Direktori Putusan

Register : 23-03-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 27-04-2022

Putusan PTTUN MEDAN Nomor 66/B/2022/PT.TUN.MDN

Tanggal 27 April 2022 — Pembanding/Penggugat : FRANKY SIAMIR Diwakili Oleh : H.Suharmansyah.SH.MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARCHENIUS NAPITUPULU
40 — 11

Pembanding/Penggugat : FRANKY SIAMIR Diwakili Oleh : H.Suharmansyah.SH.MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARCHENIUS NAPITUPULU

Register : 23-01-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-09-2021

Putusan PTTUN MEDAN Nomor 29/B/2020/PT.TUN.MDN

Tanggal 2 Maret 2020 — SIAGIAN, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : AHMAD SYAHABUDDIN, SH
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : NURHAYANTI ANSORI Diwakili Oleh : LUCKY MOCHTAR, SH
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Diwakili Oleh : DIAN ASRISTIA, ST
32 — 13

SIAGIAN, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : AHMAD SYAHABUDDIN, SH
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : NURHAYANTI ANSORI Diwakili Oleh : LUCKY MOCHTAR, SH
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Diwakili Oleh : DIAN ASRISTIA, ST
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan diJalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada:1. Ahmad Sahabuddin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;2. Umi Kalsum, S.H., M.Si., Jabatan Kasubsi Pengendalian Pertanahan;3. Armiana Agriani, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan;4.
., Jabatan Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflikdan Perkara Pertanahan;Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 29/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMKesemuanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 99 Palembang, pekerjaan pegawai Aparatur Sipil Negara padaKantor Pertanahan Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 9/Sku16.71.MP.02/1/2019, tanggal 17 Januari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;2.

Putus : 20-12-2016 — Upload : 20-04-2017

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/TUN/2016

Tanggal 20 Desember 2016 — ., DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
25 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

., DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOKTENGAH, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4,Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa TenggaraBarat:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Lalu Sukirman, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah;2. Marsoan, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara pada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Tengah;3.
Junaedin, A.Ptnh, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflikpada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 666/SK52.02.600.14/X1/2015, tanggal 10 November 2015;ll. STEEFANIE ANGELIA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Taman Mahkota B6 Nomor 8, Jalan HuseinSastranegara, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten,pekerjaan Swasta;Halaman 2 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 509 K/TUN/201619.16.17.18.19.Bahwa kemudian setelah Penggugat berhasil mencegah penjualan tanahObjek Sengketa di lokasi tanah Objek Sengketa, bahkan Penggugatmelaporkannya kepada Kepala Desa Penujak atas tindakan Lalu Masudtersebut, namun selanjutnya Penggugat tidak mengetahui apakah LaluMasud secara administrasi diamdiam tanopa sepengetahuan Penggugatsudah menggunakan jasa Notaris/PPAT dan kemudian sudahmendaftarkan peralihan hak tersebut kepada Kantor Pertanahan LombokTengah;Bahwa
Putusan Nomor 509 K/TUN/201623.24.bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sesuai ketentuan pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tatausaha negara;Bahwa telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) UndangundangNomor 9 tahun 2004 yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 45 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenyatakan: Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukanPendaftaran Peralinan
yang telah dialihakkan kepada Tergugat IIIntervensi harus dinilai cacat dari aspek prosedural maupun Substansialkarena H.Izudin tidak pernah mengalih hakkan tanah Objek Sengketa danTergugat tidak pernah mencari informasi dari masyarakat sekitar untukmemperoleh data fisik dan data yuridis yang lengkap, maka sesualketentuan pasal 183 huruf (a) dan (b) jo pasal 84 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1977tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan

Register : 08-09-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 17-02-2015

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 188/G/2014/PTUN-JKT

Tanggal 10 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, 2. dr. HELENA HERLINAWATI TANUMIHARDJA
21 — 7

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, 2. dr. HELENA HERLINAWATI TANUMIHARDJA

Putus : 23-05-2013 — Upload : 20-05-2014

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/TUN/2013

Tanggal 23 Mei 2013 — Almarhumah REGUNA SITEPU, dk vs REHULINA SITEPU,dk
66 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

Yani Nomor 16 Lantai III, Medan,kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor024/LOLH/SK/HI/2012, tanggal 15 Maret 2012;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;danKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT,tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Stabat;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Termohon
Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tindakanTergugat yang menerbitkan objek gugatan adalah terbukti secara sewenangwenang melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitumelanggar: Asas Kepastian Hukum dan; Asas Kecermatan, sebab Tergugat harus lebih dahulu melakukanPenelitian lapangan, sejarah tanah tersebut;Bahwa namun demikian walaupun Tergugat telah mengetahui faktafakta hukumsedemikian rupa, namun Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan
sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1507/1995 tanggal 18 Desember 1995,terdaftar atas nama Reguna Sitepu secara jelas dan nyata tidak adakepentingan pihak lain yang dirugikan;b Tentang Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/cgugatan :Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Desa TanjungMerahe diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1995, berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Utara Nomor 113/HM.PPT/
diajukan ParaPenggugat;d Tentang Tenggang Waktu Gugatan;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 dan telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004menetapkan Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan atauPejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Desa Tanjung Merahe diterbitkanpada tanggal 18 Desember 1995 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera UtaraNomor 113/HM.PPT/22.02/95 tanggal 1 Desember 1995;Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa padatanggal 28 Desember 2011 secara lisan dari salah seorang staf KantorPertanahan Kabupaten Langkat;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas yang menyatakan, barumengetahui obyek sengketa pada tanggal 28 Desember 2011 dari salahseorang staf Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat secara lisan dengan tidakmenyebut nama staf dimaksud serta Nomor

Register : 22-06-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-08-2022

Putusan PTTUN MEDAN Nomor 153/B/2022/PT.TUN.MDN

Tanggal 16 Agustus 2022 —
Terbanding/Penggugat : Rusnawaty
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran
26 — 7

Terbanding/Penggugat : Rusnawaty
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran

Register : 27-04-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 30-06-2022

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 95/B/2022/PT.TUN.JKT

Tanggal 2 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat I : AAP ZENAL ARIPIN Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Pembanding/Penggugat V : UMAR SUPARMAN Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Pembanding/Penggugat VI : IIN Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Pembanding/Penggugat XII : ANA Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Terbanding/Tergugat I : KEPALA DESA MANGUNREJA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Terbanding/ : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN
37 — 14

Pembanding/Penggugat I : AAP ZENAL ARIPIN Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Pembanding/Penggugat V : UMAR SUPARMAN Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Pembanding/Penggugat VI : IIN Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Pembanding/Penggugat XII : ANA Diwakili Oleh : Dani Safari Effendi
Terbanding/Tergugat I : KEPALA DESA MANGUNREJA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Terbanding/ : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN

Register : 21-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 23-03-2017

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2016

Tanggal 13 Desember 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA., II. EDDY TATIMU;
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA., II. EDDY TATIMU;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMINAHASA, tempat kedudukan di Jalan Maesa Sasaran Tondano Minahasa;ll. EDDY TATIMU, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Pulomas Raya Nomor 45 RT 006 RW 012,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, JakartaTimur, pekerjaan Swasta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARIO F.R.
Prosedur penerbitan Sertipikat obyek sengketa yang tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan tersebut adalah;e Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benardan sungguhsungguh (asalasalan) karena terbukti pihak yang telahmenguasai tanah kebun tersebut in casu keluarga SakulRondonuwutidak pernah melihat orang yang bernama Eddy Tatimu yang berkebunatau menggarap diatas tanah tersebut dan tidak pernah melihat dantahu tentang adanya pengukuran diatas tanah tersebut oleh pihakBadan Pertanahan
Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, pasal tersebut secara tegas memberikan syaratsyaratpembuatan akta peralihan hak atas tanah khususnya terhadap tanahyang belum bersertifikat;Bahwa atas pemenuhan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas danPasal 2 Akta Jual Beli Nomor : 204/P/2014, tanggal 28 Oktober 2014,Tergugat II Intervensi mensomir Penggugat dapat menunjukan ke hadapanpersidangan ini, adanya surat keterangan dari kantor pertanahan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telahsecara expresis verbis menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidakdapat membuktikan tentang kepemilikan hak atas tanah sengketasebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo, olehkarenannya adalah beralasan menurut hukum bahwa sesungguhnya yangmenjadi persoalan sengketa dalam gugatan Penggugat a quo bukanlahmenyangkut kepemilikan atas tanah sengketa akan tetapi adalahmenyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu KepalaBadan Pertanahan
yangditerbitkan pada tanggal 2 April 1980, terbit di atas tanah milik Penggugatsedang disatu pihak Tergugat Il Intervensi tidak dapat membuktikanbahwa tanah tersebut adalah merupakan miliknya sebagaimana maksudpertimbangan hukum Majelis Hakim Penqgadilan Tata Usaha Negara Manado pada halaman 32 Putusana quo, sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat objek sengketa oleh Tergugat/Termohon Kasasi incasu Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa secara administratif adalahmerupakan kewenangan Pengadilan

Register : 13-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 18-08-2022

Putusan PTTUN MEDAN Nomor 58/B/2018/PT.TUN.MDN

Tanggal 16 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : SIANE SUGITO Diwakili Oleh : HENRY VAZERO SIBUEA SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA DESA MENTIGI
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Hj. PARMI MASTUTI Diwakili Oleh : DESI HARYATI, SH
28 — 9

Register : 02-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-06-2022

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 196/B/2019/PT.TUN.JKT

Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : EDYKARTONO
Terbanding/Tergugat I : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PT. PACTUM SERVA. Diwakili oleh AGNES MARGARETHA
35 — 6

Pembanding/Penggugat : EDYKARTONO
Terbanding/Tergugat I : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PT. PACTUM SERVA. Diwakili oleh AGNES MARGARETHA

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan

Register : 24-03-2012 — Putus : 23-10-2012 — Upload : 15-01-2013

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 31/G/2012/PTUN.Smg.

Tanggal 23 Oktober 2012 — SUPARYO Melawan KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERANG LUSI JUANA dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
65 — 45

SUPARYO Melawan KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERANG LUSI JUANA dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
WAWAN, Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan KabupatenKudus ( Tergugat II ) yang disaksikan (dihadiri) oleh : Wasito danHadi Paryanto ( PSDA/wakil dari Tergugat ), Wawan ( BPN ),Bambang S, Murtono. M Rifai, Hartini, Basmi, Karyono, Rukanserta Penggugat.
(fotokopi dariTOTGIRO I) j nnn nnn Bukti P 2: Surat Nomor: 1221/600.1331.19/III/2012 tanggal20 Maret 2012 Perihal: Pemberitahuan, dari A,nKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.PIt.Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang ditujukankepada Sdr. Suparyo.
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor:122.1/600.1333.19/III/2012, tanggal 20 Maret 2012, tentangPemberitahuan.
Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa dari buktiobukti surat maupun saksi yangdiajukan oleh para pihak, maka Pengadilan memperoleh faktafakta antaraBahwa Saudara Suparyo in casu Penggugat pernah mengajukanpengukuran tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus incasu Tergugat Il dengan maksud untuk mensertifikatkan tanah padatanggal 31 Oktober 2011 yang kemudian didaftarkan permohonanpengukuran tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuduspada tanggal 08 Februari 2012.
(vide buktiPR Tel le psec res eee eee ERRBahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerimasurat dari Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor611/337, tertanggal 25 Nopember 2011 tentang PelaksanaanOperasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sungai yangditerima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus padatanggal 06 Desember 2011 yang pada pokoknya menyampaikanbahwa dalam pelaksanaan pensertifikatkan tanah oleh KantorPertanahan Kabupaten Kudus terutama yang terletak di sempadansaluran

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan

Register : 09-10-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-05-2015

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 206/G/2014/PTUN-JKT

Tanggal 4 Maret 2015 — MAGDALENA TAMPUBOLON;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,2.LEO SUTRISNO
29 — 16

MAGDALENA TAMPUBOLON;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,2.LEO SUTRISNO
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTASELATAN, Berkedudukan di Jalan H. Alwi No. 99, TanjungMas Raya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Nama : Yulistriani, S.H.Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan.2. Nama : Suprapto, S.H.Halaman dari 43 Halaman Putusan Nomor :206/G/2014/PTUNJKT.Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan.3. Nama : H. Lalu Makbul, S.H.Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan.4.
Nama : Djoko Widodo, S.H.Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan.6. Nama : Dwi Kinandari, S.H.Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan.Keenamnya adalah Warga Negara Indonesia, Pegawai NegeriSipil di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2728/141.74600/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;2. LEO SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan KebayoranLama Rt. 004.
dibawah Register Perkara Nomor: 206/G/2014/PTUNJKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 November2014, Penggugat mengemukakan halhal sebagaiA Objek Sengketanya adalah :Sertipikat Hak Milik No.1012/Desa Petukangan Selatan, Tanggal 4 Desember1991, Surat Ukur No.1036/GS/1990 tanggal 26 Juli 1990 atas nama LeoSutrisno luas 832 M2;B Tenggang Waktu adalah :Sertipikat Hak Milik No. 1012/Desa Petukangan Selatan Tanggal 4 Desember1991 diketahui pada tanggal 14 Juli 2014 di Kantor Pertanahan
Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan(Tergugat) sekaligus untuk memohon menunjuk batas (ukur ulang)justru diperoleh keterangan dari pihak Tergugat bahwa terhadap tanah seluaskurang lebih 832 M2 tersebut telah diterbitkan sertipikat hak milik atasnama Leo Sutrisno dengan No. 1012/PetukanganSelatan;4.
Bahwa berdasarkan data yang adadi kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bidang tanah Hak MilikNo.1012/Petukangan Selatan yang di klaim oleh Penggugat dijelaskan sebagaiberikut :a. Hak Milik No.1012/Petukangan Selatan semula tercatat atas nama MagdalenaTampubolon, seluas 832 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 26 Juli 1990 No.1343/1990, yang terletak di Jl.

Register : 02-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-06-2022

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 155/B/2021/PT.TUN.JKT

Tanggal 27 September 2021 — Pembanding/Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Terbanding/Penggugat : Vreddy
36 — 8

Pembanding/Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Terbanding/Penggugat : Vreddy

Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 21-07-2017

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/TUN/2017

Tanggal 23 Februari 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., II. LANGKIS;
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., II. LANGKIS;
,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamatKantor di Jalan Nuri Nomor 04, Kelurahan Palangka, Kecamatan JekanRaya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26September 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota PalangkaRaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya;2. Febe S. Rondonuwu, S.H., Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Kanwil BPN, Provinsi Kalimantan Tengah;3. Dwiyana Oktarini, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan PadaBidang PPSKP Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di JalanD.I.
Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat KepalaKantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya Nomor:108/300. 62. 71. 7/I/2016 tanggal, 28 Januari 2016 perihal: Perkaratanah;2.
Wilayah memerintahkan kepada KepalaBidang Hakhak Atas Tanah untuk memeriksa dan menelitikelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabilabelumlengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan untuk melengkapinya.(2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran datayuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapatdan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa kelayakanpermohonan tersebut sesuai dengan
Unjung yang diakui Tergugat dalam suratnya507.200.3/V/2014 tanggal, 9 Juni 2014, akan tetapi langkahTergugat tidak menindaklanjuti atas kondisi riil yang terjadi dansecara sengaja membiarkan terjadinya konflik horizontal ataskepemilikan tanah, selaku penyelenggara negara yangdibebankan tanggungjawab mengurus dan melayani kepentinganpublik/masyarakat dibidang pertanahan seharusnya segeramemperbaiki atas Sertfikat Hak Milik (SHM) yang salah ataukeliru dimana tidak sesuai dengan fakta dan data yang

Register : 12-10-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 02-02-2022

Putusan PTTUN MEDAN Nomor 174/B/2016/PT.TUN.MDN

Tanggal 28 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat : HARMEN Cs
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : AFRIDAL
27 — 12

Pembanding/Penggugat : HARMEN Cs
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : AFRIDAL
ASRIZAL, S.HKeduanya adalah berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan AdvokatPanasehat Hukum yang berkantordi Jalan Air Camar No. 1 Padang, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2016, untukselanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT/PEMBANDING""""=KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENAGAM.Jalan Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung,Kabupaten Agam; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:1.
SYAFRIZAL IS, S.H, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan KabupatenPutusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN Hal. 2 dari 11 Hal.Formul02/Proksi01/Kim2. IKHWAN FAJRI, S. ST, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Agam.
Masingmasing berkedudukandi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Jl.Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :131/13.06.600/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, untukselanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT/TERBANDING; 22250220+2.

Register : 10-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 23-10-2018

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2018

Tanggal 20 Agustus 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG., II. PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK;
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG., II. PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK;

Register : 28-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 23-06-2022

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 275/B/2017/PT.TUN.JKT

Tanggal 4 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : DONNY PERDANA HALIM Diwakili Oleh : DONNY PERDANA HALIM
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. Pertamina
41 — 12

Pembanding/Penggugat : DONNY PERDANA HALIM Diwakili Oleh : DONNY PERDANA HALIM
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. Pertamina

Register : 28-07-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 21-06-2022

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 197/B/2017/PT.TUN.JKT

Tanggal 2 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU
Terbanding/Penggugat : SAMIN, SE
32 — 14

Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU
Terbanding/Penggugat : SAMIN, SE

Putus : 14-03-2012 — Upload : 02-08-2012

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2012

Tanggal 14 Maret 2012 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dk vs HADI RAHMATSYAH YURIANDY SIREGAR, SE
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dan II. ILAWATI, tersebut;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dk vs HADI RAHMATSYAH YURIANDY SIREGAR, SE
PUTUSANNo. 13 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada :1.Sri Puspita Dewi, SH., jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Medan;Sutrisno Ginting, SH., jabatan Kepala Sub SeksiSengketa
dan Konflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Medan;Rotua Noviyanti, SH., jabatan Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaMedan;Ismei Sarjono, SH., MH., jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Medan;Syafrida Ayulita Siregar, SH., jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Medan;Robert Silalahi, jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;keenamnya kewarganegaraan Indonesia
,tidak dapat diselesaikan oleh Kantor Pertanahan KotaMedan/Tergugat, maka Penggugat memohon keadilan dankepastian hukum serta perlindungan hukum kepada PengadilanTata Usaha Negara Medan, oleh karena Tergugat tidakmenyelenggarakan tertib administrasi pertanahan yang baik danmelanggar peraturan perundangundangan;Bahwa oleh karena perbuatan Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan/Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung Gusta dengan nama pemegang hak terakhiratas nama llawati
berdasarkan Surat Ukur No. 280/1991tanggal 361991 adalah merupakan perbuatan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan dan/atau bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik antara lain asaskepastian hukum dan perlindungan hukum serta asasterselenggaranya tertib administrasi pertanahan sebagaimanadikemukakan dalam beberapa pasal peraturan perundangundangan tersebut di atas;8.
Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999;Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan No. 359520.122.012002 tanggal 14 Pebruari 2002semula terdaftar atas nama Budi Rahmawan, kemudianberdasarkan Akta Jual Beli No. 82/2009 yang dibuat oleh PPATHusni Usman, SH. beralih kepada llawati;Bahwa Sertifikat