB x (100/63) x Rp 60.000, =Rp.1.495.466 ,66b. Kelompok Kayu Indah :Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 1942 K/Pid.Sus/20090,8988 m8 x (100/63) x.

Menyatakan Terdakwa LENNY GUNAWAN Alias TACIK BintiGUFRANSYAH GOZALI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenguasai atau) memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnyahasil hutan (SKSHH) sebagaimana dakwaan pasal 78 ayat(7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan ;2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengankondisi Negara sekarang yang sedang mengalami krisisalam dan pemanasan global akibat dari penebangan hutan,oleh karena itu perbuatan merupakan kejahatan beratkarena dapat merugikan negara dan merupakan kejahatanyang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya,sehingga cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut danhukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh PengadilanNegeri Tenggarong tidak mendidik ;b.

diajukan di muka~ persidangan Pengadilan NegeriBulukumba karena didakwa :PrimairBahwa Terdakwa BACO BIN LAMBENG baik bertindak secarasendiri sendiri maupun secara bersamasama BAHARUDDIN ALIASACO, pada hari Kamis tanggal 6 September 2007 atau setidaktidaknya masih dalam bulan September 2007 bertempat KawasanHutan Lindung Tanah Toa Kecamatan Kajang, KabupatenBulukumba atau setidak tidaknya masih dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Bulukumba, mengerjakan dan ataumenggunakan dan atau menduduki kawasan hutan

No. 1589K/Pid.Sus/2009Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba dan sesampainya diKawasan Hutan Tanah Toa menemukan bekas bekas penebangandi dalam Kawasan Hutan tersebut ; Bahwa kemudian Saksi Muh. Agus Bin Muh. Ali Syafei,Saksi Saparuddin Bin H.

Lindung Tanah Toa dan menjualpohon dalam kawasan tersebut kepada BAHARUDDIN BIN AMBO(DPO) sebanyak 5 pohon, dan selanjutnya BAHARUDDIN BINAMBO memerintahkan dua orang tukang sensaw untukmenebang pohon tersebut, namun yang diolah dan diambiloleh BAHARUDDIN BIN AMBO hanya 3 (tiga) pohon, dan 2pohon ditahan oleh Terdakwa ; Bahwa tempat Terdakwa BACO BIN LAMBENG melakukanpenebangan pohon tersebut adalah Kawasan Hutan LindungNegara yang dilindungi dengan Status MHutan Produksiterbatas berdasarkan Keputusan

Kanung danAbdul Rahim yang merupakan Petugas Polisi Kehutanan danDinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba dan sesampainya diKawasan Hutan Tanah Toa menemukan bekas bekas penebangandi dalam Kawasan Hutan tersebut ; Bahwa kemudian Saksi Muh. Agus Bin Muh. Ali Syafei,Saksi Saparuddin Bin H.

No. 1589K/Pid.Sus/2009penebangan pohon tersebut adalah Kawasan Hutan LindungNegara yang dilindungi dengan Status Hutan Produksiterbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor504/KPTSI1/1997, tanggal 8 Agustus 1997 yang dikuatkandengan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas BatasHutan tanggal 1 Februari 1994, dimana Kawasan Hutantersebut tidak boleh dikelola ; Bahwa dari tangan Terdakwa disita 0,8334 meter kubikberdasarkan berita acara pengukuran yang dibuat DinasKehutanan Kabupaten Bulukumba

Menyatakan Terdakwa NASRODIN Als GENDUT Bin DJUMIRUN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menebang Pohon Didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang;2.

Madiun atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah menebang pohonatau Memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atauizin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Nasrodinalias Gendut bin Djumirun bersamasama dengan Sudarsono als Nonot bin MartoMarni (belum tertangkap) janjian untuk

mencari kayu jati di dalam hutan, kemudianterdakwa bersama Sudarsono als Nonot bin Marto MArni (belum tertangkap) beragkatsendirisendiri dan bertemu di dalam hutan.

;Bahwa kemudian terdakwa bersama Sudarsono als Nonot bin Marto Marni(belum tertangkap) beragkat sendirisendiri dan bertemu di dalam hutan;Bahwa setelah bertemu didalam hutan terdakwa memilih pohon jati yanghendak ditebang yang kirakira bisa dijadikan ukuran 400 x 10 x 8 cm;Bahwa setelah terdakwa tebang dengan menggunakan gergaji, selanjutnyatedakwa pacaki dengan ukuran 400 x 10 x 8 cm;Bahwa Sudarsono als Nonot Bin Marto Mami (belum tertangkap) jugamenebang pohon jati dengan menggunakan gergaji;Bahwa

;Menimbang, bahwa Jaksa /Penuntut Umum mendakwa terdakwadengan dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78ayat ayat (5)UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, denganunsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa;2 Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;3 Tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang;Ad. 1.

