., sesuai identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga .2.

atasperbuatannya.Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segalasesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat halhalyang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasanpembenar dan alasan pemaaf serta para Terdakwa dalam keadaanmampu menurut hukum, maka segala perbuatan para Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas diri para Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada para Terdakwaharuslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana turutserta melakukan niaga minyak

bumi tanpa izin usaha niaga.Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengankesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 huruf d Undangundang R.I No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jopasal 55 ayat (1) ke1l KUHP., yang mengatur ancaman pidanaberupa pidana penjara dan pidana denda maka kepada para Terdakwaharus pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukandalam amar

Suwarno Bin Sagimin Als Bang Heri., sesuaiidentitas tersebut diatas, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan niaga minyak bumi tanpa izinusaha niaga .2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karenaitu dengan Pidana penjara masingmasing selama6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000.

Menyatakan Terdakwa FADLI HERMAWAN Bin MURSALIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Eksploitasi Minyak Bumi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah;2.

bumi dan/atau gas bumi darisuatu wilayah yang telah ditentukan sebagai Wilayah Kerja olehMenteri ESDM.

Ketentuan dimaksud diaturdalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi padaSumur Tua;Bahwa, Ahli jelaskan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha huludi suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetapwajidb memiliki Kontrak Kerja Sama dengan BadanPelaksana(sekarang SKK Migas).

Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desaatau Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan kepadaKontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q.

Apabila disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menterimemberikan persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dariSumur Tua kepada Kontraktor melalui Badan Pelaksana yangkemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi MinyakBumi dengan Kontraktor.

Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalahrangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak danGas Bumi dari dalam bumi;Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Srl.Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (4) UU 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud denganBahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ataudiolah dari Minyak Bumi.

Menyatakan Terdakwa IRWANTO Bin SAMSURI (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Eksploitasi Minyak Bumi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah;2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

bumi dan/atau gas bumi darisuatu wilayah yang telah ditentukan sebagai Wilayah Kerja olehMenteri ESDM.

Ketentuan dimaksud diaturdalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi padaSumur Tua;Bahwa, Ahli jelaskan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha huludi suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetapwajiob memiliki Kontrak Kerja Sama dengan BadanPelaksana(sekarang SKK Migas).

Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desaatau Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan kepadaKontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q.

Apabila disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menterimemberikan persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dariSumur Tua kepada Kontraktor melalui Badan Pelaksana yangkemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi MinyakBumi dengan Kontraktor.

Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalahHalaman 18 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Srl.rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak danGas Bumi dari dalam bumi;Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (4) UU 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud denganBahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ataudiolah dari Minyak Bumi.

Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wibatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempatdi Perairan Alur Semarang pada posisi 0656436 S 11025259 T atauHal. 1 Put.No.132/Pid.Sus/2019/PT SMGsetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Semarang, baik yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukanpengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu dalam kegiatanusaha Minyak

Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa ljin UsahaPengangkutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.00 WibTerdakwa ditelpon oleh saksi Teguh Winarto untuk mengisi solar ke sebuahkapal atas pesanan saksi Ika Agustiyan Cahyono sebanyak 3 KL (3.000liter), Kemudian sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa yang bekerja sebagainahkoda perahu sopek tanpa nama milik saksi Teguh Winarno tersebutmenghubungi saksi Ika Agustiyan Cahyono, dan mereka

Menyatakan terdakwa NUR SALIM Bin (alm) ABDUL RAHMANbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama telahmelakukan niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/ataukegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Ijin Usaha Niagasebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Kedua;2.

Serang, 23 Juli 2018.Terlampir dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriSemarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 6 Maret 2019, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa NUR SALIM Bin (alm) ABDUL RAHMAN,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama telah melakukan niagadalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan

Menyatakan Terdakwa DAYANG MASITAH ALS DAYANG BINTI ABANG BASIUNI, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Memiliki Izin Usaha Pengangkutan;---------2.

Fakhri Rizal Hasibuan yang pada pokoknya menerangkan sebagai abaerikut:Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasaldan atau diolah dari minyak bumi; Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah yaitu.

Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1angka 12 Undangundang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas adalahkegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari WilayahKerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumimelalui pipa transmisi dan distribusi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak adalah hasil proses alamiberupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan

putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf b UndangUndang Republik Indonesia No. 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 197 UndangUndangNomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang Undangan yang bersangkutandengan perkara ini; MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa DAYANG MASITAH ALS DAYANG BINTI ABANG BASIUNI,dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Menyuruh Melakukan Pengangkutan Minyak

Bumi Tanpa Memiliki Izin UsahaPengangkutan ;2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama / (satu) bulandan 15 (lima belas) hari dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan; 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidanayang dijatuhkan; 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5 Memerintahkan

No 546 K/Pid.Sus/2018Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBlora tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan mereka Terdakwa Muhamad Israwan bin Abdullah danTerdakwa Il Lasiran bin Ngadi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta MelakukanPengangkutan Minyak Bumi Tanpa ljin Dari Pejabat Yang Berwenangsebagaimana diatur dan

No 546 K/Pid.Sus/2018meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut SertaMelakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Dari PejabatYang Berwenang;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Israwan binAbdullah dan Terdakwa II Lasiran bin Ngadi oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa Ismail Marjuki Bin Emon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Bumi dan/atauGas Bunmi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atauhasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dandistribusi;Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan danpengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumidan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN SrlBahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;Bahwa dalam Pasal 12 huruf d PP No. 36 Tahun 2004 tentang KegiatanUsaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Niaga meliputi kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi ;Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat

bumi;Bahwa Minyak mentah merupakan bahan bakar minyak merupakan bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Pertamina EP Asset 1 Jambi Fieldpada tanggal 08 dan 11 Mei 2020, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkanklasifikasi SG 60/60 F Sample diduga minyak mentah yang diangkut olehTerdakwa dan Saksi Andika Bin Beny Candra adalah klasifikasi Minyak beratyang mana merupakan minyak bumi sebagaimana dimaksudkan dalam unsurint;Menimbang, bahwa Pendapat ahli Adi Mulyawan Raksanegera SH.

bumi, seharusnya Terdakwa dan SaksiHalaman 30 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN SrlAndika Bin Beny Candra memiliki izin usaha pengangkutan, dimana faktanyaTerdakwa dan Saksi Andika Bin Beny Candra tidak memiliki izin Usaha apapun;Menimbang, bahwa adanya regulasi ini tidak semata untuk mempersulitmasyarakat dalam berusaha, namun regulasi ini dimaksudkan pula bagikeamanan tiap orang yang melakukan usahan terkait minyak bumi dengan izinusaha yang mana berarti terdapat dalamnya sertifikasi keamanan

Menyatakan Terdakwa Andika Bin Beny Candra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Bumi dan/atauGas Bunii, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atauhasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dandistribusi;Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan danpengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumidan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas

Pasal 1 angka 13 UU No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;Bahwa dalam Pasal 12 huruf d PP No. 36 Tahun 2004 tentang KegiatanHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN SrlUsaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Niaga meliputi kegiatanpembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi ;Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat

bumi;Bahwa Minyak mentah merupakan bahan bakar minyak merupakan bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Pertamina EP Asset 1 Jambi Fieldpada tanggal 08 dan 11 Mei 2020, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkanklasifikasi SG 60/60 F Sample diduga minyak mentah yang diangkut olehTerdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon adalah klasifikasi Minyak beratyang mana merupakan minyak bumi sebagaimana dimaksudkan dalam unsurini;Menimbang, bahwa Pendapat ahli Adi Mulyawan Raksanegera SH.

bumi, seharusnya Terdakwa dan SaksiIsmail Marjuki bin Emon memiliki izin usaha pengangkutan, dimana faktanyaTerdakwa dan Saksi Ismail Marjuki bin Emon tidak memiliki izin usaha apapun;Menimbang, bahwa adanya regulasi ini tidak semata untuk mempersulitmasyarakat dalam berusaha, namun regulasi ini dimaksudkan pula bagiHalaman 30 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srlkeamanan tiap orang yang melakukan usahan terkait minyak bumi dengan izinusaha yang mana berarti terdapat dalamnya sertifikasi

diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karenadidakwa dengan dakwaan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitolitanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:(1) Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HAFID telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanniaga untuk kegiatan usaha minyak

bumi dan/atau kegiatan usaha gas bum!

Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HAFID tersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanniaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumitanpa izin usaha niaga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal PenuntutUmum;2.

bumi dan/atau kegiatan usaha gasbumi tanpa izin usaha niaga sebagaimana dalam Dakwaan PenuntutUmum;.

Sus.LH/2020meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga untukkegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izinusaha niaga", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya serta cara mengadili telan dilaksanakan menurutketentuan undangundang;Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

laba ;Bahwa Badan Usaha yang dimaksud pada Pasal 1 No. 17 Undang undang Nomo 22 Tahun 2001 mengatakan Badan Usaha adalahPerusahaan berbentu Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yangbersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;Bahwa Pengangkutan yang dimaksud pada Pasal 1 No. 12 Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatakan Pengangkutan adalahkegiatan pemindahan Minyak

Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannyadari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan,termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.Bahwa Saya ( Terdakwa FIRMANSYAH SYARIFUDDIN ALS.

Unsur Melakukan pengangkutan gas bumi tanpa adanya izin usahapengangkutan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalamUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi Pasal 1 angka 12 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, GasBumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempatpenampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melaluipipa transmisi dan distribusi.

Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasidan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertuliskesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku,Halaman 21 dari 28 Putusan 413/Pid.B/LH/2018/PN Plppersetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukanpembangunan fasilitas dan sarana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumiyang dimaksud Minyak

Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbonyang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair ataupadat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperolehdari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapanhidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidakberkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Dan, lebih lanjutdisebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Liquefied Petroleum Gas yangselanjutnya disebut

Pasal 23 Undang UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang disatukan dalamsatu dakwaan;Menimbang, bahwa untuk itu harus dipahami terlebih dahulu ketentuanketentuan yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan, Minyak Bumi adalah hasil prosesalami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosferberupa fasa cair atau padat, termasuk

Lebihlanjut, dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi, disebutkan :(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2,dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dariPemerintah.(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/ataukegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dibedakan atas :Hal 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2018/PN Plp. Izin Usaha Pengolahan;12.

Izin Usaha Niaga.(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usahasepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut, maka KegiatanUsaha Hilir baik itu untuk Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan,Izin Usaha Penyimpanan maupun Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan/ataukegiatan usaha Gas Bumi, hanya dapat dilakukan oleh sebuah Badan Usaha,dan yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan

berbentukbadan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terusmenerus dandidirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertabekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(vide Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi);Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan, Pengangkutan adalah kegiatanpemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari WilayahKerja

Mamasamilik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris yang pada saat itudipercayakan, diperkejakan oleh Ermitha Kariwangan Alias Mama Borisuntuk menjual bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakanbagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) kepada masyarakatbertempat di Minake Kel. Minake Kec.

Mamasa milik Ermitha KariwanganAlias Mama Boris;Bahwa bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagiandari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih18 (delapan belas) drum yang masingmasing berisikan bahan bakarminyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebutseharusnya disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. MinakeKec.

Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris;Bahwa bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagiandari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih18 (delapan belas) drum yang masingmasing berisikan bahan bakarminyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebutseharusnya disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. MinakeKec.

bumi, kemudian disepakati kerjasamapengangkutan minyak bumi sebanyak 8.500 liter dari Palembang ke tujuanBangka;Hal. 6 dari 8 hal Put.No.109 K/Pid.Sus/2012.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekitar pukul 20.00 WIBTerdakwa dengan mengemudikan truk No.Pol.BG.8389 LN menuju JalanMerdeka tepatnya dibelakang Akademi Perawat Palembang dan disituTerdakwa memindahkan (over taft) minyak bumi dari truk lainnya kedalamtangki yang sudah ada diatas truk yang dikemudikan oleh Terdakwasebanyak 8.500 liter; Bahwa pada keesok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010Terdakwa membawa truk yang sudah bermuatan minyak bumi sebanyak8.500 liter tersebut ke

