UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) MKUHP ;ATAUKedua :Bahwa Terdakwa Ir.

No. 2488K/Pid.Sus/2010tanah perolehan tahun 2006 tidak berada dalam penguasaanPoliteknik Negeri Ambon ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 65 ayat (1) KUHP ;DANKEDUA :KesatuBahwa Terdakwa Ir.

jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) MKUHP ;ATAUKedua :Bahwa Terdakwa Ir.

jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 65 ayat (1) KUHP ;DANKETIGA :KesatuHal. 25 dari 53 hal.

jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) MKUHP ;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa Ir.

jo Pasal 4 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPamekasan tanggal 04 September 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Moh.

Hasan, Ama.Pd tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan dalam dakwaan Primair : Pasal 2 UndangUndang jo Pasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 TahunHal. 8 dari 17 hal. Put.

No. 623 K/Pid.Sus/20091999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;. Menyatakan Terdakwa Moh.

Hasan, Ama.Pd bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 12 A UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam dakwaan lebih subsidair ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi Dana Alokasi Knusus(DAK) tahun anggaran 2007 atas Terdakwa MOH.

No. 1295 K/Pid.Sus/201 1sebesar itu yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lainyaitu Terdakwa Erlansyah Bin Ismail Ali dan Terdakwa II Ganda TarmiziBin Hamzah ;Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dandiancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Mereka Terdakwa Erlansyah Bin Ismail Ali menjabatselaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengantahun 2009 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim PelaksanaKegiatan tanggal 29 Juni 2008 bersamasama

sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kepahiang tanggal 06 Januari 2011 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI dan Terdakwall GANDA TARMIZI Bin HAMZAH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidair kami ;2.

ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI dan Terdakwa Il.GANDA TARMIZI Bin HAMZAH dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) Tahun dan Denda masingmasing sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan biladenda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulansangatlah bertentangan dengan rasa keadilan yang berlakudimasyarakat karena seluruh elemen dan setiap tingkat masyarakatbergejolak agar menuntut pelaku Tindak Pidana Korupsi haruslahdihukum setinggitingginya dengan demikian

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberanatasn Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberanatasn Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. SA7ADON B.

Pasal18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberanatasn Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberanatasn Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberanatasn Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberanatasnTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanadalam dakwaan Subsidair ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

(meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), MahkamahAgung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yangtidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya yakni dalam hal sebagai berikut :1 Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatanpidana korupsi

Lawira tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama ;4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidakdibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupapidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan

RIVAIN SOLA DA LOPEZ, ST, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.

28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penutut Umum ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 11 Pebruari2009, Nomor : 91/Pid.B/2008/PN.MMR yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai pidana uang pengganti dan status penahanan Terdakwa,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ALOYSIUS RIVAIN SOLA DA LOPEZ, ST telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Korupsi

Ruang Perpustakaan 11.660 10.612 1.048Vil Pompa dan Menara Air 0.223 0.000 0.223VIII Furniture 6.899 1.008 5.891IX Site Development 16.763 0.577 16.186Total Biaya 100.000Total Pekerjaan yangterlaksana PESTTotal Pekerjaan Sisa 28.763 Bahwa untuk menentukan penetapan penghitungan kerugian negara makaTeam Jaksa Penyidik meminta kepada Ahli dari BPKP Perwakilan Medandengan Nomor : R /PW02/5/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentangLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi

Furniture 6.899 1.008 5.891IX Site Development 16.763 0.577 16.186Total Biaya 100.000Total Pekerjaan yang terlaksana 71.237Total Pekerjaan Sisa 28.763 Bahwa untuk menentukan penetapan penghitungan kerugian negara makaTeam Jaksa Penyidik meminta kepada Ahli dari BPKP Perwakilan Medandengan Nomor : R /PW02/5/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentangLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada kasus dana Pembangunan Gedung USB SMP Negeri 2Moro'o Kec.

Pasal18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriGunungsitoli tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan TERDAKWA NEHEMIA WARUWU, BA. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "SetiapOrang dengan tujuan

).Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 382/Pid.B/2009/PNGS. tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa NEHEMIA WARUWU, BA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsidalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa NEHEMIA WARUWU, BA oleh karena itu daridakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa NEHEMIA WARUWU, BA telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana"KORUPSI

Sekretaris DaerahKabupaten Yapen Waropen) sebagaimana diuraikan di atas maka Negara dalamhal ini Pemerintah Daerah kabupaten Yapen Waropen telah menderitakerugian sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Markus Karubaba, MM. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu " Setiaporang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau Perekonomian Negara " melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan

Markus Karubaba terbukti secara sah dan/meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu " Setiap orangyang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara " melanggar Pasal 3 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang No.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD ZAENAL ABIDIN bersalah melakukantindak pidana "Korupsi" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalamPasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD ZAENAL ABIDIN dengan :a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;b. Membayar denda sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;3.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD ZAENAL ABIDIN tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;3. Memulinkan hakhak dan kedudukan serta martabatnya di muka hukum ;4.

sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndangNomor.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akantetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya justru menerapkanHal. 6 dari 9 hal.

No.2590 K/Pid.Sus/2010ketentuan undang undang diluar yang didakwakan Jaksa/Penuntut UmumYakni : Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor.30 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001, padahal UndangUndang Nomor :30 Tahun 1999 bukanlah ketentuan perundang undangan yang berkaitandengan masalah Tidak Pidana Korupsi melainkan terkait dengan UndangUndang tentang ARBRITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIANSENGKETA yang sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi" ;Sehingga dengan demikian

pembahasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim dalam mempertimbangkan unsur unsur dakwaan Subsider JaksaPenuntut Umum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh karena yangmenjadi dasar pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut bukanlahundang undang Tindak Pidana Korupsi melainkan Undang Undang Arbitrasedan Alternatif Penyeselasaian sengketa yang tidak ada kaitannya denganmasalah Tindak pidana Korupsi ;Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriProbolinggo yang memeriksa

Nur Hasan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b joPasal 28 jo Pasal 34 UndangUndang No. 3 Tahun 1971 yang diuraikandalam surat dakwaan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Komarudin bin H.

Nur Hasan sebagaimanaidentitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan pidana " Korupsi " ;2. Memidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,dan denda sebesar Rp 500.000, subsidair 2 (dua) bulan, kurungan ;3. Membayar uang pengganti kepada negara cq Desa Kalianyar, KecamatanWonosalam, Kabupaten Demak sebesar Rp 15.249.063, ;4.

Menyatakan terdakwa : SELVIANA MAYAUT, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.3. Memerintahkan supaya pidana tersebut dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan.4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan5.

No.858 K/Pid.Sus/2008No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi besertapenjelasannya, oleh karena itu maka tindak pidana yang terjadi sebelumUndangUndang No.31 Tahun 1999 diundangkan harus diperiksa dandiputus berdasarkan UndangUndang No.3 Tahun 1971. Hal tersebut jugasejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

No.54 K/Kr/1973tanggal 19 November 1974 ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pertimbanganMajelis Hakim berkaitan Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan bataldemi hukum adalah pertimbangan dan putusan yang keliru, oleh karenadidasarkan pada penafsiran yang keliru mengenai ketentuan peralihandalam Pasal 43 A ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya.

No.858 K/Pid.Sus/2008persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada bulan Mei 1999,sedangkan UndangUndang No.31 Tahun 1999 diundangkan tanggal21 November 2001 ;Bahwa menurut Pasal 43 A UndangUndang No.31 Tahun 1999 BabKetentuan Peralihan ayat (1) menentukan bahwa Tindak pidanakorupsi yang terjadi sebelum UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksadan diputus berdasarkan ketentuan UndangUndang No.3 Tahun 1971tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemda Bulukumba dantidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindakpidana korupsi ;2.

No.858 K/Pid.Sus/2008Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.296/Pid/2007/PT.Mks. tanggal 28 Januari 2008 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Bulukumba No.84/Pid.B/2007/PN.Blk. tanggal 19 Juni 2007 ;1.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN dengan identitas tersebut di atas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI ;.

No. 1730 K/Fid.Sus/201 1(dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua puluh tiga ribu enam ratussembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut denganperhitungan lain dalam milyaran rupiah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa

No. 1730 K/Pid.Sus/2011(dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua puluh tiga ribu enam ratussembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut denganperhitungan lain dalam milyaran rupiah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal55 ayat(1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa

ABDUL KAPPI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama melanggar pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) Ke1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drs. H.

dengan seringnyaMejelis bersikap dan menyatakan di depan persidangan : ini jelasjelas korupsi secara bersamasama DPRD Propinsi NTB TA 2003membagibagi uang Negara / uang rakyat, saya setuju semuadiberantas, jangan tebang pilih,.

HakimHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa ;HakimHakim Anggota Ketuattd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH. M.Hum ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.ttd./H. Surachmin, SH., MH.

lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya disekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru nomor: S337/PW04/5/2010 tanggal 26Agustus 2010 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat1 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No. 2246 K/Pid.Sus/2011Pembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru nomor: S337/PW04/5/2010 tanggal 26Agustus 2010 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung

Balai Karimun tanggal 16 Februari 2011 sebagai berikut :116Menyatakan Terdakwa Martinus Kuntakuliano Tumanggor, ST bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancampidana dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun

Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan pelabuhan perikanan diKabupaten Karimun ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkarapada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.220 PID.B/2010/PN.TBK tanggal 22 Maret 2011 ;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Martinus Kontakuliano Tumanggor, ST tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;3210Menyatakan Terdakwa Martinus Kontakuliano Tumanggor, ST terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

BUDI TJAHYONO, M.Si. tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwadari dakwaan tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs.

