Ditemukan 62243 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberantasan perusakan hutan Pemberantasan tindak pidana korupsi Pencegahan dan pemberantasan hutan Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Illegal logging Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/PID.SUS.LH/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — ATIKNO Bin TODIKROMO
364 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tumino beserta barang bukti kayudan truk dibawa ke kantor Polres Boyolali untuk diproses selanjutnya.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2KUHP.ATAUKEDUA;Bahwa Terdakwa . ATIKNO bin TO DIKROMO, bersama denganTerdakwa Il.
    Tumino beserta barang bukti kayudan truk dibawa ke kantor Polres Boyolali untuk diproses selanjutnya.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2KUHP.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBoyolali, tanggal 13 April 2016, sebagai berikut:deMenyatakan Terdakwa ATIKNO Bin TODIKROMO, terbukti bersalahmelakukan
    tindak pidana Dengan sengaja memuat, membongkar,mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasilpenebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dalamdakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 Ayat (1) ke2 KUHP dalam dakwaan pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATIKNO Bin TODIKROMO denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan dengan
    karenanya permohonan kasasi Terdakwa tidakberalasan dan harus ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 07-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2053 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — HIDAYAT Bin MEMED
390 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diangkutoleh Terdakwa adalah hasil penebangan liar hutan milik perum Perhutanidan petak 1 G di kampung Kawung Jajar Desa Cirama Girang KecamatanCikalongkulon Kabupaten Cianjur ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Perum Perhutani kabupatenCianjur mengalami kerugian sekitar + Rp4.478.000,00 (empat juta empatratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan
    diangkutoleh Terdakwa adalah hasil penebangan liar hutan milik perum Perhutani danpetak 1 G di kampung Kawung Jajar Desa Cirama Girang KecamatanCikalongkulon Kabupaten Cianjur ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Perum Perhutani Kabupaten Cianjurmengalami kerugian sekitar + Rp4.478.000,00 (empat juta empat ratus tujuhpuluh delapan ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan
    No. 2053 K/Pid.Sus/2015melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selamaselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwamenjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutandan memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang denda sebesarRp500.000.000,00 (lima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kehutanan
Putus : 25-08-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 Agustus 2016 — RIO RENDRA, S. Hut
514 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1247 K/Pid.Sus/2016Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigitanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut:1.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 19-04-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 17-05-2018
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 22-K/PM.III-14/AD/IV/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Oditur:
REMAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
Muhadi
280 — 179
  • MenimbangMenimbangSetiap orang yang melakukan perbantuan untuk melakukan tindakpidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannyaatau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungannya dengan jabatannya,Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan
    Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 15 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.b.
    Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yangpada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 11 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dan oleh karenanya Penasehat Hukum mohon agarTerdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.3.
    Menyatakan bahwa Terdakwa (Lettu Inf Muhadi) tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 11 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RInomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.b. Membebaskan Terdakwa (Lettu Inf Muhadi) dari segaladakwaan.c. Mengembalikan harkat martabat serta memulihkan nama baikTerdakwa (Lettu Inf Muhadi) dalam keadaan sediakala.d.
    Unsur Kesatu: Setiap orang Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang dalamundangundang ini adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 12-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 24-06-2024
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 164-K/PM.II-08/AD/VII/2019
Tanggal 14 Agustus 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Edy Sucipto
12 — 0
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 12-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 171-K/PM.I-04/AD/XII/2018
Tanggal 20 Februari 2019 — Oditur:
Nurmalis
Terdakwa:
Andi Agus Daryanto
94 — 47
  • Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana : Korupsi.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 11 UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam)bulan.c. Menetapkan barang bukti berupa:1.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 03-02-2016 — Putus : 19-02-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PT PALU Nomor 20/Pid.Sus/2016/PT PAL
Tanggal 19 Februari 2016 — CHAERUDDIN Alias ONDING ;
85 — 63
  • penetapan Kepala DinasKehutanan Propinsi Sulawesi Tengah nomor : 522.3/18.79/BUHH, tanggal12 Juni 2013, dengan demikian FAKO nomor seri : CV.CA.2202.A 000021yang diterbitkan oleh terdakwa Chaeruddin alias Onding pada tanggal 6Februari 2014 tidak terdaftar dan tidak ditetapkan secara sah oleh KepalaDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 88 ayat (1) huruf b jo. pasal 14 Undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
    memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa CHAERUDDIN Alias ONDING telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidangKehutanan secara secara bersamasama atau turut serta dengansengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yangpalsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1)huruf b jo. pasal 14 UndangUndang RI Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan
    Pasal 14 UndangUndang Noo. 18 Tahun 2013 tentangHalaman 5 dari 8 halamanPutusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PT PALPencegahan dan Pemberantasan Hutan jo.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2019 — Upload : 02-03-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018 /PT PTK
Tanggal 6 Februari 2019 — VICTOR SIMANJUNTAK, SH.,MH Anak dari K. SIMANJUNTAK
162 — 83
  • Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa VICTOR SIMANJUNTAK, S.H.
