Ditemukan 2823134 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — ROSAD bin BUSTAN ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
120 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 12-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 06-04-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 16 September 2014 — 1. JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., 2. USUP SUPRIATNA, S.Sos., ME. M E L A W A N GUBERNUR JAMBI
120 — 66
  • ; nnn1Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejakTahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.7/KP.207/Phb95,tanggal 1 Juni 1995, kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sejakTahun 1996 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KW.15/KP.301/96 tanggal 18 Maret 1996.
    Dan Penggugat II diangkatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1989 berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor: 813.2/3506/Up., tanggal 28 Oktober 1989dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1991, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: SK. 821.12/1004/Up., tanggal11 Mei 1991; Bahwa selama Penggugat I dan II sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaituPenggugat I sejak Tahun 1996 hingga 2010 dan Penggugat II sejakTahun 1991 hingga 2010, telah melaksanakan tugas dengan
    Negeri Sipil tidaksesuai/tidak melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin Pegawai NegeriSipil.
    Keputusan Tata Usaha Negara tentangPencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 125/KEP.GUB/BKD6/2014tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama USUP SUPRIATNA, S.Sos, M.E.; 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengangkat dan menempatkan kembaliPenggugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan DinasPerhubungan Provinsi Jambi dan Penggugat II sebagai Pegawai Negeri Sipilpada lingkungan Biro Umum SETDA Provinsi Jambi; 5 Mewajibkan kepada
    Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 ayat 1 danUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok KepegawaianPasal 23 ayat 5 huruf c; 6.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 12-01-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-10-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 2/G/2015/PTUN.JBI
Tanggal 25 Maret 2015 — SITI HOMSATUN vs. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI
196 — 126
  • /BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak denganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP.19810708201001 2 015 yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat menciderai rasakeadilan yang mengakibatkan penderitaan bagi Penggugat, hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil hilang, sehingga tidak dapat lagi membantuperekonomian keluarganya, karena Penggugat tidak lagi menerima haknya atasgaji sebagai Pegawai Negeri SIpil, sehingga telah nyatanyata telah melanggarPasal
    Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/PemberhentianSementara Pegawai Negeri; 6.
    32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;12.
    Pegawai dan Kartu TandaPenduduk atas nama Siti Homsatun(sesuai dengan asli); BuktiP2 Surat Keputusan Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 813/022/BKD tanggal 2Maret 2010 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil atas nama SitiHomsatun (fotokopi dari fotokopi); BuktiP3 Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung821/119.A/2012/BKDBarat Nomor :tanggal 30 April 2012 tentangPengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atasnama Siti Homsatun (fotokopi darifotokopi); 4 BuktiP4Surat Keputusan
    Negeri Sipil pada Kantor KetahananPangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang awalnya diangkat menjadiCalon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati TanjungJabung Barat Nomor: 813/022/BKD tanggal 2 Maret 2010 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P2), kemudiandiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan BupatiTanjung Jabung Barat Nomor : 821/119.A/2012/BKD tanggal 30 April2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PegawaiNegeri
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 16/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 11 September 2014 — MUH. MURTAKI, S.H. melawan GUBERNUR JAMBI
140 — 83
  • ) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 jo Peraturan PemerintahNomor : 4 Tahun 1966 pasal 2 ayat (1) );Bahwa Keputusan a quo Nomor : 128/KEP.GUB/SETDA.BKD6/2014tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil an.
    Jambi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP.GUB/BKD6/2012 tanggal 19 November 2012 memberhentikanSementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil an. M.Murtaki, SH.
    BuktiT10 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 128/KEP.GUB/BKD6/2014 tanggal 12 Februari 2014 Memberhentikan TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. M.
    Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : c.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 9 (a) PeraturanPemerintah Nomor 32 tahun 1979 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidanaHalaman
    ;Menimbang, bahwa di dalam Surat Kepala BKN nomor K.2630/V.3262/99tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi HukumanPidana pada angka 2 huruf (a) dan (b) menjelaskan bahwa 2.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 30-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 34/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 3 Mei 2017 — ERNAWATI, S.Ag., M.Pd.I. VS GUBERNUR JAMBI
215 — 154
  • Menyatakan batal Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ernawati, S.Ag, M.Pd.I. tertanggal 5 Desember 2016 ; ----------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD-6/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi ; -------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
    Bersifat Konkrit :Bahwa Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 1000/KEP.GUB/BKD6/2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.
    Pada tanggal 21 Juli 2003, Penggugat diangkat sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanMenteri Agamar Nomor : W.e/1b/KP.00.3/610/2003 denganpangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a, dan ditugaskansebagai Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMUN 2Sarolangun Kabupaten Sarolangun; 1.2.
    Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil telah disebutkan :Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a.melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil; atau;dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,karena dengan sengaja melakukan suatu
    tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjarasetinggitingginya 4 (empat) tahun, atau diancamdengan pidana yang lebih berat; Dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil itu disebutkan pula. : =s0enennnemenennnsnsPemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalam pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidakdengan hormat, satu dan lain hal tergantung padapertinbangan pejabat yang berwenang atas
    berat atauringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnyaakibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu : a.Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/JanjiJabatan Negeri dan Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggarsumpah/janji atau melanggar Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil yang berat dan menurutHalaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor: 34/G/2016/PTUN.JBI.10.pertimbangan atasan yang berwenang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 28 Agustus 2014 — NANGKOK VINCENTSIUS DAMANIK melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
105 — 48
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 21-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 6/G/2015/PTUN.JBI.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. IRZAN vs. GUBERNUR JAMBI
133 — 0
  • .;---------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 170/KEP.GUB/BKD-5.2/2015, tanggal 02 Februari 2015 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Ir.
    .;- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 170/KEP.GUB/BKD-5.2/2015, tanggal 02 Februari 2015 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Ir.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 17-06-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 07-10-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2011/PTUN.JBI
Tanggal 4 Oktober 2011 — SUPRATMAN, SE. vs. GUBERNUR JAMBI
202 — 109
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);DALAM PENUNDAAN :- Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supratman, SE.;
    yang melakukankesalahan untuk hanya mendapatkan satu jenishukuman Saja, karena bagaimanapun Pegawai NegeriSipil dalam melaksanakan tugasnya pastilah terkaitdengan sistem yang ada di lingkungannya (termasuksistem pembinaan dan pengawasan), sehinggaseorang Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkanketidakadilan apabila hanya ia seorang saja yangdihukum tanpa melibatkan adanya tanggung jawablingkungankerjanya;Bahwa, dengan demikian Penggugat yang telahmendapatkan hukuman berdasarkan KeputusanGubernur Jambi
    Keterangan Saksi Eka Vita Nahdiati sebagaiberikut; Bahwa Saksi bertugas di Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jambi sebagai Kepala Bidang KedudukanHukum dan Pembinaan Pegawai; Bahwa tugas pokok Saksi adalah menyiapkanPeraturan Perundangundangan tentangkepegawaian serta pembinaan dan proses disiplinpelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bahwa Saksi mengetahui petunjuk tekhnis terhadapPegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidanasesuai Putusan Badan Peradilan yang telah Inkrachtyaitu Peraturan
    ,diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Bukti6. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Supratman, SE., (Bukti Pl =7.
    Negeri Sipil menyatakanbahwa, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsimenetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsiyang berpangkat Pembina Tingkat Golongan Ruang IV/b ke bawahdi lingkungannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil menyatakan bahwa, Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahPropinsi adalahGubernur; 972272 ooo nn nnn nnn nnn nnneMenimbang
    Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri padapokoknya menyatakan bahwa jika sesudah pemeriksaandimaksud pegawai yg bersangkutan ternyata bersalah, makaterhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementaramenurut Pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian,sedangkan bagian gaji berikut tunjangantunjangan yang telahdibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;3.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 13-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 5/G/2015/PTUN.JBI.
Tanggal 20 Agustus 2015 — MAT JAIS, SP vs. KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI
116 — 58
  • MAT JAIS, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Desa KotoTengah Semerap Rt. 01. Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci :Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWANKEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANANDAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI,berkedudukan di Jalan Koto Rendah Siulak KabupatenKerinci ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. RAMLI TAHA, SH. MH.; 2.
    memutuskan dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan masihdalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan dikeluarkan pada tanggal 06 Pebruari 2015, danPenggugat mengetahuinya pada tanggal 10 Pebruari 2015 dari saudaraKhamim, SP, Pegawai
    Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci ; 3.
    3 (tiga) tingkat Nasionalperlombaan komoditi tanaman jagung dan satusatunya perwakilan ProvinsiJambi di tingkat Nasional dan mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia ;Bahwa pemberhentian Penggugat dari Kepala Balai Penyuluhan PertanianPertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kecamatan Danau Kerincioleh Tergugat termasuk dalam hukuman disiplin tingkat berat, sebagaimanadimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
    Bahwa pada dalil gugatan nomor 11 (sebelas) mempermasalahkanSurat Keputusan yang Tergugat terbitkan karena bertentangandengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan menurut hemat KuasaHukum Tergugat tindakan tersebut bukanlah sebuah hukuman yangdiberikan kepada Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 24-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — Ir. SAHLAN SIRAD ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
69 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo menimbulkanakibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidakbisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutusperkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;c.
    Putusan Nomor 678 K/TUN/201511)12)13)14.15.16)hari datang ke kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Penggugat mendapat kabardari Isteri Penggugat bahwa ada surat dari Tergugat, NomorDA/001/F/2013S, tentang Pengakhiran Penugasan Pegawai NegeriSipil Menteri Pekerjaan Umum, tertanggal 30 Januari 2013;Bahwa mendengar kabar tersebut Penggugat sangat terkejutkarena surat Tergugat, Nomor DA/001/F/2013S, tentangPengakhiran Penugasan Pegawai
    Negeri Sipil Menteri PekerjaanUmum, tertanggal 30 Januari 2013, baru diterima pada tanggal 14Agustus 2014;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat menemui DirekturSungai dan Pantai, Direktorat Sumber Daya Air KementerianPekerjaan Umum, untuk Klarifikasi Surat Tergugat, NomorDA/001/F/2013S, tentang Pengakhiran Penugasan Pegawai NegeriSipil Menteri Pekerjaan Umum, tertanggal 30 Januari 2013dan Penggugat berharap bisa bekerja lagi sebagai Pegawai NegeriSipil;Bahwa setelah bertemu dengan Direktur
    Sudintono (Bendahara Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu) rekan Penggugat semasaDinas di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang pernahtersandung dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Dana KelebihanJam Mengajar (KJM), pada saat ini rekan Penggugat tersebutmasih aktif dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkandipromosikan dari Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(DISPENBUD), menjadi Kasubag Keuangan DISPENBUD; Sdr.
    Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Menteri Pekerjaan UmumRepublik Indonesia Nomor 360/KPTS/M/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriPekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 360/KPTS/M/2014 tanggal 07Juli 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Ir. Sahlan Sirad, ME.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN JAMBI Nomor 26/G/2013/PTUN.JBI.
Tanggal 26 Maret 2014 — EDI LAKSIRAN Vs. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
131 — 57
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 13-01-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 24 Juni 2014 — LASMARIA LUMBAN RAJA Vs. I. KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAMBI; II. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 20
  • ., ; Yang mana nama tersebut diatas masing masing adalah Pegawai Negeri Sipil Pada DinasKesehatan Propinsi Jambi., yang berkedudukandi Jalan RM. Nur Atmadibrata No.8 Telanai PuraSelanjutnya disebut sebagai .......... TERGUGAT Halaman 12. Nama Jabatan :MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIATempat Kedudukan: Jalan H.R. Rasuna Said Blok.
    SURYA BIN MIRTA., S.H., 5 12.TEZA EKA SETYAWATY., S.H., 3 ===OoOnN Dn fF WYang mana nama tersebut diatas masing masing adalah Pegawai Negeri Sipil PadaKementerian Kesehatan Republik Indonesia.,yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna SaidBlok. X5 Kav.49 Kuningan Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ........ TERGUGAT IlPengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ; Telah membaca : 2
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor Nomor_ 04_G_ 2014_ PTUN_YK
Tanggal 30 April 2014 — Penggugat: I R S J A D I Tergugat : BUPATI SLEMAN
108 — 56
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 21-05-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 7/G/2015/PTUN.JBI.
Tanggal 1 Juli 2015 — MOHAMMAD ORINALDI vs. KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
138 — 60
  • PENETAPANNomor : 07/G/2015/PTUN.JBIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :MOHAMMAD ORINALDI, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai NegeriSipil (Dosen), beralamat Jl.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 12-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 17/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 16 September 2014 — RESTU SUDHARMA, S.Kom vs. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
104 — 65
  • 2010 Tentang disiplinPegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan pasal 30 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeriyang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhihukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin ;3 Bahwa Keputusan A quo juga telah melanggar ketentuan yang diaturdalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal1187 ayat (4) huruf d yang menyatakan , PNS diberhentikan tidakdengan hormat karena dihukum
    Restu Sudharma, S.Kom., yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung JabungBarat (vide bukti P4) ; Bahwa selanjutnya terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 Penggugatdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan25Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/167/BKD/2014Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Restu Sudharma, S. Kom.
    Pasal 1 angka 5Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menyatakanbahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalahBupati/Walikota, menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tk.
    Negerimenyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan bagi pegawai negeri yang didakwamelakukan kejahatan/pelanggaran jabatan dan ditahan sementara oleh pihak yangberwajib, maka mulai saat penahanannya itu harus dikenakan pemberhentian sementara ;Menimbang, bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Tanjung Jabung BaratNomor 887/174/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Sementaradari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An.
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/PemberhentianSementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang35Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;MENGADILI1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menghukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 12-06-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — ACHMAD HUSAINI, S.Pt VS BUPATI KAPUAS
61 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negeri Sipil pada DinasPeternakan Kabupaten Kapuas, Kalimantan TengahAdapun dasar serta alasanalasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
    Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai KekuatanHukum yang tetap, karena :a : melakukan suatu tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan; atau.3 Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 100/BKPPD Tahun2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Penggugat tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Achmad Husaini,S.Pt yang menjadi obyek sengketa
    Tentang menjatuhkanrmat sebagai Pegawai Negeritersebut Penggugat menilai1 ketika Penggugat melakukanvaian (BAPEK) pada tanggal ( menyatakan dalam Suratwenang memeriksa dant, karena Surat Keputusann Pemerintah No.32 Tahun 19lahun 1980 yang telah digantie Disiplin Pegawai Negeri Sip5/BAPEK/S. 1/2013 tanggal 3nsal 3 huruf b Peraturanngan Kepegawaian ditentukaneri Sipil yang dijatuhi hukumba Pemberhentian denganhalaman Putusan Nomor 269 K/TUN/2 ofk mengajukan gugatan terhayang ditetapkan berupa Sutpng
    Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.
    TentangPemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 100/BKPPDTahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 150/Pdt.G/2016/PN Ptk
Tanggal 26 Juli 2017 — 1.DRS. BURHANUDDIN HARIS , MSi 2.DRS, SUDIRMAN MSi 3.EFFENDI, SE 4.ANTON JUNIARDI 5.HAJARUL ASWADI, SE 6.FRANSISKA PEMILIANI S SOS 7.HASANI SE lawan 1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH KALIMANTAN BARAT CQ WALIKOTA PONTIANAK 2.MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
119 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 28-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255K/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. ; Aries Adhi Widodo
79 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 25-02-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 25 Februari 2021 — NATALIA GO, S.E. anak dari GO SIANG SAN
275 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-09-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pid/2009
Tanggal 27 September 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM ; NAFSIAH, JUMAENAH ALS MAK TANRI,DKK
135 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 818 K/Pid/2009pada tempattempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram,dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melawan seorang Pegawai Negeridalam melakukan tugasjabatan yang sah, dilakukan oleh dua orang atau lebihsecara bersamasama, yang kejadiannya sebagai berikut :Pada bulan Desember tahun 1990 saksi Ny. WIDYASTUTY WENASmembeli beberapa bidang tanah di Dusun Gili Air Kecamatan PemenangKabupaten Lombok Barat, yaitu antara lain :Sebidang tanah kebun luas 4.000 M?
    Selanjutnya NYONYA WIDYASTUTY WENASbermaksud mensertifikatkan tanahtanahnya itu dengan cara mengajukanpermohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LombokBarat, dan untuk itu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006 Kepala KantorBPN Kabupaten Lombok Barat memberi tugas untuk melakukan pengukurantanah yang dimintakan sertifikat tersebut kepada Made Lenen Pegawai Negeri(Staf Kantor BPN Kab Lombok Barat) yang diangkat sebagai Pegawaiberdasarkan Surat Keputusan Mendagri No.SK.816.313.2322
    RAJAK terbukti bersalan melakukan tindak pidana "Secara bersamasama Melawan Pegawai Negeri/pejabat yang melaksanakan tugas yangsah," sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 212 jo pasal 214 ayat(1) KUH Pidana;Menjatuhnkan pidana oleh karenanya kepada para Terdakwa tersebutdengan pidana penjara masingmasing selama 10 (Ssepuluh) bulan dikurangiselama para Terdakwa ditahan ;Memerintahkan supaya para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraMataram ;Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar
    No. 818 K/Pid/2009Bahwa duduk perkara atau permasalahan yang pokok dalam kasus iniadalah : kedatangan atau keberadaan saksi (korban) yang bemama MADELENEN selaku Pegawai Negeri dengan pangkat Penata Muda (lll/a)NIP.010172176 Staf pada Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yangmendapat surat perintah tugas Nomor : 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720,5721, 5722, dan 5724 tanggal 29 November 2006, yang ditanda tangani oleh"Penanggung jawab PekerjaanPekerjaan Lain Dalam PelaksanaanPengukuran dan Pemetaan
    WIDYASTUTY WENAS dan SRI MERIDIANTI ;Bahwa pada saat pelaksanaan tugas yakni hari Sabtu tanggal 2 Desember2006 sekitar jam 11.00 Wita, ketika korban MADE LENEN hendakmelaksanakan perintah atasannya untuk mengukur tanah, yang ketika itukorban disertai oleh 2 (dua) orang pegawai honorer untuk membantupelaksanaan pengukuran serta didampingi oleh perangkat Dusun setempat,ditunjukkan oleh beberapa warga sekitar yang mengetahui seluk beluk danbatasbatas kepemilikan atas tanah yang hendak diukur, ternyata