dengan Sudarsono als Nonot bin Marto Marni (belumtertangkap) janjian untuk mencari kayu jati di dalam hutan;Bahwa kemudian terdakwa bersama Sudarsono als Nonot bin Marto Marni(belum tertangkap) beragkat sendirisendiri dan bertemu di dalam hutan;Bahwa setelah bertemu didalam hutan terdakwa memilih pohon jati yanghendak ditebang yang kirakira bisa dijadikan ukuran 400 x 10 x 8 cm;Bahwa setelah terdakwa tebang dengan menggunakan gergaji, selanjutnyatedakwa pacaki dengan ukuran 400 x 10 x 8 cm;Bahwa

ia Terdakwa ADIKA ROZA pgl KUNDIK pada hari Rabu tanggal04 Oktober 2006, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada bulanOktober 2006, bertempat di jalan umum Padang Kadok Jorong VI Koto SelatanKenegarian Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPasaman Barat, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangansahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada wakitu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anggota PolresPasaman yakni saksi BUDI SETIA DARMA dan BATARA DY HARAHAPyang sedang bertugas, melihat ada mobil Truck BA. 9103.

DiplomaSurya Nugraha sudah lama berkecimpung dalam proyek pembangunan yangmembutuhkan bahan bangunan berupa kayu, dan Terdakwa sudah tahukalau membeli kayu dan kemudian membawa kayu harus dilengkapi denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau SKSHH KR (kayuRakyat), Kenapa Terdakwa menyuruh/menyetujui pemakaian surat tersebutkarena Terdakwa beranggapan nanti akan ada toleransi oleh petugas dilapangan dalam pengadaan atau pengangkutan kayu tersebut.Perbuatan ia Terdakwa ADIKA ROZA pgl KUNDIK

DiplomaSurya Nugraha sudah lama berkecimpung dalam proyek pembangunan yangmembutuhkan bahan bangunan berupa kayu, dan Terdakwa sudah tahukalau membeli kayu dan kemudian membawa kayu harus dilengkapi denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau SKSHH KR (Kayu Rakyat),kenapa Terdakwa menyuruh/menyetujui pemakaian surat tersebut karenaTerdakwa beranggapan nanti akan ada toleransi oleh Petugas di lapangandalam pengadaan atau pengangkutan kayu tersebut.Perbuatan ia Terdakwa ADIKA ROZA pgl KUNDIK diatur

dan diancamPidana sebagaimana Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPasaman Barat tanggal 22 Mei 2007 sebagai berikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa ADIKA ROZA pgl KUNDIK bersalah sebagaiyang menyuruh melakukan dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf hUndangUndang

2011 ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malinaukarena didakwa ;Bahwa Terdakwa Laruhawe bin Lamahasa pada hari Senin tanggal02 Agustus 2010 sekira Jam 17.30 WITA atau setidaktidaknya masih dalambulan Agustus 2010 atau masih dalam tahun 2010, di Desa Salap (Dekat PosSatpol PP) Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malinau telah dengan sengaja mengangkut, menguasai,atau memiliki hasil hutan

No. 1234 K/Pid.Sus/2011x 300 cm) 66 keping = 1,00 M3 Jumlah : 316 keping = 6,00 M3 yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara antaralain sebagai berikut :Bahwa berawal ketika saksi Hasanuddin alias Anjas bin Jusuf(diajukan sebagai Tersangka dalam berkas terpisah) sedang mengemudikankendaraan Dump Truk Merk Toyota Dyna 130 HT No.Pol : KT.8997 FB warnamerah pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira Jam

Menyatakan Terdakwa Laruhawe bin Lamahasa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Telah dengan sengajamengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan sebanyak + 6M3 yangterdiri dari ukuran papan (2,5 cm x 20 cm x 400 cm) 250 Keping =5,00 M3Ukuran Papan (2,5 cm x 20 cm x 300 cm) 66 Keping =1,00 M3 Jumlah :316 Keping =6,00 m3 yang tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana di maksuddalam Pasal 50 ayat (8) huruf h Jo Pasal

Bahwa permohonan kasasi ini berdasarkan pada alasan dan keberatanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, yaitu dapat dilihat dalam pertimbangan putusan a quo sebagaiberikut (hal. 6) : eateenee agar mempunyai efek jera baik terhadap Terdakwa maupun oranglain, agar tidak melanggar UndangUndang Nomor 34 Tahun 2002tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

HutanBahwa menurut hemat kami tidak ada UndangUndang satu pun yang mengatur tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan akan tetapiHal. 5 dari9 hal.

yang diketahui atau patut diduga berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, berupakayu olahan jenis Meranti sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan)keping atau 3,90 M3.

, mengetahui ataupatut menduga berasal dari kawasan hutan yang diambil ataudipungut secara tidak sah;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan;Atau :Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 614 K/PID.SUS/2009Kedua :Bahwa ia Terdakwa Ir. Palamoor Als.

surat keterangan sahnya hasil hutan, berupa kayu olahan jenisMeranti sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) keping atau3,90 M3.

LAMOR NABABAN telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UndangUndang RINomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. PALAMOOR Als.

PALAMOOR Als.LAMOR NABABAN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan Mengangkut, menguasai atau memilikihasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, akantetap!i perbuatan tersebut tidaklah dapat dipidana;2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segalatuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervolging);3. Memulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya;4. Memerintahkan agar barangbarang bukti berupa : 1 (satu) Mobil No.