Ditemukan 67976 data
156 — 128
HALAMAN 30Bahwa maksud dari kedua petitum tersebut adalah terkait dengan telahdilanggarnya syarat subjektif sahnya perjanjian tertanggal 1 Maret 2004, yaituperjanjian tersebut telah dilatarbelakangi oleh adanya tindakan penipuan yangdilakukan oleh Terbanding Vd.Tergugat , sehingga konsekuensi hukumnyaperjanjian tersebut dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal1328 KUHPerdata yang menyebutkan: Penipuan merupakan suatu alasanuntuk pembatalan perjanjian, apabila tipnu muslihat yang dipakai
oleh salah satupihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang laintidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut,dan sebelum diajukan pembatalan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat,karena perjanjian tersebut tidak melanggar syarat objektif yang konsekuensihukumnya adalah batal demi hukum;19.Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar juga telah mengabaikanFakta penting yang muncul dalam persidangan, yaitu Eksepsi dan jawabanyang diajukan
109 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu sebab yang halal;Syarat poin 1 dan 2 disebut syarat subjektif sedangkan syarat poin 3 dan 4disebut syarat objektif;Bahwa gugatan ini diajukan terhadap pembatalan perjanjianpembiayaan yang dibuat Tergugat dengan Para Penggugat dihadapanTergugat Il adalah dengan alasan hukum atau sebab/causa (oorzaak)bertentangan dengan syaratsyarat perjanjian yaitu syarat objektif terutamaHal. 24 dari 29 hal.
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 42
306 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan AktaPerjanjian Nomor 22 tanggal 29 Januari 2018 tersebut kedalam daftarregister khusus untuk itu;4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi semua isiputusan dalam perkara aquo;5.
Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan AktaPerjanjian Nomor 22 tanggal 29 Januari 2018 tersebut kedalam daftarregister khusus untuk itu;4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi semua isiputusan dalam perkara aquo;Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 314 K/Pdt/20215.
8 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 81
PUTUSANNomor 545/Pdt.G/2016/PA.Paliae2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan perkara Pembatalan Perkawinan antara :Nurhalis Nur bin Muhammad Nur, umur 41 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang kain, tempat kediamandi Jalan Anyelir No. 02, Kelurahan Balaroa, Kecamatan PaluBarat, Kota Palu, sebagai Penggugat ;melawanSapiah M. binti
nikahtersebut;Putusan Nomor 545/Pat.G/2016/PA Pal.Hal. 3 dari 7Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan berusaha menasihatiPenggugat dan Tergugat tentang akibat dari pembatalan nikah tersebut,sebagaimana maksud ketentuan
Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yangbertindak sebagai Penggugat harus orang yang benarbenar memilikikedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga pihak yangditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dankapasitas menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara in cassu adalahsaudara sepupu 2 (dua) kali dengan Tergugat yang ingin membatalkanperkawinan Tergugat dan Tergugat II, aoakan mempunyai kedudukan dankapasitas untuk mengajukan pembatalan
Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UndangUndang ini dansetiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsungterhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 disebutkan bahwayang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah darisuami atau isteri:2. Suami atau isteri;3.
yang mengetahui adanya cacatdalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam danperaturan PerundangUndangan sebagaimana tersebut dalam Pasal67;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dalamperkara in cassu tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap perkawinanTergugat dan Tergugat II, oleh karena itu Penggugat dalam hal ini adalah(diskualifikasi in person) tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatanuntuk mengajukan pembatalan
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
498 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 72
Nota Riil di hadapan Pejabat Notaris, ataupembayaran tersebut dilakukan selambat lambatnya pada tanggal 31Februari 2013 ;7.Bahwa untuk melindungi kepentingan PARA PENGGUGAT selaku pihakPenjual Saham dan untuk mengantisipasi halhal yang tidak diharapkankarena PARA PENGGUGAT sebagai Pihak Penjual Saham belummenerima pembayaran atas pembelian saham dari TERGUGAT I maupunTERGUGAT II dan TERGUGAT III pada saat penandatanganan AKTAJUAL BELI SAHAM, maka pada tanggal 31 Januari 2013 dibuat pulaSURAT KUASA PEMBATALAN
sudah sepatutnya jual beli tersebut dibatalkan ; Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II mengajukan jawaban gugatandan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2015 dan tanggal 20 Nopember 2015yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Advokat DaniarTrisasongko,SH.Mhum adalah untuk mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum, akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2015, kuasa Para Penggugattelah mendaftarkan gugatan wanprestasi Pembatalan
yang isinya antara lain akan melewati pembayaraan palinglambat tanggal 28 Februari 2013, karena ternyata isi surat tersebut bertentangandengan akta jual beli yang menyatakan pembayaran telah dilaksanakan sebelumtandatangan akta jual beli ;Bahwa surat kuasa dari Tergugat III kepada Tergugat I adalah untukmenandatangani surat surat untuk menerima Pengalihan dan Penyerahansaham saham Perseroaan yang dijual oleh Para Penggugat, tidak ada Kuasauntuk membuat surat lain, oleh karenanya surat kuasanya Pembatalan
sependapat dengan putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan alasan alasan danpertimbangan sebagai berikut ini ;DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :Menimbang,bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat II,III/Pembanding adalah mengenai surat kuasa khusus yang dijadikan sebagai dasareemengajukan gugatan secara tegas menyebutkan Kuasa untuk mengajukan gugatanPerbuatan Melawan Hukum , padahal didalam surat gugatannya menyebutkan perihalgugatan wanprestasi pembatalan
jual beli saham Menimbang,bahwa setelah meneliti surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2015 dantanggal 20 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Terbanding I (Putu Wirawan)Terbanding II (Yuliani) masing masing sebagai Pemberi kuasa, dan DaniarseSasongko,SH.Mhum sebagai Penerima Kuasa, ternyata didalamnya menyebutkanKuasa untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan didalamgugatan Penggugat/Terbanding II,IJ tertanggal 9 Desember 2015, menyebutkan perihalgugatan wanprestasi Pembatalan Jual
191 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
formilmewakili pemberi kuasa tidak sah;* Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dantidak menyikat;Bahwa untuk itu Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat Ill danTurut Tergugat V mengutipkan isi dari klausula knusus Surat KuasaPenggugat, tanggal 15 Juni 2012, sebagai berikut:Mewakili, mendampingi, dan memberikan bantuan hukum kepadaNyonya Jenny, selaku pemberi kuasa untuk bertindak sebagaiPenggugat untuk mengajukan gugatan perdata pembatalan
Perdata, Dagang, Pidana, PT Ichtiar BaruVan Hoeve Jakarta, 2006, Hukum Perdata, Halaman 656).Sebagaimana yang telah Tergugat, Turut Tergugat II, Turut TergugatII dan Turut Tergugat V kemukakan sebelumnya, bahwa di dalamklausula khusus dari surat kuasa yang diberikan oleh Penggugatprincipal in casu Nyonya Jenny kepada kuasanya hanya disebutkan:"Mewakili, mendampingi, dan memberikan bantuan hukum kepadaNyonya Jenny, selaku pemberi kuasa untuk bertindak sebagaiPenggugat untuk mengajukan gugatan perdata pembatalan
AktaPengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 15 (13 November2006), yang diterbitkan oelh Notaris Sigit Siswanto, S.H., padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan segala upaya hukumdemi kepentingan pemberi kuasa sesuai dengan hukum dan undangundang yang berlaku.Sementara didalam surat gugatan Penggugat tanggal 6 Juli 2012,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 672012dengan register Nomor 301/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst jo perbaikanGugatan Pembatalan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa
Exceptio obscuur libel:a.Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kabur,tidak jelas dan tidak cermat.Didalam surat Perbaikan Gugatan Pembatalan Akta PengakuanHutang dan Kuasa Menjual Nomor 301/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Psttanggal 26 Juli 2012 Nomor 037/LOAMP/PerGA/II/2012 disebutkanoleh Penggugat pada halaman pertama sebagai berikut:Pada poin butir 14 semula:Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor15 tanggal 13
pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.Gugatan Penggugat kurang pihak:Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor301/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Juli 2013 , pada halaman 45paragraf ke 3 tentang hukumnya dalam eksepsi:Menimbang bahwa mengenai eksepsi Nomor 5 exceptio plurium litisconsortium, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo adalahmengenai gugatan Pembatalan
173 — 102
Bahwa dalam perkara a quo, PENGGUGAT pada intinyamengajukan Gugatan Wanprestasi atas Sewa Menyewa (LeasingAgreement) tetapi disaat bersamaan di dalam petitumPENGGUGAT memohon pembatalan Joint Venture Agreementtertanggal 27 Juli 2007 (Perjanjian Kerjasama). Hal 27 dari 117 hal Put.
