Ditemukan 7 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
136
Upload : 01-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 136 / PDT / 2019 / PT DPS136 / PDT / 2019 / PT DPS 1. I NYOMAN KASTAWA, S.Ag, , dk
melawan
1. INTAN PRIHATINA, SH., M.Kn.,, dkk
49 — 34
49 — 34
Upload : 19-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 136/PDT/2020/PT.DPS. 1. Ni Luh Kompyang Wedanti, dkk
melawan
1. Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari, dkk
77 — 18
77 — 18
Register : 25-05-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 37/PDT/2016/PT YYK Tanggal 21 Juli 2016 —
31 — 21
31 — 21
., Gang Kenanga No.05, Klajuran, Sidokarto, Gedean, Sleman, DIY, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 4 April 2015, yang telah didaftarkan di KpaniteraanPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 April 2016 NomorW13.VV/PDT/136/IV/2016 ;Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT YYKPngadilan Tinggi tesebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27Mei 2016 Nomor 37 Pdt/2016/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan
Register : 18-10-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sbg Tanggal 13 Maret 2019 — PARLIN SILABAN VS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sibolga; Dkk
79 — 22
79 — 22
mengenai Lelang yang diterbitkan olehMenteri Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan R.I No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka untukpelaksanaan Lelang harus mengacu kepada Peraturan MenteriKeuangan R. tersebut, jadi bukan lagi beroedoman pada ketentuanhipotik yang diatur dalam KUHPerdata atau R.Bg.Yurisprudensi yang digunakan oleh PENGGUGAT juga masihyurisprundensi lama yaitu pada waktu Undang undang HakTanggungan belum diundangkan yaitu Putusan Mahkamah Agung RINo. 3210.K/PDT
/136 tangal 30 Januari 1986 yang tentu saja tidakrelevan lagi untuk digunakan dalam membahas Lelang HakTanggungan yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996, apalagijika akan diterapbkan dalam perkara a quo karena PelaksanaanLelang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I No.27/PMK.06/2016 yang diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016 ;Bahwa PENGGUGAT masih berpedoman kepada Buku II PedomanMahkamah Agung R.I No.
Register : 04-09-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 402/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 12 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
27 — 13
27 — 13
mengenai Lelang yang diterbitkan oleh MenteriKeuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka untukpelaksanaan Lelang harus mengacu kepada Peraturan MenteriKeuangan R.I tersebut, jadi bukan lagi berpedoman pada ketentuanhipotik yang diatur dalam KUHPerdata atau R.Bg.Yurisprudensi yang digunakan oleh PENGGUGAT juga masihyurisprundensi lama yaitu. pada waktu Undangundang HakTanggungan belum diundangkan yaitu Putusan Mahkamah Agung RINo. 3210.K/PDT
/136 tangal 30 Januari 1986 yang tentu saja tidakrelevan lagi untuk digunakan dalam membahas Lelang HakTanggungan yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996, apalagijika akan diterapkan dalam perkara a quo karena PelaksanaanHalaman 19 dari 29 Putusan Nomor 402/Pdt/2019/PT MDNLelang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 27/PMK.06/2016 yang diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016;Bahwa PENGGUGAT masih berpedoman kepada Buku Il PedomanMahkamah Agung R.I No.
Register : 06-09-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Sbg Tanggal 30 Januari 2019 — RAPI PASARIBU vs PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cab. Sibolga, Dkk;
81 — 17
81 — 17
mengenai Lelang yangditerbitkan oleh Menteri Keuangan berupa Peraturan MenteriKeuangan R.I No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang maka untuk pelaksanaan Lelang harus mengacu kepadaPeraturan Menteri Keuangan R.l tersebut, jadi bukan lagiberpedoman pada ketentuan hipotik yang diatur dalam KUHPerdataatau R.Bg.Yurisprudensi yang digunakan oleh PENGGUGAT juga masihyurisprundensi lama yaitu pada waktu Undang undang HakTanggungan belum diundangkan yaitu Putusan Mahkamah Agung RINo. 3210.K/PDT
/136 tangal 30 Januari 1986 yang tentu saja tidakrelevan lagi untuk digunakan dalam membahas Lelang HakTanggungan yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996, apalagijika akan diterapbkan dalam perkara a quo karena PelaksanaanLelang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I No.27/PMK.06/2016 yang diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016 ;Bahwa PENGGUGAT masih berpedoman kepada Buku II PedomanMahkamah Agung R.I No.
Register : 23-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 133/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Penggugat : ARIEF AMHADI POHAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk. Cabang Sibolga
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
37 — 15
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk. Cabang Sibolga
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
37 — 15
mengenai Lelang yangditerbitkan oleh Menteri Keuangan berupa Peraturan MenteriKeuangan R.I No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang maka untuk pelaksanaan Lelang harus mengacu kepadaPeraturan Menteri Keuangan R.I tersebut, jadi bukan lagiberpedoman pada ketentuan hipotik yang diatur dalam KUHPerdataatau R.Bg.Yurisprudensi yang digunakan oleh PENGGUGAT juga masihyurisprundensi lama yaitu pada waktu Undang undang HakTanggungan belum diundangkan yaitu Putusan Mahkamah AgungRI No. 3210.K/PDT
/136 tangal 30 Januari 1986 yang tentu sajatidak relevan lagi untuk digunakan dalam membahas Lelang HakTanggungan yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996, apalagijika akan diterapbkan dalam perkara a quo karena PelaksanaanLelang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I No.27/PMK.06/2016 yang diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016Bahwa PENGGUGAT masih berpedoman kepada Buku II PedomanMahkamah Agung R.I No.