Ditemukan 379075 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2028 B/PK/PJK/2022 Tanggal 16 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YAKULT INDONESIA PERSADA
54 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2951 B/PK/PJK/2022 Tanggal 27 Juni 2022 — PT SWADAYA SARANA BERLIAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1423 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 2 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRO MUKO
145 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan 20152, sehinggapajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 43.637.122.744,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 524.526.972,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.542.086.804,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.017.559.832,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 1.017.559.832,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali
karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali melakukan pengolahan terpadu (integrated) dariKebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang padadasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifatstrategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
Putusan Nomor 1423/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 43.637.122.744,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 524.526.972,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.542.086.804,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.017.559.832,00
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TOTOKU INDONESIA
155 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 0,00 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 9.960.996.2410 9.990.975.226,00 (29.978.985,00)d.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1Ekspor 1.235.819.531,00 (29.958.985,00) 1.265.778.516,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 47.825.343,00 (20.000,00) 47.845.343,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00 0,00 0,00a.4Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 8.677.351.367,00 0,00 8.677.351.367,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 0,00 0,00a.6 Jumlah(a.1+a2+a3+a4+a.5) 9.960.996.241,00 (29.978.985,00) 9.990.975.226,00b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 0,00 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 9.960.996.241,00 (29.978.985,00) 9.990.975.226,00d.
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad)(386.031.103,00)(20.004.493,00)(366.026.610,00) 3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 386.031.103,00 0,00 386.031.103,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak........... (karena pembetulan) 0,00 0,00 0,00c. Jumlah (a + b) 386.031.103,00 0,00 386.031.103,004 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 (20.004.493,00) 20.004.493,005 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00 0,00b.
Pasal 9 (4f) PPN 0,00 0,00 0,00h. Jumlah (a+b+c+d+et+f+g) 0,00 0,00 20.004.493,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00 (20.004.493,00) 40.008.986,00 Halaman 3 dari 9 halaman.
Putus : 02-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2588 /B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CONCORD INDUSTRY
256 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYANUSA GEMILANG,
156 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0 0 0Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut 0 0 0PPNPenyerahan yang PPNnya tidak dipungut : :Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0Jumlah penyerahan yang terutang PPN 0 0 0Penyerahan yang tidak terutang PPN 0 0 0Jumlah Seluruh Penyerahan2.
Wajib Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan atasSKPKB PPN Nomor 00018/207/07/703/10 tanggal 13 Juli 2010 Masa Pajak Juli2007 dengan perincian sebagai berikut: .
Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0Jumlah penyerahan yang terutang PPN 0Penyerahan yang tidak terutang PPN 0Jumlah Seluruh Penyerahan 02.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan FakturPajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harustetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai O (nol)pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM;7.
(Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPN), dapat mengakibatkanPPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak tidak dapat dikreditkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f UndangUndang PPN;b.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
160 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
nya harus 7.008.078.1 76,00)Dikurangi retur penjualan 0,00Jumlah 7.008.078.176,00Pajak Keluaran seluruhnya 700.807.817,00Dikurangi PPN atas retur penjualan 0,00Jumlah 700.807.817,00Pajak yang dapat diperhitungkan :Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 458.970.812,00Dibayar dengan NPWP sendiri 369.156.962,00Kompensasi PPN bulan lalu 840.212.777,00Jumlah 1.668.340.551 ,00PPN kurang/(lebih) bayar (967.532.734,00)PPN yang kurang Bayar NIHILSanksi administrasi Pasal 13(3) KUP NIHILJumlah yang masih harus
) karena adanya perbedaan nilai DPP PPN antara SPT PPNsebelum pembetulan dan SPT PPN setelah pembetulan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 27 Alinea ke5 dan 6:"bahwa Majelis berkesimpulan, Faktur Pajak Masa Pajak Mei 2005 yangditerbikan dengan jumlah PPN sebesar Rp.127.319.958,00, olehPemohon Banding diterbitkan Faktur Pajak pengganti dengan jumlahPPN sebesar
PPN sebesar Rp116.813.622,00,sehingga terhadap DPP PPN Masa Pajak Mei 2005 sebesarRp1.273.199.294,00 yang tetap dipertahankan sebesarHalaman 12 dari 28 halaman.
127,319,957,00 Bahwa dari 10 (sepuluh) faktur pajak dan invoice tersebut, terdapat 3(tiga) faktur pajak yang telah diterbitkan faktur pajak penggantinyadengan DPP PPN sebesar Rp105.063.350,00, sedangkan 7 (tujuh)faktur pajak yang dibatalkan belum ada faktur pajak penggantinyadengan DPP PPN sebesar Rp1.168.136.218,00, sehingga dalamputusannya Majelis membatalkan koreksi DPP PPN sebesarRp105.063.350,00 yang telah dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dan tetap mempertahankan
Putusan Nomor 1511/B/PK/PJK/201701.761.227.6405.000) Nomor DWFJN4050002955 tanggal 10 Mei2005 dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00, Nomor DWFJN4050002956 tanggal 10 Mei 2005 dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00dan Nomor DWFJN4050002957 tanggal 10 Mei 2005 dengan PPNsebesar Rp5.520.000,00 yang dikoreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) telah benar dan tepat, dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5)UndangUndang PPN;24.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1226/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASTRATEL NUSANTARA
159 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rasuna SaidKavling 62, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, sehingga perhitungannyamenjadi :Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp. 31.279.671,00Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Masukan yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.127.967 ,00Dikurangi :Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperthitungkan Rp. 3.782.431,00Lainlain Rp. 33.032.299,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 36.814.731,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp (33.686.764,00)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikanke
masa pajak berikutnya Rp. 34.072.638,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 385.874,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 385.874,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 771.748,00Halaman 2 dari 8 halaman.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2008 sebesarRp343.501.559,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanHalaman 4 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1226/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp. 31.279.671,00Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Masukan yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.127.967,00Dikurangi :Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperthitungkan Rp. 3.782.431,00Lainlain Rp. 33.032.299,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 36.814.731,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp (33.686.764,00)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 34.072.638,00PPN yang kurang
(lebih) dibayar Rp 385.874,00Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 385.874,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 771.748,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
156 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.
Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/2015pernah menyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004 sampaidengan pengajuan PK ini seharusnya Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Himbauan ataupunSurat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak pernah menyampaikan SPTMasa PPN;Bahwa dengan tidak pernah menerima Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidakpernah menyampaikan SPT Masa PPN maka menurut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) surat PermohonanPencabutan
) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidaksesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Halaman 26 dari 32 halaman.
Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwapemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) knususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tidak tepat karenaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telah dicabutPengukuhan Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 April 2004;3.
STP PPN tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku maka surat ketetapan dan surattagihan tersebut cacat secara hukum;Bahwa Tata Cara Pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilaisehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak(STP) PPN tidak sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/201 1;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan mengacu padaketentuan perundangundangan yang berlaku
Putus : 14-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3522/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA
271 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
271 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 28.668.174.800a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a6. Jumlah(a1+a2+a3+a4+a5) 145.802.827.125b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b ) 145.802.827.125d.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula 7Tidak Untuk Diperjualbelikand.7. Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau .tidak dipungutd.8. Tanggung Jawab Secara Renteng =d.9 Jumlah 2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 9.691.950.497b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama b.2.
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (a d ) (26.075.120.324)3 Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya26.075.120.324 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)26.075.120.324 PPN yang kurang (lebih) dibayar ( 2.e 3.c ) Sanksi administrasi: Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3522/B/PK/Pjk/2020 a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e.
Pasal 9 (4f) PPN h.
Putusan Nomor 3522/B/PK/Pjk/2020 Uraian (Rp) DPP Penyerahan 145.802.827.125Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.691.950.497Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 35.767.070.821Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (26.075.120.324)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 26.075.120.324 PPN yang kurang/(lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
158 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3570 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
80 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-10-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3058/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TOTAL E & P SOUTH EAST MAHAKAM
168 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 6 September 2018 — PT PATISINDO SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
157 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2018PPN Terhutang Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan uraian tersebut dan sesuai dengan buktibuktidan faktafakta yang ada, Pemohon Banding berkesimpulan, bahwa PPNterhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: 1) Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkantarif unum Rp. 444.893.837,002) Pajak Keluaran Rp. 44.489.683,003) Kredit PPN DN ( R p862.349.466,00)4) PPN yang kurang (lebih) dibayar ( R p817.859.783,00)5) Pajak yang telah disetor Rp. 0,006) Pajak yang
kurang disetor Rp. 0,00Usul Pemohon BandingBahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka demi keadilan danguna menghindarkan adanya pengenaan PPN yang tidak semestinya, makadimohonkan kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkanpermohonan Banding ini;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Agustus 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52901/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut
terhutang menurut PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:1) Dasar Pengenaan Pajak PPN tarif umum Rp. 444.893.837,2) Pajak Keluaran Rp. 44.489.683,3) Kredit PPN DN (Rp. 862.349.466,)Halaman 3 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/20184) PPN Yang Kurang (Lebih) dibayar (Rp. 817.859.783,)5) Pajak Yang Telah Disetor Rp. 0.6) Pajak Yang Kurang Disetor Rp. 0.IV.
Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2018Pajak Keluaran Rp. 44.489.683,00 Kredit PPN DN (Rp. 133.262.446,00)PPN Yang Kurang (Lebih) dibayar Rp. 88.772.763,00Pajak Yang Telah Dikompensasi (Rp 88.772./63,00)Pajak Yang Kurang Disetor Rp. 729.087.020,00Sanksi Bunga ps 13(2) KUP Rp. 0,00Sanksi Administrasi ps 13 (3) KUP Rp. 729.087.020,00Jumlah yang harus bayar Rp. 1.458.174.040,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut
Putus : 09-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2015 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA
151 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Pengajuan Banding;Bahwa perhitungan PPN Kegiatan Membangun Sendiri setelah prosesKeberatan adalah: Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Rp) (Dikurangi)(Rp) (Rp)DPP PPN Kegiatan Membangun Sendiri 46.242.889 46.242.889PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 4.624.289 4.624.289Sanksi Administrasi Bunga 2.219.659 2.219.659Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 6.843.948 6.843.948 Koreksi Objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp115.907.222,00serta Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri
UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN pada Pasal 3A ayat (1):Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecualipengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak danWajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;2.
Kesimpulan dan Usul;Bahwa berdasarkan uraian Banding di atas maka Pemohon Bandingmemohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan seluruhnyapermohonan Banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP453/WPJ.26/2014 tanggal 18 Desember 2014 dapat berubah menjadi: Uraian DPP PPN Kegiatan PPN KMS Yang Sanksi Jumlah PPN yangMembangun Kurang Dibayar Administrasi masih harusSendiri Bunga (lebih) dibayar(KMS)Sebelumnya 46.242.889 4.624.289 2.219.659 6.843.948Banding (46.242.889) (4.624.289) (2.219.659
Dengan demikian tidak sesuaidengan kriteria Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimanatercantum dalam Pasal 16C UndangUndang PPN dan Pasal 2 Ayat(3) PMK Nomor 39 a quo;b. Box Culvert bukan merupakan bangunan untuk tempat tinggal dantempat usaha, dengan luas kurang dari 300 m2;c.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon Peninjauan3.5.Kembali menetapkan bahwa biaya tersebut merupakan objek PPNKMS dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp46.242.889,00(DPP PPN KMS = 40% x biaya yang dikeluarkan);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dasarhukum yang berkaitan dengan pokok sengketa ini adalahsebagaimana diuraikan pada Butir V.2. di atas, yaitu: Pasal 16C dan Penjelasan Pasal 16C UndangUndang PPN;Halaman 15 dari 22 halaman.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GAMELOFT INDONESIA
161 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 6.438.990.663 a.6. Jumlah b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 6.438.990.663 c. Jumlah Seluruh Penyerahan 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.338.979b. Dikurangi :b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 48.218.920b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri 262.120.059b.3.
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ................... (Karena pembetulan) d. Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar 5 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah 6 Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Desember 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 3.335.600.855a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.103.389.808a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 6.438.990.663b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 6.438.990.6632 Penghitungan PPN Kurang Bayara.
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih)Bayar 38.239.6003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ............ (karena pembetulan) 0d. Jumlah 04 PPN yang kurang (lebih) dibayar 38.239.600Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 18.355.008b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0c. Jumlah 06 Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar 56.594.608 Halaman 3 dari 9 halaman.
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 6.438.990.663b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 6.438.990.6632 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.338.981b. Dikurangi :b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.979.322b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri 262.120.059b.3.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2048/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TS TECH INDONESIA
247 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 B/PK/PJK/2021 Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAMPUNG INTERPERTIWI
57 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUBSEA 7 INDONESIA (d/h PT. ACERGY INDONESIA)
205 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN PPNberdasarkan berdasarkan berdasarkan berdasarkan .No.
Penyerahan yang PPN dipungutx yang pane 2.720.120.630,00 oleh Pemungut PPN 10.192.840.100,00 10.192.840.100,00 2.720.120.630,00 7.472.719.470,00 Halaman 6 dari 33 halaman.
Chevron Indonesia Company (selakucustomer Pemohon Banding sebagai Pemungut PPN) pada MasaPajak Desember 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2Daftar PPN dan PPn BM yang Dipungut Oleh Selain BendaharawanPemerintah (Formulir 1107 PUT 2) pada nomor urut 1 sampai dengan14;Bahwa Setoran PPN yang dilaporkan oleh BUT Chevron IndonesiaCompany pada Masa Pajak Desember 2007 atas nama Rekanan PT.Acergy Indonesia NPWP 01364.833.2056.000 adalah sebagaiberikut: No.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, berdasarkan penelitianterhadap pembayaran SSP berdasarkan data konfirmasi NTPNMPN/SPM/MP3 pada portal DJP karena diketahui bahwaterdapat pembayaran PPN kepada Pemungut PPN untuk masaDesember 2008 sebesar Rp 747.271.947,00 sehingga nilaiDPPnya adalah sebesar Rp 7.472.719.470,00 sedangkanseluruh penyerahan kepada pemungut PPN dalam SPT MasaPPN Desember 2008 SSPnya disetor pada bulan Januari 2009sehingga menurut Pemeriksa terdapat penyerahan kepadapemungut PPN yang
atas nama BUT Chevron IndonesiaCompany (selaku customer Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagai Pemungut PPN) padaMasa Pajak Desember 2008, sebagaimana tercantumdalam lampiran 2 Daftar PPN dan PPn BM yang DipungutOleh Selain Bendaharawan Pemerintah (Formulir 1107 PUT2) pada nomor urut 1 sampai dengan 14;Bahwa Setoran PPN yang dilaporkan oleh BUT ChevronIndonesia Company pada Masa Pajak Desember 2008 atasnama Rekanan PT.
Putus : 23-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4169 B/PK/PJK/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN
84 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap