Menyatakan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.Msi terbukti secara sahdan menyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;2.

Menyatakan Terdakwa HUDAYA FIRDAUS, SH.Msi., terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair yaitu : KORUPSI SECARA BERSAMASAMA;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta dendasebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurunganselama 5 (lima) bulan;Menetapkan bahwa

Terdakwa telah menguntungkanOrang lain);Selanjutnya sangatlah tidak adil karena Judex Facti hanyamempertimbangkan keterangan saksisaksi a de charge (saksisaksi yangmenguntungkan yang dihadirkan oleh Terdakwa saja) yang sudah pasti akanmematahkan saksisaksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dan tanpamempertimbangkan saksisaksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang jelasjelas telah membuktikan kesalahan dari perbuatan Terdakwa;Pasal 4 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

seharusnya selesai pada tanggal 29 November 2006 namundalam faktanya baru selesai pada tanggal 24 April 2007, dimana penyelesaianpekerjaan tersebut terjadi setelah adanya pemeriksaan oleh yang berwajib atasperobuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penyelesaianpekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pengembalian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

Pasal 18 (1), (2), (8) UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo.UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.ATAUKEDUAwon Bahwa Terdakwa ZAIDAN JAUHARI, SE, MM, Pelaksana Harian KepalaBagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tingkat IIMuaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 Nopember 1999, menjabatBendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal

UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1)ke1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSengeti tanggal 22 September 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAIDAN JAUHARI SE, MM bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 49/Pid.B/2008/PN.SGTtanggal 27 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :201.Menyatakan bahwa Terdakwa ZAIDAN JAUHARI, SE, MM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUTSERTA KORUPSI YANG MERUPAKAN PERBUATANBERLANJUT....

Dasar kami adalah meskipuntidak secara nyata diketahui bahwa bendabenda tidakbergerak tersebut merupakan hasil korupsi namun sesuaidengan aturan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jaksa dapat menyita harta kekayaanTerdakwa untuk mengganti kerugian Negara yang timbulakibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.5.

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, khususnyatentang uang pengganti, karena Jaksa Penuntut Umum tidakdapat membuktikan berapa besar harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, sedangkanpasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 menyatakanbahwa uang pengganti adalah sebesar uang/harta yangdinikmati Terdakwa;2.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negerisejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal15 September 2015 ;5. Perpanjangan ke oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2015 sampaidengan tanggal 15 Oktober 2015 ;6.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanSubsidair ;2.

Menyatakan Terdakwa BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan LebihSubsidair ;.

;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2015 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20November 2015 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenuntut Umum pada tanggal 03 November 2015 dan Penuntut UmumHal. 34 dari 42 hal.

Sebab tujuan dari pemeriksaan bukan untukmenemukan terjadinya korupsi tapi untuk memberikan opini apakah laporankeuangan sudah disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala Desa tersebut bertentangandengan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 2 tahun2000 tentang Pemerintah Desa dan pasal 5 angka 4 Undangundangnomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersihdan bebas dari korupsi, Kolusi dan nepotisme.

No. 1543 K/Pid.Sus/2009 Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala Desa tersebut bertentangandengan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 2 tahun2000 tentang Pemerintah Desa dan pasal 5 angka 4 Undangundangnomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersihdan bebas dari korupsi, Kolusi dan nepotisme ;Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepaladesa Pacar Peluk yaitu terdakwa telah menerima uang hasil pungutandari 377 pemohon sertipikat Ajudikasi sebesar Rp.

;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJombang tanggal 28 Januari 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa BAMBANG SUIRMAN bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undangundang nomor 20 tahun 2001 Jo.

Pasal 18 Undangundang nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaansubsider;2.

UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No.31 tahun tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;.Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebutkarena seharusnya judex factie tidak sekedar mempertimbangkanpemberian sanksi kepada Pemohon kasasi, namun yang lebih pentingadalah apakah Pemohon kasasi pantas untuk mendapatkan sanksi pidanasebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf (E) UndangUndang No.31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut;4.

PUTUSANNomor 45/Pid.SusTPK/201 4/PT.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tinggi Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi padaperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terteradalam perkara terdakwa : 222 nnn nonce nn ene ncn nn nnn ncn

PUTUSANNomor 912 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telahmemutus perkara Terdakwa:NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwaitersebut: SITT MUTMAINAH, S.E. binti LA PAJO;: Samarinda:: 32 tahun/12 Desember 1985;: Perempuan;: Indonesia; Jalan Gunung Lingai RT.011, KelurahanGunung

Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut :Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSamarinda tanggal 6 Februari 2018 sebagai berikut:1)Menyatakan Terdakwa Siti Mutmainah, S.E., binti La Pajo terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda pada tanggal 26 Maret 2018.

