Ditemukan 125893 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-09-2012 — Putus : 03-12-2012 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 119 /Pid.B/2012/PN.PSB
Tanggal 3 Desember 2012 — AGUSMAN Pgl AGUS Bin MUKHTAR
7636
Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Gto
Tanggal 16 Maret 2016 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si, M.Sc LAWAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO
250115
  • Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan atas dasar Surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri GorontaloNomor : Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-71/R.5.11/Fd.1/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3.
    Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkanketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya2 (dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula, yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11Januari 2016:b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 03Februari 2016 :7.
    Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya 2(dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.IV/Fd.V01/2016 tanggal 11Januari 2016;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.V/01/2016 tanggal 03Februari 2016.7.
    Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi,nomor : B203/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03 Febnrari 2016,b. Surat Perintah Penyidikan nomor : Print03/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03Februari 2016.c.
    Menyatakan seluruh proses Penyidikan yang dilakukan TermohonterhadapPemohon adalah salah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
Register : 05-01-2023 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rap
Tanggal 31 Januari 2023 — Pemohon:
AGUN NOTO
Termohon:
Kepolisian Resort Labuhan Batu
231
Register : 30-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Gsk
Tanggal 17 Februari 2020 — Pemohon:
Muhammad Ali Murtadlo
Termohon:
Kejaksaan Negeri Gresik
9941
Register : 03-10-2023 — Putus : 13-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PN BINJAI Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Bnj
Tanggal 13 Nopember 2023 — Pemohon:
1.Zihariandra Yanuar
2.Muhammad Zulhernadi
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BINJAI
219
Register : 29-01-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 16 April 2021 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.IRWASUM MABES POLRI
3.KAPOLRI
4.KETUA KOMPOLNAS
5.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
482
Register : 29-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sgm
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
HALIMA CUPPA DG SANGNGING BINTI MANGGALIKANG
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gowa
312161
  • M E N G A D I L I:

    1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidkan Nomor : Nomor : S.Tap/03.a/IV/2020/Reskrim tanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon atas penghentian penyidikan
    HASANUDDIN B DG MATTAWANG, S.H;
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 167 KUHPidana dengan Tersangka H. HASANUDDIN B DG MATTAWANG, S.H. sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LPB/334/IX/2019/SPKT tertanggal 19 September 2019;
  • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  • Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
    HALIMA.Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan laporan Sdri.HALIMA dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan (sidik).Bahwa dari hasil Penyelidikan tersebut kemudian dilakukan Gelar Perkaradengan kesimpulan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkanalat bukti yang cukup.6.
    Sehingga dalam hasil gelar perkara Khusus tersebut diatasberkesimpulan berdasarkan Rekomendasi untuk Penyidik Sat ReskrimPolres Gowa agar menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkansurat perintah penghentian penyidikan (SP3).B.
    Tabasojam 14.30 wita tertanggal 19 September 2019, sesuai dengan Aslinyadiberi tanda T9;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.
    bukti surat sebagaimana bukti Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/03.a/IV/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan (vide bukti P4dan bukti T27) dan Surat Peritah Penghentian Penyidikan Nomor:SPPP/420.c/IV/2020/Reskrim vide bukti T.28 sehingga terhadap dalil Pemohontentang adanya Penghentian Penyidikan atas tersangka H.
    No: S.Tap/03.a/2020/Reskrim (vide bukti P.4dan bukti T.27) didapat fakta bahwa penghentian penyidikan diamksud hanyaatas nama tersangka H.
Register : 11-07-2023 — Putus : 07-08-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2023 — Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
5420
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
9161
  • berdasarkan suratpenghentian penyidikan (SP3) nomor SPPP/23/X1/2018Polresta.
    Awal proses penyidikan;b. Pertengahan proses penyidikan; danc. Akhir proses penyidikan;(2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaiamandimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;b. Merumuskan rencana penyidikan;c. Menentukan unsurunsur pasal yang dipersangkakan;d. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;e. Menentukan target waktu; danf.
    Penerapan teknik dan taktik Penyidikan.(3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalamPenyidikan;b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upayapercepatan penyelesaian penyidikan;. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;e.
    Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengantarget yang ditetapkan; dan/ataug. Mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan;Hal 18 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps(4) Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;b. Pemecahan masalah atau hambatanpenyidikan;C.deMemastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;. Penyempurnaan berkas perkara;.
    Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomorSPPP/22/X1/2018 Polresta. Dps tanggal 27 Nopember 2018 danSurat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor SPPP/23/X1I/2018Polresta.
Register : 24-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 21 Mei 2024 — Pemohon:
TARSIS KODRAT
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA SULSEL CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
220
  • M E N G A D I L I

    • Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    • Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/177/VI/2020/ SPKT.Polda Sulsel tanggal 17 Juni 2020;
      • Membebani biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sejumlah Nihil;
Register : 26-05-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 50/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Juni 2023 — Pemohon:
1.MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
383
Register : 14-12-2022 — Putus : 20-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Januari 2023 — Pemohon:
Andy Zulmi
Termohon:
Kabareskrim Mabes Polri
555
Register : 11-05-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Juni 2022 — Pemohon:
YUSRI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA UTARA cq KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR METRO Jakarta UTARA
4210
  • Mengadili :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Sp.Henti Sidik/22/ IV/RES.1.11/ 2021/Reskrim, tertanggal 21 April 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.S.Tap/22/IV/RES.1.11/2021/Reskrim, tertanggal 21 April 2021 adalah tidak sah ;
    3. Menyatakan semua penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Sp.Henti Sidik/22/ IV/RES.1.11/ 2021/Reskrim, tertanggal 21 April 2021 adalah tidak sah;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan atas Laporan Polisi No.LPB/800/K/X/2020/PMJ/RESJU,tertanggal 30 Oktober jo.Surat Perintah Penyidikan Perkara No.Sp.Sidik/546/XII/ RES.1.11/ 2020/RESKRIM, tanggal 29 Desember
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil
Register : 07-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Psp
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pemohon:
Amron Siregar
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Kepolisian RI Cq. Kapoldasu Cq. Kapolres Tapsel Cq. Kasat Reskrim Polres Tapsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapoldasu Cq Kapolres Tapsel
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq Kapoldasu
83103
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
15668
  • MENGADILI :

    Dalam Eksepsi :

    - Menyatakan eksepsi / keberatan Termohon tidak dapat di terima;

    Dalam Pokok Praperadilan :

    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON Nomor : SPPP/81.f/VI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 11 Juni 2021, yang kemudian diikuti dengan
    Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON Nomor : S.
    Tap/81.b/VI/RES.1.11/2021 /Ditreskrimum tanggal 11 Juni 2021, yang diterbitkan oleh TERMOHON dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;
  • Menghukum TERMOHON untuk mengakibatkan dilanjutkannya Penyidikan, untuk selanjutnya melimpahkan berkas perkara tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi No : LP/B-204/VIII/2020/SPKT-C POLDA JAMBI, tanggal 28 Agustus 2020 kepada Penuntut Umum;
  • Membebankan semua biaya perkara praperadilan ini kepada Termohon sejumlah 0 (Nihil);
  • Bahwa kemudian ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perkaptentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf a, dilaksanakan untuk:menentukan tindak pidana atau bukan;menetapkan Tersangka;penghentian penyidikan;pelimpahan perkara; danoP pemecahan kendala penyidikan.24.3.
    Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidikPolri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikanpada penuntut umum dan tersangka/keluarganya2.
    pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan pemohon tersebutdiatas adalah tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukanTermohon, maka dihubungkan dengan pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAPadalah merupakan objek dari Praperadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon yang pada pokoknyamengakui telah melakukan Penghentian penyidikan terhadap perkara denganlaporan Polisi Nomor: LP/B204/VIII/2020/SPKT C.
    sehinggamelaporkannya dalam Laporan Hasil Penyidikan Tanggal 7 Juni 2021 (buktiT12).
    tersebutPenyidik telah melakukan melengkapi administrasi penyidikan, melakukanpemanggilan saksisaksi: a.
Register : 03-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 131/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon:
DR. Ir. Drs. JAROT EDY SULISTYONO, M.Si
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
3919
Register : 26-05-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Sby
Tanggal 9 Juli 2020 — Pemohon:
VERONICA WIJAYA, NG
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
14584
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam.
    Surat Ketetapan Kapolrestabes Surabaya Nomor: S-Tap/41/XI/Res.1.11/2018/SATRESKRIM tanggal 30 November 2018 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/39/XI/Res.1.11/2018/SATRESKRIM tanggal 30 November 2018 adalah tidak sah
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara Pemohon sesuai laporan polisi Nomor LPB/1105/IX/2017/UM/SPKT tanggal 07 September 2017 dan segera melimpahkannya kepada Penuntut Umum;
  • Menghukum Termohon
Register : 05-08-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pemohon:
PREDDY SETIAWAN
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat
6539
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon:
WAWAN POU
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo
9979
  • Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/108/V/2019/Reskrimtanggal 23 Mei 2019;b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/111/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019;c.
    Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/34/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni2019 tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Terlapor an.HERNIATI MORIJU;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2019/PN.Lboc. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:SP.Sidik/111.b/VI/2019/Reskrim, tanggal 19 Juni 2019;d. Surat Pemberitahuan Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor :B/1076/ VI / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019, kepada :1. Terlapor an. HERNIATI MORIJU2. Pelapor an. WAWAN POU3.
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 111.b /V / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019;2).
    ,M.H, tanggal 14 Juni 2019,diberi tanda T.12;Laporan gelar perkara penghentian penyidikan, tanggal 18 Juni 2019, diberitanda T.13;Surat perintah penghentian penyidikan NomorSP.SIDIK/111.b/V/2019/RESKRIM, tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda T.14;Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, diberi tanda T.15;Surat Ketetapan penghentian penyidikan nomor : SP.Tap/134/V1/2019, tanggal19 Juni 2019, diberi tanda T.16 Surat Pemberitahuan penghentian penyidikan nomor : 1076/VI/2019, tanggal19 Juni 2019, kepada
    Sah atautidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaandemi tegaknya hukum dan keadilan; c.
Register : 13-04-2022 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 19-05-2022
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bpp
Tanggal 18 Mei 2022 — Pemohon:
The Djee Siang
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
4212