Ditemukan 283469 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-08-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2553 K/Pid.Sus-LH/2019
Tanggal 22 Agustus 2019 — SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
636 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan; atauKetiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 juncto Pasal 36ayat (1) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan tanggal 8 Januari 2019 sebagai berikut:1.
    SusLH/2019Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusanjJudex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Melakukan usaha dankegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Ketiga telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;Bahwa judex facti telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa, yaitu.
    Terdakwa terbukti melakukan usaha kebunkelapa sawit di KM 80 Simpang Basrah, Dusun Ill Tasik Indah, DesaSegati, tanpa Izin Lingkungan;Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidanadalam Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdan sebelum judex facti menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telahcukup mempertinmbangkan keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP
    SusLH/2019Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Maret 2015 — ONWARD JOKO PRASETYO,SH bin ABDUL ROSYID
694 — 152
  • bahwa unsur unsur dari pasal 102 UU.RI Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup1.
    Hidup sesuaidengan ketentuan pasal 59 angka 4 UU No. 32 tahun 2009.oleh karena yang dimiliki, sedangkan yang dimiliki oleh Terdakwahanyalah Dokumen UPLUKL serta izin Lingkungan yang dikeluarkanoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang No:660.1/1374/B.II/X1I/29013 tanggal 13 Desember 2013.e Bahwa apabila seorang atau Badan Usaha yang akan melakukan usahapengelolaan limbah B.3 yang berasal dari pelumas berupa oli bekasharus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana yang dipersyaratkan
    Apabila tindak pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh , untukdan atas nama Badan Usaha , tuntutan Pidana dan SanksiPidana dijatunkan kepada:a. Badan Usaha dan atau,b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidanatersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatankegiatan dalam tindak pidana tersebut.Unsur dari pasal 116 UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidupa.
    No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ataspembelaan / pledooi Terdakwa sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa telah mendalilkanbahwa dalam usahanya Terdakwa telah memiliki izin yang dikeluarkan dariBadan Lingkungan Hidup Kota Madya Semarang No.660.1/1374/B.II/XII/2013Tentang izin Lingkungan kepada PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI ataskegiatan pengumpulan
    danRekomendasi, dan Rekomendasi tersebut harus ditindak lanjuti oleh Terdakwaguna mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalahMenteri Lingkungan Hidup, bukan hanya sebatas izin lingkungan danRekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota MadyaSemarang.e Bahwa dengan tidak ditindak lanjuti Terdakwa mengajukan izin keMenteri Lingkungan Hidup maka usaha yang dilakukan PT.JOGIARTOMAKMUR ABADI yang dipimpin Terdakwa telah melanggar ketentuanpasal 59 ayat 4 UU.No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M.
1293 — 2079
  • Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp. 293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah); 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (KLHK) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:1. H.M.
    JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;8.
    ., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl.
    Sel4.1.54.1.64.1.74.1.8Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau Komponenlain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusiasehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telahditetapkan.Pasal 1 Angka 16Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yangmenimbulkan perubahan langsung atau tidak langsungterhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidupsehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.Ketentuan mengenai
    ancaman serius bagi lingkungan hidup.
    terhadap lingkungan hidup.
    Membuktikan adanya kerusakan lingkungan akibat kebakaran;3. Menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan dan4.
    Menteri Lingkungan HidupNomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup AkibatPencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;Menimbang, bahwa untuk melakukan perhitungan kerugianlingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkanbahwa Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidangPencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 04-02-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 17 Maret 2015 — SUDIRMAN HUTAGAOL anak dari MANINTANG HUTAGAOL
493 — 52
  • hutan yangberhak memberikan izin tersebut adalah menteri Kehutanan.Bahwa, Lokasi titik kordinat lahat terdakwa berdasarkan hasil yang ahli yaitumasuk dalam lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanIndustri (UPHHKHTI) PT SAMHUTANTI.Bahwa, Izin pengelolaan dalam kawasan hutan adalah untuk Hutan Alam apabilakomoditasnya untuk kayu, Hutan tanaman Industri kayu yang digunakan untukpembuatan bahan baku kertas dan tisu, untuk restorasi ekosistem untuk restorasiekosistem atau pemulihan lingkungan
    Pasal 69 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup ;ATAUPasal 50 ayat (3) huruf d Jo. Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan ;Menimbang, bahwa tujuan dan sifat hukum acara pidana adalah mencari,menemukan dan menggali kebenaran materil (materieel waarheid). Akan tetapi bahwadalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan.
    kombinasi ungu.3 (Tiga) Batang kayu bekas bakar.Berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan saksisaksi dan terdakwa barangbukti ini merupakan dan berhubungan dengan terciptanya delik tersebut, karenanya akandimusnahkan ;Halaman 27 ke 36 Halaman28Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkanterhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan Terdakwa;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 04-04-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Kpn
Tanggal 4 April 2015 — BAMBANG SUWADI
361 — 20
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 17-07-2015 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 346/Pid.Sus/2014/PN Mjk
Tanggal 18 September 2014 — 1. SUNARYO Bin SIHAD 2. SARJONO Bin SAIDI
408 — 12
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 26-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 236/Pid.Sus-LH/2016/PN Kbm
Tanggal 22 Nopember 2016 — YUNIATI PUJI RAHAYU Als. YUNI Binti SUWARSO
404 — 26
  • BBM Solar 2 (dua) mesin sedot Rp.200.000, (dua ratus riburupiah),Makan, minum, rokok pekerja Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah),Kas Jalan lingkungan/hari Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah),Kas Lingkungan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah).o a9 5Membayar 4 (empat) oprator mesin Rp. 240.000, (dua ratus empatpuluh ribbu rupiah)f. Untuk terdakwa Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)/ Ritg.
    Kebumen ;Bahwa uang yang diperuntukkan untuk lingkungan masuknya ke musholadan masjid ;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidanganTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannyadan tidak berkeberatan4.
    Sahidun Dkk ;Bahwa terdakwa tidak pernah melihat IUP lokasi penambangan pasirtersebut ;Bahwa terdakwa tahu kalau lokasi penambangan tidak ada ijinnya, tapikatanya kalau lingkungan membolehkan tidak ada masalah ;Bahwa tujuan terdakwa membeli mesin untuk mendapatkan keuntungandari bagi hasil ;Bahwa atas kejadian ini, terdakwa sangat menyesali atas perbuatan inidan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan melengkapi semuasurat perijinannya ;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
    Bahwa benar hasil penjualan kemudian oleh saksi SAHIDUNdikumpulkan dan dilaporkan kepada terdakwa sebagai pemodalnya,bahwa rincian penggunaan hasil penjualan pasir adalah:BBM Solar 2 (dua) mesin sedot Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah),Makan, minum, rokok pekerja Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah),Kas Jalan lingkungan/hari Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah),Kas Lingkungan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah).oo 9 F DPMembayar 4 (empat) oprator mesin Rp. 240.000, (dua ratus empatpuluh ribbu rupiah
    BBM Solar 2 (dua) mesin sedot Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah),Makan, minum, rokok pekerja Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah),Kas Jalan lingkungan/hari Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah),Kas Lingkungan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah).o aocMembayar 4 (empat) oprator mesin Rp. 240.000, (dua ratus empatpuluh ribu rupiah)f. Untuk terdakwa Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)/ Ritg.
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 5/Pid.Sus/2016/PN.Bek
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana - ANDI Anak HOI CIN
379 — 6
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-09-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 113/PID/2014/PT.SMR
Tanggal 22 September 2014 — YUSTINUS DEGON anak dari ILENG
358 — 39
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 16-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10 / PID.SUS-LH / 2016 / PT PTK
Tanggal 14 Maret 2016 — HUDI ASMONO Alias BUDI Bin HAMID SINGGIH ( alm ) ;
432 — 60
  • dan luas taman wisata alam baning 2 luas 23,40 M2.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 108 Jo Pasal69 ayat (1) huruf h UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.ATAUHalaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 10/PID.SUSLH /2016/PT PTKKEDUABahwa terdakwa ia HUDI ASMONO Als BUDI Bin HAMID SINGGIH(Alm), Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 12.00WIB atausetidaktidaknya pada bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dibulan
    dijatunkan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama, dimana Pengadilan TingkatPertama telah melakukan penerobosan terhadap ancaman pidana minimumtanpa memberikan pertimbangan yang cukup, hanya didasarkan padakeadilan yang dilihat dari kKeberadaan terdakwa secara pribadi, tanpamemperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas;Menimbang, bahwa pasal 108 UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
    , bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum diatas,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri SintangNomor 189 / Pid.Sus / 2015 /PN Stig, tanggal 12 Januari 2016 dapatdipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan mengenailamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena PengadilanTingkat pertama telah melanggar aturan mengenai ancaman pidanaminimum 3 (tiga ) tahun yang diatur dalam Pasal 108 Undangundang No.32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
    Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU R.I Nomor 32 tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;3. Undangundang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;4. Undangundang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor : 8 tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor : 49 tahun 2009Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 10/PID.SUSLH /2016/PT PTK5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-07-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1358 K/PID.SUS/2009
Tanggal 22 Juli 2009 — WENGKY SWANDI als. AWENG
388 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 26-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 81/PID.Sus/2015/PN Tka
Tanggal 22 September 2015 — WAWAN INDRAWAN BIN H. SULFAN
405 — 19
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 39/Pid.Sus /2016/PN Llg.
Tanggal 21 April 2016 — Terdakwa (IKAPNI ALS IKAP BIN DAHALAM )
397 — 16
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-08-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 450/Pid.Sus/2015/PN Sgl.
Tanggal 10 September 2015 — BUDI SANTOSO als BUDI bin SAAD
401 — 33
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 06-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN KEPANJEN Nomor 662/Pid.Sus.LH/2015/PN.Kpn
Tanggal 6 Januari 2016 — KARIYANTO Alias KASIYADI
411 — 58
  • penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN PATI Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Pti
Tanggal 2 April 2015 — SARMIN MIMIN bin SUKARDI
693 — 191
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 14-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/PID.SUS/2009
Tanggal 14 April 2010 — NIKO WALELA
396 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 27-07-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — TEDUNG SIAHAAN, dkk
444 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada prinsipnya proses Out Of Court Sattlementadalah tidak merugikan pihak investor atauPengusaha yang memiliki izin usaha, karena dalamkegiatan usaha telah menghasilkan pemberdayaanmanusia dalam lingkungan usahanya ;3.
    menjatuhkanpidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukupdan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut JudexFacti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentangkeadaan yang memberatkan maupun meringankan pemidanaanTerhadap alasan alasan Para Pemohon Kasasi /ParaTerdakwa62Mengenaialasan alasan ad. s/d V:Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karenawalaupun masih ada sengketa milik lahan tersebuttetapi perbuatan Para Terdakwa meresahkan~ danmerusak lingkungan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 10-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PID/2015/PT.SMR
Tanggal 10 Nopember 2015 — Nama lengkap : KAMARUDDIN Als.KAMA BIN IBRAHIM Tempat lahir :Bone (Sulawesi Selatan) Umur/tanggal lahir:34 tahun/ tanggal 25 Oktober 1980; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal:SP 2 Desa MakmurKecamatanTulinOnsoi.KabupatenNunukan atau Desa Arasoi,Kecamatan Cina,Kabupaten Bone,Provinsi Sulawesi Selatan Agama :Islam; Pekerjaan : Swasta/sopir
395 — 32
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-12-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 102/Pid.Sus/2014/PN Kbm
Tanggal 26 Januari 2015 — KARJAN bin DARMUJI
402 — 11