Menghukum Para Tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan batu bara ;4.

lingkungan hidup, sistemnilai ekonomi, sosial dan politik serta hukum di Kota Samarinda;Bahwa PARA PENGGUGATsebagai masyarakat Kota Samarinda, yangpeduli terhadap adanya perubahan iklim yang terjadi di PropinsiKalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, dalam hal ini PARAPENGGUGATadalah korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwapenduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012 (BUKTI P2),yang merasakan langsung akibat dari terjadinya perubahan iklim yangterjadi karena kebijakan perizinan pertambangan

batu bara secaraberlebihan di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda;Bahwa sebelum PARA PENGGUGATmenguraikan dalildalil lebih lanjut,perlu dibatasi dalam gugatan a quo bahwa yang dimaksud dengan"perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsungatau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkanperubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitasiklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan"sebagaimana dimaksud dalam

Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 Tentang Surat Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 Tentang Surat Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia ;4.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.

Batu Bara EksploitasiPT.

Pasir Prima CoalIndonesia (in casu Penggugat) dengan maksud yang sudahkonkrit yaitu) Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser UtaraNomor : 545/03 Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 Tentang Surat IjinKuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT.

; Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quoyaitu. bukti T1 = bukti P1 berupa Keputusan Tergugat BupatiPenajam Paser Utara Nomor : 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal7 Pebruari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati PenajamPaser Utara Nomor : 545/03 Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008Tentang Surat Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara EksploitasiPT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atasdikaitkan dengan bukti T4 berupa Berita Acara RapatKoordinasi Kegiatan Pertambangan Batu Bara oleh PT.

Batu Bara Eksploitasi PT.Pasir Prima Coal Indonesia =;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TergugatBupati Penajam Paser Utara Nomor460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 TentangPencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor545/03 Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 Tentang Surat IjinKuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT.

Oleh karena itu atas Pajak Masukan yang dikeluarkan untuk memperoleh ataumemproduksi batu bara sebagai Barang Tidak Kena Pajak tidak dapat dikreditkan;Mbahyet Berdotwrk Baketerguan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batu bara sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berdasarkan UndangundangPajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undangundang Pajak PertambahanNilai 1994 beserta peraturan pelaksanaannya, sangatlah jelas diatur

bahwa batu bara merupakan BarangKena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Mbahyet Rapelixon Banding adalah salah satu perusahaan kontraktor di bidang pertambangan batu bara(generasi ketiga) yang telah mengadakan perikatan (kontrak) dengan Pemerintah yang lebih dikenaldengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara ditandatangani oleh Pemohon Banding danPemerintah pada tanggal 20 November 1997;bahwa dengan ditandatanganinya kontrak/perjanjian tersebut maka kedua belah pihak telah

Batu bara, diatur bahwaPerusahaan Kontraktor Swasta wajib membayar Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kewajiban perpajakan dari Pemohon Banding selakukontraktor berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara harus mengikuti ketentuanyang tercantum di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang

Dengan demikian dapatdiartikan bahwa batu bara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 702/KMK.04/1996 mengatur bahwa Pajak PertambahanNilai dikenakan atas penyerahan batu bara yang meliputi:a. nilai imbalan ke Pemerintah atas penyerahan hak pengelolaan pengusahaan pertambangan batu bara,yaitu sebesar 13,5% dari hasil produksi batu bara (Pasal 1); danb. penyerahan batu bara ke pihak lain (Pasal 2);bahwa hasil tambang batu bara dari

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988 yang mengatur bahwa batu bara yang dihasilkan melalui prosespengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galianadalah Barang Kena Pajak dan perusahaan pertambangan yang menghasilkan batu bara tersebut adalahPengusaha Kena Pajak;bahwa Pasal 14 angka 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara menyatakan:butir() =: Kontraktor wajib melaporkan usahanya untuk

Oleh karena itu atas Pajak Masukan yang dikeluarkan untuk memperoleh ataumemproduksi batu bara sebagai Barang Tidak Kena Pajak tidak dapat dikreditkan;Mbahbyt Berdotwk Baketerguan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batu bara sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berdasarkan UndangundangPajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undangundang Pajak PertambahanNilai 1994 beserta peraturan pelaksanaannya, sangatlah jelas diatur

bahwa batu bara merupakan BarangKena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Mbahyet Rapelixon Banding adalah salah satu perusahaan kontraktor di bidang pertambangan batu bara(generasi ketiga) yang telah mengadakan perikatan (kontrak) dengan Pemerintah yang lebih dikenaldengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara ditandatangani oleh Pemohon Banding danPemerintah pada tanggal 20 November 1997;bahwa dengan ditandatanganinya kontrak/perjanjian tersebut maka kedua belah pihak telah

Batu bara, yangberbunyi: mengenai PajakPajak dan Kewajiban LainLain Keuangan Kontraktor. ................ antara lain:Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26,Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan;bahwa selanjutnya di dalam kontrak dinyatakan terhadap kewajiban perpajakannya diatur sesuaiperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani, artinyabahwa untuk

Batu bara, diatur bahwaPerusahaan Kontraktor Swasta wajib membayar Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kewajiban perpajakan dari Pemohon Banding selakukontraktor berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara harus mengikuti ketentuanyang tercantum di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang

Dengan demikian dapatdiartikan bahwa batu bara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 702/KMK.04/1996 mengatur bahwa Pajak PertambahanNilai dikenakan atas penyerahan batu bara yang meliputi:a. nilai imbalan ke Pemerintah atas penyerahan hak pengelolaan pengusahaan pertambangan batu bara,yaitu sebesar 13,5% dari hasil produksi batu bara (Pasal 1); danb. penyerahan batu bara ke pihak lain (Pasal 2);bahwa hasil tambang batu bara dari

Dengan demikianatas penyerahan sebesar Rp.236.556.827.094,00 menurut pendapat Terbanding adalah penyerahan yangtidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;Mbahbyet Berdotwk Baketerguan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batu bara sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berdasarkan UndangundangPajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undangundang Pajak PertambahanNilai 1994 beserta peraturan pelaksanaannya, sangatlah jelas diatur

bahwa batu bara merupakan BarangKena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Mbahyett Rapelixon Banding adalah salah satu perusahaan kontraktor di bidang pertambangan batu bara(generasi ketiga) yang telah mengadakan perikatan (kontrak) dengan Pemerintah yang lebih dikenaldengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara ditandatangani oleh Pemohon Bandingdan Pemerintah pada tanggal 20 November 1997;bahwa dengan ditandatanganinya kontrak/perjanjian tersebut maka kedua belah pihak telah

Batu bara, yangberbunyi: mengenai PajakPajak dan Kewajiban LainLain Keuangan Kontraktor. ................ antara lain:Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26,Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan;bahwa selanjutnya di dalam kontrak dinyatakan terhadap kewajiban perpajakannya diatur sesuaiperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani , artinyabahwa untuk

Batu bara, diatur bahwaPerusahaan Kontraktor Swasta wajib membayar Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kewajiban perpajakan dari Pemohon Banding selakukontraktor berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara harus mengikuti ketentuanyang tercantum di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang

Dengan demikian dapatdiartikan bahwa batu bara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 702/KMK.04/1996 mengatur bahwa Pajak PertambahanNilai dikenakan atas penyerahan batu bara yang meliputi:a. nilai imbalan ke Pemerintah atas penyerahan hak pengelolaan pengusahaan pertambangan batu bara,yaitu sebesar 13,5% dari hasil produksi batu bara (Pasal 1); danb. penyerahan batu bara ke pihak lain (Pasal 2);bahwa hasil tambang batu bara dari

BCL) berbatasan dengan areal pertambangan batu bara milik PT.Aljabri Buana Citra (PT. ABC) yang ditandai menggunakan patok kayu ;e Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. BhadraCemerlang (PT. BCL) karena beberapa pohon kelapa sawit yang tumbangdan hilang tertimbun longsoran tanah tidak dapat dipergunakan lagi ;Bahwa sebelumnya PT. Bhadra Cemerlang (PT. BCL) telah beberapa kalimenegur PT. Aljabri Buana Citra (PT.

ABC) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wibbertempat di Afdeling Hotel Blok 18 PT. Bhadra Cemerlang (PT. BCL) diDesa Mawani Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. KalimantanTengah, terdakwa Il dan terdakwa yang sedang melakukan kegiatanpenambangan batu bara telah merusak beberapa pohon kelapa sawit milikPT. Bhadra Cemerlang (PT.

BCL) dengan menggunakan 1 (satu) unitexsavator type CAT 336 D warna kuning dengan nomor lambung OR.90 ;Bahwa kegiatan penambangan batu bara yang telah dilakukan olehterdakwa Il dan terdakwa mengakibatkan beberapa pohon kelapa sawittumbang dan hilang tertimbun longsoran tanah ;Bahwa letak areal pertambangan batu bara milik PT. Aljabri Buana Citra(PT. ABC) berbatasan dengan areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Bhadra Cemerlang (PT.

ABC) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara danterdakwa Il. CUK SUMARNA Als. SUKMA Bin HARIADI yang merupakanoperator alat berat exsavator di PT. Aljabri Buana Citra (PT. ABC) yangbergerak di bidang pertambangan batu bara, yang sedang melakukankegiatan penambangan batu bara telah merusak beberapa pohon kelapasawit milik PT. Bhadra Cemerlang (PT.

ABC) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, yang sedangmelakukan kegiatan penambangan batu bara telah merusak beberapa pohonkelapa sawit milik PT. Bhadra Cemerlang (PT. BCL) yang bergerak di bidangperkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit exsavator type CAT336 D warna kuning dengan nomor lambung OR.90 milik PT. Aljabri Buana Citra(PT.

KAREBET MAS INDONESIA) bergerakdi bidang Kontraktor Pertambangan Batu Bara. Bahwa demi untukmenjaga Keutuhan dalam rumah tangga Penggugat Terpaksa berhentibekerja dan pulang ke Bondowoso, kenyatannya ke pulangan Penggugatke Bondowoso atas Keinginan dari Tergugat. Bahwa Tergugat sekarangdi Percaya sebagai Project Manager di (PT.

KAREBET MAS INDONESIA) bergerak di bidangKontraktor Pertambangan Batu Bara. Bahwa demi untuk menjagaKeutuhan dalam rumah tangga Penggugat Terpaksa berhenti bekerjadan pulang ke Bondowoso, kenyatannya ke pulangan Penggugat keBondowoso atas Keinginan dari Tergugat. Bahwa Tergugat sekarang diHal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1299/Pdt.G/2020/PA.BdwPercaya sebagai Project Manager di (PT.

KAREBET MAS INDONESIA) bergerak dibidang Kontraktor Pertambangan Batu Bara. Bahwa demi untuk menjagaKeutuhan dalam rumah tangga Penggugat Terpaksa berhenti bekerja danpulang ke Bondowoso, kenyatannya ke pulangan Penggugat ke BondowosoHal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1299/Pdt.G/2020/PA.Bdwatas Keinginan dari Tergugat. Bahwa Tergugat sekarang di Percaya sebagaiProject Manager di (PT.

No. 1299/Pdt.G/2020/PA.Bdwbergerak di bidang Kontraktor Pertambangan Batu Bara. Bahwa demi untukmenjaga Keutuhan dalam rumah tangga Penggugat Terpaksa berhentibekerja dan pulang ke Bondowoso, kenyatannya ke pulangan Penggugatke Bondowoso atas Keinginan dari Tergugat. Bahwa Tergugat sekarang diPercaya sebagai Project Manager di (PT.

KAREBET MAS INDONESIA)bergerak di bidang Kontraktor Pertambangan Batu Bara dengan gajisebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat setiap 2(dua) bulan sekali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Cindogo,Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso ;4.

PH 0bJeRryfapPdrtambahan NilaiTFaonagPajakPdkahinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas PajakMasukan sebesar Rp.58.504.880.060,00;Mbahwu Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00 yangdilakukan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan adalah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan;Mbahyut Berdotwk Baketerguan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batu bara sebagaimana

Undangundang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 18 Tahun 2000;bahwa setelah Majelis membaca Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Surat Tanggapandari Terbanding, dan buktibukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan,Majelis berpendapat sebagai berikut:bahwa substansi pokok sengketa adalah penerapan ketentuan Undangundang Pajak Pertambahan Nilaipada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batu bara atau (PKP2B) Generasi III yang menurutPemohon Banding adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus (nail down), sehingga dalamkaitannya dengan kegiatan tambang batu bara, Pemohon Banding mendalilkan bahwa atas penyerahanbatu bara tidak termasuk dalam negative list, sehingga atas penjualan aktivanya Pemohon Bandingmembuka Faktur Pajak;bahwa menurut Pendapat Ahli (Prof.

Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar FakultasHukum Universitas Indonesia) berkaitan dengan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai kontraktorPKP2B tanggal 1 Agustus 2011 berpendapat sebagai berikut: Sesuai Pasal 1337 yang menyebutkanbahwa syarat Perjanjian tidak boleh melanggar undangundang/hukum maka pengaturan perpajakandalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tidak dapat menyimpang dari peraturanperundangundangan di bidang perpajakan.

Usaha pertambangan batu bara yang belum mendapatkan izinmelakukan pertambangan batu bara dan/ atau;2.

Usaha pertambangan batu bara yang sudah mendapat izin melakukanpertambangan batu bara namun dengan adanya peraturan gubernuratau peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka izintersebut tidak akan diperpanjang.Pasal 7Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak KeduaPihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji untuk tidak (i) mengajukantuntutan atau keberatan atau pengaduan apapun atau (ii) menyuruh oranglain untuk mengajukan tuntutan atau keberatan atau pengaduan apapunkepada badan badan peradilan dan/ atau

Batu bara Pemohon Banding.

Dengandemikian Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;Menurut Pemohon BandingBahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batu bara antara Pemohon Banding denganPemerintah Republik Indonesia tunduk pada UndangUndang yang berlakupada saat ditandatanganinya kontrak.

Di dalamPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara generasi ketiga,Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1354/B/PK/PJK/2017terdapat bagian yang telah secara jelas memberikan penegasan bahwaUndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 menjadi acuan dasar hukum dalammenjalankan kewajiban perpajakannya untuk Pajak Pertambahan Nilai:(i) di Pasal 1 butir 37 mengenai Definisi UndangUndang Pajak PertambahanNilai 1994 yang menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud denganUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai

Batu bara Generasi Illditegaskan bahwa:a.

Ketentuan yang berlaku bagi Kontraktor Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batu bara Generasi Ill adalah UndangUndang Nomor 11Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya kecuali diatur secara khususdalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara;b. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang menetapkanbahwa batu bara adalah bukan Barang Kena Pajak tidak berlaku bagiKontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara GenerasiIll.

PUTUSANNomor 73 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (LembaranDaerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), padatingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara

Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 7 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan MahkamahAgung pada tanggal 12 November 2018, dan diregister dengan Nomor73 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (LembaranDaerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohonuntuk seluruhnya;Menyatakan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi SumateraSelatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) bertentangan denganperaturan perundanganundangan yang lebih tinggi, yaitu:

Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi SumateraSelatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), tidak sah dan tidakberlaku untuk umum,;Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut ataumenghapus Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi SumateraSelatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi

Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi SumateraSelatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) terhadap: UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4444).

Menyatakan terdakwa SAHRANI BIN ABDUL MUIS terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha pertambangan batu bara tanpa ljin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau ljinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK), pasal 158 UndangundangRepublik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.

batu bara tanpa jin Usaha Pertambangan (IUP),Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau ljin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut:e Bahwa awalnya saksi Hairudin Johari, saksi Taufik Iskandar, saksiDadang Syahputra beserta petugas Kepolisian Kabupaten KotaBaru sedang melakukan razia Illegal Meaning di Desa SahapiKm.26 kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru.

Melakukan usaha pertambangan batu bara tanpa Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IjinUsaha Pertambangan Khusus (1UPK) ;Ad.1.

Melakukan usaha pertambangan batu bara tanpa Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin UsahaPertambangan Khusus (IUPK),Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini sifatnya alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur, maka dapatlahdinyatakan keterbuktiannya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ~ kegiatanpertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan atau batubara yangmeliputi penyelidikan umum

Arutmin Indonesia atau pihak lain yang berwenang untukitu ;Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbuktimelakukan usaha pertambangan batu bara tanpa Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 158Undangundang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral15dan Batubara yang didakwakan kepada terdakwa telah

Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polsek Kapuas; Bahwa Saksi dan rekanrekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret2020 mendapat perintah dari Kapolsek tentang adanya laporan dari PTSembilan Tiga Perdana terkait pemortalan yang dilakukan Terdakwa dijalan areal pertambangan batu bara PT Sembilan Tiga Perdana DesaKatanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas ProvinsiKalimantan Tengah;Halaman 6 dari 15 Putusan

Saksi AHMAD FAROQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi adalah supir yang mengantarkan Saksi HARTOYO BinPRAPTOMIHARJO ke jalan areal pertambangan batu bara PT SembilanTiga Perdana Desa Katanjung Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas ProvinsiKalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 ; Bahwa pada saat Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO danrekannya Sdr.

Saksi IMAM ASROFI Bin TURAJI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah supir truk milik PT Sembilan Tiga Perdana; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, saat Saksi mengendaraitruk dan melintasi areal areal pertambangan batu bara PT Sembilan TigaPerdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten KapuasProvinsi Kalimantan Tengah dan tibatiba dihentikan oleh Terdakwa;Bahwa karena mendapat perintah dari atasan via radio, Saksi tetapmeneruskan laju truknya;

batu bara PT.

SembilanTiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten KapuasProvinsi Kalimantan Tengah; Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang melakukan pemortalan jalan/penghentian setiap truk yang lewat areal pertambangan batu bara PT.Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas HuluKabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat SaksiHARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO dan 4 orang rekan Saksi datang; Bahwa untuk berjaga diri, Terdakwa mengambil senjata tajam jenismandau dengan panjang

batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan adaorang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di DesaTanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab.

HELMI ;Bahwa Saksi tidak mengetahui pertambangan tersebut telah memiliki izinatau tidak ;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN MreBahwa Sepengetahuan Saksi jumlah korban pertambangan batu bara ilegalberjumlah 11 (Sebelas) orang yang meninggal dunia. Yang Saksi kenal danmenjadi korban dalam kejadian longsor ditambang batu bara tersebut yaituSdr. M.DARWIS (Alm), Sdr. RUKASIH (Alm), Sdr. SANDRA KHAERUDIN(Alm) Sdr.

;Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalamperkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan adaorang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di DesaTanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan olehTerdakwa Bambang Bin Sunjani.

HELMI dikarenakan lahan tersebut belum adaganti rugi dari perusahaan yang akan mengelolanya, dikarenakan jikaperusahaan akan mengelola lahan untuk pertambangan batu bara makapemilik serta perusahaan akan menghadap Saksi berkaitan dengan ganti rugilahan yang akan dikelola tersebut ;Bahwa Usaha pertambangan batu bara ilegal yang ada di Desa TanjungLalang Kec. Tanjung Agung Kab.

;Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalamperkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan adaorang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di DesaHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN MreTanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan olehTerdakwa Bambang Bin Sunjani ;Bahwa Saksi mengetahui kejadian longsor tersebut dari Kanit Reskrim IPDAKms.

HELMI ;Bahwa Saksi tidak mengetahui pertambangan tersebut telah memiliki izinatau tidak ;Bahwa Sepengetahuan Saksi jumlah korban pertambangan batu bara ilegalberjumlah 11 (Sebelas) orang yang meninggal dunia. Yang Saksi kenal danmenjadi korban dalam kejadian longsor ditambang batu bara tersebut yaituSdr. M.DARWIS (Alm), Sdr. RUKASIH (Alm), Sdr. SANDRA KHAERUDIN(Alm) Sdr.

;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN MreBahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalamperkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan adaorang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di DesaTanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan olehTerdakwa Bambang Bin Sunjani.

Muara Enim ;Bahwa Saksi tidak mengetahui pertambangan tersebut telah memiliki izinatau tidak ;Bahwa Sepengetahuan Saksi jumlah korban pertambangan batu bara ilegalberjumlah 11 (Sebelas) orang yang meninggal dunia dan 4 (empat) orangmerupakan warga asli Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. MuaraEnim;Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah titik tambang batu bara ilegal yangada di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab.

HELMI dikarenakan lahan tersebut belum adaganti rugi dari perusahaan yang akan mengelolanya, dikarenakan jikaperusahaan akan mengelola lahan untuk pertambangan batu bara makapemilik serta perusahaan akan menghadap Saksi berkaitan dengan ganti rugilahan yang akan dikelola tersebut ;Bahwa Usaha pertambangan batu bara ilegal yang ada di Desa TanjungLalang Kec. Tanjung Agung Kab.

batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan adaorang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di DesaTanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab.

;Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalamperkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan adaorang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di DesaTanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan olehTerdakwa Bambang Bin Sunjani.

HELMI ;Bahwa Saksi tidak mengetahui pertambangan tersebut telah memiliki izinatau tidak ;Bahwa Sepengetahuan Saksi jumlah korban pertambangan batu bara ilegalberjumlah 11 (Sebelas) orang yang meninggal dunia. Yang Saksi kenal danmenjadi korban dalam kejadian longsor ditambang batu bara tersebut yaituSdr. M.DARWIS (Alm), Sdr. RUKASIH (Alm), Sdr. SANDRA KHAERUDIN(Alm) Sdr.

HELMI dikarenakan lahan tersebut belum adaganti rugi dari perusahaan yang akan mengelolanya, dikarenakan jikaperusahaan akan mengelola lahan untuk pertambangan batu bara makapemilik serta perusahaan akan menghadap Saksi berkaitan dengan ganti rugilahan yang akan dikelola tersebut ;Bahwa Usaha pertambangan batu bara ilegal yang ada di Desa TanjungLalang Kec. Tanjung Agung Kab.

DANU REDJO KARYA No : 003/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);-1 (Satu) bandel Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara di Konsesi PT.

ENERGI CAHAYA INDUSTRITAMA Palaran Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No : 02/PKPLTP/PET-DRK/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);-1 (Satu) bandel Perjanjian Kerjasama Investasi pertambangan batu bara No : 001/PKS-PBB/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);-1 (satu) bandel CASH FLOW Mining Site Palaran;-1 (Satu) lembar bukti transaksi / pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan No Rek : 1480011360727 An