KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Pencatatan Perjanjian Perkawinan yangdiajukan oleh:PEMOHON I, umur30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Dumai Barat, KotaDumai, sebagai Pemohon ;PEMOHON Il, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana,pekerjaan wiraswasta, tempat

di Kecamatan Dumai Barat,Kota Dumai, sebagai Pemohon Il;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASAPEMOHON, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus2016, yang beralamat di Dumai, Riau;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 31 Agustus 2016 telah mengajukan perkarapermohonan pencatatan

perjanjian perkawinan, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor0031/Pdt.P/2016/PA.Dum, tanggal 01 September 2016, dengan dalildaililsebagai berikut;1.

KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Pencatatan Perjanjian Perkawinan yangdiajukan oleh:PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Dumai Barat, KotaDumai, sebagai Pemohon ;PEMOHON Il, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan wiraswasta, tempat

tinggal di Kecamatan Dumai Barat,Kota Dumai, sebagai Pemohon Il;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASAPEMOHON, yang beralamat di Dumai, Riau berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 26 Agustus 2016;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 31 Agustus 2016 telah mengajukan perkarapermohonan Pencatatan

Perjanjian Perkawinan, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor0032/Pdt.P/2016/PA.Dum, tanggal 01 September 2016, dengan dalildaililsebagai berikut;1.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Perjanjian Kawin pada kutipan Akte Perkawinan Para Pemohon No.3082/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 1978;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pencatatan

Perjanjian Perkawinan Pada Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3082/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 1978;

Bahwa pencatatan perjanjian perkawinan manahanya berlaku dan mengikat kepada pihak ketiga sepanjang tidak merugikan pihakketiga tersangkut.Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat telah ternyata bahwaPerjanjian Perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana Akta PerjanjianKawin Nomor. 68 tertanggal 29 Februari 2016 mengenai Pisah Harta, dibuat olehdan dihadapan Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO S.H. , Notarisdi Surabaya.

Oleh karena itu terhitung pasca putusan15MK yang menentukan norma baru pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tersebut, KantorKependudukan dan Catatan Sipil memiliki payung hukum sebagai dasarpengesahan dan pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Sehingga tidak ada alasanlagi bagi Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mensyaratkan harus ada penetapanpengadilan untuk dijadikan dasar pencatatan perjanjian perkawinan dimaksud.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untukdikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada mereka.Mengingat pasal 29 UU No.1 tahun 1974 sebelum maupun sesudahputusan MK No.

., Notaris di Denpasar, sesuai Akta Perjanjian PerkawinanNo.43 tanggal 26 Mei 2006;Menimbang, bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat olehPara Pemohon pada tanggal 26 Mei 2006, ternyata tidak dilaporkan/dicatatkanoleh Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9Januari 2007, karena Para Pemohon tidak mengetahui syaratsyarat danprosedur untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan;Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 628/Padt.P/2016/PN Dps.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan

tanggal 26 Mei 2006, tidak dilaporkan/dicatatkan oleh ParaPemohon kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat melangsungkanperkawinan pada tanggal 9 Januari 2007, maka untuk mencatatkan perjanjianperkawinan tersebut dipandang perlu adanya penetapan dari Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perkawinan yang tertuangdalam akta Notaris No.43 tanggal 26 Mei 2006, ternyata dibuat oleh ParaPemohon atas persetujuan bersama, dan tidak melanggar batasbatas hukum,agama dan kesusilaan, maka pencatatan

perjanjian perkawinan Para Pemohontersebut dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamenurut Pengadilan permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukumuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan iniharuslah dibebankan kepada Para Pemohon;Memperhatikan, Pasal 29 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENETAPKAN:1.

PENETAPANNomor 50/Pdt.P/2016/PA.CNBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhnkan penetapan pencabutan dalam perkaraPermohonan Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang diajukan oleh :PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir di Kopenhogen 9 Mei 1962, Jenis Kelamin Lakilaki, Kebangsaan Prancis, tempat tinggal di KecamatanKesambi, Kota Cirebon;PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir di

telah melangsungkan perkawinan padatanggal 18 Desember 2013 di Edinburgh, Central EH1 IRN sesuaidengan kutipan dan daftar perkawinan yang telah diusulkan di LondonNomor J890133 tanggal 20 Desember 2013 namun perkawinantersebut belum dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil di Indonesia ;e Bahwa baru para pemohon membuat perjanjian kawin sebagaimanatersebut dalam akta Nomor 12 tanggal 6 September 2013 tentangperjanjian kawin yang dilakukan oleh Notaris Dewi Eka Koreati,SH.e Bahwa pencatatan

perjanjian perkawinan akan Para pemohon lakukanbersamasama dengan pencatatan perkawinan Para Pemohon diKantor Catatan Sipil Kota Denpasar;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku maka permohonan tersebut patut dikabulkan ;Mengingat pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan ;MENETAPKAN:1.

