Ditemukan 546465 data
290 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan memperoleh hakhaknya 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UpahProses 3 (tiga) bulan, dengan masa kerja dan besarnya upah yangdidalilkan oleh Para Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, hakhak Para Penggugat rinciannya masingmasing sebagai berikut:Penggugat (Jaka Permana) masa kerja 11 tahun 1 bulan Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.301.145,00 =Rp38.710.305,00; Uang penghargaan masa kerja 4xRp4.301.145,00 =Rp17.204.580,00; Uang penggantian hak 15% x Rp55.914.885,00
kerja 9 tahun 11 bulan: Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.286.145,00 =Rp38.575.305,00; Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp4.286.145,00 =Rp17.144.580,00; Uang penggantian hak 15% x Rp55.719.885,00 =Rp8.357.982,00; Upah proses 3 bulan 3 x Rp4.286.145,00 =Rp12.858.435,00;:Jumlah Rp76.936.302,00(Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratusdua rupiah);Penggugat V (Rangga Nasrudin) masa kerja 9 tahun 11 bulan: Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.286.145,00 =Rp38.575.305,00; Uang penghargaan masa
kerja 4 x Rp4.286.145,00 =Rp17.144.580,00; Uang penggantian hak 15% x Rp55.719.885,00 =Rp8.357.982,00;Halaman 7 dari 12 hal.
masa kerja 3 x Rp4.271.145,00 =Rp12.813.435,00; Uang penggantian hak 15% x Rp51.253.740,00 =Rp7.688.061,00;Halaman 8 dari 12 hal.
Menyatakan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja;3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat putus;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasiPemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagaiberikut:a.Penggugat (Jaka Permana) sebesar Rp77.205.552,00 (tujuhpuluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh duarupiah);.
47 — 20
94 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA, DEPARTEMEN TENEGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DIRJEN BINAPENTA DEPNAKERTRANS RI) ; PERSEROAN TERBATAS BARAJA GITA PUTRA
90 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh padapokoknya atas dalildalil:Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatanganiKesepakatan Usaha Bersama (Joint Venture Agreement) di Banda Aceh tanggal14 Juli 2007 adalah untuk membentuk Usaha Kerja
ratus lima puluh dua rupiah) kepada Tergugatsecara bertahap (dititipkan secara langsung dengan bentuk kwitansi maupunmelalui transfer Bank) selain dana awal atau dana pokok dalam kesepakatanRp 65.000.000, dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan, sahmenurut hukum dana milik Penggugat;Bahwa penitipan uang sebesar Rp 835.568.852, (delapan ratus tiga puluhlima juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)kepada Tergugat adalah untuk kepentingan membentuk usaha kerja
Terhadap pembentukan usaha kerja sama dan proyek pembangunan 7 (tujuh)unit gudang tidak selesai dikerjakan dengan batas waktu yang ditentukan olehTergugat dengan uang penitipan dari Penggugat sebesar Rp 835.568.852,(delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribudelapan ratus lima puluh dua rupiah) tersebut;Bahwa itikad tidak baik Tergugat tidak sesuai dengan isi kesepakatanmengenai laporan yang point ke 2.2. semua catatan dana harus tertulis dandibuat oleh satu pihak untuk
meminta kepada Tergugat untukmempertanggungjawabkan uang yang telah dititipbkan oleh Penggugat, namuntidak ditanggapi oleh Tergugat dengan itikad baik dengan barbagai alasan yangtidak menentu;Bahwa akibat perobuatan dan ulah Tergugat yang tidak dapatmempertanggungjawabkan uang tersebut, maka telah membuat Penggugatkehilangan sejumlah uang sebesar Rp 835.568.852, yang telah dititipokan melaluiTergugat, sedangkan Tergugat telah beritikad tidak baik terhadap penggunaanuang untuk kepentingan usaha kerja
Menyatakan kesepakatan usaha bersama (Joint Venture Agreement) antaraPenggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk usaha kerja sama danpembagian sama rata (50/50) selama masa kontrak dan proyekpembangunan 7 (tujuh) gudang sesuai dengan kontrak di Banda Aceh tanggal14 Juli 2007 sebagai berikut:0271/BRR888932/7710/N/07; 0272/BRR888932/7710/IV/07;0275/BRR888932/7710/N/07; 0276/BRR888932/7710/IV/07;0277/BRR888932/7710/N/07; 0278/BRR888932/7710/IV/07;0309/BRR888932/7710/IV/07; adalah sah dan berharga
48 — 20
3 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 38
Bahwa karenahubungan pokok adalah perjanjian kerja dan pemberian fasilitasperumahan adalah akibat adanya perjanjian kerja maka sudah sewajarnyabila telah terjadi pemutusan hubungan kerja maka fasilitas yang diberikandikembalikan kepada TERGUGAT I dan hal ini telah terjadi, maka sudahtidak ada hubungan hak dan kewajiban lagi antara PARA PENGGUGATdan TERGUGAT I terlebih lagi setelah Simon Sowai meninggal duniamaka perumahan yang ditempati tidak dapat diwariskan kepada PARAPENGGUGAT, dalam perkara ini
AdapunKekaburan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :a Bahwa didalam gugatan dalam perkara ini PARA PENGGUGAT mengajukangugatan dengan dalil bahwa awalnya adalah hubungan hukum yang tundukpada hukum perjanjian kerja baik pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II,adanya kesepakatan antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajibanpada masing masing pihak sehingga apabila salah satu pihak tidak dapatmemenuhi kewajibannya seperti TERGUGAT II didalilkan tidak dapatmemenuhi kewajiban membayar hak pension
130 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 30
64 — 0
132 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 pada point 3menyebutkan: Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemutusanperjanjian kerja/poemutusan kontrak sebagaimana surat perjanjian kerja(point 1) dan sepakat hanya membayar sepanjang apa yang dikerjakan(progress pembangunan /anskap Taman Tepian Sungai Kayan) yaitusepanjang 600 meter, seharusnya Tergugat menepati perjanjian tersebutkarena perjanjian tersebut dibuat telah memenuhi syarat hukum untuksahnya perjanjian seperti diatur
Menyatakan sah dan berharga: Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP&PMKSET/X/2008 tanggal27 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat; Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.l/DKPP&PMKSET/X/2008tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat; Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/36.l/DKPP&PMKSET/X/2008tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat; Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Pemutusan Kontrak) Nomor870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antaraTergugat
dengan Penggugat; Serta suratsurat lainya yang berkaitan dan menjadi satu kesatuandengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.Il/DKPP&PMKSET/X/2008tanggal 27 Oktober 2008 tersebut di atas;3.
SuratPemutusan Perjanjian Kerja (oemutusan kontrak) Nomor 870/412/DKPP &Halaman 9 dari 21 hal.
Bahwa berdasarkan Register Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakamandan Penanggulangan Masalah Kebakaran Kabupaten Bulungan Tahun 2008(bukti PK14 novum/bukti baru) pada tanggal 27 Oktober 2008 hanyamengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) atas nama PT SuarimaPatriot Jakarta (Nomor 870/241/DKPP&PMK/TU/X/2008) dan tidak pernahmenerbitkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
BelgindoRaya yang menyebabkan perbaikan surat kuasa tidak segera;Bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi),yaitu uang cuti 9 hari kerja (tanggal 12 s/d 20 Oktober 2007) dalamrangka merayakan Hari Idul Fitri adalah rekayasa dari Para Penggugat/Termohon Kasasi, Karena : Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi pada waktu memerintahkan padaPenggugat/Termohon Kasasi telah menawarkan kepada Penggugatuntuk menerima tawaran penetapan sebagai Karyawan tetap efektifpertanggal penetapan agar tidak
119 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan semua biaya perongkosan dan pengurusanpembuatan suratsurat calon tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepadacalon tenaga kerja akan tetapi dibebankan kepada calon penampung tenagakerja yang ada di Malaysia, karena Terdakwa terlebih dahulu telah menerimauang muka dari calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja sebagaipembantu rumah tangga senilai 1.000.000 RM (seribu ringgit malaysia)dengan nilai kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluhribu rupiah) sehingga nilai keseluruhan
No. 785 K/Pid.Sus/2010selanjutnya barang tersebut dijemput oleh suami Terdakwa di KantorExpedisi di Tanjung Balai ;e Bahwa selama tahun 2008 Terdakwa sudah mencarikan sebanyak 5 orangcalon tenaga kerja untuk dikirimkan ke Malaysia, secara jelas bahwa suamiTerdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengiriman/merekrut calon tenaga kerja untuk diperkerjakan / dikirim ke luar Negeri(Malaysia), bahwa Terdakwa mengakui pengiriman calon tenaga kerja yangTerdakwa lakukan tidak sesuai dengan
Sedangkan semua biaya perongkosan dan pengurusanpembuatan suratsurat calon tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepadacalon tenaga kerja akan tetapi dibebankan kepada calon penampung tenagakerja yang ada di Malaysia, karena Terdakwa terlebin dahulu telah menerimauang muka dari calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja sebagaipembantu rumah tangga senilai 1.000.000 RM (seribu ringgit malaysia)dengan nilai kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluhribu rupiah) sehingga nilai kKeseluruhan
Sedangkan semua biaya perongkosan dan pengurusanpembuatan suratsurat calon tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepadacalon tenaga kerja akan tetapi dibebankan kepada calon penampung tenagakerja yang ada di Malaysia, karena Terdakwa terlebih dahulu telah menerimauang muka dari calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja sebagaiHal. 8 dari 15 hal. Put.
74 — 42
Setelah Penggugat mencaritahu apa masalahnya ternyata menurut penjelasan Tergugat I dan Tergugat II, adamasalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat I kepada TergugatII.
Akibatnya barangbarang milik Penggugat yang seharusnya diangkut dari JayapuraKe Wamena sesuai nilai dana deposit yang telah disetorkan tersebut tidak bisadilakukan lagi alias terhenti ;Bahwa Penggugat tidak pernah tahu atau diberitahukan sebelumnya, baik olehTergugat I maupun Tergugat II tentang bagaimana Perjanjian Kerja OperasionalPesawat tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat hanya tahu bahwapesawat tersebut milik Tergugat I dan dioperasikan oleh Tergugat II.
Oleh karena itupemutusan hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II seharusnya tidak dapatmempengaruhi pengangkutan barangbarang milik Penggugat dari Jayapura keWamena sesuai dana deposit yang telah disetorkan.
;Hal.11 dari 28 Hal.Putusan No.40/Pdt/2014/PT.JAP101112Til.131412e Angka 16 PENGGUGAT menyatakan ..Bahwa tindakan TERGUGAT I yangmelakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada TERGUGAT II...Hal mana menunjukkan bahwa PENGGUGAT menyadari dan mengakui adanyahubungan hukum kontraktual dalam positanya tersebut, dan bukanlah kapasitasPENGGUGAT untuk menggugat pemutusan hubungan kerja sama antara PT. CARDIGAIR dengan PT.
CARDIG AIR dan terkait dengan danadanayang masuk ke rekening tersebut adalah danadana yang terkait dengan hubunganhukum dan kerja sama antara PT. CARDIG AIR dengan pihakpihak yang memilikiperjanjian dengan PT. CARDIG AIR ;Bahwa danadana yang diterima oleh PT. CARDIG AIR terkait perjanjian JasaOperator Pesawat yang dilakukan antara PT. CARDIG AIR dengan PT. CIPEXANUGRAH MANDIRI selalu dikonfirmasikan oleh pihak PT. CIPEX ANUGRAHMANDIRI sebagai pembayaran PT.
1063 — 1054 — Berkekuatan Hukum Tetap
total Rp26.900.000.000,00(dua puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 Juni 2010;Bahwa atas kontrak kerja tersebut, Penggugat telan melaksanakankewajibannya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, namunTergugat ternyata tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarpekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat:Bahwa Turut Tergugat adalah merupakan pihak pemberi pekerjaan/pemesan kepada Tergugat, sebagaimana tersebut dalam kontrak antaraTurut Tergugat dengan Tergugat Nomor
Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan sisa pembayaranatas kontrak kerja Pekerjaan Sipil Pembangunan Pabrik Minyak SawitKapasitas 30 TBS/Jam extendable to 60 TBS/Jam PT Bima Palma Nugrahadi Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersebut dalam generalsupplemental terms and condition untuk Kontrak Kerja Nomor 0.5579.2dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasy.8.
Adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensisehingga mengganggu rencana kerja Penggugat Rekonvensi;Bilamana dinilai dengan uang maka Penggugat Rekonvensi mengalamikerugian secara pasti tidak kurang dari Ro2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah);7.
No. 1796 K/Pdt/2015hukum antara Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan Turut Tergugat(Turut Termohon Kasasi)..... adalah tidak tepat;Bahwa kerjasama yang dijalin antara Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi dalam pengerjaan pekerjaan a quo tidak berjalan seimbangselayaknya mitra kerjasama operasi (KSO) pada umumnya sejak dibuatdan ditandatangani kontrak kerja (vide Bukti T1 dan Bukti P1) antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi:Bahwa dengan adanya kontrak kerja (vide Bukti T1 dan Bukti P1)tersebut, posisi
yangtelah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;Bahwa Pasal 16.6 Kontrak Kerja (vide Bukti T1 dan Bukti P1) tersebutdi atas pada intinya menyatakan: Surat peringatan selanjutnya hanyaHal. 23 dari 27 hal.
Terbanding/Penggugat : ELVA WANIZA
59 — 63
157 — 55
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap