Gladia Lestari Parahyangan yaitu berupafasilitas kredit investasi sebesar Rp15 Milyar dan kredit modal kerja sebesarRp35 Milyar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp50 Milyar, dimana dalamproses tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan melanggar atau tidak mematuhiAzaz kehatihatian (Prudential Banking Principle) yaitu sesuai ketentuan Pasal 8ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa "dalam memberikan kreditbank umum wajib mempunyai

Menyatakan Terdakwa I RICKY DONALS dan Terdakwa II CHAIRUL AZHARIbersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana Perbankan yaitusecara bersamasama sebagai pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakanlangkahIangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadapketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundanganlainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahanUndangUndang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;2.

Menyatakan Terdakwa I RICKY DONALS dan Terdakwa IT CHAIRUL AZHARI,masingmasing telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana Perbankan yakni tidak melaksanakan langkahIangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalamundangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlakubagi Bank;2.

Gladia Lestari Parahyangan, sebagaimanaDakwaan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangNo. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;Bahwa secara fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ini, Para Terdakwatelah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai bank.

Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYAMARGA TABANAN untuk menandatangani pengajuan kredit tersebut,namun sebelum dilakukan persetujuan atas kredit tersebut tidak dilakukananlisa kredit yang sebenarnya sesuai dengan prosedur perbankan, hanyapemenuhan administrasi saja, dimana administrasi tersebut hanyakarangan saja bukan yang sebenarnya (fiktif) dan pencairan kreditnyaditerima oleh Terdakwa Drs.

NYOMANSUMANADA adalah sebesar Rp. 700.283.600, (tujuh ratus juta dua ratusdelapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;Bahwa pembentukan atas biayabiaya fiktif, kredit fiktif dan kredit topengantersebut tidak dibenarkan dalam prosedur perbankan dan selaku Direkturutama WAYAN SUIRYA, SH. mengetahui dan ikut menyetujui kalauHal. 4 dari 16 hal. Put. No. 477 K/Pid.Sus/2009pihak Komisaris Terdakwa Drs. NYOMAN SUMANADA melakukanpengambilan dana dari PT.

No. 477 K/Pid.Sus/2009di bidang perbankan berupa adanya pembuatan biayabiaya fiktif (mark upbiaya), pembuatan tabungan fiktif, adanya kredit fiktif dan kredit topengan ;Bahwa pembentukan biayabiaya fiktif (mark up biaya) berawal sekitarakhir tahun 2003 pada saat membicarakan rencana kerja untuk tahun 2004diinstruksikan oleh Terdakwa Drs. NYOMAN SUMANADA selakuKomisaris dan Pemegang saham di PT.

NYOMANSUMANADA adalah sebesar Rp.700.283.600,(tujuh ratus juta dua ratusdelapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);Bahwa pembentukan atas biayabiaya fiktif, kredit fiktif dan kredit topengantersebut tidak dibenarkan dalam prosedur perbankan dan selaku DirekturUtama WAYAN SUIRYA, SH. Mengetahui dan ikut menyetujui kalaupihak Komisaris terdakwa Drs.

No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubahdengan UU. No.10 tahun 1998;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTabanan tanggal 16 Juni 2008 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.

DANUPRIYATNO SADIR yaitu Terdakwa telah terobukti melakukan tindak pidana"PERBANKAN" sebagaimana diatur dan diancarn sesuai ketentuan Pasal 50UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan tetapi mengenaipemidanaan atas hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa CITRAPUSPITASARI, S.E. binti H.

No. 946 K/Pid.Sus/2013tindak pidana "PERBANKAN" dan "Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaCITRA PUSPITASARI, S.E binti H.

Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Semua unsur Pasal 50 UndangUndang Perbankan tidak terbuktiterpenuhi.Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 946 K/Pid.Sus/2013Bahwa dari 3 (tiga) unsur Pasal 50 UndangUndang Perbankan, semuanyatidak terpenuhi.

Maria Dafrosa sekalu Asisten Manager Operasional(AMO), untuk melakukan tindak pidana perbankan. Padahal Terdakwasesungguhnya mengerti dan mengetahu kalau yang diperintahkan atau yangdiingini oleh Sdr. Maria adalah salah dan merupakan pelanggaran hukum,sehingga Terdakwa wajib menolak keinginan atau perintah Sdr. Maria denganalasan tidak sesuai dengan PROTAB Bank, serta bertentangan dengan prinsiphukum dan ketentuan perbankan yang berlaku.

Menyatakan Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine alias Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;3.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 328/Pid.B/ 2016/ PN Japtanggal 20 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/ 2016 / PN Jap tanggal 23September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Ir.SYAMSUL ANSHAR MUIS, bersalah melakukantindak pidana Perbankan

Syariyah jo Pasal 64 KitabUndangUndang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 63 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariyah jo Pasal 64 KitabHalaman 63 dari 90 halaman Putusan No: 328/Pid.B/2016/PN.

(1) huruf a UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariyah jo Pasal 64 KitabUndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Jap.meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarakumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Dan Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariyah jo Pasal 64 Kitab UndangUndang HukumPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

tentang Perbankan Syariyah jo Pasal 64 ayat(1) Kitab UndangUndang HukumPidana dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangperundangan lain yang bersangkutan;Mengadili :1.

, Kota Bogor:: Katholik;:Pensiunan (Mantan karyawan Bank UOBSurakarta);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;Terdakwa diajukanSurakarta karena didakwadi depan persidangan Pengadilan Negeridengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf bjuncto Pasal 29 Ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2021Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalamUndangUndang ini dan ketentuan peraturan Perundangundanganlainnya yang berlaku bagi Bank, yaitu Bank wajib melakukan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip kehatihatian sebagaimana diatur dalamPasal 49 Ayat (2) huruf b juncto Pasal 29 Ayat (2) UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2017sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 49 Ayat(2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut: Menyatakan

Terdakwa Aris Munandar, terbukti bersalah secara sah menuruthukum melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimana diatur dalamPasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayarmaka denda digantikan dengan pidana

Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikianrupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (2) hurufb UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1992 pada dakwaan tunggal;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana didakwakandalam

untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor310/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Juni 2017 untuk kemudianMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa;Keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa merugikan usaha perbankan

bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor310/Pid.Sus/2017/PN Jkt Utr., tanggal 19 Juni 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Terdakwa ARIS MUNANDAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai bank sengaja tidakmelaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatanbank terhadap ketentuan dalam undangundang perbankan

Bahwa Perbuatan Terdakwa RIYADUL IHSAN Alias Pak DULmerugikan pihak PD BPR LKP Gunungsari sebesarRp.102.819.885, (Seratus dua juta delapan ratussembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh limarupiah), atau setidak tidaknya dalam jumlah sekitaritu.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahanatas UndangUndang No.7 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa

No. 1033K/Pid.Sus/2009Undang Undang NO.10/1998 tentang perubahan UndangUndang No.7/1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana ;. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada TerdakwaRIYADUL IHSAN alias PAK DUL tersebut dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selamaTerdakwa di tahanan, dan denda Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyard rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulankurungan ;3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;4.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yangmengadil i perkara atas Terdakwa tersebut dalammenerapkan pasal yang terbukti tidak mengacu pada asasSpecialist, di mana apabila terdapat Undang Undangyang khusus telah mengatur di dalam KUHP jugamengaturnya, maka UndangUndang yang secara khusustersebut yang dipakai, dalam perkara aquo pasal yangseharusnya digunakan yaitu Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.2.

Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur/kwalifikasiDelikBahwa Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan unsurpasal dakwaan Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang No.10/1998 tentang perubahan Undang UndangNo.7/1992 tentang Perbankan, yaitu) "Pegawai bank yangdengan sengaja membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu) dalam pembukuan atau dalam laporanmaupun dalam dokumen atau laporan kegiatan ~ usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank".Di mana fakta sidang dan alat bukti keterangan

No. 1033K/Pid.Sus/2009Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan putusan berupa :Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana perbankan "Pegawai bank dengansengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatanpalsu. dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksiatau rekening suatu bank" melanggar Pasal 49 ayat (1)huruf a Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentangperubahan UndangUndang No.7 Tahun 1992 tentangPerbankan jo Pasal 64 ayat

Endang Setyastilranto tidak didukung dengan aturan prosedur yang berlaku di BPI danaturan perbankan pada umumnya, dimana yang seharusnya setiappengajuan memo intern harus ada dilampirkan proposal penggunaan uang,namun kenyataannya oleh saudara Haril Iwan Moedahar meski mengetahuitidak dilampiri proposal tetap setuju dicairkan/penarikan dana tersebut;Selanjutnya hasil penarikan dana di teller seluruhnya diberikan kepada saksiFitri Widayanti, dan oleh saksi Fitri Widayanti dana tersebut diserahkankepada

Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengajukan persetujuanpencairan memo intern dan saudara Haril Irmwan Moedahar menyetujuinyasecara terus menerus sebagaimana tanggal tersebut di atas, menyebabkanadanya pencatatan kegiatan yang tidak sebenarnya (pencatatan kegiatanfiktif) dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UndangUndang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Endang Setyastilranto tidak didukung dengan aturan prosedur yang berlaku di BPI danaturan perbankan pada umumnya, dimana yang seharusnya setiappengajuan memo intern harus ada dilampirkan proposal penggunaan uang,Hal. 7 dari 32 hal. Put.

Endang Setyasti lranto bersalah melakukantindak pidana perbankan menyalahgunakan kewenangannya menyebabkanadanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupundalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi ataurekening suatu Bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan primair pasal yang dibuktikan Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang RI nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UndangUndang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana dalamsurat

Sehingga tidak ada pencatatanpalsu dalam pembuatan memo intern, karena semua pembuatan memo interntelah sesuai dengan yang diperintahkan, namun bila Judex Facti berpendapattelah terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang, maka terhadap pelakutindak pidana penggelapan tersebut harusnya didakwa, dituntut dan dijatuhihukuman pidana penggelapan sebagaimana Pasal 374 KUHP dan bukan Pasal49 ayat (1) huruf a UndangUndang Perbankan.

WIDJI SETYAWAN dan Terdakwa Il.HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersamasama,sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa :. Terdakwa .

Bahwa yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atauPegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bank yang secarategas telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat 1 dalam UndangUndang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Terdakwa sebagai Unit Manager (UM) di Nongkojajar maupun Terdakwa IIselaku Credit Officer (CO), tidak melaksanakan tugas, kewajiban dantanggungjawab sebagaimana yang sudah ditentukan pihak Bank Danamondengan mengacu pada ketentuan Perbankan, Standar Operasional ProsedurHal. 54 dari 59 hal. Put.

Para Terdakwa seharusnya tidak boleh mengikuti perintahatasan yang bertentangan dengan ketentuan perbankan, SOP serta prinsipatau asas yang melindungi kepetingan perbankan. Para Terdakwa tidakboleh berlindung dengan menggunakan perintah atapun permintaan atasanyang melanggar SOP dan hukum yang berlaku.Bahwa para Terdakwa yang memberikan persetujuan pemberian kreditkepada debitur yang bermasalah dan tidak memenuhi syarat merupakanperbuatan yang dilarang menurut ketentuan perbankan.

HAVENARRAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA terbukti bersalah melakukan tindakpidana Perbankan yang dilakukan secara bersamasama;2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupian) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidanapengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Bank Century, Tbk mengalami kerugiansebesar Rp75.064.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar enam puluh empat jutarupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal50 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusattertanggal September 2011 sebagai berikut

Sel., tanggal 27Maret 2013 (Novum) ;Bahwa, adanya bukti baru (Novum) tersebut menimbulkan keadan baru yangsangat menentukan dan apabila bukti baru tersebut ada pada saat proses persidanganmasih berlangsung akan menghasilkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;Bahwa, dasar hukum dalam surat dakwaan maupun dalam pertimbanganMajelis Hakim dalam putusannya atas dugaan tindak pidana kepada PemohonPeninjauan Kembali adalah Tindak Pidana Perbankan, "Sebagai pihak terafiliasi yangdengan sengaja tidak

Nomor 28 PK/PID.SUS/201434Rumusan Dugaan Tindak Pidana Dalam PutusanBahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dianggap melakukantindak pidana perbankan sebagaimana pasal di atas dengan cara Pemohon PeninjauanKembali sebagai kuasa dari PT.

