/O,,22W%tf,0%008%000S00>bahwa untuk hak eksklusif diatur di dalam pasal 9 UndangUndang No 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan apabila ada yang melanggardikenakan sanksi pidana yang diatur pada pasal 54 UndangUndang No31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;bahwa ketika ahli dipanggil dan memberikan keterangan ahli di ReskrimPolres Malang tidak pernah ditunjukkan barang bukti fisik secaralangsung dan hanya diberikan gambar foto saja, yaitu foto alat fitnessrowing hammer merek Muscle dengan merek

tentang konfigurasi karena sertifikat desain industri hanyamemuat foto alat saja dan tidak menjelaskan secara spesifik mengenaikonfigurasi alat tersebut;bahwa antara bentuk dengan konfigurasi di dalam desain industriberbeda definisinya dan penerapannya, pada intinya bentuk dalamdesain industri merupakan wujud satu kesatuan bentuk dasar suatubenda atau desain, sedangkan untuk konfigurasi dalam desain industrimerupakan elemen tambahan terhadap bentuk dasar dalam suatu bendaatau desain dengan adanya

PRIJA DJATMIKA, SH.MS. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:bahwa ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yangspesialisasinya adalah kriminologi dan termasuk juga spesialisasi dibidang pidana hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, paten, desainindustri, varietas tanaman, dan sebagainya;bahwa sertifikat desain industri menurut UndangUndang Nomor 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan bahwa hak eksklusifdilindungi selama 10 tahun, setelah 10 tahun

menjadi ;bahwa hak eksklusif diatur di dalam pasal 9 UndangUndang No 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan apabila ada pelanggarandikenakan sanksi pidana yang diatur pada pasal 54 UndangUndang No31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;bahwa antara bentuk dengan konfigurasi dalam UndangUndang no 31tahun 2000 tentang desain industri terdapat perbedaan definisi, padapokoknya saksi ahli menerangkan definisi bentuk yaitu wujud / bentukawal (dasar) suatu benda / barang, sedangkan definisi konfigurasi

yaitususunan elemen / detail tambahan pada bentuk tersebut;Bahwa untuk dikatakan seseorang telah menjiplak suatu desain industri menurutpendapat ahli kriterianya adalah konfigurasi harus sama persis dipindahkan darisatu barang ke barang lain sama persis, elemen detailnya harus sama;13 27 bahwa ahli berpendapat mengenai unsur pekerja / karyawan tidak diaturdi dalam unsur tindak pidana di dalam desain industri sebagaimana pasal54 UndangUndang no 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karenauntuk pekerja

Menyatakan TerdakwaYOHANES SURYO BAWONO Bin SUYONOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI BARANG YANG TIDAK MEMENUHI SNI SPESIFIKASI TEKNIS ATAU PEDOMAN TATA CARA YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB DI BIDANG INDUSTRI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);3.

Menyatakan Terdakwa YOHANES SURYO BAWONO Bin SUYONO telahterbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/ataujasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedomantata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industrisebagaimanadalamdakwaan Kesatu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang Undang RINomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.2.)

Bahwa yang mengeluarkan izin usaha Industri adalah Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kebumen. Bahwa terdakwa tidak terdaftar dan tidak memiliki perijinanmemperdagangkan minuman beralkohol.

1angka 2 UU No.3 Tahun 2014 tentang perindustrian adalah se/uruh bentukkegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah ataumanfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri , sedangkan yang dimaksud denganperusahaan industri menurut pasal 1 angka 9 UU No.3 Tahun 2014 tentangPerindustrian adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usahaindustri yang berkedudukan di Indonesia, dan pasal 53 ayat (1) UU

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapatdiproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri darimenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperindustrian.3. Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar darikepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat danmakanan.4.

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yangtelah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai denganpenggolongannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dari menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ; 71/MIND/PER/7/2012 tentangPengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol pasal 7 ayat (1)mengatur sebagai berikut :(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dalam melaksanakan produksinya

Menyatakan terdakwa Alvina terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan kegiatan pendirian perusahaan industri tanpa dilengkapi izin usaha industri ; 2.

Ut.bertempat di Perumahan Sunter Garden Blok B7/12G Sunter Jakarta Utaraatau sekitar tempat itu setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukanperbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal 13 ayat (1) yaitu setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiapperluasannya vajib memperoleh izin usaha industri, yang dilakukan terdakwadengan

ada kaitannya dengan perijinan ;Bahwa setiap perusahaan industri atau industri rumah harus mempunyaiijin atau melengkapi ijin usaha ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa yang telah terdakwa produksi adalah alatalat Kosmetik ;Hal. 11 dari 17 hal.

tanoa dilengkapi ijin usaha industri.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan dan keterangansaksisaksi serta keterangan terdakwa Alvina bahwa pada hari Jum/at, tanggaltanggal 25 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di PerumahanSunter Garden Blok B7/12G Sunter Jakarta Utara terdakwa telah ditangkappetugas Kepolisian Polda Metro Jaya karena telah sengaja telah melakukankegiatan pendirian perusahaan industri tanopa dilengkapi ijin usaha industri daripihak yang berwenang berupa susu domba, dengan cara Placenta ukuran

Menyatakan terdakwa Alvina terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan kegiatanpendirian perusahaan industri tanoa dilengkapi izin usaha industri ;2.

Oleh karenanya pendaftaran dan terdaftarnya desainindustry yang diajukan dan dimiliki oleh Tergugat jelasjelas telahbertentangan dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri, menyebutkan:Pasal 2(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan,Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telahada sebelumnya;(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)adalah

pengungkapan Desain Industri yang sebelum :a.

Nomor 53 K/Pdt.SusHKV201527.28.29.30.31.32.industri tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UndangUndang Nomor 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan:Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,ketertiban umum, agama, atau kesusilaan;Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya desain industri setelah adanyapanggilan dari Kepolisian Majalengka berdasarkan laporan Tergugat atasadanya dugaan pelanggaran

Bahwa terhadap pendaftaran desain industri dengan judul Nampantersebut, Turut Tergugat telah rnenyetujui dengan mengeluarkanSertifikat Desain Industri dan terdaftar dalam Daftar Umum DisainIndustri, yang mana seharusnya Turut Tergugat tidak mengabulkanpermohonan pendaftaran desain industri atas desain industri Nampantersebut karena pendaftaran tersebut dilakukan tidak sesuai dengansyaratsyarat sebagaimana yang ditetapkan oleh undangundang DesainIndustri.

, sebagaimanayang telah dijelaskan oleh Tergugat maupun saksi Tergugat dipersidanganbahwa atas nampan milik Tergugat jenis dan konfigurasinya beda dengannampan milik masyarakat Cirebon;Bahwa masalah kebaruan sebagaimana dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 tentang UndangUndang Desain Industri bunyinya:Pasal 2(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru:(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan,Desain Industri Tersebut tidak sama tidak sama denganpengungkapan

Memerintahkan Tergugat 2 untuk membatalkan Sertifikat Desain IndustriNomor IDD000047342, pemegang hak Tanu Wijaya dengan judul DesainAtap Alangalang Sintetis, mencatat pembatalannya dalam daftar umumDesain Industri dan mengumumkan pembatalan tersebut dalam beritaacara resmi desain industri;4.

Eksepsi obscuur libel (obscuur libel exceptie);Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima olehPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan PutusanNomor 26/Pdt.Sus Desain Industri/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst tanggal 11Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi; Menolak eksepsieksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 2 dari 6 hal. Put.

;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri KuasaTergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II pada tanggal 11 Oktober 2018,terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018 mengajukan permohonankasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.SusHKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 26/Pdt.Sus Desain Industri

hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)dapat dibenarkan karena berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo,Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, ternyatagugatan Penggugat kurang pihak dimana gugatan Penggugat padapokoknya tentang keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang telahmenolak secara tertulis permohonan Penggugat karena permohonandesain industri

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi: JONG OE MIAUW tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihnukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentangDesain Industri

Pangeran JayakartaKomplek 121 No.31 Jakarta Pusat, tertanggal 25 Pebruari 2010.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.8 1 (satu) buah Saklar Putar type GZ 16A 3 p/AUGEN, desain industri terdaftar.9 1 (satu) buah Saklar Putar type GZ 25A 3 p/AUGEN, desain industri terdaftar.10 1 (satu) buah Saklar Putar type GZ 32A 4 p/AUGEN, desain industri terdaftar.11 1 (satu) buah Saklar Putar type GZ 40A 4 p/AUGEN, desain industri terdaftar.12 1 (satu) buah Saklar Putar type GZ 63A 4 p/AUGEN, desain industri terdaftar.13

;Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 54 ayat (1) jo pasal 9 UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 Tentang Disain Industri, Majelis Hakim mendapatkan unsurunsursebagai berikut :e Unsur Barang Siapa ;e Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menjual, mengimpor, mengekspor dan/ ataumengedarkan barang yang diberi Hak Disain Industri tanpa persetujuan pemegangHak Disain Industri ;Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan terdakwa terbukti secara sah menuruthukum memenuhi unsurunsur pasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomor

/2010/ PN.Jkt.Psttanggal 5 Agustus 2010, yang menyatakan disain industri atas nama saksi HonggoSiswanto batal dengan segala akibat hukumnya ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya mengatakan bahwaHak Disain Industri saklar putar atas nama saksi Honggo Sisiwanto sampai saat prosespemeriksaan perkara berlangsung belum pernah dibatalkan atau dicabut oleh DirektoratHak Cipta, Disain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, maka saksi Honggo Siswantotetap mempunyai hak eksklusif untuk melindungi

Hak Disain Industri yang dimilikinya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa PenuntutUmum karena sejak proses perkara berlangsung, Hak Disain Industri yang dimiliki olehsaksi Honggo Siswanto sedang dalam sengketa/ digugat dan dengan putusan MahkamahAgung RI dalam Peninjauan Kembali Nomor 129/PK/PDT.SUS/2011, tanggal 04September 2012, disain industri atas nama saksi Honggo Siswanto dibatalkan ;Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya disain industri atas nama saksi HonggoSiswanto

persetujuan pemegang HakDisain Industri tidak terbukti secara sah menurut hukum, karena terdakwa tidak pernahmengimpor ataupun menjual saklar putar tanpa persetujuan pemegang hak disain industri,in casu saksi Honggo Siswanto tidak mempunyai hak eksklusif yang dilindungi hukumatas disain industri saklar putar yang diimpor maupun yang dijual oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti

31/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

16 Februari 2012 tidakmemenuhi persyaratan kebaruan sebagai dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 31tahun 2000 tentang Desain Industri. yang menyebutkan bahwa :(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru ;(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industritersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalahpengungkapan Desain Industri yang sebelum :a. tanggal penerimaan

Pemegang hak Desain Industri;6.2. Pendesain;6.3.

hak Desain Industri tersebut;Bahwa menurut hemat kami, gugatan yang diajukan oleh Penggugat incasuadalah merupakan itikad tidak baik, karena tanpa dasar dan alasan yang jelas.Terlebih lagi Pengajuan permohonan produk Desain Industri Nomor PendaftaranID 0033235 D, judul Desain Industri KEMASAN milik Tergugat telahmemenuhi karakteristik sebuah Desain Industri, sebagaimana di atur dalam Pasal 1ayat (1) angka 1 UndangUndang Desain Industri, yakni :9.1.

Sebagaimanaterbukti dari diterbitkannya Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0033235 D, judulDesain Industri KEMASAN sebagai tanda kepemilikan hak Desain Industrimilik Tergugat;Halaman 9 Putusan No. 31/Pdt.SusDesain Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.10.

Dan dari hasil tersebut TurutTergugat tidak menemukan Desain Pembanding, maka Turut Tergugatmemberikan keputusan untuk memberikan Hak Desain Industri kepadaPemohon, yang dalam hal ini adalah Tergugat dengan Nomor Register 0 033235D ;Halaman 11 Putusan No. 31/Pdt.SusDesain Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.10 Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Turut Tergugat mengacu pada data baseDesain Industri dengan cara membandingkan Desain Industri Tergugat denganDesain Industri yang ada pada data base di kantor

Membatalkan pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat SertifikatDesain Industri tanggal 12 Januari 2007 dengan No. ID 0 10 726D dan tanggal2 Januari 2007 dengan ID 0 010 746D atas nama Tergugat dari Daftar UmumDesain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkanpendaftaran desain industri Daun Pintu Besi Lipat tanggal 12 Januari 2007dengan No.

Bahwa akan tetapi pada butir 3 petitum gugatannya, Penggugat meminta/memohon agar membatalkan 4 (empat) pendaftaran Desain Industri, antara lain:2.1. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007, dengan No.ID 0 010 726D;2.2. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007, dengan No.ID 0 010 746D;2.3. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007, dengan No.ID 0 010 723D;2.4. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007 dengan No.ID 0 010 725D ;3.

DirekturDesain Industri mencoret pendaftaran Desain Industri terdaftar dengan SertifikatNo.ID 0 010 726D, No.ID 0 010 746D, No.

pendaftaranDesain Industri aquo dari Daftar Umum Desain Industri, sedangkan pada sisilainnya sebagai penyelenggara administrasi pendaftaran Desain Industri dibawah Departemen Hukum dan Asasi Manusia, Direktur Jenderal Hak KekayaanIntelektual Cq.Direktur Desain Industri mempunyai kewajiban yang dibebankanoleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepadanyauntuk hanya mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri, danbukan mencoret pendaftaran Desain Industri tersebut dari

DirekturDesain Industri telah mengabaikan atau melecehkan ketentuan UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mewajibkannya untukmencatat putusan judex facti dalam Daftar Umum Desain Industri, bukan untukmencoret pendaftaran Desain Industri tersebut dari Daftar Umum DesainIndustri ;VIII.

RI No. 31 Tahun 2000 (Pemegang Hak DesainIndustri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industriyang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya,memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barangyang diberi Hak Desain Industri perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwadengan cara cara sebagai berikut Pada awalnya Sdr. JULIUS JULIANTO TJAHYONO selaku pemegang HakHal. 1 dari 9 hal. Put. No.881K/PID.SUS/2010Desain Industri Kemasan kerupuk udang NY.

SIOK dengansertifikat Desain Industri Nomor : ID0004907 tanggal 5 Mei2003 yang terdaftar pada Direktorat Hak Kekayaan IntelektualDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamempunyai hak selaku pemegang Desain Industri kemasan kerupukudang Ny. SIOK yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 34 RT.11 RW. 03 Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjokemudian karena omset penjualan kerupuk udang kemasan NY. SIOKmengalami penurunan, maka Sdr.

SIOEyang diduga hasil tindak pidana Desain Industri, 1 (satu)lembar kartu) stok barang, 3 (tiga) lembar sales order, 1(satu) bendel invoice/berkas ekspor kemasan kerupuk udang NY.SIOE yang diduga hasil tindak pidana Desain Industri dan 7(tujuh) lembar surat jalan ; Bahwa kemasan kerupuk udang NY. SIOE yang diproduksi olehTerdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari DitjenHAKI Departemen Hukum dan Hak = Asasi Manusia RepublikIndonesia, sedangkan kemasan kerupuk udang NY.

SIOE (yang di duga hasil' tindakpidana Desain Industri) tetap terlampir dalam berkasperkara ;4.Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sidoarjo No.Hal. 3 dari 9 hal. Put.

No.881K/PID.SUS/2010766/Pid.B/2009/ PN.Sda. tanggal 12 Oktober 2009 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.Menyatakan Terdakwa : SAMUEL HARTONO SUBAGIO BAKTItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja dan Tanpa HakBarang yang diberi Hak Desain Industri ;.

Judul Desain Industri : BAK MANDI PLASTIKDaftar Nomor Desain Industri :ID0026 208 DTanggal Penerimaan Permohonan : 05 Mei 2010Nomor Permohonan Desain Industri: AOO 2010 01473Pemegang Desain Industri : TAN SURYANTO JAYANama Pendesain : TAN SURYANTO JAYAKlaim perlindungan atas desain Industri: KONFIGURASI (Bukti P1)2).

Desain Industri di kantor Turut Tergugat masingmasing:3.1.

Judul Desain Industri : BAK MANDIDaftar Nomor Desain Industri : IDO 031 805 DTanggal Penerimaan Permohonan : 06 Desember 2011Nomor Permohonan Desain Industri: AOO 2011 03780Pemegang Desain Industri : DJAKA AGUSTINANama Pendesain : DJAKA AGUSTINAKlaim perlindungan atas desain Industri: KONFIGURASI (Bukti P3)3.2.

(lihat buku karya Andrieansjah Soeparman,Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri,Bandung, Penerbit PT.

(lihatbuku Adrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan PenilaianKebaruan Desain Industri, Bandung, Penerbit PT.

Bahwa Tergugat merupakan pemegang hak atas desain industri berupa:a. Desain Industri Indonesia Nomor IDD0000039980, Judul DesainIndustri: Shower; Tanggal Permohonan Desain Industri: tanggal 11April 2014 (Desain ) dengan gambar desain sebagai berikut: b. Desain Industri Indonesia nomor IDD0000039778, Judul DesainIndustri: Tutup Saluran Air; Tanggal Permohonan Desain Industri:tanggal 20 Maret 2014 (Desain II) dengan gambar sebagai berikut: 3.

Bahwa Turut Tergugat merupakan pihak yang menerima pendaftaranDesain Industri dan mengesahkan Desain Industri milik Tergugatberdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang DesainIndustri (UU Desain Industri). Turut Tergugat disertakan dalam perkara aquo demi lengkapnya para pihak serta untuk mematuhi putusan dalamperkara a quo;Il. Latar Belakang Permasalahan:4.

Patut diduga bahwa tujuan Tergugatmendaftarkan desaindesain industri tersebut hanya untuk mengambilkeuntungan dari para pedagang beritikad baik seperti Para Penggugat;Ill. Tentang Tidak Ada Unsur Kebaruan Desain Industri Tergugat;9. Bahwa dalam pendaftaran suatu Desain Industri, harus ada unsurkebaruan dalam Desain Industri yang didaftarkan.

Hal tersebut sesuaidengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Desain Industri yang mengatur:Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.Sedangkan definisi baru diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang UndangDesain Industri yang mengatur:"Desain Industri dianggap bani apabila pada Tanggal Penerimaan,Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telahada sebelumnya";Jadi, apabila telah ada pengungkapan atas sebuah Desain Industrisebelumnya, maka Desain Industri tersebut tidak

Nomor 824 K/Pdt.SusHKI/2016 industri yang sudah lama ada dan yang sudah kadaluarsa kemudiandidaftarkan kembali atas nama Tergugat, sehingga jelas dan nyata Tergugatingin mengambil keuntungan atas desain industri yang sudah lama ada;V.

M E N G A D I L I ; ----- Sebelum putusan akhir ; --- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil Penuntut Umum dan Terdakwa dan memerintahkan mereka untuk menghadiri persidangan tersebut, dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyerahkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara No.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, dan Terdakwa dapat pula mengajukan surat tersebut ; --------- Memerintahkan

kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunda perkara ini sampai ditentukan kemudian, dalam hal perkara Niaga tersebut diatas belum diputuskan oleh Mahkamah Agung ; ---------------- Memerintah kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara ini, setelah diterimanya bukti putusan perkara No.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pengadilan Tinggi Denpasar ; --- Menunda penentuan biaya perkara sampai pada putusan akhir

Wirasatya 19 Denpasar, DusunWirasatya, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasaratau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu tanpapersetujuan Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untukmelaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, telah membuat,memakai, menjual mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barangyang

diberi Hak Desain Industri dan hal tersebut tidak untuk kepentinganpenelitian dan pendidikan, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaianperbuatan sebagai berikut : n Bahwa sejak tahun 2006, dengan dibantu para pegawainya, saksi Hentjetelah mulai melakukan penjualan terhadap kue pia dengan merek Legong ditoko saksi di JIn.