BUDI TJAHYONO, M.Si. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1

BUDI TJAHYONO, M.Si membayarbiaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam suratdakwaan Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair;Menyatakan Terdakwa Drs.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PID.SUSTPK/2016/PT SBY tanggal15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dariPenasihat Hukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/Pid.SusTPK/2015/PN Sbytanggal 23 Maret 2016; Membebankan

Sus/2019Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 31 Maret 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 25 April 2017.

bersamasama melakukan tindak pidana Korupsi ;Di mana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa :Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya mengenai penjatuhan hukumanHal. 52 dari 67 hal.

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Acara Pidana Nasionalkita kurang mencapai sasaran yang diharapkan sehingga atas perbuatanTerdakwa sangatlah berpotensi menghambat program pemerintah dalamrangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sertamenghambat laju pembangunan dan merusak sendisendi perekonomianbangsa Indonesia ;Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya mengenai Uang Penggantiterhadap

KI tersebut, adalah tidakmembawa deterrence effect (efek jera) bagi diri Terdakwa maupun bagipara pelaku tindak pidana korupsi yang lain dalam rangka pemberantasandan pencegahan tindak pidana korupsi yang sudah mendarah daging diIndonesia saat ini ; Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertianformil dan meteriil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakupperbuatanperbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakatharus dituntut dan dipidana : "Lebih lanjut dikatakan

No. 1885 K/Pid.Sus/2012mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanyamerugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakanpelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyaratkat secaraluas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime makapemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa /StrategiPencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi : hal 6 ; olehChaerudin, SH.,MH, Syaiful Ahmad Dinar, SH.,MH, Syarif Fadillah,SH.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "dapat" diletak didepan' katakata "merugikan keuangan atau perekonomian negara"menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanyatindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudahdirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis jumlah kerugian

Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2019/PN Ptk, tanggal6 Januari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT PTK, tanggal19 Februari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Hal. 42 dari 49 hal.

Putusan Nomor 1741 K/Pid.Sus/202013 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambasmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2020 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak pada tanggal 26 Maret 2020;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 12 Maret 2020 danPenuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak padatanggal 26 Maret 2020.

dengan demikian Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT PIK, tanggal 19 Februari 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PontianakHal. 47 dari 49 hal.

Menyatakan Terdakwa SUKARDI bin TARJULI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI bin TARJULI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;5.

PUTUSANNomor 144 /PID.SUS TPK/2014/PN Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkara perkara korupsi dalam peradilan tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama : SUKARDIBIN TARJULI.Tempat Lahir : Wonosobo.Umur/Tg!

Membebaskan Terdakwa SUKARDI dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .3.

Menyatakan Terdakwa SUKARDI secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan SUBSIDAIR, yaitu melanggar Pasal 3jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .4.

Semarang yangberdasarkan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/X1/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukanterdakwa

jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP., Pasal 197 KUHAP dan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasalpasal lain dari peraturan yangbersangkutan;MENGADILI1.

Kupang sejak tanggal22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014.4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19Agustus 20145 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal18 September 2014.6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 11September 2014 sampai dengan 10

CDT.Jemada tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;2 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang tersebut selebihnya;Hal. 51 dari 67 hal. Put.

adalah Kejahatan luarbiasa, dimana tindak pidana korupsi juga tidak mengalami penurunan dan kerugiannegara relatif besar maka pemidanaan haruslah juga mampu memberi efek jera bagipelakunya dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindakpidana korupsi;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang demikian tidak cukup dansepatutnya dibatalkan.

BONA BOWE alias BONA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI. No. 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kedua dan membebaskanTerdakwa dari Dakwaan Kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Natalegawa, dan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi serta dipidana.Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1169 K/Pid. Sus/2008Bahwa Upaya Hukum Kasasi dapat saja dilakukan terhadap putusanbebas asalkan dapat dibuktikan bahwa putusan itu bukan bebas murni ( VideYurisprudensi MARI nomor 68K/Kr/1965 , nomor 95K/Kr/1973, nomor192K/kr/1979).Bahwa pada hakikatnya putusan bebas tidak murni adalah suatu putusanyang sebenarnya tidak bebas tetapi terselubung oleh putusan bebas.