Menyatakan Terdakwa AGUS GOFAR alias POCAI bin AGUS KOHARbersalah melakukan tindak pidana yaitu telah turut serta atau bersamasamadengan Rico Hendriyanto alias Agung Bin Lukman (disidangkan secaraterpisah/split) melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumitanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalamPasal 53 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Christine Yuliana dikembalikan kepadaGunady Effendi alias Awai;3.2 1 (satu) buah tangki berikut isinya berupa minyak bumi sebanyak kuranglebih 8.500 liter dirampas untuk Negara dan;3.3 2 (dua) lembar surat Jalan CV.Ferigo Jaya Abadi tanggal 02 Juli 2010;dirampas untuk dimusnahkan.4.

ChristineYuliana dikembalikan kepada Gunady Effendi Alias Awai , 1 (satu) buahtangki berikut isinya berupa minyak bumi sebanyak kurang lebih 8.500 literdirampas untuk Negara dan 2 (dua) lembar Surat Jalan CV Ferigo Jayadirampas untuk dimusnahkan;6.

Menyatakan Terdakwa SARKONI Bin GOLIP (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengolahan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengolahan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3.

bumi/mentah denganmempergunakan satu set peralatan olahan rakitan yang dilakukan olehTerdakwa yang melakukan pengolahan minyak bumi/mentah di tempatpengolahan minyak yang berada di Km.14 Desa Lubuk Napal, Kec.Pauh, Kab.

Unsur Yang Melakukan Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin UsahaPengolahan Minyak dan Gas;Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut selanjutnya dipertimbangkansebagai berikut :Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sr.Ad. 1.

Unsur Yang Melakukan Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin UsahaPengolahan Minyak dan Gas:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasilproses alami berupa hidrikarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperaturatmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atauozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidaktermasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yangdiperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan

usaha minyakdan gas bumi(vide Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalahkegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, danmempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidaktermasuk pengolahan lapangan(vide Pasal 1 angka 11 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001);Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Srl.Menimbang, bahwa kegiatan pengolahan Minyak Bumi dan/atau GasBumi dapat dilaksanakan setelah

Menyatakan Terdakwa SARKONI Bin GOLIP (Alm.) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MelakukanPengolahan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengolahan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana dendasejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBHAN bin (Alm) WIGNYOSUWARNO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpaada izin usaha niaga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

SusLH/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwatersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan, Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpa ada ijin usaha niaga tidaksalan dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan seluruhfakta

Menyatakan Terdakwa AMRULLAH Bin ISKANDAR (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengolahan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengolahan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3.

bumi dengan mempergunakan satu set peralatanolahan rakitan yang dilakukan oleh RIZUWAN Alias IWAN Bin ZAINI(Alm) dan AMRULLAH Bin ISKANDAR (Alm) yang melakukanpengolahan minyak bumi di tempat pengolahan minyak yang berada diDesa Danau Serdang, Kec.

Bahwa untuk uji sample diduga minyak mentah telah dinyatakansebagai minyak bumi dengan klasifikasi minyak ringan;b. Bahwa untuk uji sample diduga minyak bensin telah dinyatakantidak sesuai dengan standar atau spesifikasi Minyak Bensin 95;c.

Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut SertaMelakukan Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha PengolahanMinyak dan Gas;Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut selanjutnya dipertimbangkansebagai berikut :Ad. 1.

memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, danmempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidaktermasuk pengolahan lapangan(vide Pasal 1 angka 11 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001);Menimbang, bahwa kegiatan pengolahan Minyak Bumi dan/atau GasBumi dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaituIzin Usaha Pengolahan (vide Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2));Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keteranganTerdakwa yang dihubungkan dengan

Menyatakan Terdakwa AMRULLAH Bin ISKANDAR (Alm.) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TJurutSerta Melakukan Pengolahan Minyak Bumi tanpa Izin UsahaPengolahan;Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Srl.2.