Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314, 1338 dan 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yangmembuatnya;Menimbang, bahwa sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan PengadilanNegeri, untuk pasangan yang beragama Islam.Pencatatannya dilakukan oleh KUA padabuku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim, pencatatan dilakukan oleh kantorcatatan sipil setempat pada

1. Menetapkan demi hukum bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah sah dan dapat dicatatkan pada akta perkawinan;
2. Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perjanjian Kawin pada Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-19042016-0001, tertanggal 20 April 2016;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Akta : 8, tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Herry Hermawan, SH, MKn, Notaris Kota Bekasi, pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Akta : 8, tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Herry Hermawan, SH, MKn, Notaris Kota Bekasi pada buku register yang tersedia untuk itu dan untuk dibuat catatan pinggir / Surat Keterangan Pencatatan Perjanjian Kawin pada Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-12092017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 12 September 2017;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kawin No 455 tertanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Wibowo, S.H, M.Kn;
3. Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perjanjian Kawin pada Kutipan Akta Nikah Nomor 84/84/I/2001, tertanggal 22 Januari 2001;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.194.000,00 (seratus sembilah puluh empat ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Perjanjian Kawin Pemohon tersebut dalam Akta Perkawinan No.693/WNI/1984 tertanggal 11 Juli 1984 sebagaimana ketentuan yang berlaku ; 4. Membebankan biaya permohonan para Pemohon sebesar Rp.286.000,- ( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk melakukan Pencatatan Perjanjian Kawin Pemohon tersebut dalam AktaPerkawinan No.693/WNI/1984 tertanggal 11 Juli 1984 sebagaimana ketentuan yangberlaku ; 4.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Perjanjian Kawin para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ; 5. Membebankan biaya permohonan para Pemohon sebesar Rp.231.000,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Memerintahkan Para pemohon untuk melaporkan pencatatan perjanjian kawin/pernikahan para Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;3. Menghukum biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.246.000,-( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 8 Januari 1975 yang minuta aktanya dibuat oleh dan dihadapan Paul Tamara, Notaris di Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan pendaftaran dan pencatatan Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 8 Januari 1975 di Kantor Kepaniteran Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 14 Juli 1975, Nomor

Liliana Tedjosaputro, SH, MH.MM Notaris di Semarang pada tanggal 29 Maret 2004 pada buku register Pelaporan Perkawinan yang tersedia untuk itu dan untuk dibuat catatan pinggir / Surat Keterangan Pencatatan Perjanjian Kawin yang merupakan 1 (satu) bagian yang tidak terpisahkan dari Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 04 / 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 10 Maret 2008 ;

karena pada saat dilangsungkan perkawinan antara Parapemohon/PETER LEONARD SHEEHAN dengan CAROLIN TJAHJANINGSIH tidakmencatatkan Perjanjian Kawin dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1)Undangundang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Bahwa Perjanjian Kawin adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan olehpejabat Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Para pemohonmengajukan permohonan pencatatan

perjanjian kawin tersebut ;Berdasarkan uraian dan halhal tersebut diatas, Yth Bapak Ketua Pengadilan NegeriSurabaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenanmenetapkan :1ZMengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perjanjian kawin, sebagaimanaakta perjanjian Kawin Nomor : 81, tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dihadapanJULIA SELOADJI, SH.

Notaris di Surabaya ;Menimbang, bahwa perjanjian kawin tersebut seharusnya pada saat perkawinan ParaPemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya,namun karena kelalaian Para Pemohon, maka perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan ;Menimbang, bahwa dengan keterlambatan pencatatan perjanjian kawin tersebut,maka Para Pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan ijin agarperjanjian kawin Para Pemohon dapat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan danCatatan

TVA, WISI JASE STG geen eSe Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danbersediamemberikan keterangan sebenarbenarnya ;e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung dariPemohon I (ALVIN ADI SUMARNO) ;e Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan permohonan dari ParaPemohon untuk mengajukan permohonan Pencatatan Perjanjian Kawin ;e Bahwa nama Para Pemohon adalah ALVIN ADI SUMARNO danMEYLIANA GRACIA HALIM ;e Bahwa benar Para Pemohon adalah ALVIN ADI SUMARNO danMEYLIANA

STEPHANIE ADI SUMARNO : anneBahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danbersediamemberikan keterangan sebenarbenarnya ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dariPemohon I (ALVIN ADI SUMARNO) ;Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan permohonan dari ParaPemohon untuk mengajukan permohonan Pencatatan Perjanjian Kawin ;Bahwa nama Para Pemohon adalah ALVIN ADI SUMARNO danMEYLIANA GRACIA HALIM ;Bahwa benar Para Pemohon adalah ALVIN ADI SUMARNO danMEYLIANA GRACIA

Notaris di Kabupaten Mojokerto ;Menimbang, bahwa perjanjian kawin tersebut seharusnya pada saat perkawinan ParaPemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya,namun karena kelalaian Para Pemohon, maka perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan ;Menimbang, bahwa dengan keterlambatan pencatatan perjanjian kawin tersebut,maka Para Pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan ijin agarperjanjian kawin Para Pemohon dapat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan

Oleh karena itu Para Pemohon bermaksud mencatatkan dan/ataumelaporkan Perjanjian Kawin Para Pemohon ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Badung; Bahwa untuk Pengurusan Pencatatan Perjanjian Kawin terlambat, maka DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung meminta ParaPemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan Perjanjian Kawin diPengadilan Negeri Denpasar;5 Bahwa untuk mencatatkan dan/atau melaporkan Perjanjian Kawin ParaPemohon yang terlambat di Dinas Kependudukan dan

Bahwa untuk Pengurusan Penetapan Pencatatan Perjanjian Kawin terlambatpada Akte Perkawinan, Pemohon mendapatkan Surat Kuasa dari suami Pemohon :HENGKY THEMA, yaitu Surat Kuasa yang ditanda tangani di Surabaya, tanggal 27 Juli2012 dan telah diwaarmerking oleh Chandra Tandya SH. Notaris di Surabaya.(terlampir);Bi Bahwa benar Pemohon penduduk dari Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung,Surabaya dan Kartu Susunan Keluarga No. 3578200101086872 tanggal 19 Maret 2010.(fotocopy terlampir) ;6.

Lanny Suryotelah dibuat akta perjanjian kawin, akan tetapi akta tersebut tidak sempurna/cacat hukum, karena akta perjanjian kawin tidak memenuhi ketentuan yangdiatur dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal152 KUHPerdata tentang pencatatan perjanjian kawin oleh petugas pencatatatau Pengadilan Negeri, oleh karena itu akta perjanjian kawin tersebuttidaklah mengikat pihak ketiga ;Menimbang, bahwa oleh karena itu pula perlawanan Pelawan yangdisandarkan pada akta perjanjian kawin

, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktik peradilan;Menimbang, bahwa di dalam Permohonannya Pemohon bermohon agarPerjanjian yang dibuat oleh Pemohon bersama dengan FRANK GUNTERHACHMEIR pada tanggal 1 Februari 2018 dinyatakan sah, Hakim berpendapatbahwa sejak adanya Pasal 29 Undangundang No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUUXIII/2015 tersebutberlaku, maka pendaftaran,pengesahan,pencatatan

perjanjian kawin tidak lagidilakukan di Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum serta pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarangberpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan kebenaran dalildalilpermohonannya.

melangsungkanperkawinan dengan menikah menurut Agama Kristen di GerejaPerhimpunan Injili Baptis Indonesia, Jimbaran, Bali dan selanjutnyaPerkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dancatatan Sipil, Kabupaten Badung, Bali sesuai dengan Kutipan AktePerkawinan bernomor:5103KW210220140364 dan pada hari yangsama saat pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugatberlangsung, Penggugat dan Tergugat juga turut mendaftarkanPerjanjian Kawin yang telah disepakati olen Penggugat dan Tergugatdimana Pencatatan

Perjanjian Kawin tersebut telah terdaftar sesuaidengan Registrasi Nomor: 14/2014, di Mangapura, KabupatenBadung, Bali, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Nyoman Soka, S.Sos, Msi.4.

telahmelangsungkan perkawinan dengan menikah menurut Agama Kristen diGereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Jimbaran, Bali dan selanjutnyaPerkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil, Kabupaten Badung, Bali sesuai dengan Kutipan Akte PerkawinanNomor:5103KW210220140364 dan pada hari yang sama saat pencatatanPerkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, Penggugat danTergugat juga turut mendaftarkan Perjanjian Kawin yang telah disepakati olehPenggugatdan Tergugat dimana Pencatatan

Perjanjian Kawin tersebut telahterdaftar sesuai dengan Registrasi Nomor: 14/2014, di Mangapura,Kabupaten Badung, Bali, yang ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Nyoman Soka,S.Sos, Msi.Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antarakedua belah pihak adalah tentang tuntutan harta perkawinan Penggugat danTergugat yaitu 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi : BP 1613 Zu,Merk/Type/Tahun Pembuatan: Toyota/Prado/1999, Warna: Coklat,Jenis/Model:

tunduk pada aturan dalamPerjanjian Kawin yang dibuat oleh REGINA DJAUHARI danHalaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 443/Padt.P/2021/PN.Jkt.TimPEMOHON;Jika tidak disahkan, maka Perjanjian Kawin hanyamengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakniREGINA DJAUHARI dan CLEMENT.Hal ini Sesuai dengan Pasal 1313, Pasal 1314 dan Pasal 1340Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya;Sejak UU 1/74 berlaku, maka pendaftaran/ pengesahan/pencatatan

perjanjian kawin tidak lagi dilakukan diKepaniteraan Pengadilan Negeri.Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (UU 23/2006) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 (UU24/2013) juncto Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Tanggal 19052017 Nomor 472.2.5876/Dukcapil Perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawindiatur tentang pelaporan, persyaratan, dan tata carapencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan sertaperubahan perjanjian

Penanjian kawin bila ada.bahwa, pencatatan perjanjian kawin (bila ada) adalah marupakan satukesatuan pencatatannya dengan akta nikah dalam buku nikah, yangmerupakan syarat formil yang bersifat wajib atas Perjanjian Perkawinandari suami isteri tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat(1) UU 1/974 jo Pasal 12 huruf h PP 9/1975.wujud dalam suatu perkawinan (bila ada) perjanjian kawin, adalahtercatat dalam akta perkawinan / buku nikah, dan disahkan pegawalpencatat perkawinan.

keterangantersebut hanya berupa foto copy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh TerlawanII dan isi dari surat keterangan tersebut tidak jelas menerangkan nomor dariperjanjian perkawinan tersebut dan tidak disebutkan subyek dari perjanjianperkawinan tersebut, sedangkan untuk menguatkan dalil perlawanannya ParaPelawan telah mengajukan bukti P16 berupa surat dari kuasa Para Pelawan yangditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malangperihal permohonan keterangan tertulis mengenai pencatatan

Perjanjian Kawin No.10 tanggal 12 Januari 1964, dan terhadap surat permohonan tersebut, Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang telah memberikan surat jawabanyang isinya menerangkan bahwa sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5/1964tanggal 22 Pebruari 1964 antara Liem Soen Hong dengan Tjan Giok Hwa, di bukuregister pencatatan perkawinan tersebut tidak tercatat adanya perjanjian perkawinan(vide bukti P17, P118), oleh karenanya bukti TH20 mengenai surat keterangantersebut hanya berupa