No. 45 PK/Pdt/2004setelah penandatanganan akta perjanjian kredit. Hal ini jelas tertulis dalamhalaman 2 (dua) mandat tanggal 10 Juni 1997 sebagaimana tersebut dalamgugatan ;Bahwa dalam mandat tanggal 10 Juni 1997 (P.1) halaman 3 (tiga) alineake2, Tergugat menghendaki agar dalam waktu 6 (enam) bulan Tergugat harusmendapat pinjaman bukan hanya dari bank, tetapi juga dari pasar modal dalambentuk mata uang Amerika (US$), yaitu sebesar US$ 55,000,000.

Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit NomorNo. 113 tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Juli AstutiMR., SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar, PT. WahanaSejahtera pengurusnya adalah sebagai berikute Direktur Utama : Komarie Direktur : Ignatius Handayae Direktur : RR. Retno W.e Komisaris Utama: Ir. Widihardjoe Komisaris : Sutarnodengan jaminan kredit adalah sebagai berikut,e SHM No. 4899 atas nama Insinyur Widihardjo dengan luas + 173M?

Bahwa sebelum penandatanganan akta Perjanjian Kredit pada poinadi atas, Notaris Juli Astuti MR., SH., Notaris/PPAT di KabupatenKaranganyar telah menjelaskan serta membacakan isi akta yangakan ditandatangani pengurus PT. Wahana Sejahtera denganfasilitas kredit yang bersifat revolving;c. Bahwa sesuai dengan penjelasan poin 1.3 a sampai dengan poin 1.2b, maka jelaslah TERGUGAT KONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI telah menjalankan perjanjian hutang piutang denganPT.

Bahwa revolving adalah salah satu nama jenis fasilitas kredit yang diberikanTERGUGAT KONVENSI) PENGGUGAT REKONVENSI kepada PT.Wahana Sejahtera yang tertera dalam Akta Perjanjian Kredit No. 113 tanggal29 Juli 2013, dan saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tersebut diatas, PENGGUGAT sudah mendapat penjelasan dari Notaris Juli Astuti MR.

Gugatan Penggugat kekurangan pihak (exceptio plurium litis consortium);1.Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan jawaban dalam eksepsisebagai berikut;Bahwa dengan Penggugat akui sendiri dalam posita surat gugatannyaangka 2, bahwa Penggugat mengajukan dan menandatangani suratpenawaran putusan kredit berarti Penggugat mengakui bahwaPenggugat merupakan debitur Tergugat;Bahwa sejak penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 24tanggal 7 Desember 2007, Penggugat bersama istri yangmenandatangani perjanjian

telah terlambat dalammembayar angsuran banknya;Bahwa kemudian Penggugat menemui Tergugat dan Tergugat II untukmembicarakan permasalahan tersebut, Namun Tergugat tidak adadirumahnya, yang ada hanya Tergugat II;Bahwa semenjak itu Turut Tergugat selalu datang ke rumah Penggugat,untuk meminta pembayaran angsuran atas pinjaman Tergugat pada TurutTergugat, sementara Penggugat merasa tidak pernah punya hutang kepadaTurut Tergugat, dan pada waktu proses peminjaman mulai dari tinjau lokasijaminan sampai penandatanganan

Akta Perjanjian Kredit dan AktaPengakuan Hutang pun Penggugat tidak pernah dilibatkan, baik olehTergugat maupun Turut Tergugat;Bahwa pada bulan April 2011, Tergugat ada menelpon dan mengajakketemu dengan Penggugat dan mengajak membuat Surat Perjanjian yangintinya Tergugat dan Tergugat II bertanggung jawab atas hutang pinjamanpada Turut Tergugat, sesuai Surat Perjanjian tanggal 27 April 2011;Bahwa setelah lewat waktu yang dijanjikan berdasarkan Surat Perjanjiantanggal 27 April 2011, Tergugat dan

/Pdt.P/2017/PN Bladianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganPenetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, dapatdisimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah memohon kepadaPengadilan Negeri Blora agar menyatakan Pemohon adalah wali dari anakkandungnya yang belum dewasa yang bernama SUHENDRA dan RIZKIKURNIAWAN untuk penandatanganan

akta perjanjian kredit dan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan pada PT.

Jakartadilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal22 September 2008 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 tanggal 22September 2008 yang dilaksanakan di hadapan Notaris Rusman, S.H.antara pihak kreditur yakni PT. BCA Cabang Utama Margonda Depokyang ditandatangani oleh saksi Sofiah Sutedjo selaku Kepala Cabangdan saksi David Ardian selaku Kepala Administrasi Kredit Kantor BCAWilayah VIll Jakarta dan dari pihak debitur (PT.

BCAWilayah VIll Jakarta jalan Sudirman Kavliing Nomor 1 Jakartadilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal22 September 2008 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 tanggal 22September 2008 yang dilaksanan di hadapan Notaris Rusman, S.H.antara pihak kreditur yaktni PT.