Pemohon telah dilaporkan padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tetapi tidak tercatatpada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ; Bahwa tidak tercatatnya Perjanjian Kawin Para Pemohon di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang karena pembuatannyasesudah Perkawinan terjadi ; Bahwa maksud tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untukmembuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon jikaada Perjanjian Perkawinan nomor 24 tanggal 31072017 ; Bahwa untuk pencatatan

Perjanjian Perkawinan tersebut Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diperlukan penetapan dariPengadilan Negeri Malang;Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yangdiajukan di persidangan maka Para Pemohon telah memohonkan penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalamBerita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakansatu kesatuan yang

Perjanjian Perkawinan tersebut Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diperlukan penetapan dariPengadilan Negeri Malang;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan sudah tidakakan mengajukan sesuatu bukti lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;Bahwa akhirnya Pemohon II menerangkan tidak mengajukan sesuatuapapun lagi melainkan memohon penetapan ;Setelah itu Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.

Bahwa untuk keterlambatan pencatatan perjanjian perkawinan tersebutharus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;Berdasakan alasanalasan tersebut diatas, makaperkenankanlahkiranyan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakartaberkenanberkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenanmemberikan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;2.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sehingga Perjanjian PerkawinanPara pemohon tersebut belum disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang dalam halini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaBalikpapan dengan maksud untuk mensahkan tentang Perjanjian Perkawinan Para Pemohontersebut, akan tetapi dijelaskan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaBalikpapan, bahwa pengesahan dan pencatatan

Perjanjian Perkawinan tersebut telah lewatwaktu, seharusnya pengesahan Perjanjian Perkawinan tersebut dilakukan pada waktu atausebelum Perkawinan itu dilangsungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)UU.RI.

Bahwa menurut Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017yang berbunyi : Pencatatan perjanjian perkawinan, yang dilakukanHalaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 388/Pat.P/2020/PA.Cbnsebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatanperkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah (PPN);18.

Oleh karena iniperjanjian merupakan kehendak keduanya yang dibuat secara suka rela olehkedua belah pihak merupakan kehendak keduanya tentang perlakuan terhadapharta perkawinan yang diperoleh mereka;oonnn Menimbang, bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan suatutindakan administrasi demi diperolehnya kepastian hukum bagi keduanya maupunbagi pihak ketiga.

Notaris Kota Malang; Bahwa Para Pemohon membuat akta Perjanjian Nikah untuk pemisahan Hartaantara Para Pemohon ; Bahwa benar Perjanjian Perkawinan Pemohon telah dilaporkan pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tetapi tidak tercatat pada KutipanAkta Perkawinan Pemohon ; Bahwa maksud tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk membuatcatatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon jika ada PerjanjianPerkawinan Turunan ketiga nomor 30 pada tanggal 10101977 ; Bahwa untuk pencatatan

Perjanjian Perkawinan tersebut Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diperlukan penetapan dariPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan dipersidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yangtidak terpisah

Oleh karena iniperjanjian merupakan kehendak keduanya yang dibuat secara suka rela olehkedua belah pihak merupakan kehendak keduanya tentang perlakuan terhadapharta perkawinan yang diperoleh mereka;eonnnnne Menimbang, bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan suatutindakan administrasi demi diperolehnya kepastian hukum bagi keduanya maupunbagi pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan Pemohon telah dilaporkan padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tetapi tidaktercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ; Bahwa tidak tercatatnya Perjanjian Kawin Pemohon di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang karena pembuatannyasesudah Perkawinan terjadi ; Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untukmembuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon jikaada Perjanjian Perkawinan nomor 427 pada tanggal 27121990 ; Bahwa untuk pencatatan

Perjanjian Perkawinan tersebut Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diperlukan penetapandari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yangdiajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuatdalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisah

Jika akandidaftarkan/dicatatkan ke KUA permohonan diajukan ke PengadilanAgama, dan jika ke Kantor Catatan Sipil diajukan ke PengadilanNegeri.Bahwa menurut Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yangdikeluarkan oleh Kementrian Agama RI pada tanggal 28 September 2017pada poin 1 berbunyi : Pencatatan perjanjian perkawinan, yang dilakukansebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatanperkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat olen PegawaiPencatat Nikah (PPN);Bahwa

yang dapat mengakibatkanbatalnva putusan Pengadilan yang bersangkutan dalampemeriksaan di tingkat kasasi;Bertitik tolak dari argumentasi hukum tersebut di atas, maka sudahseharusnva Putusan Judex Factia quo harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan Pemohon kasasi : Bahwa alasanalasan Permohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbanganJudex Factisudah tepat dan benar ;Bahwa pencatatan

perjanjian perkawinan pada Pegawai PencatatPerkawinan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanyaperjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, sedangkan untuk kedua belahpihak berlaku azas Facta sun servanda ;Bahwa di dalam perkara a quo meskipun perjanjian perkawinan aquo tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan tidak berartiperjanjian perkawinan itu secara hukum tidak pernah ada, sebab terbuktiberdasarkan akta Notaris No.184 perjanjian perkawinan itu ada atau dapatdibuktikan adanya

Dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam a quodisebutkan : "Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukansebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalamikatan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh PegawalPencatat Nikah (PPN); frasa "dapat" dalam angka 1 (Satu) SuratEdaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama a quobukan merupakan keharusan/kewajiban (fakultatif) atau tidak imperatifsifatnya.

TERGUGAT tidak di catat olehPegawai Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah AbangHalaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2019/PA.Smn.Jakarta Pusat serta tidak dicatatkan pada kolom catatan pada Akta Nikahdan dikolom catatan status perkawinan dalam Kutipan Akta Nikah sesuaidengan Pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan SuratDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian AgamaNomor : B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementrian Agama 2017)tentang Tata Cara Pencatatan

Perjanjian Perkawinan maka dengan ituuntuk itu seharusnya Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris SusanaTatang.SH pada tanggal 17 Februari 2015 tersebut Batal Demi Hukum.

., M.Hum. sebagai Tergugat, Notaris Eko Handoko Wijaya, S.H.sebagai Turut Tergugat, tertanggal 3 April 2013, selanjutnya diberi tanda T.L.1 ;Photo copy Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban SuratKeterangan Telah Melaksanakan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Nomor : 477/264/ 414.060/ 2012, atas nama Hardi Soetanto dan Linna, tertanggal 01 Mei 2012,selanjutnya diberi tanda T.I 2 ;Photo copy Akta Nomor : 200 Perjanjian Nikah, antara dokter Hardi Soetantosebagai pihak kesatu dengan

selama perkawinan menjadipersatuan harta ;Bahwa berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bantul telah ditemukan faktabahwa setiap perkawinan yang terdapat perjanjian kawin, maka perjanjian kawintersebut dicatat dalam akta perkawinannya ;Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan Tergugat I. yang sangatberkompeten yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :1.Photo copy Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban SuratKeterangan Telah Melaksanakan Pencatatan

Perjanjian Perkawinan Nomor : 477/264/ 414.060/ 2012, atas nama Hardi Soetanto dan Linna, tertanggal 01 Mei 2012,selanjutnya diberi tanda T.I 2 ;Photo copy Akta Nomor : 200 Perjanjian Nikah, antara dokter Hardi Soetantosebagai pihak kesatu dengan Fransisca Vatentina Linawati Sarjana Hukum sebagaipihak kedua, yang dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, S.H., Notaris di Malang,tertanggal 8 Juli 1994, diberi tanda T.I3 ;Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No.15/ 130/ A/ 1994, atas nama HardiSoetanto

keterangan saksi JokoSuhendro, saksi Rosiani dan saksi Oenawati Djojana haruslah diabaikan karenabertentangan dengan bukti tertulis yang ada pada Kantor Catatan Sipil KabupatenTuban (vide bukti surat tertanda T.I3) ;Tentang Surat dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban : 1Bahwa terkait permasalahan Penggugat dengan Tergugat I., Kantor Catatan SipilKabupaten Tuban mengeluarkan 3 (tiga) surat, yaitu :Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban SuratKeterangan Telah Melaksanakan Pencatatan

Perjanjian Perkawinan Nomor : 477/264/ 414.060/ 2012, atas nama Hardi Soetanto dan Linna, tertanggal 01 Mei 2012(vide bukti surat tertanda T.I 2) ;Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor :477/ 359/ 414.060/ 2013, perihal jawaban surat dari Dr.

Setelah saksi Jony Martono diperiksa oleh judex facti, yang intiketerangannya bertolak belakang dengan alat bukti surat yang diajukan olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa Nomor : 477/264/414/066/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Keterangan Pelaporan TelahMelaksanakan Pencatatan Perjanjian Perkawinan, di mana surat tersebutditandatangani Lilik Saidah , S.E, M.M selaku Pejabat Struktural yangmenduduki jabatan Kepala Bidang Pencatatan.