Menyatakan terdakwa ANTONIUS YANTO SAKO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dantanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,yaitu tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri yang memilikihak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya,telah menjual barang yang diberi Hak Desain Industri, sebagaimanadiatur dalam Pasal 54 ayat (1) Jo.

Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby berkekuatan hukum tetap ; 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa kepersidangan, setelah putusan Niaga No.06/HKI/Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, berkekuatan hokum tetap; 3.

No.06/HKI.DesainIndustri.2013/PN.Niaga.Sby, tanggal 8 Oktober 2013, sehinggapemeriksaan perkara ini perlu ditunda sampai adanya putusan perkaraNo.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby yang berkekuatan hukume Bahwa, PERMA No.1 Tahun 1956 dan SEMA No.4 Tahun 1980 yang padaintinya bermuatan bahwa : a.

Menyatakan Terdakwa ISMANTO Als GEMBIS Bin TUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan usaha perindustrian tanpa ijin usaha industri ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 5.

Saksi ANTON WIBOWO, SH. , menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangansaksi sehubungan dengan adanya industri senapan angin tanpa memiliki IUatau TDI ;Bahwa saksi tahu adanya industri senapan angin tersebut mendapat informasidari masyarakat ;Bahwa industri senapan angin tersebut milik terdakwa ISMANTO Als.

senapan angin yang tanpa memiliki IUIatau TDI tersebut merugikan kerugian Negara ;Bahwa pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/MIND/PER/06/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin Usaha Industri,izin perluasan dan Tanda daftar Industri ;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan benar.2.

pemberian izin usaha industry, izin perluasandan tanda daftar industri pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiappendirian perusahaan industri wajib memiliki izin usaha industri (IUI) kecuali bagiindustri kecil sedangkan pasal 2 ayat 2 menyatakan industry kecil sebagaimanadimaksud pada ayat 1 wajidb memiliki Tanda daftar Industri (TDI) yangdiberlakukan sama dengan IUI ;Bahwa kesamaannya antara IUI dan TDI dalam kegiatan industri adalah keduasurat tersebut merupakan surat ijin untuk pendirian perusahaan

Unsur Tanpa ijin usaha industri mendirikan perusahaan industri baru ;Ad. 1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalahsiapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggungjawab dalam kaitan ini adalah Pelaku ( dader ) dari suatu tindak pidana. bahwasesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah menghadirkanterdakwa ISMANTO Als.

.5 Tahun 1984 ;Bahwa benar karena belum memiliki ijin usaha industri terdakwa ditangkap olehanggota Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul11.00 Wib ditempat usaha pembuatan senapan angin milik terdakwa di DusunSumberkembar, Desa Sumberkembar, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Binangun,Kabupaten Blitar , Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat unsur Tanpa ijin usaha industri mendirikan perusahaan industri baru dalam perkaraini telah terbukti atau terpenuhi .Menimbang,

., dankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Langsep Nomor 36, Malangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, bermaksudmencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 6 Agustus2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor3/Pdt.SusHKI.Desain Industri/2018/PN.Niaga.Surabaya, terhadap PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pdt.SusHKI.Desain/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Juli 2018 dan telah terdaftar diMahkamah Agung dengan Register

EKO SUNARKO, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman VII/3, RT/RW026/007, Larangan, Candi, Sidoarjo, selaku Komisaris PT Ekosjaya AbadiLestari, berkedudukan di Jalan Sentra Industri Safe N Lock Blok /1593 1595, Kelurahan/Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo,Halaman 1 dari 4 Hal. Nomor 195 K/Padt.SusHKI/2019Kabupaten Sidoarjo;2.

., dan kawankawan Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Wasana III Nomor 53,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2018:Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;DanKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I cq DIREKTURJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR HAK CIPTA,DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DANRAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan H.R.