Iran Suyudi Hendarsin bersamasamadengan "Terdakwa Il Bolly Adji Prabanto terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama melakukan pencucian uang atau money laundering, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana didakwakan didalam dakwaankesatu ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . Inan Suyudi Hendarsindan Terdakwa Il.

., tanggal 13 Maret 2009 yang amar lengkapnyasebagai berikut :2141.Menyatakan Terdakwa ANDI ZULKARMA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana Secara bersamasama melakukan Pencucian Uang atau Money Laundering;. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI ZULKARMA oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;.

dansaksi mengatakan kepadanya ya serta menanyakan kepada saksikapan mengirimkan uang Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)untuk biaya anti money laundering dan saksi menjawab bahwauangnya belum terkumpul, namun saksi akan segera mentransfernyaapabila uangnya sudah terkumpul dan komunikasipun terputus; Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2018 sekitarpukul 08.20 Wib saksi menghubungi perempuan yang mengakubernama Paramita tersebut dengan cara miscall dan tidak lamakemudian Paramita menghubungi

(lima puluhjuta rupiah) untuk biaya sertifikat anti money laundering kepada saksikorban; Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Terdakwa AnoliefoEmeka John Als Sunana apabila berhasil, Terdakwa akanmemberikan bagian sebesar 40%;Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Btm Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesaliperbuatannya;Il.

Ferdinand dapat membantu, akan tetapi harus dibuatkanHalaman 27 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Btmsertifikat anti money laundering dan dibutuhkan biaya sebesar USD4500 atau sekitar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), namunpada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wibsaksi korban mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa yang manapada saat SMS tersebut masuk pihak kepolisian sudah sampai kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama TerdakwaAnoliefo Eemeka John Als Sunana

(lima puluh jutarupiah) untuk membayarkan sartifikat anti money laundering,kemudian Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana menghubungisaksi korban melalui chatting whatsapp menggunakan handphoneTerdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa AstridHerline yang merupakan istri dari Terdakwa Anoliefo Emeka John AlsSunana yang berperan sebagai penterjemah karena saksi korbantidak bisa berbahasa Inggris; Bahwa Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunanamenghubungi saksi korban sebanyak dua kali dan

Ferdinand Ted yangbekerja di United Nation;Bahwa Terdakwa Astrid Herline menghubungi saksi korban sebanyak 6(enam) kali dan mengaku bernama Paramita sebagai translater dari Mr.Ferdinand Ted (Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana);Bahwa Terdakwa Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa AstridHerline meminta uang untuk biaya anti money laundering sebesar USD 4.500atau setara dengan Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada saksikorban untuk menebus paket berisi uang senilai USD 1.200.000

laundering sehingga saksi disuruhmembayar biaya untuk anti money laundering tersebut sebesar Rp.172.000.000.000, (Seratus tujun puluh dua juta rupiah), karenamereka meminta jumlah yang sangat besar lalu saksimemberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah tidak memilikiHalaman 15 dari 49 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Btmuang lagi dan Terdakwa berkata tolong diusahakan, kamu nanti akanmendapatkan konvensasi lebih dari paket kiriman uang tersebut; Bahwa kemudian dari pihak agen yang mengaku bernamaJhon

dansaksi mengatakan kepadanya ya serta menanyakan kepada saksiHalaman 17 dari 49 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Btmkapan mengirimkan uang Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)untuk biaya anti money laundering dan saksi menjawab bahwauangnya belum terkumpul, namun saksi akan segera mentransfernyaapabila uangnya sudah terkumpul dan komunikasipun terputus; Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2018 sekitarpukul 08.20 Wib saksi menghubungi perempuan yang mengakubernama Paramita tersebut dengan cara

