Ditemukan 5143 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keimigrasian.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — ATHUR SUGARA bin SRIYONO
320218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1257 K/Pid.Sus/2013dalam Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 06Tahun 2011 tentang KEIMIGRASIAN ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHUR SUGARA bin SRIYONOdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masahukuman selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) subsidiair 4 (empat ) bulan kurungan ;3.
    Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah nyatanyata melakukankekeliruan dalam penerapan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    terhadap Terdakwa tersebut serendahrendahnyaselama 5 (lima) tahun atau menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat terhadapTerdakwa untuk menimbulkan efek jera, akan tetapi Majelis Hakim telahmenjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut jauh dibawah ketentuanminimal sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut ;e Bahwa disamping itu, putusan Majelis Hakim tersebut tentunya tidak sejalandengan maksud Pemerintah membentuk UndangUndang Keimigrasian
    yangbaru ini (UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011) yakni untuk lebihmeningkatkan pengawasan keimigrasian yang mencakup penegakan hukumkeimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidanakeimigrasian, hal ini sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasionalatau tindak pidana transnasional seperti tindak pidana narkotika, perdaganganorang dan lain lainnya termasuk tindak pidana penyelundupan manusia yangbanyak dilakukan oleh sindikat kejahatan yang terorganisasi, oleh karena ituseyogyanya
    Sudah seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa orang asing yang diantardan dikawal oleh Terdakwa adalah imigran gelap atau tidak dilengkapi dengan suratatau dokumen keimigrasian dengan menggunakan indikator bahwa pelabuhan tempatpemberangkatan para orang asing tersebut/imigran gelap bukanlah merupakanpelabuhan tempat atau pintu pemeriksaan keimigrasian sebagaimana biasanya.Penggunaan pelabuhan tempat pemberangkatan yang tidak lazim sebagaimana biasanyadan dengan menggunakan kapalkapal yang tidak lazimnya
Putus : 19-09-2012 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 245/PID.SUS/ 2012/PN.DUM
Tanggal 19 September 2012 — Rudi Susanto Bin Susilo (Alm)
12219
  • Menyatakan Terdakwa Rudi Susanto Bin Susilo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian ;2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.
    pendahuluan dan segala surat yang berkaitan denganperkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepadamajelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :I Menyatakan Terdakwa Rudi Susanto Bin Susilo (Alm) bersalah melakukan Tindak PidanaKeimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 huruf a Ayat (1) UURI No.6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
    baik denganmenggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakandokumen perjalanan baik melaui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dan kemudian terdakwabersama orang asing dibawa ke Mako Kodim Bengkalis dan selanjutnya diserahkan ke PolresDumai guna pengusutan lebih lanjut sedangkan sdr Apen dan sdr Putra dalam daftar pencarianorang.Bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Susanto Bin Susilo (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 120 ayat (1) UURI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
    baik denganmenggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumenperjalanan baik melaui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dan kemudian terdakwa bersamaorang asing dibawa ke Mako Kodim Bengkalis dan selanjutnya diserahkan ke Polres Dumai gunapengusutan lebih lanjut sedangkan sdr Apen dan sdr Putra dalam daftar pencarian orang.Bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Susanto Bin Susilo (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 120 ayat (1) UURI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
    jo 56 ayat (1) ke1 KUHP dan dalam DakwaanSubsider melanggar pasal 124 huruf a UndangUndang RI No.6 Tahun 2012 Tentang Keimigrasian jo 56ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena didakwa dalam dakwaan bersusun lapis maka terlebih dahulu MajelisHakim mempertimbangkan Dakwaan Primer melanggar pasal 120 ayat (1) UndangUndang RI No.6Tahun 2012 Tentang Keimigrasian jo 56 ayat (1) ke1 KUHP yang mempunyai unsur unsur sebagaiberikut :I Setiap Orang2 Yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung
    tidak dimengerti moleh terdakwa;10Menimbang, bahwa oleh saksi Huzaimi Alataf,sH Bin Chaidir Naif dan saksi Ibrahim yangmerupakan anggota TNI di Kodim 0303 Bengkalis Dumai melihat beberapa orang keluar dari semak semak dan sedang menunggu sebuah mobil Mitsubishi L300 yang ternyata dikemudikan terdakwa;Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan bila ternyata orang orang yang dibawaoleh terdakwa tersebut tidak membawa atau setiadaknya dapat menunjukkan bukti sah berupa dokumenperjalanan oleh keimigrasian
Putus : 25-06-2013 — Upload : 11-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1107 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — HARIS PRASETYO BIN AMAD HERMANTO
292203 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPacitan tanggal 19 Nopember 2012 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HARIS PRASETYO Bin AMAD HERMANTO telahterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusiasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena kesalahannya denganpidana
