Zainal Daud tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pemilu ;---------- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (

pidana penjara selama 1 (satu) bulan danDenda sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas)hari kKurungan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakatdan bagi Terdakwa ;Bahwa dari pertimbangan Majelis Haklim tersebut, kami berpendapat Majelishakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya dengan pertimbangan antara lain :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak melihat esensi daritindak pidana pemilu itu sendiri, menurut kami kejahatan

pemilu adalahkejahatan yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat dan dapatmerusak tatanan Negara yang demokratis, karena Pemilihan Umummerupakan satusatunya wadah konstitusionil untuk memilih pemimpinpemimpin yang akan menentukan Negara ini dibawa kemanakedepannya.

,M.H.Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan denganmasalah adanya dugaan pelanggaran pemilu ;Bahwa Ahli seorang PNS (Dosen Hukum Tata Negara) padaUniversitas Muhammadiyah Kendari ;Bahwa keilmuan Ahli dibidang Hukum Tata Negara dan HukumAdministrasi Negara ;Bahwa Ahli pernah mengkaji undangundang pemilu dan di dalamnyaterbagi tentang Pelanggaran dan Kejahatan Pemilu ;Bahwa Esensi Kampanye Pemilu adalah Pendidikan Politik bukanajakan memilih atau mencoblos.Bahwa menurut Ahli yang dimaksud

resmi maka NamaNama Pelaksanakampanye pemilu tersebut sudah resmi sebagai pelaksana kampayePemilu ;e Bahwa selain itu pula didalam UndangUndang Pemilu mengatur jugamengenai larangan keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanyesebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat 2 hurufe ; Bahwa kemudian di dalam UndangUndang Pemilu terdapat maknakata diketahui atau ditemukan, maksud kata DIKETAHUI yaitumasih konteks dugaan sedangkan DITEMUKAN berarti sudah adabukti ;e Bahwa dalam hal adanya dugaan pelanggaran atau kejahatan

pemilu,dalam waktu 7 (tujuh) hari sudah dapat dilaporkan ke Panwaslu akantetapi apabila waktu tersebut terlewati maka laporan tersebutdinyatakan daluarsa ;e Bahwa menurut Ahli, Pasal yang bisa menjerat seseorang yangmelibatkan PNS dalam kegiatan Kampanye yaitu Pasal 249 ayat 4sampai dengan ayat 6 ;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwamembenarkannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pernah

Bahwa kalaupun, quad non, tabloid Obor Rakyat itu adalah kejahatan, maka itumerupakan kejahatan Pemilu yang tunduk pada UU Pemilu.

Dengan demikian tidak perlu perusahaan harusberbadan hukum untuk menerbitkan suatu media cetak.Bahwa menurut Ahli Tabloid Obor Rakyat bukan termasuk kejahatan pemilu.. Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa. Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Jakarta. Bahwa menurut Ahli Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP di kenal sebagai pasalpasal yang ada dalam Bab Penghinaan.

Sehinggadengan demikian, atas adanya kesalahan pada diri terdakwasesuai dakwaan pertama tersebut, maka penjatuhan sanksipidana yang tepat diharapkan selain memberikan "detterenteffect" juga sekaligus dapat memberikan pesan kepadasetiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama,selain karena kejahatan pemilu adalah suatu bentukpencideraan demokrasi" apalagi, seorang ASN yangharusnya netral atau dijaga untuk harus tetap netral harusmenjadi perhatian dan tanggungjawab bersama termasukdalam soal

pidana yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupunPertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwamaka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana setimpal dengan kesalahannya ;Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa kejahatan

Pemilu adalah kejahatan yang sangatmenciderai rasa keadilan masyarakat dan dapat merusak tatanan negara yangdemokratis, karena Pemilihan Umum merupakan satusatunya wadah konstitusioniluntuk memilih pemimpinpemimpin yang akan menentukan negara ini dibawakemana kedepannya, oleh karena itu harapan untuk mendapatkan pemimpin yangamanah merupakan idaman seluruh rakyat, apalagi politik uang (money politics)tidak hanya merusak Terdakwa melainkan akan merusak warganegara lain yangmenerima uang sogokan tersebut

Fitriyana Mukhlis tertanggal 12 November2020 serta melihat pula bahwa maksud dan perbuatan dari Terdakwa bukanlahuntuk melakukan pelanggaran atau kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematikdan masif melainkan karena spontinitas dari Terdakwa yang menjabat KetuaKelompok KPMPKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan)di Jalan Langgam II KM 5, RT.002/ RW.004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat,Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan agar warganya mendapatsembako berupa beras bulog

Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTKTP nya expired, apa Presiden itu langsung diberhentikan, ini tidak sepatutnyadijadikan suatu norma makanya ada kekhilafan dalam menyusun UU harusnyacalon anggota DPR, maka bakal calon harus menyesuaikan dengan syarat itu;Bahwa melakukan tindak pidana pemilu, politik uang/oemalsuan dokumenadalah kejahatan yang terkait dengan Undangundang tertentu sedangkantindak pidana korupsi bukan merupakan seperti tindak kejahatan pemilu, kalaumemang seperti itu rumusannya bahwa