No. 996 K/Pid.Sus/201 1dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal22 September 2008 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 tanggal 22September 2008 yang dilaksanakan di hadapan Notaris Rusman, S.H.antara pihak kreditur yaktni PT. BCA Cabang Utama Margonda Depokyang ditandatangani oleh saksi Sofiah Sutedjo selaku Kepala Cabangdan saksi David Ardian selaku Kepala Administrasi Kredit Kantor BCAWilayah VIll Jakarta dan dari pihak debitur (PT.

No. 56 K/Pid.Sus/2015Setelah mendapatkan Memo Keputusan Kredit dari PT.Bang Mega TbkWilayah Medan Nomor MKK : 267/WILMDN/CONS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011yang ditanda tangani oleh sdr.HERU MUSKITA selaku Deputy Consumer KantorWilayah Medan, selanjutnya saksi dr.DEV/I TRI ANGGRAINI alias dr.AMAH BinH.DASRIL SAPUTRA (berkas terpisah) memberikan keterangan palsu saatpembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 15 dan AktaSKMHT No.16 tanggal 7 Juni 2011 dengan menggunakan identitas atas

TRI ANGGRAINI alias dr.AMAHBin H.DASRIL SAPUTRA (berkas terpisah) memberikan keterangan palsu saatpembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 15 dan AktaSKMHT No.16 tanggal 7 Juni 2011 dengan menggunakan identitas atas namadr.AMAH Binti H.DASRIL SAPUTRA di kantor Notaris RIZFITRIANIALAMSYAH,SH Bengkulu yang dihadiri oleh Terdakwa.

Bahwa sejak penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Akta PerjanjianKredit tanggal 14 Desember 2012 Nomor: 269 hingga PenggugatRekonvensi mengajukan gugatan ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidakpernah mengangsur hutang pokok dan tidak tertib membayar bungapinjaman.4.

Bahwa terhitung sejak penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tanggal14 Desember 2012 Nomor: 269 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 totaljumlah hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalahsebesar Rp. 558.607.441, (Limaratus lima puluh delapan juta enam ratustujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dengan perincian: Pokok pinjaman = Rp. 250.000.000, Tunggakan Bunga s/d Mei 2019=Rp. 153.246.319, Denda = Rp. 148.112.999, Bunga Juni 2019 =Rp. 2.499.990, ADPADMK =Rp. 4.748.133.Total

gugatannya hal ini adalah tidak tepat sebabsebabsalah satu alasan perbuatan melawan hukum yang telah didalilkan ParaPemohon kasasi dan dilakukan oleh Para Termohon kasasi salah satusyarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sepakatsedangkan perjanjian kredit tersebut adalah baku dan apabilamengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata berdasarkan kesepakatanberarti bertentangan dengan undangundang sehingga berdasarkan Pasal1320 KUHPerdata perjanjian tersebut adalah batal demi hukum sertasetelah penandatanganan

akta perjanjian kredit Para Pemohon Kasasitidak langsung diberikan salinan akta perjanjian kredit tersebut sehinggaapapun yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dengan akta tersebutadalah batal demi hukum beserta akibat hukum yang ditimbulkannya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Negeri Surakartasalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalalmemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan atau dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta tidakmengindahkan

menurut pandangan Peradilan yang baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);1Bahwa dengan Penggugat akui sendiri dalam posita gugatan angka 1 dan 2,bahwa Penggugat menyadari dan mengakui bahwa ada perjanjian kreditantara Penggugat dan Tergugat berarti Penggugat akui bahwa Penggugatmerupakan debitur Tergugat;Bahwa bahwa sejak penandatanganan

Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal29 Oktober 2009, Penggugat bersama Isteri menandatangam Perjanjiantersebut, maka debitur Tergugat bukan hanya Penggugat saja, tetapi suami dariPenggugat yakni Hamid Yamin merupakan debitur dari Tergugat;Bahwa oleh karena itu, segala gugatan maupun tuntutan baik yangditujukan, maupun terkait kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugatsudah seharusnya mengikutsertakan seluruh debitur sebagaimana yangmenjadi dasar hukum hubungan antara Kreditur (in casu Tergugat

akan mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud, maka adalah tidakmungkin Penggugat mengajukan permohonan kredit sebesarRp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepadaTergugat;Bahwa Hal ini terbukti dari tanggal surat permohonan dimaksud yang diperkuatlagi jika dilinat tanggal penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal20 Januari 2011 dan Akta Jaminan Fidusia No. 09, tanggal 05 Mei 2011 danAkta Perjanjian Penanggungan personal guaranteeNo. 20 tanggal 21 Januari2011

, TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugt V;Bahwa adanya kerugian bagi korban dalam hal ini adalah Penggugat,sudahjelas dapat dibuktikan yang secara rinci akan dijelaskan pada bagianselanjutnya;Bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugianterlihat jelas dari perouatan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugait III, Tergugat IV danHalaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.BgrTergugat V,berupa penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Pemilikan RumahNomor: 5 tanggal 9

., Notaris/PPAT diKota Malang tersebut dalam perkara ini, maka gugatanyang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak;3 Bahwa demikian juga ternyata Tergugat I dalam melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan jual beli antara Penggugat II dengan Tergugat I maupundalam penandatanganan akta perjanjian kredit antara Tergugat I dengan TergugatII melibatkan suaminya yang bernama Sutikno, Bachelor Hukum maka dengandemikian Sutikno, Bachelor Hukum harus dijadikan sebagai pihak dalam perkaraini.