Leopold LuhutHutagalung, S.H., M.H., HakimHakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalamHalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 912 K/Pid.Sus/2019sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis dihadiri HakimHakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd TtdProf. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., Dr.

Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26Maret 2012;4 Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengantanggal 25 April 2012;5 Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2012sampai dengantanggal 25 Mei 2012;6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

sejaktanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012;7 Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejaktanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal Agustus 2012;Hal. dari 52 hal.

No. 2027 K/Pid.Sus/2012Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa ISMAIL, S.E., sebagai Kuasa Direktur PT Koya Corporindo danbertindak selaku

No. 2027 K/Pid.Sus/2012dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) pada Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP

tersebutberdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2012, memori kasasi mana telahditerima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar pada tanggal 3 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi padatanggal 14 September 2012 serta

lagi melakukan pelanggaran hukum, karenaPemohon Kasasi telah melaksanakan sesuai dengan yang diatur dalamSurat Perjanjian Kerja Sama Nomor : /HUMASPP/ SPK/I/2009 tanggal 2Februari 2009 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum judex factiyang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurPasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RepublikIndonesia No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

tindakan dari BendaharaPengeluaran Setdako Padang Panjang. sehingga unsur merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara yang dituduhkan atasPemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dan tak terbukti.Bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No.20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yangdituduhkan atas diri Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti.Bahwa berdasarkan dalil dan uraianuraian Pemohon Kasasi diatas, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam DakwaanPrimeir melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia

No.20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNo.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan atasdiri Terdakwa /Pembanding sama sekali tidak terbukti.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat : Tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karenapertimbangannya sudah tepat dan benar.Terdakwa selaku pimpinan Media SKU Mingguan Bintang Serambi telahterbukti korupsi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2005 melalui PKSHal

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN H.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriKupang tanggal 07 Mei 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN H.

ABDULLAHI, SE tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dehgan UndangUndang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2010.

ABDULLAHI, SE terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "korupsi secara bersamasama" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanaorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUDIN H.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUHal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2010No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyaitu:1. Setiap orang.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi3.

., maka Negara Cq.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dirugikan sebesar Rp.4.450.225.500,(empat milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu limaratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa Taufik Hidayat, ST sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1

No.752 K/Pid.Sus/2011ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Timur tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST. telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

itu bukan merupakan pembebasan yangmurni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa judex facti telah salah menafsirkan unsur tindak pidana melawanhukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, denganalasan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa judex facti telah salah menafsirkan penjelasan umum UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Padahal seharusnyahal tersebut ditafsirkan sesuai dengan penjelasan otentik dari UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuanganNegara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikianrupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukumdalam tindak pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatanperbuatantercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dandipidana, dengan memperhatikan nilai kKewajaran dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksisaksi yang hadirdi persidangan, petunjuk, diperoleh bukti yaitu : Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa Taufik Hidayat telah menyewatanah milik almarhum Asmawi Widjaya alias Tjo Kong Huij alias Tjo

Pasal 56ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ROBERT SIANTURI, SH. bersalah dan terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah

Menyatakan Terdakwa ROBERT SIANTURI, SH.diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanyang amar lengkapnyaidentitas tersebuttindak pidana KORUPSI secara bersamasama;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari masa pidana tersebut di atas;4.

Tidak ditemukan Tindak Pidana Korupsi karena keuangan APHI berasaldari iuran Anggota;b. Bila ada bukti baru tentang penyalahgunaan dana APHI, makapemeriksaannya termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana umum;(vide: Badai di Senja Kala memetik Hikmah di Tengah Musibah, AbdulFatah DS, hal.257);. Bahwa keterangan tersebut di atas juga diperkuat dengan keterangan ahiKeuangan Negara Drs.

Bahwa keterangan tersebut di atas juga diperkuat dengan penyataan Prof.Dr (Jur) Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi" melaluiHukum Pidana Nasional dan Internasional Penerbit Universitas Trisaktitahun 2004 halaman 183 menyebutkan : Sulit untuk menggolongkankeuangan APHI yang berasal dari iuran anggota untuk kepentingan anggotasebagai keuangan Negara, karena organisasi APHI bukan untuk tujuansosial, akan tetapi untuk tujuan usaha Hutan karena uang yang dipakaibukan uang Negara dengan demikian

Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.