DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1479/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BALI GIRIKENCANA, beralamat di Jalan di FourSeason Resort Bali, Kawasan Bukit Permai, KecamatanKuta Denpasar, yang diwakili oleh Denis Roy Sibbald,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Nomor PUT093361.15/2003/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP954/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Nomor 00014/506/03/059/13 tanggal 24Desember 2013 Tahun Pajak 2003, atas nama: PT Bali Girikencana,NPWP 01.069.173.1059.000, Alamat : Four Season Resort BaliKawasan

Bukit Permai, Kecamatan Kuta Denpasar, 80361, sehinggaperhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagaiberikut :Penghasilan Neto (Rp. 12.574.327.424,)Kompensasi Kerugian Rp. 0.Penghasilan Kena Pajak (Rp. 12.574.327.424,)Pajak Terhutang Rp. 0,Kredit Pajak Rp. 0.PPh yang kurang dibayar Rp. 0,Halaman 2 dari 8 halaman.

sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP954/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00014/506/03/059/13 tanggal24 Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.069.173.1059.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Putusan Nomor 1479/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Penghasilan Neto (Rp. 12.574.327.424,00)Kompensasi Kerugian Rp. 0,00Penghasilan Kena Pajak (Rp. 12.574.327.424,00)Pajak Terhutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT NATARANG MINING

PUTUSANNomor 1097/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2431/PJ./2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali

Keterangan TerbandingBanding (Rp)(Rp)(Rp) (ab)(a)(b)1 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 0 34.900.099.890 (34.900.099.890) Penyerahan PPN Dipungut sendiri 0 0 0 Penyerahan Tidak Terhutang PPN 34.900.099.890 0 34.900.099.890Jumlah Seluruh Penyerahan 34.900.099.890 34.900.099.890 02 PPN yang harus dipungut sendiri 0 0 03 Pajak Masukan Diperhitungkan 0 (3.168.252.873) 3.168.252.8734 Jumlah Pajak Masukan 0 (3.168.252.873) 3.168.252.8735 Dikompensasikan ke Masa berikut 0 0 0Jumlah (Lebih)/Kurang dibayar 0 (

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2447/WPJ.19/2014 tanggal 10 Desember 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Januari 2012 Nomor 00134/507/12/091/14tanggal 9 Mei 2014, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2447/WPJ.19/2014 tanggal 10 Desember 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 Nomor: 00134/507/12/091/14tanggal 9 Mei 2014, atas nama Pemohon

Banding, NPWP:01.061.577.1.091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebin bayar sebesar Rp3.168.252.873,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NEWMONT MINAHASA RAYA;

Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samab.4. Jumlah (bl+b2+b3)c. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3b.4)3. Pajak yang dapat diperhitungkana. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 213.596.069,b. Dibayar dengan NPWP sendiric. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukankarena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netod. Kompensasi bulan lalue. Diperhitungkan (Pokok kurang Bayar) STPf.

Hasil penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidakdipungut/ditangguhkan/dibebaskan.4. Jumlah (f.1.+f.2.+.3.)g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (atb+c+d+ef.4) 213.596.069,4.

WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00004/507/09/063/10 tanggal 25Januari 2010 atas nama: PT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2412/WPJ.04/2010 tanggal 12 Oktober 2010, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00004/507/09/063/10 tanggal 25 Januari 2010 atas nama: PT.Newmont Minahasa Raya, NPWP: 01.061.574.8063.000 adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku, sah dan berkekuatan hukum;C.

Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp213.596.069,00; dengan perincian sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan R p213.596.069,00Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar R p213.596.069,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FORD MOTOR INDONESIA;

PUTUSANNomor 2339/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU3501/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;

Pasal 13(2) KUP Jumlah Pajak Ymh Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.103759.15/2009/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00092/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas

Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00020/206/09/056/14 tanggal 9 Desember 2014, atas nama PT Ford MotorIndonesia, NPWP 01.958.122.2056.000, beralamat di Wisma Pondok Indah2, Suite 16012, Jalan Sultan Iskandar Muda Lav.VTA, PondokIndahJakarta Selatan 12310, dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Netto (Rugi) Rp 166.789.268.292,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 166.789.268.292,00Pajak Terutang Rp 46.700.995.040,00Kredit Pajak

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00092/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009Halaman 3 dari 8 halaman.

Pajak 2009 Nomor 00020/206/09/056/14 tanggal 9Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.958.122.2056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp43.683.699.971,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);

Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB dan KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBsebesar Rp183.338.726,00 adalah cacat hukum oleh karenanya bataldemi hukum;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1185/B/PK/Pjk/2019b. Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan PKP sebesarNIHIL;c. Bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d.

seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00004/KEB/WPJ.25/2016 tanggal18 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2011 Nomor 00036/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015;atas nama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut

: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 3.092.052.096,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00004/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor :00036/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :Halaman 4 dari 8 halaman

(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 3.092.052.096,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 309.205.210,00b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.010.968.067,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (701.762.857,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 701.762.857,00Pajak berikutnya4 PPN yang Kurang dibayar 0,00Sanksi administrasi : 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Tahun Pajak 201100004/206/11/055/15 Tanggal 17 #=Maret 2015,PT Voestalpine Bohler Welding Asia Pacific, NPWP 01.824.424.4055.000,Penghasilan Nomoratas namaHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00353/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00004/206/11/055/15Tanggal 17 Maret 2015, atas nama PT Voestalpine Bohler WeldingAsia Pacific, NPWP 01.824.424.4055.000, beralamat di JalanIndustri Selatan 2 Blok JJ 710 Kawasan Industri Jababeka,Cikarang, Bekasi 17530, terkait sengketa a quo adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan

Putusan Nomor 420/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00353/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 30 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011, Nomor: 00004/206/11/055/15, tanggal17 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.824.424.4055.000, sehingga

pajak yang masih harus dibayar menjadiUSD 80.564,51 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Neto USD 765.777,91Kompensasi Kerugian USD 0,00Penghasilan Kena Pajak USD 765.777,91PPh Terutang USD 191.444,48Kredit Pajak USD 137.009,00Pajak Yang Kurang Dibayar USD 54.435,48Sanksi Administrasi:b.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR

dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon untuk MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, sertamenyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat KeputusanTerbanding Nomor KEP00119/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiHalaman 1 dari 8 halaman.

Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012Nomor 00030/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PT CahayaSakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001, beralamat di Jalan PB.Sudirman No 100, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.494.949.089,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 149.494.908,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 149.494.908,00RpPPN Kurang/(Lebih) Bayar0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00119/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentangHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 145/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 Nomor00030/207/12/ 646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PTCahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001,beralamat di Jalan PB.

yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00119/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 Nomor:00030/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.305.155.0646.001, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 sebesar Rp1.494.949.089,00;Halaman 4 dari 8 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDONESIA TEIJIN FILMS SOLUTIONS (dahulu bernama PT. INDONESIA TEIJIN DU PONT FILMS)

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 2.470.373.023f Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e a) 2.284.654.781Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...............

/KEB/WPJ.07/2017 tanggal17 Januari 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2014 Nomor 00018/407/14/052/16 tanggal 21 JanuariHalaman 2 dari 7 halaman.

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00034/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Januari 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2014 Nomor 00018/407/14/052/16 tanggal 21 Januari2016, atas nama PT Indonesia Teijin Du Pont Films NPWP01.071.455.8052.000, beralamat di Jalan

Putusan Nomor 203/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00034/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Januari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014Nomor: 00018/407/14/052/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP

Pasal 9 ayat (8) daan Pasal 13ayat (6) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR

Putusan Nomor 181/B/PK/Pjk/2019kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00113/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00071/207/11/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Desember 2011 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Bahwa demikianlah Surat Banding Pemohon Banding buat, PemohonBanding mohon sekiranya

permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00113/KEB/WPJ.24/2016tanggal 13 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2011 Nomor 00071/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atasnama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.002,beralamat di Jalan Caruban Ngawi No.36, Karangjati, Ngawi, Jawa Timur,dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakRp576.109.998,00Pajak

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00113/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2011Nomor 00071/207/11/646/15 Tanggal 10 Maret 2015, atasnama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan CarubanNgawiNomor 36, Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, adalah telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh

Putusan Nomor 181/B/PK/Pjk/2019Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2011 Nomor :0007 1/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.305.155.0646.002, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan

Nilai Masa Pajak Desember 2011 sebesarRp576.109.998,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp11.327.127.840,002 PPh Pasal 26 yang Terutang Rp 84.472.967,003 Kredit Pajak Rp 84.472.967,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86239/PP/M.1IIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00526/KEB/WPJ.19/2016tanggal 15 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakMaret 2012 Nomor 00003/204/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atasnama PT Pindo Deli Pulp and Papermills, NPWP 01.001.855.4092.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00526/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 15 Agustus 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/204/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama PTPindo Deli Pulp And Papermills, NPWP 01.00.855.4092.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin Kav. 22, Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

26 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00003/204/12/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1625/B/PK/Pjk/2019Banding, NPWP 01.001.855.4092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2012 sebesarRp52.652.028,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MUSTIKA SEMBULUH;

NomorPut87210/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2255/WPJ.07/2015 tanggal10 Juli 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00052/407/12/058/14 tanggal 30 April 2014, atas nama PTMustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3058.000

, beralamat di MultivisionTower Lt. 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 54.893.827.817,00Pajak Keluaran Rp 3.808.130.840,00Kredit Pajak Rp 7.274.148.446 00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 3.466.017.606,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masaberikutnya Rp 2.077.316.455,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Dibayar Rp 1.388.701.151,00Menimbang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2255/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 Nomor: 00052/407/12/058/14 tanggal30 April 2014, atas nama PT. Mustika Sembuluh, NPWP:Halaman 3 dari 8 halaman.

dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00052/407/12/058/14 tanggal 30 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.854.614.3058.000, sehingga pajak yanglebih dibayar menjadi Rp1.388.701.151,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.

Putusan Nomor 1382/B/PK/Pjk/2019pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp1.388.701.151,00; dengan perincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 54.893.827.817,00Pajak Keluaran Rp 3.808.130.840,00Kredit Pajak Rp7.274.148.446,00Kredit Pajak Rp 7.274.148.446,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 3.466.017.606,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 2.077.316.455,00.316.455,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Dibayar

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WHITE OIL NUSANTARA sekarang PT DUNIA KIMIA JAYA

PUTUSANNomor 251/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3073/PJ/2018 tanggal4 Juli 2018;Pemohon

Memerintahkan Tergugat untuk membayar imbalan bunga ataspengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan PutusanMahkamah Agung Nomor 14/B/PK/PJK/2016 sebesar Rp222.242.225,00(2% x Rp463.004.636,00 x 24 bulan) sebagaimana telah Penggugatajukan permohonan melalui surat Nomor DKJ/17/VII/147;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116870.99/2009/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 12 April

2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S04990/WPJ.24/KP.08/2017 tanggal 23 Agustus2017, tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT WhiteOil Nusantara, NPWP 02.004.783.3641.000, beralamat di Jalan RayaSukomulyo KM. 24, Sukomulyo, Gresik, sehingga besarnya imbalan bungaatas pengembalian kelebinan pembayaran pajak sebesar Rp222.242.225,00(2% x Rp463.004.636,00 x 24 Bulan

);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 20 Juli 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116870.99/2009/PP/M.XIIIATahun 2018, tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116870.99/2009/PP/ M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 12 April 2018untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KITADIN

PUTUSANNomor 1156/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3432/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;Pemohon

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112990.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan

VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April2013 Nomor: 00034/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1156/B/PK/Pjk/2019Masa Pajak April 2013 Sebesar Rp2.242.105.017,00; yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT GUNUNG MELAYU

PUTUSANNomor 355/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2795/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Pemohon

Putusan Nomor 355 /B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 03 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107448.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00053/KEB/WP4J.26/2016, tanggal30 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2013 Nomor 00001/206/13/115/15, tanggal 23 April 2015,atas nama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000, beralamatdi Desa Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Cfm Majelis Rp 28.793.101.852,00Penghasilan Kena Pajak Rp 28.793.101.852,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 7.198.275.463,00Kredit Pajak Rp 9.341.673.086,00PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (Rp 2.143.397.623,00

, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1689/WPJ.19/2014, tanggal 21 Agustus2014, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00053/KEB/WPVJ.26/2016, tanggal 30 Juni 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00001/206/13/115/15,tanggal 23 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.200.619.3115.000, sehingga

pajak yang masih harus dibayar menjadilebin bayar sebesar Rp2.143.397.623,00 adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT HOLI KARYA SAKTI

PUTUSANNomor 2037/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4062/PJ/2018 tanggal 26 September 2018;Pemohon

Dan jumlah menurut Wajib Pajak Biaya Usahasebesar Rp 8.599.737.801,00;Maka dengan demikian pajak yang harus dibayar menurut Wajib Pajakadalah Rp0,00 sesuai "Perbandingan Laporan Pos LabaRugi" padalampiran surat ini;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114901.15/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 19 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00083/KEB/WPJ.10/2017tanggal 9 Mei 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor:00001/206/11/511/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama: PT Holi KaryaHalaman 2 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00069/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 23Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor:KEP00083/KEB/WP4J.10/2017

Penghasilan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Halaman 6 dari 9 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DALEM SAKTI;

PUTUSANNomor 2008/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU792/PJ./2018, tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 2008/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89474/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP647/WPUJ.29/2016 tanggal 27 Januari2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00110/207/12/732/14 tanggal 25 November 2014, atas namaPT Dalem Sakti, NPWP 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan Batuah,Nomor 1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPNyang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: 1 DPP atas Ekspor Rp 0,002 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 9.898.375.267,003 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.898.375.267 ,004 Pajak

yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP647/WPJ.29/2016 tanggal 27 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor 00110/207/12/732/14 tanggal 25 November 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.434.839.5732.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo yang diawali dengan uji bukti berupa Faktur Pajak dan invoice olehpara pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukanHalaman 4 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT JATIM GRHA UTAMA

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2atau 1.d.7)oO b. Dikurangi b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar)oO;O/;oO b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri0 b.5 Lainlain19.352.686.693 b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)19.352.686.693 c. Diperhitungkan c.1 SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)19.352.686.693 e.

Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00012/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Mei 2013, atas nama: PT Jatim Grha Utama, NPWP:02.622.345.3.631.000, alamat: JI.

SKPPKP Rp 0d.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 19.352.686.693,00e.Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (19.352.686.693,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 19.352.686.693,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... Rp 0,00c.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP3701/WPJ.11/2015 tanggal 03 November 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/507/13/631/14tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak Mei 2013, atas nama: PTJatim Grha Utama, NPWP: 02.622.345.3.631.000, alamat: JI.Musi No. 23, DR.

Putusan Nomor 1250/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP3/701/WPJ.11/2015 tanggal 03November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak

PUTUSANNomor 1265/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta, 13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H.

Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 26 Februari 2018 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding

Putusan Nomor 1265/B/PK/Pjk/2018Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :SPKTNP645/ KPU.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016, sehingga tagihan BeaMasuk dan Pajak Dalam Rangka Impor menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Putusan Nomor 1265/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yangterkait:MENGADILI:1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI:2.

PUTUSANNomor 2560/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT.

ZincpowerAustrindo terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukaidalam SPTNP Nomor SPTNP002844/NOTUL/KPUTP/BD.02/2016 Tanggal08 Maret 2016:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85255/PP/M.XIXB/19/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP2821/KPU.01/2016 tanggal 2 Juni 2016, tentang PenetapanHalaman 3 dari 7 halaman.

, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanHalaman 4 dari 7 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp32.932.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Bea Masuk