    No. 1107 K/Pid.Sus/2013Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah salahmelakukan :e Tidak menerapkan atau) menetapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya yaitu Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannyatelah nyatanyata melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum atauperaturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya dan tidaksesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian ;e Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya telah menyatakanTerdakwa
    selama 3 (tiga) bulan ;e Bahwa selanjtunya terlebin dahulu perlu kami kemukakan ketentuanPasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentangtentang Keimigrasian yang berbunyi :Setiap orang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan,baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau oranglain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secaraterorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lainuntuk membawa seseorang atau kelompok orang,
    yang mencakuppenegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupuntindak pidana Keimigrasian, hal ini sejalan dengan meningkatnyakejahatan internasional atau tindak pidana transnasional seperti tindakpidana narkotika, perdagangan orang dan lainlainnya termasuk tindakpidana penyelundupan manusia yang banyak dilakukan oleh sindikatkejahatan yang terorganisasi, oleh karena itu seyogyanya seluruhmasyarakat Indonesia dan Aparat Penegak Hukum khususnya turutmendukung kebijaksanaan Pemerintah
    No. 1107 K/Pid.Sus/2013RI. ataupun setiap pemberangkatan ke luar wilayahRl. harus melalui pintu Keimigrasian, bukan denganjalan lewat dermaga yang tidak mempunyaipemeriksaan Keimigrasian, bahkan dengan tujuanuntuk menghindari pemeriksaan dokumen atau suratKeimigrasian yang sah berupa : Visa, Paspor, tidaktermasuk dapat cekal, Asylum Seeker sertadokumen lainnya.
Putus : 23-04-2021 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 23 April 2021 — M. FADLY alias FADLY bin ALM IZHAR ZINGGO;
18229 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-10-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 174/PID.SUS/2012/PN.PDG
Tanggal 24 Oktober 2012 — SUBANDIONO bin SUPARDI
13654
  • Menyatakan Terdakwa SUBANDIONO Bin SUPARDI bersalah melakukan TindakPidana Imigrasi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RINo.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 ke2 KUHP dalam dakwaanKetiga.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBANDIONO Bin SUPARDI denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanansementara dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurangan.3.
    Unsur Penanggung jawab alat angkutMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penanggung jawab alat angkutmenurut pasal ayat 37 UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah pemilik,pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkutyang bersangkutan.Menimbang, berdasarkan atas keterangan saksisaksi dan juga keteranganTerdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitasyang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwaadalah
    Unsur Sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melaluipemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan ditempatpemeriksaanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurunkan adalah membawa/menjadikan turun, menaikkan adalah menjadikan naik, penumpang adalahsetiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut, pemeriksapejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khususkeimigrasian dan memiliki keahlian tehnis keimigrasian serta memiliki
    jo Pasal 56 ayat (2) KUHP Atau Ketiga Pasal 114ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 ayat (2) KUHP,maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa pada pokoknya pasalpasal dalamhukum yang mengatur batas minimal suatu perkara Majelis Hakim dapatmenyimpanginya oleh ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan pada MajelisHakim yang bersangkutan secara professional dan proposional dengan mengedepankanmoral justice dan sosial justice untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang
    No. 174/Pid/B/2012/PN.Pdg.Perbuatan Terdakwa membahayakan keamanan Negara dan ketertiban umum.Halhal yang meringankan :Terdakwa menyesali perbuatannya.Terdakwa sopan dipersidangan.Terdakwa belum pernah dihukum.Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian joPasal 56 ayat (2) KUHP, serta Undangundang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP danketentuan perundangan yang bersangkutan.1.6.MENGADILIMenyatakan Terdakwa SUBANDIONO Bin SUPARDI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan
Putus : 21-11-2011 — Upload : 04-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1260 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 21 Nopember 2011 — ASADULLAH bin KHUDA NAZAR
126103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menuju pulauChristmas Australia dan mengamankan terhadap orang asing tersebut,selanjutnya orang asing tersebut diserahkan kepada pihak imigrasi; Berdasarkan dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh pihak imigrasi dari19 orang asing tersebut 5 saksi orang warga negara Afganistan masingmasingbernama Ghulam Ali, Abdul Azis, Abdul Rauf bin Qasem Ali, Muhamad Murtazahdan Muhamad Yaqgoob bin Rahim Shah alias Mustafa (merupakan pelarian darirumah Detensi Imigrasi Jakarta) dan tidak memiliki dokumen keimigrasian
    samasekali; Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa Asadullah bin Khuda Nazar izinkeimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 52 UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian;Atau:Kedua:Bahwa ia terdakwa Asadullah bin Khuda Nazar baik bertindak sendirisendiriatau bersamasama dengan Sayed Abbas Azad Bin Sayed Abdul Majid (dalamberkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 atau pada bulanNovember
    samasekali;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 54 huruf b UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian jo.
    No. 1260 K/Pid.Sus/2010Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 54 huruf c UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSerang tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut:1.
    Menyatakan terdakwa: Asadullah bin Khuda Nazar terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana habis izin keimigrasian untukmenetap di Indonesia (overstay), sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang No. 9 Tahun 1992;2. Menghukum terdakwa: Asadullah bin Khuda Nazar dengan pidana dendasebesar Rp. 33,00 X $20 dengan jumlah Rp. 6.600.000,00 (enam juta enamratus ribu Rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan penjara;3. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) paspor No.
Putus : 05-01-2009 — Upload : 26-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049K/PID.SUS/2008
Tanggal 5 Januari 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOSEPHUS WILHELMUS BENSEN
5736 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 53/PDT/2014/PT.BTN
Tanggal 17 Juni 2014 — NURKAS Bin NURUNG, dkk.
111382
  • lambung kanan kapal dan pergi menjauh.Selanjutnya setelah aparat kepolisian naik keatas kapal danmengamankan SIRMAN Bin MASSUDDIN, terdakwa dan II besertaseluruh orang asing untuk diproses lebih lanjut ;e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh orangasing yang berada diatas kapal yang dinahkodai oleh terdakwa,tidak dilengkapi dengan dokumendokumen/suratsurat yang sah ;Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 120 ayat (2) UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
    untuk diproses lebih lanjut ; e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh orangasing yang berada diatas kapal yang dinahkodai oleh terdakwa,tidak dilengkapi dengan dokumendokumen/suratsurat yang sah ;e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh orangasing yang berada diatas kapal yang dinahkodai oleh terdakwa,tidak dilengkapi dengan dokumendokumen/suratsurat yang sah ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
    NURKAS BIN NURUNG dan Terdakwa Il.SUHARTONO BIN PATTE, secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 120 ayat (2) UUNo. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrisian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . NURKAS BIN NURUNG danTerdakwa II.
    NURKAS BIN NURUNG dan Terdakwa II.SUHARTONO BIN PATTE, secara sah dan menyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa . NURKAS BINNURUNG dan Terdakwa Il. SUHARTONO BIN PATTE denganpidana penjara selama masingmasing 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh para terdakwa,maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ; 3.
Putus : 05-09-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4652 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 5 September 2023 — EDWAR bin ALI MUSTAFA
175116 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 94/PID.Sus/2014/PN.Tng.
Tanggal 19 Maret 2014 —
10224
  • tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa HO SHIH CHIA alias AGUSTINUS bin HO JEN QUAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut sertamelakukan perbuatan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidakbenar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinyasendiri atau orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126huruf c Undang undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    dimaksud dalam Pasal126 huruf c UndangUndang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentangKeimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakantelah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1 SEPRIANA TURNIP, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :ebahwa saksi adalah pejabat imigrasi pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
    ,SH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan :ebahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sub Seksi Perijinan Keimigrasian di KantorImigrasi Klas I Tangerang ;ebahwa Tupoksi saksi adalah membantu Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasiandalam mengkordinir dan melakukan kegiatan di Bidang Perijinan Keimigrasianpada wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang ;ebahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 saksi menerima laporan dari bagianwawancara yaitu saksi Sepriana yang merasa curiga atas pemohon Paspor atas namaAgustinus
    ;*bahwa ternyata terdakwa memiliki Asuransi Negara Taiwan ;ebahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa dan saksi Alex Gofar ke bagianpenindakan ;ebahwa dari bagian Penindakan kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwaAgustinus adalah Warga Negara Taiwan bernama Ho Shih Chia dan memilikiPaspor Taiwan sedangkan saksi Alex Gofar bukanlah ayah kandung dari Agsutinus ;4 DHANY EKA SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :ebahwa saksi bertugas sebagai staff pada seksi Informasi dan Sarana Keimigrasian
    Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa HO SHIH CHIA alias AGUSTINUS bin HO JENQUA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan"TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN SECARABERSAMASAMA"2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000
Register : 07-05-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN KEBUMEN Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Kbm
Tanggal 15 September 2014 — ARMAN Bin NUNAH, Dkk
12028
  • PENDI BinNASRUNDING bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian melanggar Pasal 120ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.
    adalah diberlakukanterhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai denganPasal 86 UU No. 6 tahun 2011 ;e Bahwa sanksi hukuman untuk seseorang yang membantu WNA untuk dapatmemasuki wilayah Negara Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah diaturdalam UURI NO. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 120 ayat (1);Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan denganpersetujuan Penasihat Hukum
    adalah diberlakukanterhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan pasal86 UU No. 6 tahun 2011 ;Bahwa sepengetahuan Ahli Imam Prawira, S.Kom, sanksi/hukuman untuk seseorangyang membantu WNA untuk dapat memasuki wilayah Negara Indonesia tanpadilengkapi dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undangundang RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah para
    terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk ituterlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengandakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut yaitu perbuatan Para Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat
    Ujang Sumitra justru belum tertangkap dan telah ditetapkan statusnyasebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Kebumen, dilain sisi Majelis Hakimjuga sependapat dengan adagium bahwa Hakim bukanlah sebagai corong Undangundang,namun demikian Undangundang Keimigrasian adalah sebuah produk dari lembaga yangmerupakan representasi Rakyat Indonesia dan merupakan wujud kontrak sosial yang masihberlaku dan belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang cq.
Putus : 09-10-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1581 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Oktober 2013 — SAADHAT ALI
8357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian;KEDUA:Bahwa ia Terdakwa Saadhat Ali, pada hari Rabu tanggal 19September 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam bulan September 2012 bertempat di VillaAriesta, Desa SamboloRT.03 RW.04 Kecamatan Carita, KabupatenPandeglang, Banten atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuHal. 11 dari 23 hal. Put.
    No. 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian;Hal. 12 dari 23 hal. Put.
    No. 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pandeglang tanggal 16 April 21013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Saadhat Ali telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukanTerdakwa bersamasama dengan Ali Qaseem Alias Abdullahsebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 120 ayat (1) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo.
Putus : 14-01-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 K/PID.SUS/2014
Tanggal 14 Januari 2015 — SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM alias AKRAM alias ROSAN
6541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal (2) UndangUndang RI No. 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDEEN M AKRAM aliasROSAN alias AKRAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjaraHal. 10 dari 28 hal. Put.
    Yahya Harahap ) ;Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) UndangUndang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuanketentuanlain dari undangundang ;*Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMStidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turutserta tanpa hak melakukan penyelundupan orang.
    No. 1828 K/PID.SUS/2014Kasasi/SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM dari dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No.33/Pid.Sus/2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1)UndangUndang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuanketentuan lain dari undangundang ;Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMStidak terbukti secara sah dan meyakinkan
    No. 1828 K/PID.SUS/201411.Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM dari dakwaan atau setidaktidaknyamelepaskan dari segala tuntutan hukum ;Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) UndangUndang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuanketentuanlain dari undangundang"Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias
    PERK : PDM448/Cianjur/12/2013 yangmenuntut Terdakwa : Menyatabkan Terdakwa SINNIAH SIVAMADEVAN, terbuktibersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian Melakukanperbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secaralangsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang laindengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secaraterorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkanorang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baiksecara terorganisasi maupun tidak terorganisasi
Putus : 27-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5256 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 September 2022 — TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU
15963 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-09-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 153/PID.SUS/2012/PN.PDG
Tanggal 20 September 2012 — DAYAT HIDAYAT bin ENCU SUMAWIJAYA
9010
  • Menyatakan Terdakwa DAYAT HIDAYAT Bin ENCU SUMAWIJAYA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanKedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAYAT HIDAYAT Bin ENCU SUMAWIJAYAdengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanansementara;3.
    Rukmani Bin Asar (disidangkansecara terpisah) untuk mengangkut orang asing /Imigran legal tersebut tanpa menggunakandokumen yang sah dan tidak melalui Tempat Pemerikasaan Imigrasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (1)UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa DAYAT HIDAYAT Bin ENCU SUMAWIJAYA baik secarasendirisendiri atau bersamasama dengan Ahmad Alias Abu (disidangkan secara terpisah) danSdr.
    Rukmani Bin Asar (disidangkansecara terpisah) untuk mengangkut orang asing /Imigran Ilegal tersebut tanpa menggunakandokumen yang sah dan tidak melalui Tempat Pemerikasaan Imigrasi;Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RINo.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan ataueksepsi atas
    Unsur Penanggung jawab alat angkutMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penanggung jawab alat angkut menurutpasal 1 ayat 37 UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah pemilik, pengurus, agen,nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
    Unsur Sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melaluipemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan ditempatpemeriksaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurunkan adalah membawa/menjadikan turun, menaikkan adalah menjadikan naik, Spenumpang adalah setiap orangyang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut, pemeriksa pejabat imigrasiadalah pegawai yang telah melalui Pendelikon khusus keimigrasian dan memiliki keahliantehnis keimigrasian serta memiliki
Register : 17-12-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 02-03-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Pml
Tanggal 21 Januari 2016 — JENAL ARIPIN alias ZENAL ARIPIN bin ROJIKIN
11720
  • Menyatakan terdakwa Jenal Aripin alias Zenal Aripin bin Rojikin terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan datayang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan (Paspor RI), sebagaimanadiatur dalam pasal 126 huruf c UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;2.
    Saksi baru mengetahuibahwa data tersebut tidak benar setelah diberitahu hasil pengawasan oleh timpengawasan pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim)serta keterangan yang diperoleh dari petugas wawancara.Bahwa saksi diberitahu hasil pengawasan oleh tim pengawasan keimigrasianyakni bahwa jazah atas nama Jenal Aripin Bin Rojikin tidak terdaftar di SMKDelta Mundu.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.3.Saksi HERMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya
    Putusan Nomor 51/PidSusB/2015/PN.PmlMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan RepublikIndonesia sebagaimana Pasal 1 angka 15 UndangUndang RI No.6 Tahun 2011Tentang Keimigrasian adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Laksana PasporRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yangselanjutnya disebut sebagai Paspor sebagaimana Pasal angka 16 UndangUndang RINo.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Dokumen yang dikeluarkan olehPemerintah Republik
    bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat, Pasal 126 huruf c Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2011tentang Keimigrasian, Undangundang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan.MENGADILI:1.
    Menyatakan terdakwa Jenal Aripin alias Zenal Aripin bin Rojikin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jenal Aripin alias Zenal Aripin binRojikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dendasebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;3.
Putus : 19-09-2013 — Upload : 11-05-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 239/Pid.Sus/2013/PN.Tsm
Tanggal 19 September 2013 — I. DOMINGGUS SURAH bin MARTINUS SURAH, II. YAKOBUS DERU Als. OBI bin PAULUS DERU,
497
  • Obi bin Paulus Deru bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama sebagai Penanggung jawab Alat Angkut yangsengaja menurunkan atau menaikan penumpang yang tidak melaluipemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaftaran diTempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat(2) sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 6 tahun 2011tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaanPertama Subsidair ;2.
    Obi dapat ditangkappetugas Polisi setempat demikian halnya Warga Negara Asing yang dibawa olehpara terdakwa tersebut antara lain sebanyak 46 (empat puluh enam) orangberhasil diamankan petugas Imigrasi setempat;Sareea Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (1) UU RINo. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair :won Bahwa mereka terdakwa Dominggus Surah bin Martinus Surah danterdakwa Il. Yakobus Deru als.
    Dibacakan sesuai BAPBahwa, saksi adalah seorang yang bertugas sebagai KasubsiPenindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya;e Bahwa, KETENTUAN ORANG ASING YANG MASUK WILAYAHIndonesia adalah harus melawati TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI(TPI), MENUNJUKKAN PASPORT DAN VISA yang masih berlaku, sertamendapat pemeriksaan pejabat Imigrasi setempat.
    Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;e SUBSIDAIR : pasal 114 ayat 2 UU RI Tentang Keimigrasian jo. Pasal 55ayat 1 KUHP; atauKEDUAe PRIMAIR : pasal 120 ayat 2 UU RI Tentang Keimigrasian jo.
    Pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP;e SUBSIDAIR : pasal 114 ayat 2 UU RI Tentang Keimigrasian jo pasal 55ayat (1) ke1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMAPrimair yaitu pasal 120 ayat 1 UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagi berikut :1. Barang siapa2.
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Ringgo Manansang als Reynaldo Loayan Darin
1816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan diancam pidanadalam Pasal 48 UndangUndang RI Nomor 9 tahun 1992 tentangKeimigrasian .Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBitung tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa RINGGO MANANSANG Alias RINGGO AliasREYNALDO LOAYAN DORIN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Imigrasi" sebagaimana yang telah kamidakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 54 huruf B UU Nomor9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
Putus : 25-04-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 30/PID.B/2013/PN.DUM
Tanggal 25 April 2013 — Dewa Irawan Als Dewa Bin Suwarno
6014
  • Dewa Bin Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dakwaan Kesatudalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 120 ayat (1) UURI No.06 tahun 2011tentang Keimigrasian.2 Menjatuhkan Pidana Terhadap Dewa Irawan Als.
    adalahPenyidik PNS Keimigrasian, tetapi berhubung saat ini PPNS di Kantor Imigrasi KlasIf Dumai jumlahnya masih sangat minim dan masa berlaku SKEP Penyidik dari PPNSdi Kantor Imigrasi Klas IT sudah habis, maka Imigrasi berkoordinasi dengan pihak SatReskrim Polres Dumai agar penyidikan terhadap 1 (satu) orang terdakwapenyelundupan manusia dilakukan oleh pihak Sat Reskrim Polres Dumai.Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ke26 (dua puluh enam) oran WNA tersebutadalah masuk ke wilayah Indonesia tanpa
    melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPD,tidak memiliki visa, dan tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor.Bahwa tindakan dari Imigrasi adalah membawa 26 WNA tersebut ke RudenimPekanbarudan selanjutnya Rudenim Pekanbaru bekerja sama dengan IOM untukmembantu mereka mengurus pencarian suaka ke UNHCR.Bahwa peraturan=peraturan yang mengatur tentang Keimigrasian adalah UURI No.6tahun 2011 tentang Keimigrasian, PP No.31 tahun 1994 tentang Pengawasan OrangAsing dan Tindakan Keimigrasian, PP No.32
    tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk danIzin Keimigrasian, dan KEPMEN No.
    atau keduamelanggar pasal 120 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan bersifat alternatif tersebut dengan mencermatifaktafakta dipersidangan Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa akanmempertimbangkan unsur unsur dakwaan Kesatu Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011Tentang Keimigrasian yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsungmaupun tidak
Putus : 29-10-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 184/PID.SUS/2012/PN.PDG
Tanggal 29 Oktober 2012 — WIRAYAN SEMBODO alias WIDODO bin HADI MULYONO
9520
  • Cahyadi dan saksi Ahmad Muhaeminmenghentikan kendaraan Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang buktikendaraan diamankan dan dilakukan pemeriksaan.Bahwa seharusnya Terdakwa menduga para imigran yang dibawa oleh Terdakwatersebut berada di Indonesia tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Terdakwadalam menaikkan dan menurunkan imigran tersebut tidak melalui pemeriksaan imigrasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat(1) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
    Unsur Penanggung jawab alat angkutMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penanggung jawab alat angkutmenurut pasal 1 ayat 37 UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah pemilik,pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yangbersangkutan.Menimbang, berdasarkan atas keterangan saksisaksi dan juga keterangan Terdakwadipersidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas yang termuatdalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa
    Unsur Sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melaluipemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan ditempatpemeriksaanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurunkan adalah membawa/menjadikan turun, menaikkan adalah menjadikan naik, Spenumpang adalah setiaporang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut, Spemeriksa pejabatimigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian danmemiliki keahlian tehnis keimigrasian serta memiliki
    jo Pasal 56 ayat (2) KUHP Atau Ketiga Pasal 114 ayat (2)UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, maka MajelisHakim mempertimbangkannya bahwa pada pokoknya pasalpasal dalam hukum yangmengatur batas minimal suatu perkara Majelis Hakim dapat menyimpanginya olehketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutansecara professional dan proposional dengan mengedepankan moral justice dan sosial justiceuntuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang
    No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian joPasal 56 ke2 KUHP, serta Undangundang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaperaturan hukum lainnya yang bersangkutan.MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa WIRAYAN SEMBODO Als WIDODO BIN HADIMULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : DENGAN SENGAJA MEMBERI BANTUAN PADA WAKTUKEJAHATAN DILAKUKAN, MENAIKAN ATAU MENURUNKANPENUMPANG TIDAK MELALUI PEMERIKSAAN PEJABAT IMIGRASI.2.