107/Pdt.G/2019/PN Kpn PK Ke 2

Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012.Putusan tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari seluruhputusan tersebut diatas mencakup area tentang subyek dan obyek yang samadengan dengan gugatan yang diajukan dalam perkara no.220/Pdt.G/2016/PN.Mkstanggal 14 Juli 2016 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaannya.

Putusan Mahkamah Agung No. 21 PK/Pdt/2009 tertanggal 9 Juli 2011 jo.Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012.Putusan tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana seluruhputusan tersebut diatas mencakup area tentang subyek dan obyek yang samadengan dengan gugatan yang diajukan dalam perkara No.220/Pdt.G/2016/PN.Mkstanggal 14 Juli 2016 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaannya.Gugatan Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consortium )Mengingat tanah yang menjadi obyek sengketa

Putusan PK ke 2 No.599 PK/Pdt/2012, telah pula membuktikan bahwa status hukum tanah objek sengketasudah pernah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.Ad. 3.

Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012, (videbukti bertanda 121, T22, T23 dan T24) telah diperoleh fakta hukum yangmembuktikan telah pula membuktikan bahwa putusan dalam perkara tersebut adalahbersifat positif.Ad. 4.

Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012, (videbukti bertanda T21, T22, T23 dan T24), menurut hemat Majelis bahwa subjek dalamgugatan a quo pada pokoknya adalah sama dengan subjek yang menjadi pihak dalamgugatan tersebut.Ad. 5.

Putusan PK ke 2 No. 599PK/Pdt/2012.Putusan tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dariseluruh putusan tersebut diatas mencakup area tentang subyek danobyek yang sama dengan dengan gugatan yang diajukan dalamperkara no.220/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 14 Juli 2016 yang saat inisementara berlangsung pemeriksaannya.

Putusan PK ke 2 No. 599PK/Pdt/2012.3. Gaddong Dg. Ngewa Bin Badorra (Ewa Gaddong) telah pernahdipidana berdasarkan putusan perkara pidana No. 150/Pid.B/2000/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 69/Pid/2000/PT. Uj.Pdgtertanggal 01 Mei Tahun 2000, dan putusan ini sudah dinyatakaninkrach. Putusan ini menegaskan jika Terdakwa Gaddong Dg.

Perkara No. 126/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Juli 2007 joPutusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 207/Pdt/2008/PT.Mkstertanggal 28 Juli 2008 jo Putusan Mahkamah Agung No. 21PK/Pdt/2009 tertanggal 9 Juli 2011 jo Putusan PK ke 2 No.599PK/Pdt/2012Sehingga seharusnya sudah sangat cukup pembahasan mengenaiOBJEK dan SUBJEK sengketa dan hasil dari pemeriksaandipersidangan mengenai OBJEK dan SUBJEK sengketanya sudahberkekuatan hukum sebagaimana tersebut diatas sehingga TIDAKPERLU DIPERIKSA dan atau DIBAHAS

Putusan PK ke 2 No.599PK/PDt/2012Putusan tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan PK ke 2 No.599 PK/PDt/2012 Gaddong Dg Ngewa Bin Badorra (Ewa Gaddong) telah pernah dipidanaberdasarkan putusan perkara pidana No.150/Pid.B/2000/PN.Mks jo.Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKSPutusan Pengadilan Tinggi Makassar No.69/Pid/2000/PT.Uj.Pdgtertanggal 01 Mei Tahun 2000 dan putusan ini sudah dinyatakaninkrach.

bayar100% terlebih dahulu.tanggal 7 Juni 2002 Penggugat mengajukan PeninjauanKembali melalui surat No. 17/Adm&Keu/extKPI/V1I/2002 (PK ke1) (Bukti : PK27) atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaPajak Nomor : PUT0126/PP/A/M.VIII/12/2002 atas Bandingterhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep40/WPJ.05/BD.03/202.tanggal 12 Juni 2003 Tergugat menerbitkan KeputusanPeninjauan Kembali Nomor : Kep616/PJ.44/2003 (BuktiPK28), ditolak;tanggal 2 September 2003 Penggugat mengajukan PeninjauanKembali (PK

ke 2) melalui surat No. 020/PjkKPI/IX/03 (Bukti :PK29) terhadap Keputusan Peninjauan Kembali NomorKep616/PJ.44/2003.9) Menyadari atas kesalahan formal yang terdahulu maka padatanggal 4 Desember 2003 Penggugat dengan kuasa Pasal 36ayat (1) huruf b UndangUndang Ketentuan Umum dan TataHal. 45 dari 53 hal.

No. 176/B/PK/PJK/2008.Cara Perpajakan mengajukan Pembatalan Ketetapan Pajakyang tidak benar dalam hal ini adalah pembatalan terhadapSKPKB PPh Pasal 23 Tahun 1998 No. 000159/203/98/021/00tanggal 31 Oktober 2000 melalui surat No.S096/k:PI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 tidak seperti dalam pengajuanPeninjauan Kembali yang pertama (PK ke 1) maupun yangkedua (PK ke 2) karena kedua Peninjauan Kembali tersebut(PK ke 1 dan PK ke 2) ditujukan atas Keputusan KeberatanTerqugat dan Keputusan Peninjauan Kembali

Tergugat(kesalahan formal pengajuan permohonan);10)tanggal 03 September 2004 Tergugat menerbitkan Kep1316/PJ.44/2004 (Bukti : PK9) yang merupakan jawaban tergugatatas PK ke 2 dari Penggugat;11)tanggal 12 Mei 2005 Penggugat mengajukan surat No. 007/KPIWKM/V/05 (Bukti : PK5) yang isinya menindak lanjutipermohonan Penggugat sebagaimana surat Penggugat No.S096/KPI/WKM/XII/03 tanggal 4 Desember 2003, karenasudah melampaui betas waktu 12 bulan sebagaimanaketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.

Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012 ;No. 220/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 14 Juli 2016, jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar, jo. No.203/PDT/2017/PT.Mks tanggal 29Agustus 2017 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaannyaditingkat kasasi ;Putusan tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dariseluruh putusan itu, mencakup area tentang subyek dan obyek yang samadengan gugatan yang diajukan dalam perkara yang sementaradiperiksa saat ini No. 256/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012 ;Halaman 33 dari 38 Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN. Mks.2.d. No. 220/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 14 Juli 2016, jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar, jo. No.203/PDT/2017/PT.Mks tanggal 29Agustus 2017 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaannyaditingkat kasasi ;Putusan tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Agung No. 21 PK/Pdt/2009 tertanggal 9 Juli 2011 jo.Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012 ; No. 220/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 14 Juli 2016, jo. Putusan PengadilanTinggi Makassar, jo.

Para Tergugat) dengan demikian Penggugat adalah ahliWaris dari Made Daging (Alm) dan Para Tergugat adalah Ahli warisdari Taman ( Alm) karena baik dari saksi Penggugat dan saksiPara Tergugat tidak ada satu saksipun mengetahui Taman (alm)dan Made Daging (alm) hanya mengetahui dari masing MasingPihak yaitu Kakek dari Penggugat adalah Made Sugi (alm) danPara Tergugat Kakeknya Gede Gemuh ( alm) selanjutnya,Dalam Putusan hal 33, dalam hal pertimbangan hakim mengabulkanGugatan Penggugat Asal /Pemohon PK

ke 2 ( dua ) dalam gugatanPenggugat tersebut dalam pokok perkara disebutkan dandipertimbangkan bahwa, Penggugat adalah sebagai ahli warisdari MADE DAGING ( Almarhum) dan berhak atas tanahwarisan yang ditinggalkan berupa sebidang tanah yang menjadiobyek sengketa sekarang,Bahwa dapat diketahui sebagai fakta hukum tanah sengketa adalahtanah yang terurai dalam gugatan Penggugat asal tersebut, danhakim dalam pertimbangannya dari tanah sengketa yang didapattelah dibuktikan kebenarannya (dalam Hakim melakukanPemeriksaan

kelurahan dan kecamatanyang dimana akan dijadikan Novum ; Rp. 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untukpengurusan di KDL ; Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untuk pengurusan keBPN Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untuk biayapendampingan Ahli Waris yang dilaporkan oleh PERUMNAS ; Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) biaya untukmembuat Memori PK kepada Advokat ; Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) Biaya tranportasipendaftaran PK18.Bahwa dengan upaya tersebut hasil putusan PK

ke 2 kalinyadinayatakan kalah lagi19.Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk biayatransportasi Advokat dan honorarium Advokat' terhadappelaporan PERMUNAS ke POLDA JABAR ;20 Semuapengeluaranterhadapuangtitipanuntukpengurusanperkaranyatersebutdiketahui oleh yangbersangkutanyaitu.

Bahwa tentang Terbanding IV / dahulu Penggugat IV yang oleh PutusanMahkamah Agung No. 456/PK/Pdt/2015 tanggal 11 Pebruari 2015,dimana Terbanding N dinyatakan sebagai Pembeli bertikad buruk,menurut kami putusan tersebut keliru dan oleh karena itu kami telahmengajukan PK ke 2 ke Mahkamah Agung yang sudah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 21 Juli 2017 danbelum putus;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Terbandingmemohon agar majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi

MARI Permohonan PK ke 2 (kedua) tidak dapat Nomor 492 PK/Pdt/2007 perlawanan (derdendiajukan kembali sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UU verzet) hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga,Nomor48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor14 bukan pihak berperkara.