i saksi, Paramitatersebut tidak ada memberikan nomor rekening kepada saksi,melainkan hanya mengatakan agar segera mengirimkan uang yangdimaksud tersebut sebagai biaya anti money laundering sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu saksimengatakan belum punya uang dan masih mengusahakan uangtersebut; Bahwa hingga saat ini barang berupa paket kiriman uangyang berisi senilai USD 1.200.000,(Ssatu juta dua ratus ribu dollar)yang dijanjikan tersebut belum saksi terima; Bahwa

laundering sebesar USD 4.500 (empat ribu lima ratusdollar) atau sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) agarpaket kiriman tersebut bisa diambil atau diantar ke alamat saksikorban, namun saat itu saksi korban mengatakan tidak punya uang,namun akan berusaha membayarnya setelah mobilnya terjual; Bahwa Terdakwa berusaha menghubungi saksi korbanhingga 6 (enam) kali dengan maksud hendak menanyakan apakahuang tersebut sudah ada, namun saksi korban saat itu selalumengatakan bahwa uangnya belum ada

laundering;Bahwa saksi belum sempat menerima uang yang dikirim oleh saksikorban karena saksi sudah terlebin dahulu diamankan oleh pihakkepolisian;Bahwa cara saksi melakukan penipuan tersebut yaitu pada tanggal22 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wib saksi menelepon saksikorban dengan menggunakan handphone milik saksi denganmengaku bernama Paramita sebagai translater dari Mr.

Bahwa, Pada pertengahan Maret 2021 diumumkan secara elektronik padahalaman /ose.kemenkeu.go.id mengenai lelang terbuka pekerjaan JasaKonsultan Asistensi Piloting Dan Implementasi Financial IntegrityRating/Review On Money Laundering And Terrorist Financial (untukselanjutnya disebut sebagai Konsultan FIR). Penggugat menjadi salah satuperusahaan yang telah mendaftarkan diri;2.

Bahwa, anehnya pada tanggal 28 April 2021 itu juga diterimapemberitahuan (otomatis) dari LPSE yang menyatakan lelang pekerjaan JasaKonsultan Asistensi Piloting Dan Implementasi Financial IntegrityRating/Review On Money Laundering And Terrorist Financial dengan IDTender: 32822011 itu telah dilakukan pembatalan, Setelah pembatalan inipengumuman lelang ini hilang dari halaman /pse.kemenkeu.go.id;Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUNJKT.11.

Bahwa Penggugat merupakan peserta Tender/Seleksi terbukapekerjaan jasa konsultan asistensi piloting dan ImplementasiFinancial Integrity Rating/Review on Money Laundering and TerroristFinancial.d.

P7 : Surat Elektronik (Email) Pembahasan TindakLanjut Pengadaan Jasa Konsultan Asistensi Pilot dan ImplementasiFinancial Integrity Rating On Money Laundering And TerroristFinancing Pada Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang danHalaman 37 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUNJKT.Jasa Tahun 2021 yang ditujukan kepada PPK Non Biro Umum danPTI, TIM Teknis FIR 2021, PT. (PERSERO) SUCOFINDO, SigmaResearch Indonesia pada tanggal 13 April 2021 (Fotokopi dari Printout);9.

laundering andterrorist financing pada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasatahun 2021 pada satuan kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan);Ad. 1.

No. 13/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel2424Bahwa sifat melawan hukum terjadi ketika seseorang mengetahui adanya transaksikelebihan pembayaran dan tidak melakukan pengembalian terhadap kelebihanpembayaran ;Bahwa kelebihan bayar dengan jumlah yang luar biasa yaitu US$ 698.000,seharusnya penerima kaget janganjangan ini money laundering apalagi uangtersebut masuk kerekening setelah kurang satu tahun ;Bahwa ini perlu diteliti darimana uang itu berasal, sehingga penerima wajibmemberitahukan kepada pengirim apalagi

ini sudah lebih kurang satu tahun;Bahwa ketika orang tahu itu dana orang lain dan orang itu tidak mengembalikanmaka ini unsur pidana ;Bahwa sudah kurang lebih satu tahun ada uang US$ 698.000, masuk kerekeningnya dan sudah berlaku money laundering maka yang demikian dianggapmengetahui ;Bahwa azas kepatutan ada uang masuk US$ 698.000,kok tidak curiga apalagisudah tahu undangundang money laundering, maka ini sudah ada unsurpidananya ;Bahwa kenapa harus mengangsur ini harus dilihat apakah ini niat jahat

SIT dapat dikatakan masuk ranahpidana dengan pertimbangan bahwa kelebihan pembayaran tersebut: Bahwa apabila ada transaksi yang salah dan tanpa hak menikmati kelebihanpembayaran maka ada unsur pidananya ;e Bahwa sifat melawan hukum terjadi ketika seseorang mengetahui adanya transaksikelebihan pembayaran dan tidak melakukan pengembalian terhadap kelebihanpembayaran ;32Bahwa kelebihan bayar dengan jumlah yang luar biasa yaitu US$ 698.000,seharusnya penerima kaget janganjangan ini money laundering apalagi

uangtersebut masuk kerekening setelah kurang satu tahun ;Bahwa sudah kurang lebih satu tahun ada uang US$ 698.000, masuk ke rekeningnyadan sudah berlaku money laundering maka yang demikian dianggap mengetahui ;Bahwa ketika orang tahu itu dana orang lain dan orang itu tidak mengembalikanmaka ini unsur pidana ;Bahwa perkara perdata ada aspek pidananya jadi tidak bisa kalau perdatanyaselesai, maka pidananya selesai ;Bahwa kewajiban membayar adalah ranah perdata namun berhenti membayardengan etika tidak

SIT,maka dengan adanya waktu yang cukup kurang lebih satu tahun dan jumlah uang US$698.000, dihubungkan dengan adanya undangundang money laundering sepatutnya sejaksemula PT. SIT menyadarinya dan mengembalikan kelebihan tersebut, sehingga dengantidak dikembalikannya sesegera mungkin kelebihan tersebut, maka perbuatan tersebutmasuk dalam ranah pidana ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Termohon yaituDR. SITI RODIAH, SH.

Menyetujuitagihan yang mengandung fraud dapatmengakibatkan melegalkan kecurangan, = artinyadapat dikategorikan sebagai money laundering ;2. Bahwa dasar pengenaan bunga dari tagihan yangtidak jelas, adalah pengenaan bunga yang luarbiasa dari pengambil alihan piutang olehperusahaan yang baru saja didirikan danperusahaan yang diketahui tidak beroperasisebagai perusahaan keuangan sebagaimanamestinya.

BPKB : 001671628 atas nama Sutriyani;Bahwa Tindakan Penyidikan perkara tentang Dugaan tindak pidanaperdagangan tanpa izin dan/atau tindak pidana menyebarkan berita bohongHalaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2021/PTUNJKTdan menyesatkan dan/atau tindak pidana penipuan/perbuatan curangdan/atau penggelapan dan/atau. tindak pidana pencucian uang(TPPU/Money Laundering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105dan/atau Pasal 106 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan dan/atau Pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan alat bukti suratpara pihak, diketahui fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Termohon melaksanakan tindakan Penyidikan perkara tentangdugaan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan/atau tindak pidanamenyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan/atau tindak pidanapenipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dan/atau tindakpidana pencucian uang (TPPU/Money Laundering), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 dan/atau Pasal 106 UndangUndang Nomor7 Tahun

Mitsui LeasingCapital Indonesia di Kantor Subdit Ill TPPU/Money Laundering Dit TipideksusBareskrim Polri, Jl.

HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor Subdit IIITPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl.

Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri,JI.

Mitsui LeasingCapital Indonesia di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering DitTipideksus Bareskrim Polri, Jl.

HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor SubditII TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl.

Karena TERGUGAT 2 sebagai pembeli/pemenang lelang yang memilidualism kepentingan sehingga bisa dianggap pembeli yang tidak syah menuruthukum, berdiri sebagai pribadi dan korporasi TERGUGAT 2 bekerja, maka harusdapat menunjukkan sumber dana yang dipakai dari uang pribadi (private) atauBadan Hukum (korporasi) dan menunjukkan transfer deposit untuk DP ke KPKNLPurwokerto sebagai syarat sahnya sebagai peserta lelang karena jangan adadugaan money laundering (TPPU)..Bahwa Tergugat 2 adalah pimpinan di atasnya

Maka TERGUGAT 2 ada dugaan pembeli yang tidakmempunyai etiket baik (bad faith) da nada unsur kesengajaan untukmenguntungkan diri sendiri dan korporasi TERGUGAT 2 bekerja dalam hal iniTERGUGAT bisa diduga melakukan praktek pencucian orang (Money laundering)(TPPU).22.Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Wonosobo untuk menyatakanPENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris dan ikut memiliki SHM No. 483sebab dari pembelian aset tanah tersebut sebagian dari uang kami daripemberian Almarhum Orang Tua Kami (

keuangankanada (Bukti P22) ;Bahwa badanbadan hukum yang berada di bawah pengawasan OSFI,termasuk Marine and General Underwriting Ltd. masuk ke dalam pengawasanOSFI berdasarkan peringatan yang diterima OSFI dari institusiintitusi lain, baikdi kanada maupun diluar negeri dan berdasarkan kebutuhan serta informasi darimasyarakat ;Bahwa Marine and General Underwriting Ltd. juga telah terbukti masukdalam Due Diligence Waming List, termasuk dalam perusahaan yangdipertanyakan atau melakukan penipuan dalam Money

Laundering Et BusinessCrime New Letter diterbitkan 10 Januari 2002 sebagaimana dalam web sitewww.proximalconsuttino.com, dimana disebutkan bahwa Splendit Bank, suatu badan hukum Montenegro dan berasosiasi dengan Marine and GeneralUnderwriting Ltd., Bruseels, tidak memiliki izin melakukan kegiatan usaha(Bukti P23) ;Bahwafaktafakta ini, sangat mengejutkan Penggugat karena ternyataTergugat sebagai broker yang seharusnya melindungi kepentingan Penggugattelah melalaikan kewajibannya untuk memeriksa keberadaan

sebagaimana yang diberitakan dalam office of theSuperintendent of Financial Institutions Canada dalam Web site resmi diwww.osfibsif.qc.ca/eng/publications/notices/indexwaming.asp karena telah dipublikasikan melalui internet tanggal 1 Agustus 2003, bahkan sejak Desember2001 (vide kembali Bukti P22) ;Bahwa Marine and General Underwriting Ltd. juga seharusnyadiketahui merupakan' perusahaan yang tidak layak untuk dipilin sebagaiReasuradur karena telah terobukti masuk dalam Due Diligence Waming Listdalam Money

Laundering Et Business Crime News Letter diterbitkan 10 Januari2002 sebagaimana dalam web site www.proximalconsuitinp.com, (vide kembalibukti P23) ;Dengan demikian, sangat jelas bahwa Tergugat sebagai broker yang bertanggung jawab seharusnya telah mengetahui mengenai reputasi dan faktamengenai Marine and General Underwriting Ltd. dari beritaberita tersebut diHal. 10 dari 26 hal.

persetujuannya kepadaacquiring bank, maka proses transaksi selesai disetujuiissuing bank dan pada mesin EDC keluar sales draft.Bahwa yang dimaksud dengan transaksi kartu debit secaraoffline yaitu transaksi yang terjadi dengan tanpa memintaotorisasi bank penerbit kartu.Bahwa berdasarkan ketentuan visa internasional, tidakdibenarkan kartu debit untuk digunakan transaksi secaraoffline.Bahwa transaksi di merchant Bank Permata sehubungandengan dugaan perkara mengakses komputer milik oranglain tanpa hak, money

laundering dan atau pemalsuantersebut tidak mendapat otorisasi dari Bank Mandiri karenatransaksi tersebut dilakukan secara offline.Bahwa tidak semua kartu debit yang digunakan untuktransaksi di merchant Bank Permata sehubungan dengankasus ini adalah valid atau telah diterbitkan oleh BankMandiri.

tidakbertentangan dengan prinsipprinsip yang berlaku.e Yang dimaksud dengan cara apapun adalah berkembang telah moderntransaksi elektronik dan mengumumkan.e Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian uang secaraumum adalah tindak pidana yang terjadi apabila ada dugaan bahwa uangyang ditransfer atau dimasukkan antara bank berasal dari tindak pidana.e Bahwa jika ada tindak pidana, maka ada tindak pidana asal.e Bahwa jika tidak ada Predicate Crime, tidak bisa dibuktikan asal muasal,maka maka masuk money

laundering, oleh sebab itu harus ada catatansah, tidak tidak ada maka dianggap money laundering dan yang pokokadalah orang yang memasukkan, mentransfer, menerima danperluasannya termasuk percobaan.e Bahwa andaikata Terdakwa mempunyai rekening di perbankan, danmengenal seseorang, orang tersebut mengirimkan uang, masuk kerekening Terdakwa, perolehannya tidak diketahui secara jelasseharusnya mencari kejelasannya, sebab orang menerima uang daripihak tertentu pasti mengetahui dalam konteks apa orang

Bahwa tidak harus ada tindak pidana asal untuk membuktikanterjadinya tindak pidana money laundering, karena tidak mendugasaja bahwa uang yang diterimanya adalah merupakan hasil tindakpidana, padahal seharusnya hal itu dilakukan, maka telah terjaditindak pidana money laundering. Bahwa turut serta sesuai prinsip penyertaan adalah orang itu adaniat kerjasama, melakukan tindak pidana sesuai dengan yangdisepakati harus ada hubungan sedemikian rupa untuk melakukantindak pidana.

Yenti Garnasih, SHNomor 1)"...unsur atau esensi penting = dari TindakPidana Pencucian Uang (Money Laundering),terlebih dahulu akan Pemohon Peninjauan Kembalisebutkan definisinya salah satunya seperti yangtertera dalam Undang Undang' Tindak PidanaHal. 47 dari 67 hal. Put.

Artinya, tidak mungkin ada tindakpidana lanjutan yaitu) money laundering apabilatidak ada kejahatan utamanya atau proceed ofcrimes yang menghasilkan harta kekayaan yangkemudian dilakukan proses pencucian uang.Selain itu dalam kejahatan pencucian uangmemang dinyatakan bukanlah kejahatan padaumumnya tetapi kejahatan ini mempunyai cirinyasendiri yaitu. berkaitan dengan adanya corecrime dan follow up crime sehingga dalampersidangan harus' terlebih dahulu dibuktikantentang perolehan harta kekayaan sebagai

Ini sesuai dengan skema pencucianuang = yaitu terdapat core crimes sebagaikejahatan di hulu) dan money laundering sebagaikejahatan di hilir, dan Money Laundering inisebagai kejahatan yang berdiri sendiri (as aseparate crime)" ;(Lampiran Pendapat Hukum Dr.

menitipbkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan matauang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang denganpidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah);Bahwa pengertian money

laundering atau dalam Bahasa Indonesiadisebut pencucian uang sejauh ini tidak ada definisi pencucian uangyang bersifat universal, artinya setiap negara dapat merumuskandefinisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya;Bahwa mengutip pendapat ALFORD, DUNCAN E., YENTIGARNASIH menjelaskan bahwa money laundering atau pencucianuang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan,seperti dari korupsi, kejahatan Narkotika, perjudian, penyelundupandan lainlain dengan menggunakan caracara tertentu

Dalam money laundering, masalah definisi tindakpidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting, antaralain karena berkaitan dengan asas legalitas, dalam hal ini asas /excerta, yaitu Nullum crime sine lege stricta atau Tiada suatukejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas.

Mitsui LeasingCapital Indonesia di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering DitTipideksus Bareskrim Polri, JI.

HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor SubditIll TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl.

Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri,JI.

Mitsui LeasingCapital Indonesia di Kantor Subdit II TPPU/Money Laundering Dit TipideksusBareskrim Polri, JI.

HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor Subdit IIITPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl.

Adapun faktor ketiga bahwa pidana minimum khusus diterapkan demi lebihmengefektifkan pengaruh prevensi umum (general prevention) terhadap delikdelik tertentuyang membahayakan serta meresahkan masyarakat;Menimbang, bahwa menurut Yenti Garnasih (lihat buku: Kriminalisasi PencucianUang / Money Laundering terbitan Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003 halaman 284)disebutkan penentuan minimum khusus juga dimaksudkan untuk menghidarkankecurigaan terhadap subyektifitas hakim.

Sprin/850/VII/2009/Bareskrim tanggal 22 Juli 2009 Terdakwa diangkat dalam jabatanbaru selaku Penyidik pada Unit Money Laundering Dit II/Eksus BareskrimPolri ; Berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasiTindak Pidana Pencucian uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/Rtanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HP.

No. 354 K/Pid.Sus/2011untuk menghentikan perkara korupsi dan money laundering denganterlagor GAYUS HP. TAMBUNAN dan atas permintaan bantuan tersebutTerdakwa mengatakan "siap membantu" dan menyarankan agar GAYUSHP. TAMBUNAN menemui Kanit KOMBES POL PAMBUDI PAMUNGKASdan waktu itu Terdakwa menerima uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)dari HAPOSAN HUTAGALUNG ;Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2009, Terdakwa memanggil GAYUS HP.

Pol.: Sprin/850/VII/2009/Bareskrim tanggal22 Juli 2009 Terdakwa diangkat dalam jabatan baru selaku Penyidik padaUnit Money Laundering Dit Il/ Eksus Bareskrim Polri ;Berdasarkan Surat PPATK Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasiTindak Pidana Pencucian Uang (sesuai LHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari 2009 a/n GAYUS HP.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN LgsPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 137 huruf a Undangundang RI.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts,family members or third parties etc yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.

Jika dilaksanakan justru TERGUGATSATU danTERGUGATDUA, telah terindikasi kuat melakukan KorupsiKeuangan Negara dan/atau Money Laundering (Pencucian Uang)Negara melalui lelang yang Ilegal dan/ atau tidak sah.9.

Indonesia, yangmerugikan Nasabah Debitur BankBank BUMN di Wilayah Malang.e BiayaBiaya yang timbul dari Pelaksanaan Eksekusi Lelang yangdipaksakan dan dilakukan oleh TERGUGATSATU dan TERGUGATDUA kepada seluruh Nasabah Debitur Bank Bank BUMN di WilayahKerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, PascaPutusan MH NoL 77/PUU DC/2011, Tanggal 25 September 2012, ini17merupakan perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Konstitusi,merupakan bentuk Malpraktek, indikasi terjadi Korupsi KeuanganNegara dan Money

Laundering sangat kuat sekali, yang mengakibatkanKerugian Keuangan Negara, karena penerimaan PosPos KeuanganNegara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, hasillelang ini adalah fiktif, maka kasus ini akan menjadi tugas utama bagiBPKRI dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KY (KomisiYudisial) serta Pihak Yudikatif lainnya untuk melakukan Penyelidikandan Penyidikan Tindak Pidananya, selama Putusan MK No : 77/PUUIX/2011 Tanggal 25 September 2012, tentang Putusan dalam PerkaraPengujian