    bersalahmelakukan Tindak Pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau menyalahgunakan kekuasaannya,memaksa seseorang untukmemberi sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
    ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengandakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut ;Primair ;melanggar pasal 12 huruf e@ UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi ;Subsidiair;melanggar Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebutdisertai Memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakkhususnya
    Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , pasal 197 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaserta perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 27-04-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963 K/Pid.Sus-LH/2021
Tanggal 27 April 2021 — EDI SLAMET, Dk
321 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1675/Pid.Sus/2018/PN Tjk
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ADIAREBI, SH
Terdakwa:
HERMAWAN bin EDI
101 — 0
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-05-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 07-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 71/PID/2013/PT PTK
Tanggal 24 Juli 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Anjar Purbo Sasongko, S.H.
Terbanding/Terdakwa : IRWANDI Alias IWAN Bin MUSRIPIN
70 — 24
  • berkumpul kemudian secara bersamasamaberangkat menuju ke Malaysia dengan mengendarai mobil sedan Protonwarna biru dengan nomor PDT 6707 milik terdakwa yang dikemudian olehterdakwa sendiri namun pada saat berada dalam perjalanan sewaktu sampaldi depan Polsek Sajingan Besar Kecamatan Sajingan Besar KabupatenSambas, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh saksi SUJITOselaku petugas kepolisian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
    Pasal 4 UU RI No. 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana PerdaganganOrang, pada halaman 9 baris ke 4 dari atas harus ditambahkan dengankata melakukan percobaan untuk sehingga kalimat selengkapnyaberbunyi Bahwa terdakwa IRWANDI alias IWAN bin MUSRIPIN pada hariMinggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa yangberalamat di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas,atau setidaktidaknya dalam daerah hukum
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus
Register : 17-11-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN BANYUMAS Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bms
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
TRIMO, S.H., M.H.
Terdakwa:
PURSINI Als PUR Binti ROSIDI
62 — 36
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lsm
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
KARDONO, S.H.
Terdakwa:
1.ABDUL HADI NASUTION bin Alm HARUN AL RASYID
2.MUHAMMAD RIZALI Bin Alm SUGIANTO
3.SHAFI ALAM Alias OMAR FARUK Bin NOOR MOHAMMED
175 — 55
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus
Register : 16-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Pya
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
LALU IRWAN SUYADI, S.H.
Terdakwa:
Hj. FATMAWATI Als TUAN JOHAR Binti BAKAR
72 — 2
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-02-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG
Tanggal 28 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : HANI HANIPAH Binti SUGANDA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LUCKY AFGANI, SH
Terbanding/Terdakwa : SITI UUT UTINAH Bin Alm JOHAR
59 — 96
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 18-10-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN Parigi Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Prg
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H.
Terdakwa:
RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO Alias BUDI Alias RUPE
24 — 18
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 06-11-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN MANADO Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mnd
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
KHATHRYNA I PELEALU,SH.,MH
Terdakwa:
JERRY SACHOY
37 — 22
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 04-05-2024
Putusan PN SANGGAU Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sag
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Freddi Wiryawan, S.H.
Terdakwa:
SUPARDI alias DEDEK bin NINONG
25 — 15
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 05-02-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 6 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : SITI SHOLIKATUN ALS IKA Diwakili Oleh : Victorius T. Tibo, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANNISA RATNA KINANTI, SH
Terbanding/Terdakwa : WAYAN SUSANTO ALS EGA ALS SANDEGA
196 — 103
  • pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahngunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas oranglain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negaraRepublik Indonesia sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 Jo pasal 48 ayat (1)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
    dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepada Para Terdakwa;Halaman 20 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2020/PT.DKIMenimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ParaTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada ParaTerdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatperadilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukandalam amar putusan;Mengingat, Pasal 2 Jo pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 82/PID/2021/PT KPG
Tanggal 30 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : YOPPI NALLE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTOFEL H. MALLAKA. S.H
Terbanding/Terdakwa : SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL
83 — 44
  • niat dan tujuan untuk mencari / merekrut dan memberangkatkansaksi korban ke luar negeri sebagai TKI, dengan mengurus dukumen identitasdiri saksi korban yang tidak sesuai dengan data identitas diri saksi korbanyang sebenarnya serta pengurusannya tidak sesuai prosedur dan perbuatanmereka Terdakwa tersebut dengan tujuan mendapat keuntungan pribadidengan menerima uang sebagai imbalannya.Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
    Kupangyang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada diwilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warganegara Indonesia.Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalAUU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangJoPasal 55 Ayat (1) Kele KUHP.ATAUKETIGA:Bahwa mereka Terdakwa . SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUELdan Terdakwa Il.
    Kupang yang manatempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayahKabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warga negaraIndonesia dan umur saksi korban dalam kategori anak di bawah umur.Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang JoPasal 55 Ayat (1) ke1e KUHP.b. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.
    membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan olehTerdakwa II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepatdan benar menurut hukum dalam menjatuhkan putusan menurut hukum yaituHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPGterbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan