.- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan tertanggal 30 Maret 2016.- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan.- 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan.- 1 (satu) lembar Surat Panggilan kepada Delyun Mas Ziraluo oleh Kepolisian Sektor Lubuk Pakam kepada terdakwa tertanggal 15 Februari 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

.~ Oo NM =1 (satu) lembar surat Panggilan dari Kepolisian Sektor Lubuk Pakam kepadaterdakwa tertanggal 16 Maret 2016.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Mei 2016.1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan tertanggal 30 Maret 2016.1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan.oN ol1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan menandatangani Berita AcaraPelaksanaan Perintah Penahanan.9. 1 (satu) lembar Surat Panggilan kepada Delyun Mas Ziraluo oleh KepolisianSektor Lubuk

19 Putusan Nomor 648/Pid.B/2016/PN Lbp1 (satu) rangkap surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum tanggal 15Januari 2014 ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 September 2013. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 19 September 2013. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 28 Nopember 2015. 1 (satu) lembar surat Panggilan dari Kepolisian Sektor Lubuk Pakamkepada terdakwa tertanggal 16 Maret 2016. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Mei 2016. 1 (satu) lembar Surat Perintah

Penahanan tertanggal 30 Maret 2016. 1(satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan menandatangani Berita AcaraPelaksanaan Perintah Penahanan. 1 (satu) lembar Surat Panggilan kepada Delyun Mas Ziraluo olehKepolisian Sektor Lubuk Pakam kepada terdakwa tertanggal 15 Februari2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURAtersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 110/Pid.Sus/ 2011/PT.Bjm. tanggal 8 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 271/Pid.Sus/2011/PN.Mtp. tanggal 8 November 2011 sekedar mengenai perintah penahanan;

ancamanpidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yangditentukan oleh peraturan perundangundangan atau menjatuhkan pidanadengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalammenjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yangcukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;Bahwa namun demikian putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri tersebut amarnya harusdiperbaiki sekedar mengenai perintah

penahanan terhadap Terdakwa denganpertimbangan sebagai berikut :1.

., M.Pdi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menerima permohonan banding dari Kuasa HukumTerdakwa ; -Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 09/PID.C/2011/PN.ATB tanggal 1 April 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perintah penahanan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : --------Menyatakan terdakwa STEFANUS WILLI alias FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

;KUHAP merupakan tindak pidana yang tidak dapatditahan, maka perintah penahanan terhadapterdakwa dalam putusan perkara a quo bertentangandengan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut di atas maka putusan Pengadilan NegeriAtambua Nomor : 09/PID.C/2011/PN.ATB tanggal 1April 2011 haruslah diperbaiki sekedar mengenaiperintah penahanan tersebut Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidanamaka terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat

2011 yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai perintah penahanan sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut> Menyatakan terdakwa STEFANUS WILLI alias FANUStelah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PenghinaanRingan > Menjatuhkan pidana kepada terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) minggu ;> Membebankan kepada terdakwa untuk membayarbiaya perkara dalam dua tingkat pengadilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ; Demikianlah

------ Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ------ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 09/PID.B/-2011/PN.LTK tertanggal 11 April 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan perintah penahanan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; ------------------------------------------------------ Menyatakan terdakwa Elisabeth Sukan telah terbukti secara sah dan

ancaman pidanaterhadapperbuatan tersebut serta .tujuan pemidanaanyang tidaklah semata matasebagai pembalasan, maka menurut hemat PengadilanTimggi adalah adil dan patut apabila kepadaterdakwa dijatuhi pidana dengan menetapkan suatumasa percobaan tertentu : Menimbang, bahwa oleh karena ituberdasar pertimbangan diatasmaka putusan Pengadilan NegeriLarantuka Nomor : 09/PID.B/2011/PN.LTK2tertanggal 11 April 2011 yangdimintakanbanding tersebut haruslah diperbaiki sekedarmenganai pidana yangdijatuhkan dan perintah

penahanan : Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana,maka beaya perkaradalam dua tingkat pengadilan haruslah dibebankankepada terdakwa ; Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP jo pasal193 ayat (2) huruf a, pasal 241 KUHAP sertaPeraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;m Menerima permintaan banding dari terdakwadan Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan NegeriLarantuka Nomor : 09/PID.B/2011/PN.LTK tertanggal 11 April 2011 yangdimintakan banding tersebut,13sekedarsekedar mengenai

Satreskrim tanggal 07 Maret 2015, Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/930-B/IX/2015/Satreskrim tanggal 11 September 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/930-C/XII/satreskrim tanggal 14 Desember 2015 adalah tidak sah dan cacat hukum; Menyatakan penetapan para tersangka dari keluarga para pemohon yang bernama Amin Wahyoe Bagiyo, Harjani binti Dardjo Pawiro, dan Anggoro Dianto Bin Soewito adalah cacat hokum dan tidak sah; Menyatakan surat Perintah

Penahanan Nomor : SPRIN-HAN/428/XII/2015/SATRESKRIM tanggal 21 Desember 2015, atas nama Amin Wahyoe Bagiyo, Surat perintah penahanan Nomor : SPRIN-HAN/429/XII/2015/SATRESKRIM tanggal 21 Desember 2015 atas nama Harjani binti Dardjo Pawiro, Surat Perintah Penahanan nomor: SPRIN-HAN/430/XII/2015/SATRESKRIM tanggal 21 Desember 2015 atas nama Anggoro Dianto Bin Soewito adalah Catat Hukum dan Tidak sah; Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan para tersangka Amin Wahyoe Bagiyo,

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/ Sat Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 tidak sah;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Tersangka Joy Aviko alias Joy bin Hasikin dari tahanan;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon HUIDIYANTO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penetapan Tersangka atas dasar Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/73/IX/RES.1.11/2021 Tanggal 11 September 2021 oleh TERMOHON kepada PEMOHON sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

MENGADILI

1. Menyatakan menolak permohonan Praperdilan dari para Pemohon ;
2. Menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Penetapan masing-masing tersebut adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sah menurut hukum terhadap semua Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon ;

Foto copy Surat Perintah Penahanan atas nama SYAMSIR TOBANG DG.LEWA. Nomor. Nomor. Sp. Han/86/VIII/2018/Reskrim, yang dikeluarkan diMakassar tanggal 13 Agustus 2018, Yang ditanda tangani oleh KepalaKepolisian Sektor Mamajang Selaku Penyidik DARIANTO, SE. MH., diberikode (P.I, Il, Ill, IV 2.a), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;6. Foto copy Surat Perintah Penahanan atas nama WAWAN BINSYAMSUDDIN. Nomor. Nomor. Sp.

., diberi kode (P.I, Il, Ill, IV 2.b), bukti tersebut Sesuai dengan aslinya ;Foto copy Surat Perintah Penahanan atas nama SUARDI BINSYAMSUDDIN Nomor. Nomor. Sp. Han/88/VIII/2018/Reskrim, yangdikeluarkan di Makassar tanggal 13 Agustus 2018, Yang ditanda tanganioleh Kepala Kepolisian Sektor Mamajang Selaku Penyidik DARIANTO, SE.MH., diberi kode (P.I, Il, Ill, IV 2.c), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;Foto copy Surat Perintah Penahanan atas nama RISWIN ALIAN WIWINBIN SYAMSUDDIN Nomor. Nomor.

Foto copy Surat Perintah Penahanan, Nomor.Sp.Han/86/VIII/2018/Reskrim, tertanggal 13 Agustus 2018, atas namatersangka Syamsir Tobang Dg.

Lewa Bin Syamsuddin, diberi kode (T8.a)bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy ;17.Foto copy Surat Perintah Penahanan, Nomor.Sp.Han/88/VIII/2018/Reskrim, tertanggal 13 Agustus 2018, atas namatersangka Suardi Bin Syamsuddin, diberi kode (T8.b) bukti tersebut adalahfoto copy dari foto copy ;18.Foto copy Surat Perintah Penahanan, Nomor.Sp.Han/89/VIII/2018/Reskrim, tertanggal 13 Agustus 2018, atas namatersangka Riswin Alias Wiwin Bin Syamsuddin, diberi kode (T8.c) buktitersebut adalah foto copy

Menyatakan sah menurut hukum terhadap semua Surat PerintahPenangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang ditetapkan oleh Termohontersebut ;4.

Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/III/2014/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/III/2014/Reskrim yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Deril Ramlan) seluruhnya;

Han / 117/ VI / 2021 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2021 atas nama pemohon DERIL RAMLAN ALS DERIL BIN ZAKIR ALI dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 143 / VI / 2021 / Reskrim, tanggal 18 Juni 2021 atas nama AULYA PAZAR Als UL Bin ALI DANIR dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

Deril Ramlan) seluruhnya;

Han / 117/ VI / 2021 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2021 atas nama pemohon DERIL RAMLAN ALS DERIL BIN ZAKIR ALI dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 143 / VI / 2021 / Reskrim, tanggal 18 Juni 2021 atas nama AULYA PAZAR Als UL Bin ALI DANIR dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

DERIL RAMLAN ALSDERIL BIN ZAKIR ALI.37) Melakukan Pemeriksaan (BAP) Tersangka an.AULYA PAZAR Als ULBin ALI DANIR.38) Membuat Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 117 / VI / 2021 /Reskrim, ataSs nama tersangka DERIL RAMLAN ALS DERIL BIN ZAKIRALI. tanggal 19 Juni 2021.39) Membuat Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

penahanan kepadapihak sdr.

Han / 117 / VI / 2021 / Reskrim, atas nama DERILRAMLAN ALS DERIL BIN ZAKIR ALItanggal 19 Juni 2021 dan Berita acaraPenahanan tanggal 19 Juni 2021 dan surat Perintah Penahanan nomor :Sp.

AULYA PAZAR, namun menolakuntuk menandatangani bukti pengiriman turunan surat perintah penahanan,terhadap keluarga sdr. DERIL RAMLAN dan sdr. AULYA PAZAR yangmenolak menandatangani bukti pengiriman turunan surat perintahpenahanan tersebut telah dibuatkan berita acara penolakanHalaman 15 dari 30 Putusan No. 8/Pid.Prap/2021/PN Pbr menandatangani bukti pengiriman turunan surat perintah penahanan sertatelah didokumentasikan bahwa keluarga sdr.

Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 142 / VI / 2021 /Reskrim, tanggal 18 Juni 2021 atas nama DERIL RAMLAN ALS DERIL BINZAKIR ALI dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 117/ VI / 2021 /Reskrim, tanggal 19 Juni 2021 atas nama pemohon DERIL RAMLAN ALSDERIL BIN ZAKIR ALI dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 143/ V1 / 2021 / Reskrim, tanggal 18 Juni 2021 atas nama AULYA PAZAR Als ULBin ALI DANIR dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan adalah Sah dan Beralasan Menurut Hukum;
3. Membebankan biaya Perkara kepada pemohon yang sampai saat ini sejumlah NIHIL;

Dalam hal ini, menurutPasal 21 KUHAP yang menentukan : (1) Perintah penahanan ataupenahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwayang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yangcukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwatersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkanbarang bukti dan atau mengulangi tindak pidana; (2) penahanan ataupenahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut umum terhadaptersangka

Sebab pasal ini menentukan: perintah penahanan atau penahananlanjutan dilakukan terhadap seseorang Tersangka atau Terdakwa yangdiduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan BUKTI YANG CUKUP,dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Tersangka atauTerdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangitindak pidana.Keempat, apakah penahanan dilakukan MENURUT PROSEDUR ATAUTATA CARA YANG DITENTUKAN DALAM KUHAP.

Selainitu sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktudilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam bahasa limitatif yangditentukan oleh undangundang. Turunan surat perintah ini diserahkankepada keluarga pesakitan.

Ada baiknya, jika dalam pemeriksaansebelumnya Tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunansurat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya.Bahwa dari uraian di atas, maka jelas bahwa sah atau tidaknya penahanantergantung sepenuhnya dari syaratsyarat penahanan, baik syarat formilmaupun syarat materil.

Han / 139 / VIII / 2018 /Reskrim dari Termohon kepada Kuasa Hukum Pemohon.Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.

Menyatakan sah penangkapan dan penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP-Kap/111/XII/2011/Reskrim, tertanggal 12 Desember 2011, atas nama Pemohon ABDUL HAFID alias ABDUL dan Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han/82/XII/2011/Reskrim, tertanggal 13 Desember 2011, atas nama Pemohon ABDUL HAFID alias HAFID;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Di sini terlihat adanya perbedaan locus delicti yang sebenarnya.Antara surat perintah penangkapan berbeda dengan surat perintah penahanan ;5 Bahwa melihat adanya perbedaan locus delicti yang cukup signifikansebagaimana tersebut pada poin dan 2 di atas, maka Penyidik dengan sadar,tahu dan mau merekayasa keadaan yang sebenarnya dan bukti kesalahanakibat ketidakcermatan Penyidik dalam melakukan proses penyidikanterhadap suatu kasus ;6 Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dituduhkan kepadatersangka

penahanan nomor : SP.Han/ 82 / XII / 2011 /Reskrim, tertanggal 13 Desember 2011, atas nama ABDUL HAFID aliasHAFID, yang selanjutnya diberi tanda P 2 ;Lanjutan Putusan Nomor : 02/Pid/Pra/2012/PN.KEFA.

penahanan diberikan kepada keluarga Pemohon seharisetelah penangkapan ;Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa sat itu bukan saksi yang menerima laporankorban Kamilaus Oki, SE, ME tentang tindak pidana yang dilakukan olehPemohon ;Bahwa saksi tidak pernah keluarkan surat panggilan untuk Pemohon;Lanjutan Putusan Nomor : 02/Pid/Pra/2012/PN.KEFA.

Halaman : 1516Bahwa setahu saksi Pemohon tiba dipolres TTU sekitar jam 17.30.wita danlangsung dibawa ke ruangan Reskrim, untuk dilakukan klarifikasi tentanglaporan korban tersebut;Bahwa surat perintah Penahanan ditanda tangani oleh Pemohon setelah selesaipemeriksaan di ruang reskrim polres TTU ;Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap pemohon, pemohon langsungditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di ruang reskrim Pemohon adadidampingi keluarganya yaitu

istri kedua pemohon dan Niko Uskono, SH ;Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai tesangka dan ditahan, daripenyidik ada memberikan surat perintah penahanan kepada keluarga pemohonyaitu istri kedua Pemohon yang bernama Hajah Mukoromah yang saat itujuga ada didampingi oleh Nikolas Uskono, SH.Bahwa Pemohon ditahan pada hari selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitarjam 21.45 wita dan penyerahan surat perintah penahanan kepada keluargapemohon jam 22.00 wita ;Bahwa setelah selesai pemeriksaan di ruang Reskrim

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penahanan atas diri Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/375/X/2020/Reskrim tertanggal 25 Oktober 2020 Jo.

Kap/544/X/2020/Reskrimtanggal 24 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/375/X/2020/Reskrim tanggal 25 Oktober 2020;Halaman 6 dari 14 Putusan No.76/Pid.Pra/2020/PN MdnBahwa Penangkapan dan penahanan = yangdilakukan Termohon terhadap diri anak Pemohon (ic. RABIUL HALIMSIREGAR alias HALIM) telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dan didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup;Bahwa selanjutnya Termohon mengirimkanberkas perkara Tersangka atas nama anak Pemohon (ic.

memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarsebagai berikut:Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotocopy suratsuratyang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengansurat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P.3., yaitu :Foto copy Surat Perintah

Penahanan Nomor : SP.Han/375/X/2020/Reskrim tertanggal 25 Oktober 2020, diberi tanda P1;Halaman 7 dari 14 Putusan No.76/Pid.Pra/2020/PN MdnFoto copy Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Belawanyang dibuat oleh Termohon Praperadilan No.K/422/X/2020/Reskrim,tertanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P2;Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan yangditerbitkan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor1215/N2.228/Euh.1/11/2020, yang diberi tanda P3;Menimbang

Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/375/X/2020/Reskrim tertanggal 25 Oktober 2020, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti T10.11. Foto copy Pengiriman Berkas Perkara an.

Menyatakan penahanan atas diri Pemohon Praperadilan berdasarkanSurat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/375/X/2020/Reskrimtertanggal 25 Oktober 2020 Jo. Surat Perpanjangan Penahanan yangditerbitkan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor1215/N2.228/Euh.1/11/2020, atas diri pemohon Praperadilan adalah sah;3.

Menyatakan Surat Perintah penahanan atas nama tersangka KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 jo Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PP-02/O.1.5/Ft.1/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 adalah sah berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat. 5. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON Praperadilan.sebesar Nihil ;

Terhadap Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON berdasarkanSurat Perintah Penahanan Nomor: PRIN463/0.1.1/Fd.1/03/2018tertanggal 2 Maret 2018 (Bukti P7):Halaman 13 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018 /PN.Jkt.Sel1. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHAP yang pada pokoknya menyatakanPengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentangantara lain:a.

Surat Perintah Penahanan atas nama PEMOHON PraperadilanNomor: PRIN463/0.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018adalah tidak sah, karena TERMOHON telah mengeluarkanSurat Perintah Penahanan kepada PEMOHON sebelumdilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.Tanggapan TERMOHONBahwa dalam surat permohonannya halaman 15 poin 4, 5dan 6, PEMOHON menyampaikan sebagai berikut :4.

Bahwa seharusnya sebelum TERMOHONmengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepadaPEMOHON terlebih dahulu dilakukan pemeriksaansebagai TERSANGKA, agar PEMOHON dapatmembela dirinya atas sangkaan yang ditujukan kepadadir PEMOHON namun pada faktanya Hak tersebuttidak diberikan kepada PEMOHON untuk membela dirisehingga tindakan TERMOHON didalam menetapkanSurat Perintah Penahanan, oleh karena itu tindakahupaya paksa berupa penahanan yang dilakukan olehTERMOHON kepada PEMOHON maka harus dianggaptidak sah.6.

Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN463/0.1.1/ Fd.1/03/2018 Tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah.Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pra PeradilanPemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan1.

Surat Perintah Penahanan atas nama PEMOHON Praperadilan Nomor:PRIN463/0.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah,dengan pokokpokok alasan sebagai berikut : Bahwa TERMOHON telahmengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada PEMOHON sebelumdilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka. (hal. 15)Halaman 69 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018 /PN.Jkt.Sel3.

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penahanan atas diri Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/375/X/2020/Reskrim tertanggal 25 Oktober 2020 Jo.

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana SURAT KETETAPAN TERSANGKA Nomor: S.Tap / 3 / XII / Res.2.1 / 2022 / Dit Reskrimsus, tertanggal 02 Maret 2022, dan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: SP.Han / 6 / III / Res.2.1 / 2022 / Dit Reskrimsus, tertanggal 24 Maret 2022 adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum.

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon ;

2. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-120/O.5.12/Fd.1/09/2018, tanggal. 24 September 2018 Sah menurut Hukum ;

3. membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Bahwa, demikian pula oleh karena penahanan terhadap Pemohon tidak sahmenurut hukum, maka Surat Perintah Penahanan Nomor : Print120/0.5.12/Fd.1/09/2018, tanggal 24 September 2018 adalah tidak sahmenurut hukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum (buitten effect stellen);Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas,Pemohon melalui Kuasa Hukum/Penasehat Hukumnya mohon kepada yang muliaHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi

Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Print120/0.5.12/Fd.1/09/2018, tanggal 14 September 2018 adalah tidak sah dantidak memiliki kekuatan hukum (buitten effect stellen);5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya SUYATNA, S.H., M.Hum., AHMADSURYONO, S.H., M.H.dan TRI SUPRAPTO, S.H.

Penahanan tanggal 24Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN JmrSeptember 2018 An.

Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Print 120/ 0.5.12/5.Fd.1/ 09/ 2018 tanggal 24 September 2018 adalah sah dan menmiilikikekuatan hukum.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PemohonMenimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukantanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan tanggapan (duplik);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi

PENAHANAN TINGKAT PENYIDIKAN (T2) NOMOR :PRINT120/0.5.12/ Fd.l/ 09/ 2018 tanggal 24 September 2018, diberi tandabukti T.1;.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/I/2021 Reskrim Tertanggal 22 Januari 2021;
3. Menyatakan tidak sah Penahanan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/I/2021 Reskrim Tertanggal 23 Januari 2021;
4. Memerintahkan agar Pemohon dikeluarkan dari tahanan

Menyatakan tidak sah Penahanan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/I/2021 ReskrimTertanggal 23 Januari 2021;Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Big4. Memerintahkan agar Pemohon segera dikeluarkan dari tahanan;5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian akibat salahtangkap dan salah tahan kepada Pemohon yaitu materil sebesarRp.500.000.000.

KALIAMAN TURNIPAlias PAK RIJON;Dan alasan pemohon dalam permohonannya mengatakan di dalam SuratPerintah Penangkapan dan di dalam Surat Perintah Penahanan Pasal 352dari KUHPidana tentang Penganiayaan Ringan adalah tidak benarkarena termohon dalam menerbitkan surat Perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap / 09 /1/ 2021 / Reskrim tanggal 22 Januari 2021 mempersangkakanpasal yang dilanggar oleh pemohon adalah Pasal 351 dari KUHPldanasedangkan di dalam Surat Perintah Penahanan terhadap pemohon Nomor :Sp.Han

;Bahwa tindakan termohon dalam melakukan penahanan terhadap pemohonsudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Surat Perintah PenahananNomor : Sp.Han / 06 / / 2021 / Reskrim tanggal 23 Januari 2021 dantembusan surat perintah penahanan tersebut sudah diserahkan kepadakeluarga pemohon;Berdasarkan dalildalil di atas, dimohonkan kepada yang mulia HakimPraperadilan untuk Memutuskan agar kiranya secara arif dan bijaksana denganamar Sebagai Berikut :1.Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya dan

Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 06 / / 2021 /Reskrim tanggal 23 Januari 2021, yang telah diperiksa sesuai denganaslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 23 Januari2021, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materaicukup, selanjutnya diberi tanda bukti P3;4.

Menyatakan tidak sah Penahanan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/I/2021 Reskrimtertanggal 23 Januari 2021;4. Memerintahkan agar Pemohon dikeluarkan dari tahanan;5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain selebihnya;6.