Bahwa1 dan 2, bahwa Penggugat menyadari dan mengakui bahwaada perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat berartiPenggugat akui bahwa Penggugat merupakan debiturTergugat;bahwa sejak penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor70 tanggal 29 Oktober 2009, Penggugat bersama Isterimenandatangani Perjanjian tersebut, maka debitur Tergugatbukan hanya Penggugat saja, tetapi suami dari Penggugatyakni Hamid Yamin merupakan debitur dari Tergugat;oleh karena itu, segala gugatan maupun tuntutan baik yangditujukan

Bahwa Bahwa sejak penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No.24tanggal 7 Desember 2007, Penggugat bersama isteri yangmenandatangani Perjanjian tersebut, maka debitur Tergugat bukanhanya Penggugat saja, tetapi Isteri dari Penggugat yakni Sri Kulsummerupakan Debitur dari Tergugat..

Dalam penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No.16 danGrosse Akta Pengakuan Hutang No.17 tanggal 2292006 dibuatdan dihadapan notaris / PPAT MUSTOFA, SH. antara Terlawan (PT.Bank Bukopin Cabang Yogyakarta) dan Terlawan Ill (MATHEASPRIHARGO W) bahwa Pelawan ikut serta menghadiri danmenyaksikan tanda tangan dan pencairan kredit tersebut.Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan jelas Terlawan III(MATHEAS PRIHARGO W) dan Pelawan mempunyai itikat burukdengan melalaikan dan menghindar serta mengulur ulur

Dalam penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No.16 dan GrosseAkta Pengakuan Hutang No.17 tanggal 2292006 dibuat dandihadapan notaris / PPAT MUSTOFA, SH. antara Terlawan (PT.Bank Bukopin Cabang Yogyakarta) dan Terlawan Ill (MATHEASPRIHARGO W) bahwa Pelawan ikut serta menghadiri danmenyaksikan tanda tangan dan pencairan kreditterSebut ; 22 nono nen nnn nn nnn nnn nnn n nn nnn one10. Bahwa benar dalil Pelawan pada poin 7, 8, 9 dan 10 sesuai yangdiuraikan dalam gugatan perlawanan pihakketiga ;11.

Berdasarkanperjanjian kredit No. 34/2013 yang dibuat oleh Notaris Jantje Tengko, sh,,Notaris di Manado, pada tanggal 15 April 2013 dengan jumlah kredit yangdiberikan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulansejak penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut;6.Bahwa Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut diatas, Tergugat Il terlebin dahulu melakukan pemeriksaan terhadapkekayaan usaha

Bahwa sejak penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggalApril 2008, Pembantah bersama suami yang menandatangani Perjanjiantersebut, maka debitur Terbantah II bukan hanya Pembantah saja, tetapisuami dari Pembantah yakni Tamim Dahrian merupakan Debitur dariTerbantah II:3.

alasan KUD Giri Tani tidakakan mampu mengelola 1.500 (Seribu lima ratus) ekor sapi, sedangkanselebinnya sebanyak 1.250 (seriou lima ratus) ekor sapi perah agardikelola oleh SUJATMONO TONI.Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2020/PT.BDG, Halaman 9Pada bulan Agustus 2011 SUJATMONO TONI meminta HERUSUSANTO untuk membuka rekening penampungan dana KUPS di BankMandiri dan yang berwenang mencairkan adalah HERU SUSANTO danOKPRISARI ANJAR KURNIA (adiknya SUJATMONO TONI sebagaiBendahara KUD Giri Tani).Setelah dilakukan penandatanganan

Akta Perjanjian Kredit InvestasiKUPS sebesar Rp.30.000.000.000, (tiga puluh miliar rupiah), kKemudianatas permintaan SUJATMONO TONI, dana tersebut dicairkan olehHERU SUSANTO dalam 6 (enam) tahap pencairan dengan perinciansebagai berikut:1.

2016).Bahwa TERGUGAT II telah melakukan upaya Sita Eksekusi di PengadilanNegeri Sleman pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Kuasa Hukum JanuIswanto SH terhadap Jaminan Debitur TERGUGAT I dimana di atasnya terdapatOBYEK SENGKETA, merupakan CACAT HUKUM dan PERBUATANMELAWAN HUKUM.Bahwa untuk memaksa TERGUGAT II membuka dan menunjukkan laporanCredit Assessment untuk pengajuan kredit A/C 3231010686 atas nama Willi,Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt/2017/PT YYK14151617181920SE. yang menjadi dasar penandatanganan

Akta Perjanjian Kredit No. 175,tertanggal 17 Juli 2014 di hadapan Dr.