KepalaBadan Pertanahan Nasional setempat, sehingga memang kewenanganpelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian/perkebunan beradapada Menteri Kehutanan yang ditegaskan juga pada Pasal ayat 15 UU41/1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa Menteri adalahMenteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan;Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakandan atau menggunakan dan atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah,dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidanapenjara penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyakRp. 5.000.000.000, (lima milyar) rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal78 ayat 2 UU 41/1999 Tentang Kehutanan;Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada pada DirektoratPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, tidak ada ditemukanKeputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan HutanPadanglawas menjadi areal penggunaan lain;

Sedangkanyang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan secara tidak sah adalah menguasaikawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang seperti membangun tempatpemukiman, gedung dan bangunan lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalahpejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undangundang untuk memberiizin in casu Menteri Kehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 3 menyatakan bahwa yangmaksud dengan *kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang

dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;

Dwima Intiga, perusahaan tempat terdakwa bekerja sebelumnya;Bahwa saksi diperiksa pada saat ini karena sehubungan dengan terdakwa mengerjakanatau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah danmerambah kawasan hutan yang terjadi di kawasan hutan produksi dan hutan lindungyang secara administrative berada didalam wilayah kecamatan Sungai raya Kab.HSS.

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimanaditentukan dalam pasal 50 ayat (3) huruf a UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Bahwa kegiatan menduduki kawasan hutan secara tidak sah merupakan perbuatan pidanasebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No.41 Tahun 1999 tentangkehutanan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala halyang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksisaksi, keterangan Ahli danketerangan terdakwa yang tidak

Menhut No. 435/Menhut11/2009 tanggal 23 Juli 2009 menunjukan bahwa areal tersebut berada pada kawasan hutanlindung (HL);Menimbang, bahwa kegiatan seseorang atau badan hukum mendirikan bangunan untukpembangunan didalam kawasan hutan tanpa izin dan berada didalam kawasan hutan lindung danproduksi telah memenuhi unsur menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimanaditentukan dalam pasal 50 ayat (3) huruf a UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwakegiatan menduduki kawasan hutan secara tidak sah merupakan perbuatan pidana sebagaimanaditentukan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa DARMAN yang tidak pernahmenanyakan kepada Instansi terkait khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenHulu Sungai Selatan mengenai status areal tanah seluas 134 Ha yang dibelinya baik pada saatsebelum membeli maupun setelah dilakukan pembayaran dan hingga saat ini terdakwa

belummemperoleh keputusan pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan RI terhadap areal tanah yangdikerjakannya, telah memenuhi unsur menduduki kawasan hutan secara tidak sah, oleh karena itumaka unsur kedua dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau mendudukikawasan hutan secara tidak sah ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyata perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan Kesatu tersebut, sehingga Majelishakim berkesimpulan

Ama Efi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Mengerjakan dan Menduduki kawasan hutan secara tidak sah 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; 4.

Ama Efi telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaMengerjakan dan Menduduki kawasan hutan secara tidak sah e Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;e Menetapkan masa penahanan yang. dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;e Menyatakan barang bukti berupa :e 2(dua) pokok batang kemiri ;e 2(dua) pokok batang nilam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;e Membebankan kepada terdakwa membayar

Menyatakan terdakwa SARDI BIN SAQIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGERJAKAN, MENGGUNAKAN, DAN MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH";2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan/ penahanan yang telah dijalani diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Hari titik koordinat X0321286 dan Y 9752390(UTM Zona 48 Selatan) atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPPengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian PengadilanNegeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengerjakan dan ataumenggunakan dan atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan carasebagai berikut :Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwaSARDI Bin SAQIM bersama saksi JUMANTA (berkas perkara diajukan secara terpisah) pergimenuju lahan garapan didalam kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan Kelompok HutanSenami Bahar di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Restorasi Ekosistem Dalam HutanAlam (IUPHHKRE) PT.

kawasan hutan secara tidak sah, dilarangmerambah hutan, membakar hutan, dilarang melakukan penebangan hutan;e Bahwa akibat adanya penebangan tanaman pohon dalam kawasan hutan lindungsecara tidak sah tersebut berupa banjir, tanah longsor, erosi, pemanasan global,kerusakan tata air, kerusakan tanah dan lainlain; Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya; / Menimbang .........Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan

kawasan hutan secara tidak sah, dilarangmerambah hutan, membakar hutan, dilarang melakukan penebangan hutan;8 Bahwa akibat adanya penebangan tanaman pohon dalam kawasanPUTA seesscecvesshutan lindung secara tidak sah tersebut berupa banjir, tanah longsor, erosi, pemanasanglobal, kerusakan tata air, kerusakan tanah dan lainlain; 9 Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukanperambahan hutan kawasan; Menimbang, bahwa setelah diperoleh faktafakta yang terjadi sebagaimana teruraidiatas

Unsur mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksuddengan mengerjakan adalah melakukan, melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu,misalnya ia selalu mengerjakan tugasnya dengan baik; mengusahakan, memperbuatsesuatu, misalnya untuk mengerjakan pemukiman baru diperlukan biaya yang tidak sedikit;melaksanakan, menjalankan,menyelesaikan, misalnya tim penelitian itu akan mengerjakantugasnya di

........Menimbang, bahwa selama tidak ada izin dari pihak yang berwenang, masyarakattidak boleh melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung termasuk melakukanperluasan kebun dan melakukan penebangan terhadap tanaman yang sudah ada di dalamhutan tersebut dan halhal yang tidak boleh dilakukan masyarakat di dalam kawasan hutanlindung adalah dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, melakukankegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakanatau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah, dilarang merambah hutan, membakarhutan, dilarang melakukan penebangan hutan; Menimbang, bahwa akibat adanya penebangan tanaman pohon dalam kawasanhutan lindung secara tidak sah tersebut berupa banjir, tanah longsor, erosi, pemanasanglobal, kerusakan tata air, kerusakan tanah dan lainlain; Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan perambahan hutan kawasan; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut maka unsur kedua telah terbuktisecara

Menyatakan Terdakwa SABAR bin KAMDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) Jikalau denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (TIGA) BULAN kurungan ;3.

bin Kamdi (Alm), pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011 sekirapukul 12.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Dusun IIWilayah Selaro Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya dikawasan hutan produksi tetap Meranti Sungai Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi banyuasinatau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu,terdakwa mengerjakan dan atau menggunakan atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah danmerambah kawasan hutan.

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa telah mengerjakandan atau menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;e Bahwa saksi tahu kejadian irtu dari laporan Keamanan PT. Pakerin yang bernamaSaripudin ;e Bahwa Saripudin melaporkan bahwa lokasi PT. Pakerin ada warga yang bernama Sabar(Terdakwa) telah membuka lahan, dengan menebang dan membuat rumah dari papan sertabercocok tanam di Lokasi PT. Pakerin ; Bahwa setahu saksi PT.

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa telah mengerjakandan atau menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;Bahwa saksi tahu tersebut sewaktu mengecek kawasan Hutan Industri Milik PT. Pakerin ;Bahwa setelah melihat itu saksi laporkan kepada saksi Yunirno bahwa lokasi PT. Pakerinada warga yang bernama Sabar (Terdakwa) telah membuka lahan, dengan menebang danmembuat rumah dari papan serta bercocok tanam di Lokasi PT. Pakerin ;Bahwa setahu saksi PT.

kawasan hutan secara tidak sah ;Ad. 1 Unsur : Barang Siapa ;Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa ini menujuk kepada manusia sebagai subjekhukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkansecara pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang anak lakilaki bernama SABAR bin KAMDI (alm) yang identitas selengkapnya sama dengan identitasterdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang

Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakandan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin daripejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersamaKUMIS dan BIBIT (DPO) ;e Bahwa, Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H.

Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakandan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin daripejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersamaKUMIS dan BIBIT (DPO) ;Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa masuk kedalam arealPT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab.

melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, pada sekira antara tahun 2007 hingga tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain sekitar tahun 2007 hingga tahun 2013 bertempat diKawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Pegunungan Serakut KecamatanBabul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengerjakan dan ataumenggunakan dan atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah, yang manaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa di sekitar tahun 2007, terdakwa mengetahui jika di pinggiran Kali Alas dikawasan Pegunungan Serakut Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggaraterdapat sebidang lahan yang menurut terdakwa dapat ditanami, untuk dapatmencapai lahan tersebut maka terdakwa menggunakan sampan bermotor menelusurialiran Kali Alas, lahan tersebut tidak ada memiliki tanda kepemilikan ataupenguasaan

Menyatakan Terdakwa APPAN HUSNI JS Alias TENGKU APPAN Bin H, JAFARSIDIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah, melanggar Pasal 78ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu ;2.

Menyatakan Terdakwa APPAN HUSNI JS Alias TENGKU APPAN Bin H, JAFARSIDIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;2.

Menyatakan Terdakwa Mikael Ane Alias Mikael Alias Ane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2.

Menyatakan terdakwa Muhammad Ramli, S.E Bin M.Idris, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Secara Berlanjut ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

terdakwa Muhammad Ranmlli, S.EBin M.ldris dalam kapasitasnya sebagai direktur dari PT Nunukan JayaLestari yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaniserta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikanketerangannya dengan baik dan lancar dan terdakwa juga telahmembenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona 5Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakimmenilai bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurutAd.2 Unsur Mengerjakan dan atauMenggunakan danatau Menduduki

Kawasan Hutan Secara Tidak sah;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatifkumulatif, sehingga anasir dalam unsur ini dapat seluruhnyaterpenuhi, atau setidaknya salah satu harus terpenuhii ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akanmenilai dan mempertimbangkan apakah unsur Mengerjakandan atau Menggunakan dan atau Menduduki kawasan hutandalam dakwaan Penuntut Umum dapatdibuktikan ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan UndangUndangNo. 41 Tahun 1999 terhadap pasal 50 ayat 3 huruf a Yangdimaksud

Nunukan Jaya Lestarididakwa telah Mengerjakan dan atau Menggunakan danatau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, bukanmempermasalahkan sah tidaknya Hak Guna UsahaHal 91 dari 103 Putusan No.50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk(HGU) PT. Nunukan Jaya Lestari atau IWPHHKHT PT.

Menyatakan terdakwa Fasa Buulolo telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Mengerjakan dan Menduduki kawasan hutan secara tidak sah 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3.

meninggalkan lokasi tersebut karenatermasuk kawasan hutan dan menyediakan lokasi penampungansementara di Tanjung Pamah Desa Mardinding Kecamatan Mardindingakan tetapi terdakwa tidak bersedia karena yang disediakan Pemda Karo10hanya tempat penampungan sedangkan lahan pertanian tidak disediakandan kesemua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak adamemperoleh izin dari pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini yaitumengerjakan dan menduduki

kawasan hutan secara tidak sah sehinggaunsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam SuratDakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan olehperbuatan terdakwa maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslahdinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanmengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa

Pasal50 ayat 3 huruf a UU No. 41 Tahun 1999 dan ketentuanketentuan lainyang bersangkutan ;MENGADILIe Menyatakan terdakwa Fasa Buulolo telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaMengerjakan dan Menduduki kawasan hutan secara tidak sah e Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana dendasebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan12apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganhukuman

Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;e Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan terdakwadipersidangan ;e Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23September 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Menyatakan terdakwa SINUR SITUMORANG ALIAS OPUNG EVO terbuktisecara sah bersalah melakukan tindak pidana Mengerjakan atau Menggunakanatau Menduduki

Kawasan Hutan Secara tidak Sah melanggar Pasal 50 Ayat (3)Huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sesuaidengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap SINUR SITUMORANG ALIAS OPUNG EVOdengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalampenahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(ima ribu

Aek Nabara Barumun Kab.Padang Lawas atau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasukkewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, telahmengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK MENHUT II / 2007 Tanggal 25 Mei 2007 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KehutananNomor Sk 262 / MENHUT II / 2004 JO.

Unsur Mengerjakan Dan Atau Menggunakan Dan Atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentangPerubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yaitu pada pasal 7 dan Pasal 8dijelaskan bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui: a. tukar menukar kawasan hutan; ataub. pelepasan kawasan hutan.

SRL ( Sumatera Riang Lestari) ; Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan Mengerjakan Dan AtauMenggunakan Dan Atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, sehingga dengandemikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsurunsur dari pasal yang didakwakan, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilanberpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

1. Menyatakan Terdakwa Isrizal Alias Buyung Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Baru padatanggal 14 Oktober 2009 terdakwa ditangkap oleh satuan polisi hutan reaksi cepat(SPORC) jambi karena telah dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan danatau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yakni masuk dalam kawasan hutanTaman Nasional Berbak (TNB) pada titik koordinat 01 14 22,8 LS 104 10 36,4BT yang terletak wilayah Sungai Sawah desa Sungai Rambut Kecamatan BerbakKabupaten Tanjung Jabung Timur;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat3

margasatwa Berbak, sebagai matapencaharian, sebaliknya terdakwa baru mengusahakan lahan tahun 2007, setelahkawasan tersebut dinyatakan sebagai taman Nasional Berbak tahun 1992;Menimbang, bahwa terdakwa Sutarjo als Tarjo bin Baidi dalam perkara inioleh Pengadilan Negeri Jambi di jatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulansedangkan dalam perkara lain terdakwa Suaji bin Setu di jatuhi pidana penjara selama7 bulan padahal mereka dipersalahkan melakukan tindak pidana yang sama yaitu mengerjakan dan menduduki

kawasan hutan secara tidak sah Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengoreksilamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Sutarjo als Tarjo bin Baidi sehinggasama dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara terdakwa Suaji bin Setu denganpertimbangan bahwa pidana yang dijatuhnya kepada terdakwa Suaji bin Setu sudahsetimpal dan memadai serta dirasa cukup adil dan cukup memberikan pelajaran agartidak dilakukan perbuatan yang sama ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan