Ditemukan 23205 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3644/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — BUT AMPOLEX (CEPU) PTE. LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
353 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3644/B/PK/Pjk/2020 10 Kompensasi Kerugian *) 11 Penghasilan Kena Pajak 9,770,87712 PPh Terhutang 2,931,26313 Kredit Pajak 1,828,76314 PPh Yang Kurang (Lebih) bayar 1,102,50015 Sanksi Administrasi 529,20016 Jumlah PPh yang masih (Lebih) harus Dibayar 1,631,700 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis
Sedangkan perlakuan perpajakan untukpembayaran bonus kepada Pemerintah diatur secara khusus dalam KMK458 dimana pembayaran bonus tersebut dapat menjadi pengurangpenghasilan untuk penghitungan PPh Badan yang telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dipertahankan,sehingga Majelis Hakim Agung berketetapan in casu dapat dibiayakankarena tidak terdapat adanya kerugian atau hilangnya pendapatan negarayang ditimbulkan karena memiliki Nubungan dalam rangka 3M(Mendapatkan
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4625/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SANTOSO GEMABAHAGIA
307 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
307 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3087 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAYAR SENTOSA SHIPPING
188 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006Nomor 00001/241/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atas nama PTLayar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat JalanMajapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, dihitungkembali dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.428.037.210Pajak Penghasilan Rp 385.930.397Kredit Pajak Rp 385.930.397Kompensasi Masa/Tahun sebelumnya Rp PPh
Kurang/(lebih) Bayar Rp Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP RpKenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp Jumlah PPh Pasal 15 yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.428.037.210,00Pajak Penghasilan Rp 385.930.397,00Kredit Pajak Rp 385.930.397,00Kompensasi Masa/Tahun sebelumnya Rp 0,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPh
Putus : 28-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3112/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAVENIR SYSTEMS INDONESIA d.h. PT ACISION INDONESIA
216 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2820 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 Juni 2022 — PT TELEN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 B/PK/PJK/2022 Tanggal 20 Juni 2022 — PT FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
98 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4621/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KG BERAU PETROLEUM Ltd
317 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
317 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3085 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4624/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
331 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4053/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT EXXONMOBIL OIL INDONESIA INC
230 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DENSO MANUFAKTURING INDONESIA (dahulu PT
ASMO INDONESIA),
81 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3811 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
141 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
326 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
326 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak
bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp465.731.323.960,00;dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp 1.617.283.360.887,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.617.283.360.887,00Pajak Penghasilan (PPh
) terutang Rp 404.320.840.000,00Kredit Pajak Rp 89.637.513.000,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 314.683.327.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 151.047.996.960,00Halaman 6 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 465.731.323.960,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali
Putus : 29-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3034 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Juni 2022 — PT FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUBSEA 7 INDONESIA (d/h PT. ACERGY INDONESIA)
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
6.811.371.867,00 dengan perincian dalam di bawah ini: Uralan Semula Ditambah Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)Penghasilan Netto 51.076.003.229,00 0,00 51.076.003.229,00Kompensasi Kerugian 31.798.601.644,00 0,00 31.798.601.644,00Penghasilan Kena Pajak 19.277.401.585,00 0,00 19.277.401.585,00PPh Terutang 5.036.251 .526,00 0,00 5.036.251.526,00Kredit Pajak 433.973.238,00 0,00 433.973.238,00PPh Kurang (Lebih) Bayar 4.602.278.288,00 0,00 4.602.278.288,00Sanksi Administrasi 2.209.093.579,00 0,00 2.209.093.579,00Jumlah PPh
Nomor 1145/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Peredaran Usaha hanyasebesar Rp 7.472.719.470,00 yang berasal dari penelitian SSP Pemungut PPNsebesar Rp 747.271.947,00;Bahwa dari SSP lembar ke6 yang telah distempel "Sesuai Dengan Aslinya"oleh Bank CIMB Niaga sebagai bank tempat pembayaran, telah dilakukanpenelitian sebagai berikut: Nama penyetor dalam SSP dari BUT Chevron Indonesia Company NPWP01.001.262.3081.000 (Pemungut Pajak) yaitu Ruby Della telah diteliti danSPT Tahunan PPh
/MP3 padaportal DJP karena diketahui bahwa terdapat pembayaran PPN kepadaPemungut PPN untuk masa Desember 2008 sebesar Rp 747.271.947,00 yangtelah dilaporkan di dalam SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2007 dan 2008,demikian juga rincian Faktur Pajak atas SSP PPN senilai Rp 747.271.947,00telah dilaporkan di dalam SPT Masa PPN Masa September 2007, November2007, Maret 2008, April 2008, dan November 2008, dengan demikian, DPPsebesar Rp 7.472.719.470,00 tersebut tidak menjadi bagian Pelaporan SPTTahunan PPh
Badan00016/206/09/056/11 tanggal 22 November 2011 tersebut, di mana Terbandingmenghitung sanksi administrasi sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan, dimanaoleh Terbanding atas Nomormenurut Pemohon Banding seharusnya adalah 20 (dua puluh) bulan, sehinggadengan demikian akan mengubah penghitungan pajak yang terhutangsesungguhnya;Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas, berikut Pemohon Bandingsajikan perhitungan PPh Badan, berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan,SKPKB, SKDJP dan Permohonan
Badan Tahun 2007 dan Tahun Pajak 2008;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapatterdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Bandingbahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh BadanTahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak 2008, sehingga alasanTerbanding yang menganggap ada penjualan yang belum dilaporkanoleh Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan;Bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas PenghasilanNetto Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 7.472. 719.470,00 dari
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4101/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG LTD
255 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
255 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3489 B/PK/PJK/2022 Tanggal 20 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
87 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3812 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEIJI FOOD INDONESIA
117 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3580 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — PT PUTRA SINAR DESA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
126 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap