Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU Nomor26 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto bersalah bersamasamamelakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 (1) huruf b dan c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secaraberlanjut:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pidana denda sebesarRp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan ketentuan palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabilatidak dibayar maka harta benda PT.

TrimustikaPerkasa pada tahun 2007 dan 2008 terbukti tidak pernah melaporkanatau menyampaikan kewajiban pelaporan perpajakan perusahaanmiliknya yakni PT.

Sus/2018Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndang RI Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang RI Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 43 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndang RINomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Menyatakan terdakwa ABDUL FARID, S.Sos.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perpajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf c; i UU No. 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, yang telah diubah dengan UUNo. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PerpuNo. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempatatas UU No. 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan ;2.Menjatuhkan

atas pemenuhankewajiban perpajakan yaitu pelaporan danpenyetoran dan terjadi perubahan yang signifikandalam jumlah setoran PPh Pasal 21 yangmengindikasikan wajib pajak tidak menghitung PPhPasal 21 dengan benar dan/atau tidak menyetorPajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telahdipotong dengan benar ke Bank Persepsi atau KantorPOS 7 SRR SR SR i I SR SnBahwa setelah adanya temuan tersebut, dilakukanperingatan atau teguran dengan Surat No.

Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuaihasil resume bimbingan dan konsultasi sebagaimanadisampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama RabaBima Nomor S1456/WPJ.31/ KP.0208/2009 tanggal 15Juli 2009 ;Bahwa terhadap peringatan tersebut tidak adatanggapan dari terdakwa selaku Bendahara PemegangKas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP00.037.734.1912.000 dan tetap tidak menyampaikanSPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desembertahun 2009 dan melakukan penyetoran atas PPhPasal 21 yang dipotong dengan

Bima NPWP 00.037.734.1912.000 untuk tahunpajak 2009 telah tidak menyetor ke Bank Persepsiatau Kantor Pos Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)sebesar Rp. 199,476,400, (seratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribuempat ratusrupleh) pf SesPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 39 ayat (1) huruf (c); (i) UndangUndang No.: 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang No. 6Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,yang telah

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ~~~ >>Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL FARID, S.Sos sebagaiseorang bendahara, mulai bulan Januari 2009, bulan Pebruari2009, bulan Maret 2009, bulan April 2009, bulan Nopember 2009dan bulan Desember 2009 bertempat di Kantor Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kab.

Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kaliterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal65 ayat (1) KUHP;Hal. 1 dari 29 hal.

Pasal 43 ayat (1) tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan UndagUndang Nomor 16/2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP(Dakwaan ke1) dan terbukti bersalan melakukan tindak pidanaPerpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a UndangUndang Nomor 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diuban beberapa kali dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (Dakwaan Ke2);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deviyana Sandy alias Sandybin H.

Putusan No. 689 K/Pid.Sus/2018dalam tindak pidana perpajakan, penjatuhan pidana adalah bersifat u/timumremidium artinya pemidanaan adalah upaya terakhir dan yang didahulukanadalah denda dan pembayaran pajaknya.

Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP (Dakwaan ke1) dan Pasal 39A huruf a UndangUndangNomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diuban beberapa kali dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo.

HARAPAN DIESEL 25.090.354.9518.001 544,254,0694,383,181,457 dengan pokok pajak sebesar Rp. 4.383.181.457, (empat milyar tiga ratusdelapan puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus limapuluh tujuh rupiah);ooncencenen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan joUndangUndang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun

Menyatakan Terdakwa JOKO BUDISUSILO fterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ahuruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dakwaan

alin sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding danpertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini.Begitupun mengenai pemidanaannya baik pidana penjara maupun pidanadenda yang dijatunkan dengan mengambil alin pula halhal yang meringankandan memberatkan bagi Terdakwa, dipandang adil, tetapi Pengadilan TinggiJawa Tengah, tidak sependapat terhadap pidana pengganti atas pidana dendayang dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa dalam tindak pidana perpajakan

tahanan dan tidak adaalasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkanketentuan Pasal 242 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana,memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka ia dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Negarasejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019(ditangguhkan pada tanggal 14 Januari 2019) dan berada dalam tahananKota sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriYogyakarta karena didakwa dengan jenis Dakwaan Tunggal yaitu PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf ddan huruf i juncto Pasal 43 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriYogyakarta tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 176 K/Pid.Sus/2021Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA bersalahmelakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf (d) (i) juncto Pasal 43UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.

lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOHALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara bersamasama menyampaikan surat pemberitahuan dan/atauketerangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap dan tidak menyetorkanpajak yang telah dipungut sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1)huruf d dan huruf juncto Pasal 43 UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pid.Sus/2021dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sertacara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukumyang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwatelah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf ddan huruf juncto Pasal 43 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 132 D, Sumbawa,Kabupaten Sumbawa;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Wiraswasta/ Pimpinan UD Jaya Raya;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39 Ayat (1) huruf dUndangUndang Nomor28 Tahun2007 tentang Perubahan KetigaatasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentangPerubahan Keempat atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumbawa Besartanggal 18 Desember 2014sebagai berikut:Hal. 1dari31 hal.

. 123 PK/Pid.Sus/20181.Menyatakan Terdakwa CHRISTIN MARLIANA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengajamenyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinyatidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugianpada pendapatan Negara*,sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanjunctoPasal 39 Ayat (1)huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahankeempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIN MARLIANA denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangkan selama Terdakwadalam tahanan dengan perintah Terdakwa

junctoPasal 39 Ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor28 Tahun2007 tentang Perubahan KetigaatasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentangPerubahan Keempat atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Nomor 461 K/Pid.Sus/2021KEDUAKETIGAUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;ATAU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Caradan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;:ATAU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP:Mahkamah Agung

Menyatakan Terdakwa SUDJIANTO bersalah turut serta melakukantindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimana diatur danHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Perpajakan dalamdakwaan alternatif Ketiga, tidak salah menerapkan hukum;2.

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya (vide pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.)Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktiandan tidak obyektif dalam menarik faktafakta;Bahwa dalam putusan a quo, Judex Facti tidak mempertimbangkanseluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini secara obyektif danhanya mempertimbangkan satu alat bukti saja yaitu keteranganterdakwa padahal dalam perkara ini juga telah diperiksa Ahli dalambidang Perpajakan

Bahwa Judex Facti, cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang (vide pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP).Bahwa dalam putusan a quo, Judex Facti tidak mempertimbangkanseluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini secara obyektif danhanya mempertimbangkan satu alat bukti saja yaitu keteranganterdakwa padahal dalam perkara ini juga telah diperiksa Ahli dalambidang Perpajakan, yang atas fakta dan data yang ada dalam perkaraini, telah menyampaikan pendapatnya sebagaimana tertuang dalamHal

ini,tentunya akan menjatuhkan putusan yang sebaliknya yaitumenyatakan terdakwa VINNA SENCAHERO, HO terbukti secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyampaikansurat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benaratau tidak lengkap sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sehinggadipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan sebagaimanadiatur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 39 ayat (1) huruf CUndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dantata cara perpajakan

Kelurahan SeiRengas ll, Kecamatan Medan Area, KotaMedan ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejaktanggal 05 Juli 2017 sampai dengan sekarang 09 Juli 2018 ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf cJuncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menyatakan Terdakwa TIANDI LUKMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan SecaraHalaman 1 dari 34 hal. Put.

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1)huruf C juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2003 juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 juncto Pasal 64 Ayat (1) juncto Pasal 65Ayat (1) KUHPidana yaitu Dakwaan Tunggal kami;.

MenjatuhkanMenyatakan bahwa Terdakwa TIANDI LUKMAN tersebut di atas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Turut serta melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut;.

2018/PT MDN tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 November 2017Nomor 2436/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding sekedarmengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa TIANDI LUKMAN tersebut di atas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta melakukan Tindak Pidana Perpajakan

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuaan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaSemarang tanggal 18 Desember 2017 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana di bidang perpajakan

secara bersamasama atau turut sertamelakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja menerbitkan faktur pajakyang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor

yangmempunyai harta kekayaan berupa uang, barang dan sebagainya yang selamaini belum dilaporkan agar segera melaporkan harta kekayaan;Bahwa program pengampunan pajak dimaksud berlaku terhadap hartakekayaan yang belum dilaporkan untuk segera dilaporkan sesuai tentang waktuagar mendapat pengampunan atau pengurangan pajak dari pemerintah;Halaman 78 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018Bahwa program pengampunan pajak ini bukan bermaksud untukmemberikan penghapusan terhadap tindak pidana perpajakan

(dekriminalisasitindak pidana perpajakan) dan pengampunan terhadap pelaku tindak pidanaperpajakan;Bahwa program pengampunan pajak sebenarnya tidak sama yangdimaksudkan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa pengampunan pajakterhadap tindak pidana pajak yang pernah dilakukan.

Pengampunan pajak tidakbertujuan untuk menghapuskan tindak pidana perpajakan yang sudah terjadisebelum program pengampunan pajak;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak dapatmenggunakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana sebagai dasar untukmenyatakan terjadi peralihan/perubahan ketentuan.

Putusan No. 2583 K/PID.SUS/2016UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39Ahuruf a UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaUndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;.

Ketika orang tersebutmau melakukan perbaikan maka kita menganggap mens rea menjadi tidakada dan yang kedua kewenangan untuk penyidikan menjadi tidak benardalam konteks perpajakan. Kapan seseorang sah masuk ke dalam ranahtindak pidana perpajakan?

undangundang perpajakan karna proses administrasi dalam penyelesaian itu dimungkinkan, salah satu contohnya Pasal 8 UndangUndangPajak.

adalah bentuk menambah pendapatan negara.Dikaitkan unsur mens rea dalam undangundang perpajakan bagaimanaHal. 86 dari 138 hal.