KarenaTerdakwa melakukan pencatatan palsu di sektor perbankan telah terbukti, hal tersebutmenunjukan bahwa unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesalahan Terdakwa" ;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan "Kekeliruan YangNyata".

prosedur dan adanya kerugianyang nyata, oleh karena itu adanya bukti Novum tersebut telah membuktikan bahwaproses dalam pemberian fasilitas kredit dan perjanjian kredit adalah sah dan mengikatpara pihak ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan adanya Novum berupa Putusan Nomor 210/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2013 tidak dapat dibenarkan, karena aspek keperdataandalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengurangi/menghilangkan aspekpidana perbankan

Menyatakan terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH BINTI HM.SUDARYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yaitu Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan transaksi atau rekening suatu Bank .2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH.

Merumuskan dan menyusun startegi pelayanan untuk meningkatkan citrapositip bank terhadap nasabah.e Mengelola kegiatan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkkan pelayananbank, seperti : pembukaan/ penutupan dan setoran/penarikan rekening giro,tabungan, deposito, jasa pelayanann perbankan lainnya (transfer, kliring, inkaso,setoran pajak, SPP telepon, Listrik.

Merumuskan dan menyusun strategi pelayanan untuk meningkatkan citrapositip bank terhadap nasabah.e Mengelola kegiatan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkkan pelayananbank, seperti : pembukaan/penutupan dan setoran/penarikan rekening giro,tabungan, deposito, jasa pelayanan perbankan lainnya (transfer, kliring, inkaso,setoran pajak, SPP telepon, Listrik.

sebagaimanadiubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah semua Pejabat dan karyawanBank.Bahwa Pegawai dalam perankan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai.Bahwa Pejabat dan Pegawai Bank dalam menjalankan tugasnya harus tundukpada UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah denganUU RI No. 10 Tahun 1998 dan SOP ( Standard Operating Procedur ) yangberlaku pada Bank tersebut.Untuk menjalankan perbankan Pegawai Bank dalam bekerja prinsipnya harusselalu mengutamakan kehatihatian,

Perbankan yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No.10 tahun 1998, mengingat perbuatan yang paling esensilyang telah dilakukan adalah sengaja membuat palsu sekaligus tidak mematuhikewajiban untuk meminta ijin setiap penarikan dana diatas Rp.25.000.000..Menimbang bahwa melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang No.7tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.10 tahun 1998 unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi

sesuai UndangUndang No.7tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.10 tahun 1998 maka apa yang dilakukan oleh orang yang dimaskud dalamhal seseorang itu sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu harus adakaitannya dengan Perbankan / transaksi Perbankan,Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dariketerangan saksisaksi dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudahsebanyak 20 (dua puluh) kali melakukan pernarikan dana

diperkirakansekurangkurangnya sebesar Rp. 7.094.550.000,Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Bank Bank Bukopin dirugikansekitar sebesar Rp. 34.823.546.500,00 (tiga puluh empat milyardelapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribulima ratus rupiah).Halaman 29, Putusan Nomor : 266/PID.SUS/2013/PT.SMG.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (2) huruf b UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankansebagai perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatanpalsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi ataurekening suatu bank, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.2.

Bahwa, Majelis Pengadilan Negeri Tegal dalam amar putusanmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan dalam dakwaan kesatumelangar Pasal 49 ayat(1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan sebagai perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.2. Bahwa, Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan tindak pidanapencucian uang sebagaimana didakwakan.3. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tidakberdasarkan fakta hukum.4.

Bahwa, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadapterdakwa adalah hukuman yang sangat ringan sehingga tidakmencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terdakwadalam perbuatan tindak perbankan telah merugikan Bank BukopinCabang Tegal.Halaman 117, Putusan Nomor : 266/PID.SUS/2013/PT.SMG.6.

Mengingat ketentuan pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaiperubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturanlain yang bersangkutan. MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tegal.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 17 Juli 2013Nomor : 9/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. yang dimintakan banding tersebut.3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.4.