Ditemukan 4 data
735 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
I. PT. MUTIARA SULAWESI., II. PT. KNIGHSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT., III. HARRY A. SUTOPO., IV. KARNA BRATA LESMANA VS PT. NUSANTARA RAGAWISATA DAN I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
81 — 41
NUSANTARA RAGAWISATA vs I. PT. MUTIARA SULAWESI II. KARNA BRATA LESMANA
91 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUSANTARA RAGAWISATA VS I. PT. MUTIARA SULAWESI., II. KARNA BRATA LESMANA;
104 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
I. PT. MUTIARA SULAWESI., II. KARNA BRATA LESMANA VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI., II. PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
kewenangan peradilan umum untuk menilainya;Bahwa dengan adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukumtetap, maka tidak perlu menggunakan lembaga Peninjauan Kembali diPeradilan Tata Usaha Negara, karena putusan Pengadilan Perdata yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai dasarpenerbitan surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali I:
PT Mutiara Sulawesi, dan Pemohon Peninjauan Kembali Il: KarnaBrata Lesmana tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali IIdinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam peninjauan kemball ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985Halaman