Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : demokrat pamilu pemilik pemali pembeu pemiri perlode periude prelude perludi perlum
Penelusuran terkait : Dkk vs ketua komisi pemilihan umum ri;; Perkumpulan Pemilu Pemilu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023
Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
2350 — 4476 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2016
Tanggal 6 September 2017 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
137 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI(Perludem), beralamat di Jalan Tebet Timur IVA, Nomor 1,Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh TitiAnggraini, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan riaPutra 66 Bakti, RT 006, RW 010, Kelurahan Kedaung,Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tanggerang, selakuDirektur Eksekutif berdasarkan Pendirian Yayasan PerludemNomor 279 tanggal 15 November 2015;3. KONSTITUS! DAN DEMOKRASI INISIATIF (KoDe),beralamat di Jalan M.
    Oleh sebab itu, karena koordinator adalah strukturtertinggi di dalam badan pekerja, maka dalam hal ini Pemohon diwakili oleh koordinator badan pekerja;Bahwa Pemohon II Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi(Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secaraswadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakatyang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut sertamewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi
    PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (Perludem),3. KONSTITUS! DAN DEMOKRASI INISIATIF (KoDe), 4. YANCEARIZONA tersebut;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi,S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus Pemilu
Putus : 16-03-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN SIGLI Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Sgi
Tanggal 16 Maret 2017 — M. NAZAR Bin SYAFI’I, RIDWAN BIN AHMAD
121 — 24
  • Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasUU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndangUndang tersebut dan majelis berpendapat tentang pemidanaan kepadapara terdakwa lebih tepat digunakan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 14huruf (a) KUHPidana dan 14 huruf (6) KUHPidana terkait jenis pemidanaanterhadap para terdakwa dengan pidana percobaan, hat tersebut dikuatkan denganhasil kajian Perkumpulan
    untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yangmengungkapkan Aceh merupakan daerah yang paling banyak diwarnai peristiwakekerasan dalam proses pilkada serentak 2017.