mengemudikan truk Mitsubisi DeselNomor Polisi DM8693AA wama kuning selanjutnya melakukan pemeriksaandan ternyata memuat kayu gerbang jenis kayu merah/kayu rimba campurandengan jumlah 35 penggal yang diakui milik Terdakwa berbentuk pacakandengan kubikasi 8,3300 M3 yang tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa diGorontalo, pada saat dilakukan penangkapan petugas menanyakan suratSuratatau dokumen tentang kayu berdasarkan SK Menteri Kehutanan

Tetapi kemudian pada saat persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa bukti pembelian dan nota pembelian yang berisijenis kayu Kemiri, Sukun, Jambu, dan Rambutan.Dengan adanya bukti surat berupa bukti pembelian dan nota pembeliantersebut judex facti dalam putusannya telah menyatakan bahwaTerdakwa mengangkut kayu dengan jenis seperti yang diatur dalamPasal 10 a Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.33/MenhutII/2007tanggal 24 Agustus 2007 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.51/Menhutll/2006 tentang PenggunaanSurat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil HutanKayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, yang berbunyi "Jenisjenis kayuCempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari,Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo,Sukun, Trembesi, Waru tidak menggunakan dokumen SKAU maupunSKSKB cap "KR", tetapi cukup menggunakan Nota yang

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keterangan Ahli(Zainuri, SE) yang menyatakan bahwa jenis kayu yang diangkut olehTerdakwa sesuai hasil pemeriksaan sampel kayu yang dilakukan olehahli adalah jenis kayu Inengo, Aras, Bugis Perempuan dan Pola Hutan,yang kesemuanya masuk dalam jenis Rimba Campuran dan tidak tundukpada ketentuan Pasal 10 a Peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/Menhutll/2007 ;Bahwa di dalam putusannya judex facti telah menyatakan (yang sempatdicatat dan direkam oleh Jaksa Penuntut

memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa YULI PURDIANTO Bin SUJAI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah menerima,membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, ataumemiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasanhutan yang diambil secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 Ayat (5) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

juta tujuh ratus sembilan puluh riburupiah) ;Menimbng, bahwa dari faktafakta yang terungkap dalam persidangantersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkankepersidangan dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam pasal50 Ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 Ayat (5) UndangUndang Republik Indonesia Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

telahdilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan yangmemberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanayang dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang akandisebutkan dalam amar putusan.Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa.Mengingat pasal 50 Ayat (3) huruf f, pasal 78 Ayat (5) UndangUndangRepublik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 78 (5) UndangUndang No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan;Atau:Kedua:Bahwa Terdakwa Ediyanto bin Subiyanto pada waktu dan tempat sepertitersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah memberi atau menjanjikansesuatu. dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan atau denganHal. 2 dari 8 hal. Put.

Pasal 78 (7) UndangUndang No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan jo. Pasal 55 (1) ke2 KUHAP;Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2008Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Temanggung tanggal 10 Maret 2005 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ediyanto bin Subiyanto, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan melanggarPasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f UndangUndang No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan;2.

Menyatakan Terdakwa Ediyanto bin Subiyanto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kehutanan;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ediyanto binSubiyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya daripidana penjara yang dijatuhkan;4.

(dua belas koma sembilan satu enam kosong meter kubik) yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil ataudipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalamkeadaan dan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa hari Selasa, tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 WIB, ketikasaksi Eko Supriyantono bin Meiriyadi dan Tafsil bin Anas sebagai anggotaPolisi Kehutanan (Polhut) Balai Taman Nasional Kerinci Seblat sedangmelakukan pengecekan di ladang masyarakat

(lima koma kosong satu satudua meter kubik) milik Terdakwa yang disimpan di rumah toko milikTerdakwa di Desa Pematang Lingkung, PPNS Kehutanan dan PenyidikPolres Kerinci juga menemukan kayu gergajian milik Terdakwa yangdisimpan di rumah kebun milik Terdakwa, di Desa Muara Himat sebanyak370 (tiga ratus tujuh puluh) batang kayu jenis Meranti atau 7,9048 M?

Pasal 78 ayat (7) UndangUndang RI No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sungai Penuh tanggal 16 Juli 2009 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Besly Sihaloho alias Pak Ronal bin M.

Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan ;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Besly Sihaloho alias PakRonal bin M. Sihaloho selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar denda sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;4.

Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan kepada Gubernur SulawesiTernggara, yang intinya bahwa kayukayu rakyat yang tanpa dokumenHal. 8 dari 10 hal. Put. No. 965 K/PID.SUS/2010SKSKB Cap KR,maka pengangkutannya tidak dapat dikenakan Pasal 50ayat (3) UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Sebagaimana diterangkan oleh Ahli Raman Nalip, S.Hut bin Mat Khatab) ;2.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo.Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.2 Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember2013 No.Reg.Perkara: PDM093/LUMAJ/10/2013 terdakwa telah dituntutsebagai berikut :1.

Pasal 78 Ayat (7) UUNo. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dalam surat dakwaan kami.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa BUDIYANTO dengan pidanapenjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanandengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.3. Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) batang ukuran 300 cm x 17 cm =0,16 M?.

Heri Widodo, dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang salah, berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :10UURIL ...1 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal78ayat 15 mengatakan :Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukankejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasalini dirampas untuk Negara;2.1. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI.

Bidang Pidana khusus, menyimpulkan pada point 9 sebagai berikut tentangbarang bukti dalam tindak pidana kehutanan (yaitu semua hasil hutan darihasil kejahatan dan pelanggaran dan atau termasuk alat angkut yangdipergunakan untuk melakukan kejahatan) dalam pasal 78 ayat 15 UndangUndang No. 41 tahun 1999 secara imperatif harus dirampas untuk Negara;Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Hakim Tinggi (WIMPIESEKEWAEL, SH.

Pengamanan dan PengembanganKawasan Hutan ;Bahwa Kabupaten Natuna secara keseluruhan adalah merupakan wilayahhutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 173 Tahun 1986 tentangPeta Penunjukan Hutan untuk wilayah Propinsi Riau ;Bahwa terhadap SK Menteri Kehutanan tersebut maka pada tahun 1996oleh Menteri Kehutanan telah dikuatkan dengan dikeluarkannya PenetapanWilayah Hutan di Pulau Bunguran Besar (Kabupaten Natuna) ;Bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka Kabupaten Natuna yangdahulu bernama Pulau

Pasal 78 Ayat (5) UndangUndang RINomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Subsidair melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo.

Natuna yang berprofesi sebagai nelayan ;17Bahwa kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan yang tidak merevisiPenetapan Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Natuna sejak tahun 1996 serta tidak adanya PeraturanDaerah (Perda) Kab. Natuna tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta minimnya sosialisasi yangdilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

., dimana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab, Natuna terkahir mengadakansosialisasi kehutanan kepada masyarakat yaitu pada tahun 2006, oleh karenanya sudah seharunya pihakpihaktersebut ikut bertanggung jawab terjadinya penebangan pohon secara liar dikawasan hutan Kab.

pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukanpembinaan maupun sosialiasai bidang kehutanan kepada masyarakat menyebabkan rendahnya pengetahuanmasyarakat akan dampak yang disebabkan penebangan secara liar.

Pasal 50 ayat (8) huruf e UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan jo. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananmenjadi UndangUndang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari tanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut :Hal. 3 dari 10 hal. Put.

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ada bukti yangmenyatakan bahwa pemilik barang bukti alat angkut mengetahuikendaraan disewa untuk mengangkut hasil curian, sehingga tidak tepatbila harus memikul tanggungjawab perbuatan Terdakwa bahwa kejahatankehutanan adalah kejahatan yang luar biasa sistem pemidanaan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananadalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana dimanakejahatan kehutanan adalah suatu' rangkaian yang menyangkutpenebangan, pengangkutan, pengolahan hingga jual beli kayu yang tidaksah yang dapat menimbulkan kerusakan hutan ;Hal. 6 dari 10 hal.

tertulis di dalam undangundang, pertimbangan PengadilanTinggi Yogyakarta mengabaikan tertulis UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya dalam Pasal 78 ayat (15)merupakan kesalahan Hakim dalam menerapkan hukum karenaberdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi ColtFE 104, warna kuning tahun 1988 No.

Sin : 4D31C84195 dipergunakan untuk mengangkuthasil kejahatan kehutanan sehingga layak negara merampasnya. Haltersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Kehutanan Ahli Wawan SetiyoTjahono, SP., yang menyatakan setiap alat angkut yang digunakan untukkerusakan hutan dapat dirampas untuk negara.

dijawab olah saksi BUSSAMAH sudah sampaidan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata kayubelian/ulin milik Terdakwa tersebut tidak memiliki Dokumen SKSHH (SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)yang wajid menyertai kayukayu milik Terdakwa, sehingga barang bukti berupakayu belian/ulin milik Terdakwa di bawa ke Polsek Siantan guna proses lebihlanjut;Dan setelah dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Pontianak yang dituangkan

Ulin (Belian) 10x10x1,80 M 22 0,39608x8x2,90 M 67 1,24357x7x2,90 M 11 0,15638x8x4,00 M 277 7,09127x7x4,00 M 28 0,5488Jumlah 405 9,4358 Oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kehutanan makaperbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat(3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMempawah tanggal 7 Mei 2009 sebagai berikut :Hal. 2 dari

kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi denganperbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelisberkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhidengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis memperolehkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan15tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dalam Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo Pasal 78 ayat7 UU RI No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadapdiri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, serta Majelis Hakim tidak melihatadanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuanPasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diperlihatkandipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 78angka 15 secara imperatif menyebutkan: Semua hasil hutan dari hasil kejahatan danpelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untukmelakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal inidirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa dengan ketentuan dari Pasal 78 angka 15 UU RI No.41 tahun1999 Tentang Kehutanan tersebut, maka mengenai status barang bukti berupa:e 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi warna hijau Nopol G 1820 JP berikutkunci kontaknya

mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatasdihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapatpidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepatdan adil dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telahdilakukannya tersebut.Mengingat akan Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No.41 tahun1999 Tentang Kehutanan

Menyatakan terdakwa BAYU ARDANITA Bin BADUN telah terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan " sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 50 Ayat (3) hurufh Jo.Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ..

kayu milik Terdakwa tanpadilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH )ataupun Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) atas kayu tersebut,Dirampas untuk Negara, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiKalimantan Barat di Pontianak terhadap barang bukti tersebut dalamPutusannya dikembalikan kepada pemiliknya dengan demikian putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebuttelah menyimpang dari ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU RI Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan

Selain itu juga putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut tidak mengacu padaketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yangmenyatakan bahwa " pada dasarnya Mahkamah Agung memandang perlumengingatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengansungguh sungguh Pasal 78 ayat (15) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan ".Bahwa oleh karena menurut kami Penuntut

Umum, Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut telah menyimpangdari ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan serta tidak perpedoman pada Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk PenangananPerkara Tindak Pidana Kehutanan maka terhadap Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang menyatakan bahwabarang bukti berupa 1 ( satu ) unittruk warna kuning merk Mitsubushi

Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah danditambah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARWANTI als.

Dan Perkebunanberupa PSHDR dan IDR yang besarnya telah ditentukan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab.

Dan Perkebunan berupa PSHDR dan IDR yangbesarnya telah ditentukan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangundangNomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dan ditambah dengan UUNo.19 tahun 2004 tentang Kehutanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, juga pasalpasal lain dari undangundang yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan bahwa terdakwa SYARWANI als.

), sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengantanggal 22 Mei 2014 ;Halaman dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Kehutanan)5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 14 Mei 2014 Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2014/PN Sdw (kehutanan), sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengantanggal 21 Juli 2014 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan :Telah memperhatikan :1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara

pemeriksaan biasa Nomor 29/APB/SDWR/04/2014, tanggal 23 April 2014 ;2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pen.Pid/2014/PNSdw (Kehutanan), tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2014/PN Sdw(Kehutanan), tanggal 23 April 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaituhari Rabu, tanggal 30 April 2014 ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;+ ===Telah mendengar

KutaiHalaman 11 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Kehutanan)e Bahwa setelah saksi mengetahui kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen yangsah, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Danteam saksi yaituLETDA ARM.

Muara Lawa untuk mengambil jaket, setelah mengambil jaket danhendak jalan lagi tibatiba melintas dump truck warna kuning dengan kecepatanHalaman 13 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Kehutanan)tinggi karena merasa curiga saksi bersama Sdr.

Undangundang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan PemberantasanPerusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan,atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kayu olahan berdasarkan Pasal 13butir 7 Peraturan Menteri Kehutanan No.

tidak mempunyai izin dari perhutani Pati, danrencananya kayu yang dipotongnya tersebut akan dipergunakan untuk membuatkandang kambing dirumahnya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat5 UU No. 41 th 1999 tentang kehutanan

;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan DakwaanPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat5 UU No. 41 th 1999 tentang Kehutanan,yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

tersebut akan dipergunakan untuk membuat kandang kambingdirumahnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyataperbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan penuntutumum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggarpasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat 5 UU No. 41 th 1999 tentang Kehutanan

nokaMH4KAIIOC5KPS2989, nosin KATI)EE370515 ,Oleh karena terbuktidipersidangan dipakai sebagai sarana untuk membawa kayu mindi milik PerumPerhutani maka dirampas untuk Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, pasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat 5 UU No. 41 th 1999tentang kehutanan

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentangPenunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603( Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam ratus Tiga ) Hektar dan KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang PENETAPAN KAWASANHUTAN LINDUNG PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG BATUSUSUN,KELOMPOK HUTAN GUNUNG CANTIGI KELOMPOK HUTAN GUNUNGGUNTUR, KELOMPOK HUTAN GUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTANGUNUNG KALEDONG, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

Grtyaitu RUHENDI BIN ENTAN (anggota Perhutani Garut) Saksi sendiriJENAL ABIDIN (Anggota Perhutani Garut) dan saksi AWAN HERMAWANBIN TATANG, saksi AYAT BIN UJU, terdakwa YAMIN BIN ODIN ABIDIN ;Bahwa hutan lindung milik Perum Perhutani di Blok Lebak Gede, Petak22E, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603 (Delapan Ratus Enam BelasRibu Enam ratus Tiga) Hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA KELOMPOKHUTAN GUNUNG BATUSUSUN, KELOMPOK HUTAN GUNUNGCANTIGI, KELOMPOK HUTAN GUNUNG GUNTUR, KELOMPOK HUTANGUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KALEDONG,KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

Garut, dan Saksi tidak tahu siapaMantri Kehutanan di Perum Perhutani lalu Saksi menanyakan ke kantorPerhutani KRPH Tarogong dan bertemu dengan saksi JAENAL lalu Saksimenanyakan apakah ada izin melakukan penebangan pohon kayu dikawasan hutan lindung, menurut saksi ZAENAL di hutan lindung tidakboleh melakukan penebangan dan mengambil pohon, jangankanmenebang dan mengambil pohon, satu ranting pohon pohon pun tidakboleh diambil ;Bahwa beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke rumah saksi AWANHERMAWAN

Grthutan lindung milik Perum Perhutani Kabupaten Garut berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehutanan No.

Karno binTamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanasecara bersamasama menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimanadalam dakwaan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Toidin alias Ambon bin Mungkar danTerdakwa II.

Karno bin Tamid tertangkap oleh petugaskepolisian sedangkan Yanto alias Bagol belum tertangkap (DPO) ;Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat(3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakanmengerti isi dan maksudnya ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukankeberatan ;Menimbang,

Hakim untuk menguraikan/ membahasakan segala apa yang telah saksisaksi terangkan dalam sidang dan segala apa yang telahditerangkan para Terdakwa dalam hubungannya dengan segala apa yang didakwakan kepada paraTerdakwa, apakah rumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur pokoknya telahterpenuhi ataukah tidak ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaantunggal yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan

jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa di dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Undangundang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP memuat rumusan unsurunsur pokoksebagai berikut :1.

Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ;Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ini adalah untuk menentukan apakah perananTerdakwa dalam kedudukan sebagai pelaku atau orang yang menyuruh atau orang yang turutserta melakukan ;Menimbang, bahwa dari uraian pembahasan unsurunsur pada pasal 50 ayat (3) huruf eUndangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana ternyata menurut MajelisHakim perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut,dapat terlihat bahwa