Hal ini berarti bahwaKetentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 dirancang disusundisahkan dengan maksud menjaga obyektifitas sertaimparsialitas proses kampanye Pemilukada, sehingga sangatjelas bahwa rangkaian norma yang ada dalam Pasal 71tersebut merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepaskansatu sama lainnya, Artinya regulasi ini ditujukan agar tidakmenyebakan pengaruh kepada obyektifitas serta keadilandalam kampanye Pemilukada tersebut, sehingga rangkaianregulasi ini adalah satu larangan yang harus

Hal iniberarti hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura ini tentu Ssudahtidak mungkin berubah atau terpengaruh akibat adanya SuratKeputusan in casu, artinya SK yang diduga melanggartersebut tidak akan menggangu 9 atau~= menimbulkanketidakobyektifan dan oleh karenanya akibat hukum yangdiberlakukan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No 10Hal. 39 dari 132 Hal.

Panwas Kabupaten/Kota, PanwasKecamatan, PPL, dan Pengawas TPS ; Bahwa pihak yang berwenang melakukan tugas pengawasanpelaksanaan Pemilukada adalah lembagalembaga yangHal. 40 dari 132 Hal.

danmemperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 173ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, apabila bupati yangdiberhentikan maka wakilnya yang akan menggantikan dan dilakukanpengisian jabatan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan mengenai pemilihnan kepala daerah, bukandilakukan pemilukada ulang sebagaimana dalil Penggugat. ; .

;BahwaTERGUGAT Il INTERVENSI menolak dengan tegas dalilPENGGUGAT pada Angka 1 Halaman 3 yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Bupati Jayapura Mathius Awoitauw melakukanpenggantian 3 Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan PemerintahKabupaten Jayapura, dimana penggantian tersebut dilakukan padamasa tahapan Pemilukada sedang berlangsung.

(enam)pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BaritoTimur Nomor 14/Kpts/KPUBartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari2013 tentang Penetapan namanama Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 2018 yang memenuhi syaratsebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Barito Timur Tahun 2013, Penggugat adalah pasangan calon Bupatidan Wakil Bupati yang ikut sebagai peserta Pemilukada

tidak mempunyai hakpilih;Bahwa semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timuryang didukung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik harus mendapatpersetujuan dari Ketua dan Sekretaris Jendral (Sekjend) partai politik tersebut;Bahwa semua formulir yang disediakan oleh Tergugat harus diisi dengan benardan bertanggungjawab karena hal itu sebagai persyaratan administratif untuklolos dan tidaknya bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadipeserta dan mengikuti Pemilukada

ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) dan malah dikuatkan dengansurat keputusan tanggal 7 Februari 2013 untuk Penggugat;Bahwa Tergugat telah menetapkan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (CalonBupati) dan HSSURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai pasangan yang lolosverifikasi dan berhak ikut Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013walau pun surat keputusan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) berlaku jugakepada pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.

ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) telah mendapatkan suratkeputusan yang sah dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), namun karenaTergugat tidak cermat dan tidak profesional saat verifikasi Tergugat tetapmeloloskan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan HSSURYANSYAH(Wakil Bupati) sebagai peserta pasangan calon Pemilukada.

di Kabupaten Barito Timur Tahun2013, dan malah justru sebagai pemenang dalam PemiluKada mengalahkan parapeserta pasangan yang lainnya, dan jika Tergugat melakukan penelitianadministratif dan verifikasi yang benar dan objektif maka sudah tentu pasangantersebut tidak lolos sebagai peserta PemiluKada surat keputusan dari partaipolitik Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang cacat hukum;Bahwa sesuai Bab IV Bagian Pertama Pasal 53 ayat (2) point a, perbuatanTergugat yang meloloskan AMPERA A.Y.MEBAS

,MH. berpasangan dengan A.Massalinri Lathief, S.Sossebagai pasangan yang diusung oleh Partai HANURA dan meminta kepadaDKPP, KPU, dan Bawaslu Republik Indonesia untuk menghentikan prosesPemilukada Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan karena telah terjadipelanggaran kode etik dan peraturan perundangundangan Pemilukada diKabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan; DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai telah menyampaikan Surat Nomor :A/20/AC/DPC HANURA KAB.SINJAI/IL2013, Penihal: PenyampaianKeberatan

Bahwa Pemilukada adalah pesta demokrasi 5 tahun sekali yang merupakan saranapelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kotaberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah, sedangkan Pemilu mana di pelbagaitingkatan sejak dari Pemilu di RW, Desa juga merupakan sarana pelaksanaankedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Repubilk Indonesia berdasarkan

Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangancalon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan PartaiPolitik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;Dengan demikian jelaslah bahwa tidak lolosnya TERGUGAT sebagai calondalam Pemilukada Kabupaten Sinjai karena tidak memenuhi syarat yangditentukan oleh peraturan perundangundangan ;TENTANG PENUNDAAN : 7777 7002 nnn ncn nnnnceeBahwa mengingat dalildalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak berdasarhukum maka tidak ada alasan hukum

untuk dipenuhinya permohonan PARAPENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 ;Bahwa tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilukada KabupatenSinjal tidaklah terpisahkan dan maksud proses pemilihan kepala daerah seperti yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdimana dalam tata pelaksanaannya para

Tahap Persiapan Pemilihan ;Tahap Pelaksanaan pemilihan ;Tahap Penyelenggaraan Pemilihan ;Tahap Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon ;Tahap Kampanye ;a fF NMTahap Pemungutan Suara ;Bahwa ...35Bahwa dengan adanya penundaan salah satu tahapan, berarti sama denganpenundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai.

Aswin Usup, M.Sc dan Yundae,SP 4.466 7,96JUMLAH SUARA SAH 59.038 100 Berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas tersebutKPU Kabupaten Gunung Mas menerbitkan Berita Acara Nomor193/BA/KPUGM/IX/2013 tanggal 11 September 2013. PenetapanKPU Kabupaten Gunung Mas tersebut menetapkan bahwa ParaHalaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/2015. Penggugat adalah pasangan calon yang terpilin keduaberdasarkan hasil perolehan suara kepala daerah dan wakil kepaladaerah Kabupaten Gunung Mas.

Rahman H.Abidin) telah berpihak dan menyimpang dari tertib adiministrasinegara dan norma hukum mulai dari proses penetapan pasangancalon, pelaksananan Pemilukada dan pengesahan keputusan yangHalaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015dibuat oleh Tergugat sampai dengan dilaksanakannya pelantikan danpengambilan sumpah pasangan kakak dan adik sebagai Walikotadan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 2018.

Penolakanpenolakan tersebut berupa demonstrasi yangberulangulang dan ketidakpercayaan kepada hasil pemilukada yangdari awal sarat dengan pelanggaran hukum.

Abidin(incumbent/kakak dan adik) harusnya menjadi contoh yangmendorong Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untukmenyepakati RUU Pemilukada tersebut agar dapat menyelamatkankerugian negara yang lebih besar karena dapat dicontoh oleh daerahdaerah lainnya.

Abidin yangketika mengajukan ijin akan mendaftarkan diri untuk ikut sertasebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima periode2013 2018 masih selaku penyelenggara negara aktif sebagaiWalikota dan Wakil Walikota Bima 2010 2103 seharusnyamendapat peringatan/teguran untuk tidak berpasangan sebagaikakak dan adik peserta Pemilukada. Apalagi diketahui pada periode2010 2013, pengangkatan H. A. Rahman H. Abidin sebagai WakilWalikota Bima 2010 2013 yang menggantikan H. Qurais H.

Bahwa hal tersebutdisebabkan lemahnya pengawasan oleh Terbanding terhadap tertibadiministrasi negara dan norma hukum mulai dari proses penetapanpasangan calon, pelaksananan pemilukada dan pengesahan keputusansampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpahpasangan kakak dan adik sebagai Walikota dan Wakil Walikota BimaTahun 2013 2018.

No.198 K/Pid.Sus/2011Pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut di atas, sebelumnya saksi ZULKARNAEN(dilakukan penuntutan terpisah) mendengar dariOrang orang kampung, bahwa Terdakwa sebagaipendukung Pasangan MAIQ MERES memiliki uanguntuk mencari dukungan suara terhadap PasanganMAIQ MERES dalam Pemilukada Kabupaten LombokTengah 7 Juni 2010, lalu saksiZULKARNAEN menelpon Terdakwa melalui HP denganmenanyakan ada uang disana Terdakwamengatakan ada dan saksi ZULKARNAEN langsungdisuruh datang ke Berugaknya

Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Para Penggugattelah merasa tidak mendapatkan keadilan serta tidak mendapatkan kepastian hukumatas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai tersebut;Bahwa meskipun permasalahan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 ini telahmendapatkan Putusan Akhir dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PHPU.DX/2012 tertanggal 22 Mei 2012, Nomor 96/PHPU.DX/2012 tertanggal 20Desember 2012, dan yang terakhir melalui Putusan Nomor 97/PHPU.Dx/2012,namun sejatinya, Mahkamah

Pelanggaran mana dilakukan sejak proses pemilihan anggota KPUKabupaten Deiyai atau setidaktidaknya sejak dalam proses penetapan pasangancalon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012.Dengan demikian, maka adalah beralasan hukum apabila seluruh hasil dalamproses Pemilukada Kabupaten Deiyai haruslah batal demi hukum;2.

Atas hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran pertama tersebut, ParaPenggugat mengajukan Permohonan Keberatan terhadap hasil rekapitulasipenghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012, dan atasPermohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberiPutusan yang amarnya sebagai berikut:Mengadili,Menyatakan:Dalam Eksepsi:Mengabulkan Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait IT;Dalam Pokok Permohonan:Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;13.

Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil PemilukadaKabupaten Deiyai yang bertempat di lapangan sepak bola Distrik TigiKabupaten Deiyai diwarnai protesprotes dari pendukung salah satu pasangancalon, yang menghendaki Pemilukada ulang.

. & Mesak15.16.17.Pakage, A.Mpd. tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasipenghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua;Bahwa dengan terjadinya kerusuhan tersebut mengakibatkan pasangan calontermasuk Para Penggugat tidak mendapatkan salinan Berita Acarahasilrekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 PutaranKedua;Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Pasangan Calon yangterpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut (satu) atas nama

Tidak melaksanakan amanat Pasala quo Menteri dapat dikatakan melawan hukum ;Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara yang digariskan didalam Pasal 1angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 karena sekali lagi Surat Keputusan MenteriDalam Negeri berkaitan dengan proses pemilukada dan oleh karenanyadikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Negatif sesuaidengan Pasal 2 huruf g UndangUndang

prosespemilihan Kepala Daerah maka dapat dikatakan gugatan Pelawandikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yangsepenuhnya mengacu kepada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 joUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 ;Bahwa dari uraianuraian yang kami kemukakan, maka kami menegaskanbahwa Para Pelawan telah keliru mengajukan Perlawanan terhadapPenetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 136/G/2016/PTUN.JKTtanggal 23 Juni 2016 oleh karena secara jelas objek yang menjadisengketa berkaitan rangkaian Pemilukada

PLW/2016/PTUNJKTBahwa dalam keputusan objek sengketa (Keputusan Menteri DalamNegeri) merupakan Keputusan TUN memenuhi semua unsur (dalamPasal 1 angka 9);Bahwa dalam Penetapan Dismissal Ketua PTUN mengatakan objeksengketa sebagai rangkaian proses itu adalah penafsiran dan hal iniadalah perkara biasa;Bahwa Pertimbangan Ketua dalam dismissal mengenai kewenanganPTUN Ahli kurang sependapat, karena sudah merupakan penafsiranberarti bila sudah ditafsirkan berarti umum dan secara normatif tidakpas ;Bahwa Pemilukada

Jadi masalah administrasi Calon keBakal Calon, hanya saja ke PTUN umum atau khusus ;Bahwa di PTUN sudah ada, namanya tentang Beschikkingrecht danperaturan itu harus pasti tidak boleh penafsiran dan itu adalah teoritis ;Bahwa kalau dalam Keputusan Ketua DPRD menyebut dirinya sebagaiKetua DPRD tentang proses hasil Pilkada, kita harus uji unsurunsuratau kriteria jika surat itu memenuhi Pasal 1 butir 3 ya bisa jika tidakmemenuhi ya tidak bisa ;Bahwa yang bisa Ahli jelaskan tentang sengketa Pemilukada

Putusantertuang dalam Nomor 83/DKPPPKEII/2013, Nomor 84/DKPPPKE11/2013, dikutip amar putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkanpengaduan para pegadu sebagian (2) Menjatuhkan sanksi berupaPemberhentian Sementara KPU Kota Tangerang sampai selesainyapenetepan calon terpilih Pemilukada Walikota dan Wakil WalikotaTangerang Tahun 2013. (3).

Memerintahkan kepada Komisi PemilihanUmum Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu ini dengan mengambil alihpelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil WalikotaTangerang Tahun 2013; (4) Memulihkan dan mengembalikan hakkonstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R.WismansyahH.Sachrudin dan Bakal Pasangan Caton H.

Ahmad Marju KodriGatotSuprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikotadan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan:Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2013 lain yang telah ditetapbkan sebelumnya (5) Memerintahkankepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan1.7.1.8.Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaanPutusan ini ;Bahwa atas dasar putusan itu kemudian, pada tanggal 7 Agustus 2013dan melaksanakan

Sejak tanggal 7 Agustus 2013 Komisi ProvinsiBanten menyatakan bahwa KPU Provinsi Banten mulai dan sah untukmengambil alin Pemilukada Kota Tangerang 2013. Dan untukselanjutnya, meneruskan Tahapan, Program dan Jadwal PemiluWalikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang 2013.

WirmasyahH.Sachrudin dan H.Ahmad Marju KodriGatot Suprijanto untukmenjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan CalonPeserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lainyang telah ditetapkan sebelumnya; b.