156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014

hadir menyatakanmenolak memberikan perpanjangan PKPU tetap, serta 20 % (duapuluh persen) kreditur konkuren yang hadir menyatakan menolakmemberikan perpanjangan PKPU tetap;2.

Nomor 156 K/Pdt.SusPKPU/2014karena seakanakan Majelis Hakim hanya mencari celah hukum dari UUKepailltan & PKPU untuk dijadikan pertimbangan dalam PutusanPengesahan Perdamaian;14.Bahwa kalaupun Majelis Hakim Perkara PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. konsisten dalam menerapkan UU Kepailitan &PKPU, maka seharusnya Majelis Hakim menjalankan ketentuanketentuan yang secara tegas telah diatur dalam UU Kepailitan & PKPU,yaitu dengan cara:i.

Nomor 156 K/Pdt.SusPKPU/201417.Padahal berdasarkan amar putusan butir 4 Putusan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.

Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurusakan ditetapbkan kemudian setelah Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) berakhir; dan7. Menangguhkan biaya beracara dalam proses PKPU ini sampaidengan masa PKPU berakhir";(selanjutnya disebut dengan "Putusan Perpanjangan PKPU Tetapke2") (lampiran 3);18.Bahwa pada tanggal 4 November 2013, juga telah dilakukanPemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian PT.

Saripari PertiwiAbadi) demi hukum menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya;25.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis HakimPerkara PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.No. 26/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. telah lalai dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Pasal 230 UUKepailitan & PKPU, dan oleh karenanya maka Putusan PengesahanPerdamaian tanggal 2 Desember 2013 harus dibatalkan;TERBUKTI MAJELIS HAKIM PERKARA PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

51/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

(tujuh milyar sembilan juta empat ratus tigaribu empat ratus dua belas rupiah) ;Bahwa Pemohon PKPU sudah berusaha membicarakan dan bermusyawarahdengan Termohon PKPU tentang bagaimana caranya agar Termohon PKPU dapatsegera menyelesaikan/membayar sisa utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU,namun selalu siasia dan gagal karena sikap dari Termohon PKPU yang tidak pro aktif ;Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undangundang Nomor: 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatakan sebagai berikut

Termohon PKPU mempunyai utang sebesarRp7.009.403.412.

;Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terbukti secara sederhana bahwaTermohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dandapat ditagih ;Bahwa melihat bisnis Termohon PKPU sudah tidak berjalan sebagaimana awalawal pemberian pembiayaan, maka kemungkinan Termohon PKPU untuk melaksanakanpembayaran utangutangnya sesuai dengan yang sudah disepakati jadi tidak mungkin ;TERMOHON PKPU MEMPUNYAILEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR.

Nomor 759 K/Pdt.Sus/20127Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT.

No. 29/PKPU/ 2012/PN.Jkt.Pst.jo.

188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Nomor 188 K/Pdt.SusPKPU/2013Maka utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana yang telahdiuraikan di atas merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;2)Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas telahterbukti bahwa Termohon PKPU telah mempunyai utang yangtelah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU;A Adanya Kreditor Lain;10111213Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU,Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada kreditor laindiantaranya kepada PT Kawasan

yang telah jatuhtempo dan dapat ditagih, serta adanya utang Termohon PKPUkepada kreditor lainnya;Bahwa dalam posisi Termohon PKPU sudah tidak dapat lagimembayar utangutangnya kepada Pemohon PKPU yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih, dan ada kreditor lain, namundemikian Pemohon PKPU masih memberikan kesempatanforum PKPU kepada Termohon PKPU guna mengajukanrencana perdamaian;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraianuraian tersebut di atas,maka permohonan pernyataan PKPU ini adalah telah sesuaidengan

;Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkankemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)dinyatakan selesai/berakhir ;Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusanNomor 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks., tanggal

6 Februari 2013, yang amarnya sebagaiberikut:1 Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk., selaku Kreditor terhadap Termohon PKPU/PT Kopi Jaya Corpora selaku Debitor telah berakhir;2 Menyatakan Termohon PKPU/PT Kopi Jaya Corpora dalam keadaan Pailitdengan segala akibat hukumnya;3 Menunjuk Hakim Pengawas H.

formal suatupermohonan PKPU, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti jelaskeliru dan tidak cermat menilai alatalat bukti dan semua faktafakta hukum yangterungkap di persidangan, maka putusan PKPU No. 08/ PKPU/2012/PN.Niaga.Mks.

Bahwa Hakim Pengawas pada tanggal 17 Januari 2012 telah menerimasalinan Putusan No. 28/ PKPU/ 2011/ PN.NIAGA.JKT.PST. (PKPU Tetapputusan tanggal 6 Januari 2012) yang pada pokoknya :1)5)MENGADILI:Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. MITRA SAFIR SEJAHTERAyang berkedudukan di JI. MH.

Mitra Safir Sejahtera tadi malamatau 1 (satu) hari sebelum diadakan sidang PKPU dan mendukung SaudaraDrs.

Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012dana kepada Debitor PKPU dan terdapatnya silang pendapat dengan Pengurus,maka Majelis Hakim mempersilahkan agar dibicarakan kembali tentangbagaimana mekanisme investor bisa secara konkret menyetorkan dananyapada Debitor PKPU termasuk juga biaya pengurusan PKPU agar diselesaikansebelum hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 ;Bahwa Pengurus PKPU PT. Mitra Safir Sejahtera telah mengirimkansurat tertanggal 27 Pebruari 2012 perihal laporan pengurus PT.

Mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERMOHON PKPU, yaitu PT. Mitra Safir Sejahtera yangberkedudukan di JI. MH Thamrin No. 16 Kav. 9 Jakarta Pusat, beradadalam PKPU dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sebagai Hakim Pengawas ;4. Menunjuk dan mengangkat Pengurus PKPU:Hal.22 dari 39 hal.

MitraSafir Sejahtera (dalam PKPU)";Bahwa berdasarkan Rencana Perdamaian Nomor 1643 tanggal 13Februari 2012, yang telah disetujui oleh para kreditor dan pencatatanPengurus terhadap asetaset dana yang dimiliki Debitor PT. MitraSafir Sejahtera (dalam PKPU) sangat jelas disebutkan bahwa DebitorPT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU) juga memiliki beberapatagihan piutang dan dana yang ditahan oleh pihak Bank denganrincian sebagai berikut :a.

Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);c DUDI PRAMEDI, S.H., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT. DhivaInter Sarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);e Allova Herling Mengko, S.H., Pengurus PT.Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU);f Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., PengurusPT.

Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);c DUDI PRAMEDI, S.H., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT.

Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT. DhivaInter Sarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan(Dalam PKPU);e Allova Herling Mengko, S.H., Pengurus PT.Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU);f Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., Pengurus PT.Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) dan RichardSetiawan (Dalam PKPU);g Lukman Witono, Kuasa Direksi PT.

Dhiva Inter Sarana(Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);d IHSAN Prima Basra S.H., Pengurus PT. Dhiva Inter Sarana(Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);e Allova Herling Mengko, S.H., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);f Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., Pengurus PT. Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) dan Richard Setiawan (Dalam PKPU);g Lukman Witono, Kuasa Direksi PT.

Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU)dan Richard Setiawan (Dalam PKPU), maka PT.

MENETAPKAN- Mengabulkan pencabutan peikara pemiohonan PKPU oleh Para Pemohon;

50/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.JKT.PST

PENETAPANNo. 50/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Niaga dalam tingkat pertama ;SETELAH MEMBACA:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal : 12 Mei 2016 Nomor : 50/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini;2.

Penetapan kami selaku Hakim Majelis , tanggal : 13 Mei 2016 Nomor: 50 /Pdt.Sus /PKPU/2016/PN.Niaga .Jkt. Pst tentang menentukan hari sidang;3. Permohonan PKPU tertanggal : 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga JakartaPusat pada tanggal 11 Mei 2016 tercatat dibawah Reg. Nomor: 50/Pdt.Sus/PKPU/2016 /PN. NIAGAJKT.PSt dalam perkara antara ;1. PT TRIROYAL TIMURRAYA , perusahaan berbadan Hukum Indonesia berkedudukan diMedan dalam hal ini diwakili olen R.

Surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa para Pemohon PKPU tertanggal: 31 Mei 2016 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkarapermohonan PKPU yang disampaikan oleh kuasa Para Pemohon PKPU dengan alasan bahwa Sudah adakata sepakat antara Pemohon dan Termohon PKPU untuk mencabut perkara permohonan PKPU tersebut;Menimbang bahwa , pencabutan suatu perkara Permohonan PKPU dimungkinkan sepanjangpemeriksaan perkara belum sampai pada tahap putusan :Menimbang,

oleh Para Pemohon;e Menyatakan sah pencabutan perkara Permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNiaga Jakarta Pusat dibawah Nomor: 50 /PDT.

Sus/PKPU / 2016/PN. Niaga JKT.PST;e Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara Niagadibawah Reg.

17/PKPU/2013/PN.NIAGA/MDN

PUTUSANNomor. 17/PKPU/2013/PN Niaga MedanDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa danmengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:PT.

Zainal Abdi, selaku direktur (pesero pengurus) CV Manila Jaya,beralamat di Jalan Batam No. 08, RT 014/ RW 04, Kelurahan LebakBandung, Kecamatan Jelutung, Jambi selanjutnya disebut........sebagai Termohon Il;Pengadilan Niaga tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar pihak Pemohon PKPU ;Putusan No. 17/PKPU/2013/PN.

DitaYudanugraha, SH.MHum, Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan HAM RI, dengan surat pendaftaran No.AHU.AH.04.03116 tanggal 7 September 2011, berkantor di Yudanugraha &Putusan No. 17/PKPU/2013/PN.

Menghukum para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkaraini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.111.000, (satu jutaseratus sebelas ribu rupiah) ;Putusan No. 17/PKPU/2013/PN. NiagaMedanHalaman 7Demikianlah diputusakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Senin tanggal 03 FEBRUARI 2014 yang terdiri dari SUTEDJOBOMANTORO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYA, SH.MH danSERLIWATY, SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota.

SYAFRIDA HAFNI, SH.Putusan No. 17/PKPU/2013/PN. NiagaMedanHalaman 910

37/PDT.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGAJKT.PST

/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., in) TIDAK DAPAT DIPERIKSA SECARASEDERHANA sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan (3) UUK dan PKPU jo.

Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU danPasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU $;Selanjutnya, oleh karena Lie Tassia tidak dapat dikualifikasikan sebagai Kreditur sebagaimana dirumuskan dalamPasal 1 angka 2 UUK & PKPU mengingat keabsahan utang yang didalilkan oleh Lie Tassia lahir dari rekayasa dandugaan adanya perbuatan melawan hukum yang saat ini masih disengketakan/dipermasalahkan dan tengah diperiksaoleh Polsek Metro Gambir Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya Dan Sekitarnya.

Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU danPasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU ;Selanjutnya, oleh karena Njio Tjat Tjin alias Iskandar tidak dapat dikualifikasikan sebagai Kreditur sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UUK & PKPU mengingat keabsahan utang yang didalilkan oleh Njio Tjat Tjin aliasIskandar lahir dari rekayasa dan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang saat ini masih disengketakan/dipermasalahkan dan tengah diperiksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort KotaBekasi

Kuasa TermohonI dan Termohonllmengajukan Tanggapan tertanggal 22 Oktober 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:DALAM EKSEPSI ;PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN RENVOI PROSEDUR.Bahwa sesuai ketentuan mengenai pencocokan piutang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 127 UUKepailitan dan PKPU, dimana didalam ketentuan Pasal 113 dan 127 UUK dan PKPU mengatur:Pasal 113 UUK dan PKPU :1 Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailitdiucapkan.

Tagihan Pemohon Rekonpensi II (LIE TASSIA) berupa pokok sebesar Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh jutarupiah) ditambanh dengan bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari utang pokok, dimulai sejak satu bulan setelahutang terjadi sampai dengan putusan PKPU ;Menimbang, bahwa didalam putusan PKPU No.37/PDT.SUS PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. telahditetapkan adanya utang Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap Pemohon Rekonpensi 1/Termohon IKonpensi sebesar Rp. 1.194.000.000, (satu milyar seratus

273 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

., Pengurus dan Kurator, yangterdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaga (PKPU);Memerintahkan PenundaanuntN Pmohon PengurusMenimbang, bahwa terhadap PKPU Tetap telah dimohonkan dandiabulkan PKPU Tetap Il berdasarkan Putusan Penundaan KewajibanPembayaran Utang Tetap Nomor 27/PKPU/ 2012/ PN. NIAGA. JKT.

Sudirman Kay 5253 Jakarta berdasarkantelah menerima Putusan PKPU Nomor 27/PKPU/2@12/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Januari 2013, telah melaksanakan rapatapdavat dilaporkan sebagai berikut:1.

Adapun atas OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IVTanker IV Tahun 2Q09dalam keadaan PKPU sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor7/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 02 Juli 2012 (untuk selanjutnyadisebut "Putusan PKPU"), dan diangkatlah Muhammad Ismak, S.H., M.H.,Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., dan Titik Kiranawati Soebagjo, S.H.

,sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon Kasasi (selanjutnyadisebut "Tim Pengurus");Kutipan Putusan Nomor 27/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT PST. tanggal 02 Juli2012, adalah:Hal.65 dari 81 hal. Putusan Nomor 273 K/Pdt.SusPKPU/2013.MENGADILI. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;. Menyatakan Termohon PKPU (PT. BERLIAN LAJU TANKER, Tbk.) beradadalam keadaan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) dengan Qsegala akibat hukumnya; .

Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) dinyatakan selesai"; Q10.

PKPU), yaitu:a.

PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat untukmemperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa Termohon PKPU tidak dapatmelanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapatditagih (vide Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU);e Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU danAdvokatnya (vide Pasal 224 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU);11 Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Kepaililtan dan PKPU,Pengadilan Niaga

Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.

Pst. mempunyai kekuatan hukum tetap;Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa Putusan Penundaan PKPU tersebutnyatanyata telah melanggar Undangundang Kepailitan & PKPU, karena tidak adasatu pun ketentuan dalam Undangundang Kepailitan dan PKPU yang mengaturmengenai mekanisme penundaan PKPU dalam proses PKPU, yang ada hanyalahketentuan yang mengatur mengenai bagaimana berakhirnya PKPU;Bahwa seain itu, Putusan Penundaan PKPU tersebut jelas mengakibatkan ketidakpastian/ketidak jelasan status PKPU Termohon

Kasasi itu sendiri, apakah PTWismakarya Prasetya (Dalam PKPU) tetap dalam PKPU atau tidak ?

Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU ;2. Menyatakan Termohon PKPU atas nama RATIH ANNA KARYADI dalam keadaan PKPU Sementara selama 41 (empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggl putusan diucapkan;3. Menunjuk Sdr. PUDJO HUNGGUL H.W. S,H. ,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;4.

Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan ;7. Menatapkan biaya Pengurus dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;8. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 3.561.000,- (tigajutalimaratusenampuluhsaturibu rupiah):

) dari Pemohon PKPU ;Telah membaca jawaban Termohon PKPU ;Telah memperhatikan buktibukti dari Pemohon PKPU dan Termohon PKPUdan saksi yang diajukan ke persidangan :TENTANG DUDUK PERKARA :Hal 1 dari 23 Hal Putusan Perkara Niaga No. 08/Pdt.SusPKPU/2017/PN.

Bahwa TERMOHON PKPUberetikat tidak baik yakni dengan tidak memenuhikewajiban atas pinjamannya sebagaimana telah diperjanjikan melalui AktaPerjanjian Kredit yang dibuat diantara PEMOHON PKPU dan TERMOHONPKPU hal ini dibuktikan dengan pengajuan gugatan TERMOHON PKPU kepadaPEMOHON PKPU kepada Pengadilan Negeri Purworejo.8.

Niaga SmgKewajiban Pembayaran Utang, PEMOHON PKPU sebagai Kreditor dapatmemohon agar kepada TERMOHON PKPU sebagai Debitor diberi penundaankewajiban pembayaran utang.C.

berikut :AeMenerima dan Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementaraterhadap TERMOHON PKPU atas nama RATIH ANNA KARYADI, untuk palinglama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan ;Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) TERMOHON

Pasal 225ayat (3) UndangUndang No.37, tahun 2004 tentang Kepalitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundangan lainnya yangbersangkutan ;Hal 21 dari 23 Hal Putusan Perkara Niaga No. 08/Pdt.SusPKPU/2017/PN. Niaga SmgMENGADILI:Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Termohon PKPU ;Dalam Pokok Perkara :. Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU ;.

Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Menunjuk JOHN TONY HUTAURjfUK, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (Dalam Pailit);

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkaradalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT.

KOREA WORLDCENTER INDONESIA (Dalam PKPU) pada peradilan tingkat pertama, sehubungandengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor113/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 5 September 2018, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut yang sebelumnya dalam perkara permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh:PT.

Fruit Land berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut Pemohon PKPU;TERHADAPPT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kayu Putih RayaNomor 1, Jakarta Timur, yang telah memberikan kuasa kepada DR. RicoPandeirot,SH.,LL.M., Yulius Invansyah,SH.,MH., dan Doddy Maryanto,SH.

,Para Advokat pada Pandeirot, Iwansyah & Parners, Advocates & LegalConsultans, berkantor di Jalan Kayu Putih Raya Nomor 1, Pulo Gadung,Jakarta Timur dan Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2018, Termohon PKPU;Pengadilan Niaga tersebut;Setelah membaca dan memeriksa:Surat Penetanan Katiia Pannriiian Miana iai

51/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.PST

dan Termohon PKPU ;2.

tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dapatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)adalah Debitur dan Kreditur.Dalam Surat Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidakmencantumkan Pemohon sebagai Kreditor dan Termohon sebagai Debitor,Pemohon mencantumkan Pemohon sebagai Pemohon PKPU dan Termohonsebagai Termohon PKPU, yang didalam Undangundang No. 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidakdikenal

EksepsiTermohon PKPU, dan menyatakan Permohonan PKPU Pemohon dinyatakantidak daat diterima (NO)DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon PKPU dalam Eksepsi, mohondianggap termasuk dalam Pokok Perkara dan merupakan kesatuan yang tidakterpisah satu dengan lainnya.2 Bahwa Termohon PKPU menolak seluruh dalildalil Pemohon PKPU butir 1 s/d 7 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU.3 Bahwa dalam hal Pemohon PKPU adalah Kreditor, maka berdasarkan Pasal 222ayat

Utang telah jatuh tempoBahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU diadakan PerjanjianKerja Sama yang mana Pemohon PKPU adalah sebagai Kontraktor dariTermohon PKPU untuk melaksanakan pekerjaan Mekanikal Elektrik.

PKPU Pemohon ditolak.Bahwa benar antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telahdilangsungkan kerja sama, yang mana Pemohon PKPU sebagai Kontraktor dariTermohon PKPU untuk melaksanakan pekerjaan Mekanikal Elektrik.

137 K/PDT.SUS-PKPU/2014

No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Mengabulkan permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) sementara dariPemohon PKPU selama 45 hari terhitung sejaktanggal putusan PKPU ini diucapkan;2. Menyatakan Termohon PKPU PT.

Menangguhkan biaya permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampaidengan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013telah dijatunkan Putusan Perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetapselama 60 (enam puluh) hari yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaianantara PT Djakarta Lloyd (Persero) (Debitor dalam PKPU) dengan ParaKreditor tertanggal 27 November 2013;2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;3. Menghukum Debitor PT. Djakarta Lloyd (Persero), Termohon PKPU danseluruh KreditorKreditor tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isiPerjanjian tersebut;4.

Pusat No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19Desember 2013;6.

Menolak rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU tersebut;2. Menyatakan Termohon PKPU PT. SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS PAILIT dengan segala akibat hukumnya; ;3. Menunjuk Sdr. SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, SH Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;4. Mengangkat :1. Sdr. Drs. Joko Prabowo, S.H.,M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No.

01/PKPU/2013/PN.NIAGA.Sby

bahwa terhadap Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagaimanatersebut diatas maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan Nomor :01/PKPU/2013/PN.NIAGA.

SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP &KERTAS, harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumya;hal 6 dr 9 putusan No 01/PKPU/2013/PN.Niaga.SbyMenimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dinyatakannyaTermohon PKPU PT.

Jend.Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270secara bersamasama selaku Tim Pengurus/Kurator , menurut penilaian Majelisyang bersangkutan independent dan tidak mempunyai benturan kepentingandengan Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU , karenanya dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU PT. SURABAYAAGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS telah dinyatakan pailit dengan segalaakibat hukumnya, maka menurut hukum biaya perkara harus dibebankan kepadaTermohon PKPU PT.

dan Kuasa Termohon PKPU ; Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,Tid.

Ttd.BAMBANG KUSTOPO.SH.MH SUWIDYA,SH.LLMTtd.TITIKTEJANINGSIH SH.MHPanitera Pengganiti,Ttd.BUDIMULYONO,SHhal 8 dr 9 putusan No 01/PKPU/2013/PN.Niaga.SbyMengetahuiSalinan sesuai dengan aslinya Putusan PKPU No.01/PKPU/2013Panitera Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.Nip. 19630424 198311 1 001.hal 9 dr 9 putusan No 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby

Menyatakan Putusan Perkara No. 05/Pdt.sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., ini ditunda sampai putusan perkara No. 3/G.Lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang berkaitan dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 2. Menetapkan biaya perkara akan ditetapkan kemudian setelah perkara PKPU ini berakhr ;

5/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT PST

PKPU No. : 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst.HRSoebagyo, Law Firm, beralamat di Jl.

:= Menolak Eksepsi dari Termohon PKPU jDALAM POKOK PERKARA : I Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan Termohon PKPU (PT.

fMenimbang, bahwa terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU)Sementara tersebut diatas Termohon PKPU (PT.

PKPU No. : 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.

Mengabulkan permohonan Debitur untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke- 2 kepada Debitur (Termohon PKPU) selama 60 hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;

25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

PUTUSANNomor : 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.Nomor : 26/PdtSus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadiliperkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetappada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamPKPU yang diajukanPT.

SARIPARI PERTIWI ABADI, sebuah perseroan terbatas yang dilahirkanmenurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Wisma BSG Lt 9Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160 selanjutnya disebut PEMOHONPengadilan Niaga tersebut ;Setelah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU TetapSetelah membaca Laporan Tim Pengurus dalam PKPU TetapMenimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Tetap telah menyampaikan halhal yang padapokoknya sebagai berikut ;a Pada

suarauntuk perpanjangan dalam PKPU dengan hasil sebagai berikut :Kreditor Separatis Jumlah Kreditor Separatis yang terdaftar dalam Daftar Kreditorsementara PT.Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) adalah sebanyak 5Kreditor; Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalamvoting adalah 5 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 44705(suara) dengan persentase 100 %; Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir danmenyetujui perpanjangan dalam PKPU tetap 3 Kreditor presentasi

Nomor : 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.Nomor: 26 / Pdt Sus / PAILIT/ 2013 / PN.NIAGA.JKT.PST telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Tetap selama 50 (limapuluh) hari kalender sejak PKPU sementaraberakhir terhadap Pemohon PKPU / Debitur PT.SARI PARIPERTIWI ABADI(dalam PKPU) dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untukmendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selamaproses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap pada

tersebut denganjangka waktu selama 60 hari sejak PKPU tetap berakhir tersebut dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perpanjangan PKPU Tetap diberikan selama60 hari, maka Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitur dan paraKreditur yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang yangdiselenggarakan sebagaimana dalam amar putusanMenimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi Pengurus akanditetapkan setelah PKPU berakhir ;Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya yang

267 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU telah jatuh tempodan dapat ditagih.Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 jo.

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, telah nyata dan jelasTERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU, dimanautang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena mengingatkondisi TERMOHON PKPU sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepadaPEMOHON PKPU, meskipun sudah diperingatkan berulang kali, makaPEMOHON PKPU berkeyakinan TERMOHON PKPU tidak akan sanggupmelanjutkan dan/atau apalagi melunasi semua utangnya tersebut sesuai jadwalpembayaran yang telah disepakati.B.

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPATLANJUTKAN UNTUK MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUHWAKTU DAN DAPAT DITAGIH14.

PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT Jayakarta Sakti;4.

Nomor 267 K/Pdt.SusPKPU/20139 Bahwa dengan demikian maka kami mohon agar Mahkamah Agungmembatalkan permohonan PKPU tersebut karena permohonan PKPU yangdiajukan oleh Pemohon PKPU PT.