bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT101379.15/2012/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP4254,sehingga penghitungan PPh

Badan Tahun Pajak 2012 adalah sebagaiberikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3993 B/PK/Pjk/2019Maret 2016, sehingga perhitungan PPh Badan tahun 2014 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: Keputusan Permohonan Selisih YangKeberatan Banding DiajukanKeterangan dari Terbanding Pemohon Banding(Rupiah) Banding (Rupiah)(Rupiah)(a) (b) (ab)Peredaran Usaha 145.620.395.389 145.620.395.389 Harga Pokok Penjualan(38.940.553.877)(38.940.553.877) Laba Bruto106.679.841.512106.679.841.512 Biaya Usaha(111.128.089.160)(118.539.196.434)7.411.107.274 Penghasilan Neto(4.448.247.648

diterbitkannya KeputusanTerbanding Nomor KEP513/WPUJ.24/2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tanggal27 Maret 2012;Bahwa terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRINT203/WPJ.04/KP.0805/2010 tanggal 19 Juli2010;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkanPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) melalui Surat Nomor Pem333/WP4u24/KP.080/2010 tanggal 23 Desember 2010;Bahwa berkenaan dengan koreksi PPh

Badan, dari SPHP tersebutdiketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebagai berikut:Bahwa Peredaran Usaha dilakukan koreksi sebesar Rp30.853.595.190,00.

Putusan Nomor 1028/B/PK/PJK/2014sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WajibPajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuaidengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Tanggapan tertulis atasPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan Surat Nomor 36/IDSMJK/X11/2010 tanggal 30 Desember 2010;Bahwa terkait dengan koreksi PPh Badan, dalam surat tanggapantersebut Pemohon

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/2020 PPh Badan Terhutang 9.309.946.975Kredit Pajak: PPh Pasal 22 21.186.633.000 PPh Pasal 23 632.345.502Jumlah Kredit Pajak 21.818.978.502Jumlah PPh yang Kurang/(Lebih) harus (12.509.031.527)Dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP115/WPJ.06/2014tanggal 27 Januari 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008Nomor 00006/206/08/073/13 tanggal 31 Januari 2013, atas nama PTSaudara Sejati Luhur, NPWP 01.139.030.9073.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230,sehingga penghitungan jumlah PPh

Badan yang masih harus dibayarsebagai berikut: Penghasilan Neto (RUQ))...................cccceeseececceeeseeeeeeeaeee Rp41.780.172.635,00Kompensasi Kerugial...................ccccceeeeeecceeceeeseeeeeaeeenes Rp12.786.387.671,00Penghasilan Kena Pajak....................ccececccceeeeeeeeeeeeeenees Rp28.993.784.964,00Pajak Penghasilan yang terutang.....................

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00006/206/08/073/13, tanggal 31 Januari 2013;6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 9 halaman.

Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nihil;2. Sanksi Administrasi Nihil;3.

PPh badan Tahun Pajak 2002 yang masih harus dibayar Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87457/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 9 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat melalui Surat Tanpa Nomor tanggal26 April 2017 yang berkaitan dengan permohonan Penggugat dengan SuratNomor O3/SWA/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang PermohonanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dengankelanjutan yang

mengikuti timbulnya Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2002 Nomor 00021/206/02/524/04 tanggal 11 Februari 2016, atas namaPT.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwakoreksi kompensasi kerugian tidak dapat dipertahankan, dan menyatakanhalhal sebagai berikut :9.1.Bahwa yang menyebabkan terjadinya selisih kompensasi kerugianadalah karena terdapat keputusan keberatan PPh Badan untuk tahunpajak 1999, 2000, dan 2001yang dalam perhitungan jumlahHalaman 15 dari 24 halaman.

Termohon Peninjauan Kembali (semula9.5.Pemohon Peninjauan Kembali9.6.Berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan KembaliPemohon Banding) tidak setuju dengan perhitungan keberatan tahun1999, 2000, 2001Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jumlah laba/rugipajak tersebut karena menurut Termohonuntuk tahun pajak tersebut adalah sesuai dengan SPT Tahunan yangdilaporkannya dengan alasan keputusan keberatan yang didasarkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanmembatalkan SKPKB PPh

Badan tahun pajak 1999, 2000, 2001,sehingga menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semulaoleh karena SKPKB telah batalperhitungan penghasilan neto adalah kembali sesuai SPT PPh Badan.Pemohon Banding) maka(semula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan dalil yang diungkapkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam poin 9.4 diatas, karena penafsiran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut nyatanyata telah kelirudan salah.

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaTanah Abang Dua menerbitkan SKPKB PPh Badan NomorHalaman 1 dari 145 halaman.

Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayarsebesar Rp13.199.459.300,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesarRp6.335.740.464,00 sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Badan yangmasin harus dibayar menurut SKPKB PPh~ Badan sebesarRp193.535.199.764,00 dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

Dasar Pengenaan Pajak dan perincian perhitungan koreksikoreksi yang dilakukan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00001/206/05/072/13:.

Sehinggamenurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan yang seharusnya terutanguntuk Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp Kredit Pajak Rp PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp Sanksi AdministrasiJumlah PPh Badan yang masih harus/(lebih) dibayar Rp NIHIL;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56918/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 5 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah

Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Kembali (semula Pemohon Banding)sampaikan bahwa:Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mempunyai kerugianyang masih dikompensasikan untuk TahunPajak 2002 sebesar Rp10.689.238.769,00;Bagaimana dengan dasar SKP PPh Badan aquo yang diterbitkan apakah terkait denganSKP a quo untuk PPh Badan ?

dikabulkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 05 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009072.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26September 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh

Badan Tahun Pajak 2016 Nomor00002/206/16/433/18 tanggal 26 April 2018, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf B karena permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Concord Industry,NPWP 03.093.675.1433.000, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km3.8, Dusun Kebon Kacang RT. 001 RW. 005, Cimahi, Klari, KabupatenKarawang, Jawa Barat, 41371;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26September 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak2016 Nomor 00002/206/16/433/18 tanggal 26 April 2018,Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan WajibPajak, atas nama: PT Concord Industry, NPWP 03.093.675.1433.000, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, DusunKebon Kacang RT. 001 RW. 005, Cimahi, Klari, KabupatenKarawang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26 September 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00002/206/16/433/18tanggal 26 April 2018, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Bahwa sengketa ini timbul sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menurutnya adaperbedaan angka antara jumlah pendapatan di dalam Surat PemberitahuanTahunan PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali dengan angka HasilAnalisa Arus Piutang hasil perhitungan Termohon Peninjauan Kembali sebesarRp36.145.000.000,00;Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berasaldari Pengujian Arus Piutang dengan melakukan penjumlahan atas seluruhKredit

Badan;.

Badan yangperedarannya dapat dihitung berdasarkan Bukti Pemotongan PPh Pasal23 dari pihak yang membayarkan sewa.

Sikap Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung PPh Badan TahunPajak 2008 dan 2010 telah benar sesuai ketentuan yang berlaku;3.

Telah terbukti bahwa langsung atau tidak langsung Termohon PeninjauanKembali telah mengakui dan membenarkan bahwa koreksi yang telahdilakukan terhadap peredaran usaha dalam menghitung PPh Badan TahunPajak 2009 adalah tidak benar dan bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku;Sebagai bukti pendukung bersama ini Pemohon Peninjauan Kembalisampaikan persandingan data dan perlakuan Termohon Peninjauan Kembaliterhadap Utang Pemegang Saham dalam penghitungan PPh Badan TahunHalaman 22 dari 25 halaman

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT089211.15/2006/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Perhitungan PPh

Badan Tahun Pajak 2006 menurut PemohonBanding:Halaman 1 dari 9 halaman.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PemohonBanding Tahun Pajak 2014 adalah sebagai berikut: Deskripsi Wajib PajakPeredaran Usaha 141.021.375.210Harga Pokok Penjualan 135.655.677.915Laba Bruto 5.365.697.295Biaya Usaha Lainnya 743.322.264Laba Operasi 4.622.375.031Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (4.880.469.578)Penyesuaian Fiskal Positif 1.363.907.812Penyesuaian Fiskal Negatif 10.188.623.036Penghasilan Neto Fiskal (9.082.809.771)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak (9.082.809.770)PPh Badan

Putusan Nomor 462/B/PK/Pjk/2020menetapkan kembali Lebin bayar PPh Badan PT Kimberly Clark Indonesiauntuk Tahun 2012 sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian JumlahPeredaran Usaha 324.258.968.997Harga Pokok Penjualan 278.546.456.927 Laba Bruto 45.712.512.070Biaya Usaha Lainnya 82.968.682.322Laba Operasi (837.256.170.252)Penghasilan dari Luar Usaha 229.808.656Biaya dari Luar Usaha 59.390.240.985Laba Komersial (96.416.602.581)Penyesuaian Fiskal Positif 15.873.769.052Penyesuaian Fiskal Negatif

6.617.508.407 Penghasilan Neto Fiskal(87.160.341.936) Penghasilan Kena Pajak(87.160.341.936) PPh Badan Terutang Kredit Pajak(3.382.323.862) PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar(3.382.323.862) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103883.15/2012/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding

Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3.