No. 81/PDT/2016/PT DPS2TERGUGAT yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukumdan seharusnya PENGGUGAT mengajukan (2) dua buah gugatankepada masingmasing TERGUGAT secaraterpisah; Bahwa sangat terlihat, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATadalah gugatan yang tidak professional dan mengadaada, karenajelas, tidak mungkin mencampurkan gugatan pembatalan perjanjiandengan pihakpihak yang berbeda atau salah satu pihak tidaktermasuk dalam perjanjian yang lain.
No. 81/PDT/2016/PT DPSSedangkan kebatalan atau pembatalan (alasan ke8) dansyarat batal (alasan ke9) diatur dalam Pasal 1266, 1267,dan Bagian Kedelapan Bab Keempat Buku KetigaKUHPerdata (Pasal 1446 s.d. 1456).
Ketentuanketentuan tersebutmengatur bahwa akibat dari pembatalan suatu perjanjian itu adalahdikembalikannya dalam keadaan sepertiBahwa TERGUGAT I menolak keras dalil PENGGUGATmengenai tidak adanya pemberian kuasa kepada kepadaTERGUGAT II karena kuasa tersebut dapat berupa lisan, tertulisataupun secara pengakuan. Bahwa harus diperhatikan jelasjelas,pihakpihak yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut adalahHal 55 dari 117 hal Put. No. 81/PDT/2016/PT DPSDirektur P.T.
Setelah 8 Tahunberjalan.Bahwa pembatalan diajukan dikarenakan untuk menghindari ada putusanNo. 403/Pdt.G/2011/PN.Dps jo. 1/Pdt/2013/PT.Dps Jo.
449 — 237
3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Putusan Nonnor03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst(1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.(2) dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor jugaharus dinyatakan Pailit.Pasal 170 ayat (1) VUKPKPU:(1) Kreditor dapat men untut pembatalan suatu perdamaian yang telahdisahkan apabila Debitor lalaimemenuhi isi perdamaian tersebut.Pasal 171 UUKPKPU;Tuntutan pembatalan perdamaian wajib dilakukan
TUNTUTAN HUKUM PEMOHONBahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Pemohon dengan inimemohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan PerjanjianPerdamaian ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;2.
perubahan dan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2019 sebagai berikut;1.Bahwa Termohon atas Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian(Homologasi) No. 128/Pdt.SUSPKPU/2017/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksadan Mengadili Permohonan ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:1.Menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian(HOMOLOGASI) No. 128/ Pdt.Sus PKPU / 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Pemohon untuk seluruhnyaMenghukum Pemohon Pembatalan Perjanjian Perdamaian(HOMOLOGASI) No. 128/ Pdt.Sus PKPU/ 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pstuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberi waktu dankesempatan kepada Termohon
Putusan Nomor 03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Ayat(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan Pasal 171berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian ; Ayat(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian,Debitor juga harus dinyatakan pailit;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adapun pembayaran /penyelesaian Termohon kepada Pemohon sebagaimana Pasal 1 huruf A angka 2Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut:2.