Ditemukan 1057 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 112/G/PU/2018/PTUN.SMG
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
Thomas Edy Djohar
Tergugat:
Walikota Semarang
1080 — 1032
  • Artinya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itutidak serta merta dilakukan begitu saja, tetapi terdapat mekanismeyang harus dijalan, yaitu melalui tahapan perencanaan, persiapan,pelaksanaan, dan terakhir penyerahan hasil.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-01-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/PU/2023/PTUN.SRG
Tanggal 2 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
478 — 67
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/PU/2024/PTUN.PLG
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
PT Sentosa Muliabahagia
Tergugat:
Bupati Musi Banyuasin
163 — 186
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat:
RISNAWATI
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
716 — 523
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 36/G/PU/2019/PTUN.SBY
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
SUKANA, dkk (14 orang)
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA TIMUR
2.WALIKOTA SURABAYA
620 — 446
  • dapat mengajukan kasasi kepada MahkamahAgung Republik Indonesia; 7 (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima;(5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapmenjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umun); Putusan Perkara Nomor : 36/G/PU/2019/PTUN.SBY.Halaman 91 dari 107 HalamanMenimbang bahwa ketentuan pasal 13 Undangundang Nomor 2tahun 2012 menyatakan Pengadaan
    Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 24-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/PU/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. SINAR INDOJAYA PERMAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
1051 — 879
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 03-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 5/G/PU/2020/PTUN.BL
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
HENDRIK LIANTO, Dkk
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
1045 — 1051
  • Tengah(fotocopy sesuai dengan print foto); Surat SKK Migas Nomor SRT0486/SKKMI2000/2019/SOtanggal 19 Nopember 2019 perihal Pelaporan Keberatan atasRencana Lokasi Kegiatan Pengeboran Sumur Sugih1 diKabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung (fotocopy dari fotocopy)Surat dari Erwin Kallo & Co Properti Lawyers kepada SekretarisDaerah Provinsi Lampung 26 Nopember 2019 perihalHal. 39 Putusan No.5/G/PU/2020/PTUNBLBukti T34 :Bukti T35 :Bukti T36 :Bukti T37 :Bukti T38 :Bukti T39 :Bukti T40 :Keberatan dalam Pengadaan
    Tanah Untuk Kepentingan Umum(fotocopy dari fotocopy) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor800/3594/05/2019 tanggal 25 Nopember 2019 perihal TimKajian Keberatan (fotocopy sesuai aslinya)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang ditujukankepada Bupati Lampung Tengah Nomor 800/3594/05/2019tanggal 25 Nopember 2019 perihal Tim Kajian Keberatan (fotocopy sesuai aslinya)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor800/3594/05/2019 tanggal 25 Nopember 2019 perihal TimKajian Keberatan yang
    Bintaro Jaya Sektor 2Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa ahli menerangkan yang menjadi kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara adalah sebagaimana yang tercantum dalam UndangUndangNomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pemerintahdalam tindakannya harus berdasarkan dengan UndangUndang yangberlaku dan Azasazas Umum Pemerintahan yang baik; Bahwa ahli menerangkan ada oprinsipprinsip hukum yang harusdiperhatikan dalam pengadaan
    tanah untuk kepentingan umum, antara lainsebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ditujukan demi kesejahteraan rakyat; Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaanwewenang adalah penyalahgunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan AAUPB; Bahwa benar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan harusmelihat tujuan untuk kepentingan apa tanah tersebut.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 11-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/PU/2020/PTUN.BKL
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
HASBULLAH, S.H. Als HASBULANI
Tergugat:
1.GUBERNUR BENGKULU
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
349 — 294
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 56/G/PU/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat:
PT PLAZA INDONESIA URBAN (dahulu PT CITRA ASRI PROPERTY) diwakili LUCY SUYANTO
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
559 — 340
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat:
1.HARTONO WIDJAJA
2.BUYUNG
3.JOHN
4.HATA
Tergugat:
GUBENUR SUMATERA BARAT
1245 — 1196
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-11-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat:
Veda Rachmawati, S.H., M.Kn
Tergugat:
Bapak Ridwan Kamil, dalam jabatannya selaku Gubernur Jawa Barat
634 — 456
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG
Tanggal 30 Agustus 2021 — INSIN SUTRISNO Dkk Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
1481 — 1070
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/Pdt/2023
Tanggal 22 Februari 2023 — HASAN AHMAD vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dk
259 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HASAN AHMAD vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN c.q. KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 PK/Pdt/2020
Tanggal 19 Oktober 2020 — PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DK
327 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGANUMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DK
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 668/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Januari 2021 — ,
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM JAKSEL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM JAKSEL
Terbanding/Tergugat II : TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI KEMENPUPERA DIRJEN BINA MARGA
279 — 210
  • ,
    Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM JAKSEL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM JAKSEL
    Terbanding/Tergugat II : TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI KEMENPUPERA DIRJEN BINA MARGA
    Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaAdm Jaksel cq. Kepala Kantor Pertanahan KotaAdm Jaksel , berkantor di Jalan H. Alwi Nomor 99,Tanjung Barat, Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT I;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 K/Pdt/2020
Tanggal 28 Mei 2020 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR II cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR II VS 1. AHMAD NUR SALEH, dkk
383 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR II cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR II VS 1. AHMAD NUR SALEH, dkk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-10-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 623/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Desember 2015 — Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri selaku pemilik bidang No. 61 lahan yang beralamat di Kampung Setu Jalan Keranji RT 005 RW 06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari. 3.
629 — 256
  • Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri selaku pemilik bidang No. 61 lahan yang beralamat di Kampung Setu Jalan Keranji RT 005 RW 06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.3.
    Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 55 lahan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.4. Nama : ABDUL ROHIM T Umur : 54 Tahun Nomor KTP : 3174091603610001 Pekerjaan : Swasta Alamat : Kampung Setu Jalan Keranji RT 005 RW 06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan 12630.
    Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 63, No. 67 dan No. 69 lahan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.8. Nama : MULIAWAN Umur : 57 Tahun Nomor KTP : 3174040812580001 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Seroja III RT.009/005, Cilandak Timur, Pasar Minggu 12630.
    Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 01 lahan yang beralamat di Jalan Brigif RT 001 RW 01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.9. Nama : MOCH.
    Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 64 lahan yang akan terkena pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalan tol Depok-Antasari.
    Seroja Ill RT.009/005, Cilandak Timur, PasarMinggu 12630.Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri selaku pemilik bidang No. 01 lahanyang beralamat di Jalan Brigif RT 001 RW 01 Kelurahan CipedakKecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang akan terkena pembebasanlahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahan jalantol DepokAntasari.. Nama : MOCH.
    Kasus Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum inipernah juga PARA PENGGUGAT laporkan kepada Ibu Vivi EffendyAnggota DPD RI bahkan pada tanggal 26 Agustus 2013 PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT II pernah dipanggil untuk dimediasioleh Ibu Vivi, dalam kesempatan itu dari pihak TERGUGAT Ilmenyatakan akan mengulang dari awal Proses Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum terkait tanahtanah milik PARAPENGGUGAT.Namun, hingga tanggal 26 Agustus 2013 terlewati tidak pernah adapetugas dari TERGUGAT Il yang datang
    tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkanazas :Kemanusiaan;Keadilan;Kemanfaatan;Kepastian;Keterbukaan;2929 5 pKesepakatan;Keikutsertaan;zeKesejahteraan;Keberlanjutan; danj.
    KeselarasanPasal 3:Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakantanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakatdengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak;Berdasarkan dari uraian Pasal 2 dan 3 dari Undangundang No. 2 tahun2012 tersebut, maka kewajiban bagi Negara dan atau instansi Negarayang mebutuhkan lahan guna pembangunan kepentingan umum, adalahtetap menghormati hakhak hukum dan hakhak pribadi serta hakhakazasi
    tanah untuk kepentingan umum proyek jalan tolDepokAntasari yang melalui lahan di wilayah Kelurahan Ciganjur danKelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Selatan; Bahwa gugatan class action dalam Bahasa Indonesia adalah gugatanperwakilan kelompok yang hukum acaranya diatur oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara GugatanPerwakilan Kelompok; Bahwa dalam pertimbangan/konsiderans dibuatnya Perma No.1 Tahun2002 pada huruf b tersebut adalah bahwa peristiwaperistiwa, kegiatankegiatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
258 — 205
  • Penggugat:
    KOMANG HADI WIHARJA, ST
    Tergugat:
    1.YAYASAN DARUSSAADAH
    2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
    3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
    4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
    Turut Tergugat:
    1.H. SABENI SALEH
    2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-02-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/Pdt/2023
Tanggal 28 Februari 2023 — MENTERI PUPR CQ DIRJEN BINA MARGA CQ DIREKTUR DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, CQ SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR CQ PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ DIREKTUR JENDRAL DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN CQ.KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG VS A. MALIK, DKK
100 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI PUPR CQ DIRJEN BINA MARGA CQ DIREKTUR DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, CQ SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR CQ PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ DIREKTUR JENDRAL DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN CQ.KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG VS A. MALIK, DKK
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 18 Januari 2021 — PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Diwakili Oleh : Menteri PUPR, Cq. DIRJEN BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR
Terbanding/Pen
202 — 124
  • PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Diwakili Oleh : Menteri PUPR, Cq. DIRJEN BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR
    Terbanding/Pen