Selanjutnya pada hari dan tanggal tersebutdiatas, saksi Nopi Sugiarto dan saksi Akhmad Honi mendapati terdakwaberada di kantor Imigrasi Kelas Malang (JI. R. Panji Suroso, No. 04, KotaMalang) langsung mengamankan terdakwa karena tidak memiliki DokumenPerjalanan dan Visa yang sah, lalu menyerahkan terdakwa ke penyidikPPNS Imigrasi Kelas Malang untuk dilakukan tindakan pendetesian diruang detensi serta penyidikan lebih lanjut.

Saksi Nopi Dwi Sugiarto: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018sekira jam 14.00 Wib di Kantor Imigrasi kelas Malang JI. R.

Saksi Akhmad Honi : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018sekira jam 14.00 Wib di Kantor Imigrasi kelas Malang JI. R.

Panji Suroso No. 4Kota malang telah diamankan oleh petugas security kantor Imigrasi karenatidak mempunyai dokumen yang sah untuk masuk wilayah Indonesia;Bahwa awalnya Terdakwa yang mengaku warga negara Filipina mendatangikantor Imigrasi Malang dengan maksud untuk dipulangkan ke Negaranya(filipina) karena Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah untukmasuk maupun keluar negara Indonesia;Bahwa Terdakwa adalah seorang Nelayan, dan masuk ke wilayah RIbermula ketika terdakwa menumpang kapal berbendera

Panji Suroso No. 4 Kota malang, Terdakwa telahdiamankan oleh petugas security kantor Imigrasi karena tidak mempunyaidokumen yang sah untuk masuk wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang mengaku warga negaraFilipina mendatangi kantor Imigrasi Malang dengan maksud untuk dipulangkanke Negaranya (filipina) karena Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sahuntuk masuk maupun keluar Negara Indonesia;Menimbang, Bahwa Terdakwa adalah seorang Nelayan, dan masuk kewilayah RI bermula ketika Terdakwa

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAMLEE BIN PILUS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

No. 148 PK/Pid.Sus/2014masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untukmemasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumensah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan,baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut: Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dihubungi olehDWI (DPO) untuk mengantarkan warga Afganistan maupun bekal berupamakanan dan buahbuahan, ke tengah

terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkanorang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secaraterorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sahuntuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/ataumasuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untukmemasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumensah maupun dokumen palsu atau tanopa menggunakan dokumen perjalanan,baik melalui pemeriksaan imigrasi

Bahwa Terdakwa PANTORO Bin Sumino (sekarang Pemohon PK) padatanggal: 20 Desember 2012, telah ditangkap, disidik dan ditahan olehPenyidik Polres Malang karena diduga telah melanggar ketentuan dariPasal 120 Ayat 1 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimgrasian Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 KHUP dan atau Pasal 120 Ayat2 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi Jo. Pasal 55Ayat 1 ke1 KUHP;2.

Bahwa sejak berlakunya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 makaPenyidik Polri tidak mempunyai hak/kewenangan untuk melakukanpenyidikan terhadap tindak pidana Kelmigrasian, hal ini secara jelasdapat dilihat dariketentuan Pasal 1 Ayat 8, Pasal 105 , Pasal 106 danPasal 107 Ayat 1& 2 dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian sebagaimana tersebut berikut di bawah ini:Pasal 1 Ayat 8;Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebutdengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi

No. 148 PK/Pid.Sus/2014kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS ) yaitu PenyidikImigrasi, bukan Penyidik dari Polri/Polres Malang;Bahwa dengan demikian Polres Malang secara Hukum tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan meskipundalam proses penyidikannya Pasal 120 (1) (2) UndangUndang Nomor6 tahun 2011 telah di Juncto kan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP,tetapi karena perkara a quo merupakan perkara pidana Imigrasi makaoleh karena itu semua HASIL penyidikan yang dilakukan oleh PenyidikPolres

maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi

Negara Malaysia menjadi TKI, tanpaprogram asuransi dan tidak melengkapi dokumen sebagaimana mestinya yaitu :e KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan KenalLahir;e Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copybuku nikah.e Surat Keterangan Izin Suami atau Isteri, Izin Orang Tua atau Izin Wali.e Sertifikat Kompetensi Kerja.e Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasilhasil Pemeriksaan Kesehatan danPsikologi.e Pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi

RETNOUTAMI dibiayai oleh Negara.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:1 EDO KAILANI HAVID Bin HAJAT SUDRAJAT HAVID dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Cilacap sebagai Kepala Seksi sebagaiKepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian sejak Tahun 2014 tugas dantanggung jawab dalam hal pemberian dokumen Imigrasi berupa paspor bagiWNI dan izin tinggal bagi WNA serta pelaksanaan pendaratan pada pelabuhanlaut

di Pelabuhan Laut Situlang Laut Jetty Johor Baru Malaysia padaTanggal 24 Oktoer 2014 dan diberikan izin tinggal sesuai stempel ImigrasiMalaysia selama 30 hari khusus untuk kunjungan sosial dan kembali keIndonesia pada Tanggal 30 Desember 2014 melalui Pelabuhan Laut BatamCenter;Bahwa dengan melihat data yang ada di paspor, keberangkatan Retno Utamiyang ketiga kalinya menggunakan paspor kunjungan keluarga ada indikasiyang bersangkutan bekerja sebagai TKW tidak mendapatkan pengesahan dariBP3TKI dan Imigrasi

adanya permintaan bahwa TKI/TKW membutuhkan kembali untukpersyaratan bekerja di luar negeri;Bahwa KTKLN adalah merupakan bukti kontrak kerja, sehingga apabilaseorang TKI/TKW yang pergi ke luar negeri KTKLN dibutuhkan oleh karenaditebitkan lagi;Bahwa pada saat kepergian Retno Utami yang ke tiga kalinya ke luar negeriternyata diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga, sejauh ini pemeriksaandari Kantor Imigrasi Cilacap berdasar pemeriksaan paspor Retno Utami padacatatan terakhir adalah visa kunjungan

Pada pembuatan paspor di Kantor Imigrasi yangdicek adalah data permulaan dan pengakuan dari yang bersangkutan danImigrasi akan menelusuri lebih jauh apabila ada indikasi yang dianggapmencurigakan, setelah mengkonfirmasi kepada pihakpihak yang terkait;Bahwa berawal dari pengaduan dari Sdri.

Kelas II TPISambas dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Paspor RIdi kantor Imigrasi Kelas Il TP!

Sambas dengan tujuan untuk mengajukanpermohonan Paspor RI di kantor Imigrasi Kelas Il TP!

Bahwa Terdakwa bahwa dapat berbahasa Indonesia secaralisan dan tulisan; Bahwa Terdakwa bernama asli ANITA TING MEE SIONGlahir di Sarawak (Malaysia) pada tanggal 03 Agustus 1982; Bahwa Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia pertama kalipada tanggal 10 Januari 2019 melalui Perbatasan Pos JagoiBabang tanpa melalui Pemeriksaan Imigrasi, tujuan terdakwaadalah untuk bertanya atau meminta informasi tentang permohonanPaspor Republik Indonesia ke Kantor Imigrasi Kelas II TP!

Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan pasporRI di kantor Imigrasi Kelas Il TP! Sambas dengan melampirkandokumen berupa Kartu.

Nomor : 2902/DKPS/2012 yangdikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSingkawang.Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan paspor RIdi kantor Imigrasi Kelas Il TP!

Freeport Indonesia selanjutnya kedua orang asingtersebut dilakukan pemeriksaan singkat oleh saksi dari hasil pemeriksaan singkatyang dilakukan oleh saksi diketahui kedua orang asing tersebut merupakan wargaPutusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 3 dari 14 Halamannegara Myanmar dan kedua orang asing tersebut tidak memiliki dokumenperjalanan (Paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku dengan demikian pihakkepolisian Polres Mimika melakukan serah terima warga negara asing tersebutkepada Pihak Imigrasi

berikut : Bahwa ia terdakwa MHU YAN THU alias YANTO (berwarganegaraMyanmar) terdakwa dengan cara sebagai berikut : bahwa pada tanggal dan sebagaimana tersebut diatas, saksi GERI padahari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat dipenambangan mile 28 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika telahmasuk/atau berada di Indonesia yang tidak memiliki dokumenperjalanan dan Visa yang sah dan masith berlaku; Bahwa yang dilakukan YUDHA ARMUNATA yang bertugas piket padaseksi Wasdakim kantor Imigrasi

Freeport yaitu terdakwaMHU YAN THU alias YANTO dan SHU MO OUW alias SHU (penuntutandilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya terdakwa MHU YANTHU alias YANTO dan SHU MO OUW alias SHU dilakukan pemeriksaandan dari hasil pemeriksaan ternyata berwarga negara Myanmar dan tidakmemiliki dokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masihberlaku.Bahwa selanjutnya pihak kepolisian Resor Mimika langsung melakukanserah terima terdakwa MHU YAN THU alias YANTO dan SHU MO OUWalias SHU kepada pihak Imigrasi

;bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukandokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku.Bahwa selanjutnya pihak kepolisian Resor Mimika langsung melakukanserah terima terdakwa MHU YAN THU alias YANTO dan SHU MO OUWalias SHU kepada pihak Imigrasi kelas Il Tembagapura guna di prosessesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa terdakwa telah menikah dangan seorang wanita warga negaraindonesia dan dari pernikahan tersebut terdakwa telah memiliki anakyang saat ini tinggal

Bahwa benar selanjutnya pihak kepolisian Resor Mimika langsungmelakukan serah terima terdakwa kepada pihak Imigrasi kelas IlTembagapura guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1).

Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorImigrasi Kelas Non Tangerang, bertugas di Seksi Intelijen danPenindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas Tangerang yangmemiliki tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan dankegiatan Orang Asing di wilayah keija Kantor Imigrasi Kelas NonTangerang atas perintah atasan.

Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan Surat Perintah KepaiaKantor Imigrasi Kelas Non TPI Tangerang NomorW.12.IM1.1MUA.GR.02.010450 pada Ruko Duta Niaga 2 No.08 jalanArteri Husein Sastra Negara, Jurumudi Lama, Benda Tangerang yangberada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Non TPI Tangerang.

keberadaan dankegiatan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas NonTangerang atas perintah atasan.Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan Surat Perintah KepalaKantor Imigrasi Kelas Non TPI Tangerang NomorHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2019/PN TngW.12.IM1.IM1.1A.GR.02.010450 pada Ruko Duta Niaga 2 No.08 jalanArteri Husein Sastra Negara, Jurumudi Lama, Benda Tangerang yangberada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Non TPI Tangerang.Bahwa benar saksi menerangkan setibanya

terdakwa.Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorImigrasi Kelas Non Tangerang, bertugas di Seksi intelijen danPenindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas Tangerang yangmemiliki tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan dankegiatan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas NonTangerang atas perintah atasan.Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan Surat Perintah KepalaKantor Imigrasi Kelas Non TPI Tangerang NomorW.12.IMI.IMI.IA.GR.02.010450 pada

langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorangatau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi,atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompokorang, baik secara terorganisasi maupun terorganisasi, atau keluar dariwilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebuttidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik denganmenggunakan dokumen sah maupun dokumen perjalanan, baik melaluipemeriksaan imigrasi

PUTRI dengan naik sped boat menuju pelabuhanbambangan kemudian setelah sampai bambangan saksi DARWIS dan saksiSAMSIDAR akan dinaikkan terdakwa dengan menggunakan mobil taksi sampalpelabuhan tradisional aji kuning setelah sampai pelabuhan aji kuning saksiDARWIS dan saksi SAMSIDAR akan dinaikkan speedboat dengan tujuanMalaysia, bahwa terdakwa tidak melapor ke petugas Imigrasi dan rute tersebutbukan jalur resmi untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia.Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa

tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan rekanrekan satutim langsung membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenang untukmemberangkatkan 2 (dua) orang penumpang tersebut ke Malaysia dengantujuan untuk bekerja;Bahwa rute atau jalur perjalanan yang dilalui oleh Terdakwa dan 2 (dua) orangpenumpang tersebut untuk pergi ke Malaysia bukanlah merupakan rute ataujalur resmi, karena mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi

lengkap yang dipersyaratkan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UndangUndang RI No. 18 Tahun2017 dokumen yang dipersyaratkan untuk menjadi pekerja migran Indonesiaadalah : surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah dan jugamelampirkan fotocopy surat nikah; surat izin Suami atau istri, orang tua atau wali yang diketahui oleh KepalaDesa atau Lurah; sertifikasi kompetensi kerja; surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan danpsikologi; paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi