Ditemukan 20597 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pra peradilan - pra pradilan - pra pid
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 24-06-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 60/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel
Tanggal 13 Juli 2015 — SUWANDI BRATAJAYA, tempat tinggal Jl. Tanjung Duren Selatan II Gang VI/3, Rt. 008, Rw. 02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRFAN, S.H. dan TIRTA CAKINDRA SETIAYEDI, S.H., M.H. para Advokat pada Kantor Hukum DWIPA LAW FIRM, beralamat di Gedung Word Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; --------------------------------------------------- M e l a w a n ------------------------------------- KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM cq UNIT IV SUBDIT KAMNEG POLDA METRO JAYA, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;
492 — 358
  • METRO JAYA Cq DIREKTORAT RESERSEKRIMINAL UMUM cq UNIT IV SUBDIT KAMNEGPOLDA METRO JAYA, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Telah membaca surat permohonan, Jawaban,;Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan baik Pemohon maupunTermohon di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon di dalam suratnya tertanggal 24 Juni2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di beriNomor: 60/Pid/Pra
    TGSI Jakarta Utara yang dilaporkan oleh sdrHal 37 dari 42 hal.Put.Nomor 60/Pid.Pra/2015Suwandi Brata Jaya sebagai Pemohon PraPeradilan permohonan ini selakuKuasa melapor dari sdr Yu Kejun (China) yang diduga dilakukan oleh Tjoe BudiHartono ( TerlaporI ) dan JASSON RUSSEL ( Terlaporll ) ;Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan pra peradilan iniadalah menyangkut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/98/IV2015/Ditreskrimum tertanggal 18 Pebruari 2015 bukti T17 yangmenghentikan penyidikan
    Pidana sudah terangbenderang khususnya dalam hal penetapan Tersangka dan delik tindak pidanayang disangkakan, yang kemudian diikuti oleh upaya paksa Penangkapan,Penahanan dan Penyitaan oleh Termohon ;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHAPsebagaimana tersebut diatas, adalah hak Termohon untuk menghentikanPenyidikan tersebut, namun menurut Ketentuan Per Undang Undangan yangberlaku adalah juga hak Pemohon untuk mengajukan keberatan atas PenetapanPenghentian Penyidikan tersebut melalui Acara Pra
    perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaTermohon sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);Demikianlah putusan ini di jatuhkan pada hari Senin .TANGGAL 13JULI 2015 oleh : PUDJI TRI RAHADI, S.H., Hakim pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilan ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari itu juga dengan didampingi HASI SUKMA, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada PN Jakarta Selatan yang dihadiri oleh KuasaPemohon Pra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-04-2008 — Upload : 03-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2574K/PID/2007
Tanggal 16 April 2008 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk. vs. MAHDAR
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2574 K/Pid/2007permohonan Pra Peradilan melawan sekarang para Pemohon Kasasi dahulusebagai para Termohon I, Il, IIl/oara Terbanding I, Il, Ill, di muka persidanganPengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 sekira pukul 21:00 Wib Pemohondidakwa oleh Termohon Ill, telah melakukan Tindak Pidana perbuatan tidakmenyenangkan dan Penghinaan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 335yo 310 dari KUHPidana.
    putusan,terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.Menghukum Termohon , Termohon Il dan Termohon Ill secaratanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.Menyatakan putusan perkara permohonan praperadilan ini dapatdijalankan lebih dahulu walau ada banding atau kasasi dari para tergugat.Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusanyang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil(Ex aequo et bono).Bahwa terhadap permohonan Pra
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 21-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb
Tanggal 31 Agustus 2017 — N a m a U m u r P e k e r j a a n A l a m a t : : : : Drs. PAULUS SEMUEL PUTTILEIHALAT. 53 Tahun. Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat. Jl. Kabaressy Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dan saat ini sementara ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Maluku-Tantui Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON ”. M e l a w a n : PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, berkedudukan di Jalan Tulukabessy No. 23 Ambon- Provinsi Maluku, Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” . Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini; 2. Penetapan Hakim Praperadilan Nomor : 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Hari Sidang ; 3. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ; Telah mendengar : 1. Keterangan saksi ; 2. Keterangan/pendapat ahli dipersidangan ; 3. Keterangan Para Pihak dipersidangan ;
416 — 237
  • Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.2. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon sesuaiSurat Perintah Penangkapan No. SP. Tangkap. 01 / PPNSDK / VII /2017, Tanggal 16 Agustus 2017 adalah tidak sah.3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat PerintahPenahanan Nomor. SP.Han.01 / PPNSDK / VIll / 2017, Tanggal 16Agustus 2017 adalah tidak sah.4.
    MH didepan persidangan telahmemberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut :Mekanisme dan prosedur dalam KUHAP ada tiga tahap yang dijalani olehseorang tersangka atau pelaku yaitu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasidan tahap purna ajudikasi, terkait dengan pertanyaan yang disampaikanmaka proses pertama adalah harus adanya laporan atau aduan dariorang yang menjadi korban tindak pidana sehingga, berdasarkan laporantersebut maka pihak yang menerima laporan tersebut kemudianmlimpahkan laporan tersebut
    perintahpenahanan diketahui bahwa penahanan dilakukan guna penyerahan tersangkadan barang bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum.Menimbang bahwa sebaimana diketahui dari bunyi pasal diatas bahwapenahanan hanyadapat dilakukan dengan alasan tersangka atau terdakwa akanmelarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana.Menimbang bahwa sehingga dengan demikian tidak ditemukan klausuluntuk penyerahan tersangka atau terdakwa dan barang bukti Kepada JaksaPenuntut Umum sehingga Hakim Pra
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 17-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Lgs
Tanggal 17 Nopember 2016 — Abdullah
310 — 88
  • Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon (Abdullah) gugur;2. Menetapkan biaya perkara nihil ;
    PUTUSANNomor 1/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra peradilan dari:Abdullah, Tempat Lahir Bandar Khalifah, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Petua Saleh Desa BandarKhalifah Kec. Bendahara Kab.
    Baru pada akhir nya diketahui bahwaorang yang tidak dikenal tersebut adalah Termohon Ill dan IV;Bahwa selama proses perawatan baik dari Rumah Sakit Umum Langsasampai Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan sampai Pemohon dikembalikanlagi ke Rumah Sakit Umum Langsa Pemohon tetap dijaga dan digari/diborgoltangannya oleh pihak Termohon Ill dan M meskipun kondisi Pemohon tidakberdaya dengan kata lain jangankan lari duduk saja susah dan hal ini terjadisampai Gugatan Pra Peradilan ini diajukan;Bahwa dari seluruh
    orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yangmerendahkan derajad martabat manusia dan berhak memperoleh suakapolitik dari Negara lain;Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945:Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani,nak beragam,hak untuk tidak diperbudak,hgak untuk diakui sebagaipribadi dihadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukumyang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun;Bahwa lahirnya lembaga pra
    Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon(Abdullah) gugur;2.
    Menetapkan biaya perkara nihil ;Demikianlah diputus pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2016 olehkami Muhammad Dede Idham, SH. selaku Hakim Pra Peradilan padaPengadilan Negeri Langsa, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Langsa Nomor : 1/Pid.Pra/2016/PN.Lgs tanggal 04 Oktober2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu. juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nila Kesuma WardhaniHasibuan, SH.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 03-02-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 3/PID.PRAP/2017/PN RAP
Tanggal 27 Februari 2017 — Pidana - HARIONO ;Lawan - Kepala Kepolisian Sektor Sei Kanan
157 — 31
  • Termohon Pra Peradilan.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membacaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor3/Pen.Pid/2017/PN Rap, tanggal 3 Februari 2017 tentang penunjukanHakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim nomor 3/Pen.Pid/2017/PN Rap, tanggal 3 Februari2017, tentang hari sidang dan tanggal persidangan perkara ini;Berkas perkara dan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara iniTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 09-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Smg
Tanggal 13 Nopember 2017 — ARIF WIJAYA, ST. alias ARIF WIJAYA, ST Bin KASETYAN (Alm), Tempat lahir : Malang, Tgl Lahir : 20 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl. Simo Sidomulyo 9/92 Rt 05 Rw 15 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya atau Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husono Gg 28 Baru Blok D, No. 10 Rt 5 Rw 2 Kel, Rundu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Agama : Islam.Pendidikan : S- 1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ENRICO ADITYA SH.MH. dan JUNASRIL AGUS SH. Advokat /Penasihat Hukum di Jl. Semarang Indah C8/8 Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN. Melawan : 1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH, Jabatan Penyidik Polri alamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN 2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, Jabatan Jaksa Penuntut Umum, alamat di Jl. Pahlawan No. 14 Semarang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PRAPERADILAN
406 — 234
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 24-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 3/PID.PRAP/2016/PN RAP
Tanggal 30 Maret 2016 — Pidana - AZAM SYAM SISWANTO SIREGAR
166 — 29
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/PID/2010
Rustam bin Baidowi >< Menteri Kehutanan RI
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2010
Suhendra Prawira Widjaja bin A. Sabana >< Kepolisian RI
188 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015
Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
191 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-01-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820K/PID/2003
Tanggal 9 Januari 2007 — Drs. OHIAO HALAWA vs. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias (Kapolres Nias)
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 02-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/PID/2011
Monsantoso Widjaya Lie >< Mabes Polri Jakarta cq.Polda Metro Jaya
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-10-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 PK/Pid/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — AGUS SUPRAPTO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 16/PID.PRA/2017/PN.KPG
Tanggal 27 September 2017 — Eril Isdan Pasaribu
217 — 121
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/PID/2010
Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
104 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu sebagaiTermohon Pra Peradilan dengan alasan sebagai berikut :1.
    No.130 PK/Pid/2010Bahwa selanjutnya Pemohon Pra Peradilan telah mengajukantambahan permohonan Pra Peradilan tertanggal 11 Januari 2010dengan alasan sebagai berikut :4.
    Pra Peradilan terhadapTermohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan di Pengadilan Negeri Bandungkarena Termohon PeninjauanKembali/Termohon Pra Peradilan telahmenetapkan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan sebagaiTersangka dan =melakukan penahananterhadap Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan tanpadidasarkan pada bukti permulaan yang cukupsebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17KUHAP dan Penjelasannya ;Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapatdilakukan dengan
    berdasarkanbukti BAP yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Pra Peradilanyang dimuat dalam putusan a quo halaman 23huruf s s/d halaman halaman 24 huruf h :Bahwa kemudian Termohon PeninjauanKembali/Termohon Pra Peradilan telahmelakukan konfrontir antara =PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilandengan saksisaksi atas nama HarjonoKesuma, Drs.
    /Pemohon Pra Peradilan untukmengajukan bukti dan saksi dalamHal.37 dari 24 hal.
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 03/Pid.Pra/2012/PN.MMR
Tanggal 8 Agustus 2012 — - PETER DAMIEN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
175 — 90
  • MMR.telah menarik Termohon sebagai pihakdalam Permohonan Pra Peradilan ini dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
    MMR,sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama : MARIANUS MOA,SH,MARIANUS RENALDYLAKA,SH, FALENTINUS POGON,SH masing Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawahNomor: 09/SK.PID/VII/2012/PN MMR ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut,Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 1Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi:.
    Foto copy Berita Acara Pengeluaran Detensi , tanggal 18 Agustus 2011 atas namaPETER DAMIEN yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,JabatanKepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas IIMaumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberitanda bukti ( T7 ) ;Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksisaksi sehubungan denganPermohonan Pra Peradilan tersebut ;Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.PYK
Tanggal 8 April 2014 — DWI SUSANTO lawan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Cq. Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat, Cq. Polresta Payakumbuh/ Polsek Kaniang Bukik Resort Kota Payakumbuh
221 — 77
  • Polresta Payakumbuh/ Polsek Kaniang Bukik Resort Kota Payakumbuh,untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 01/Pen.Pid Pra/2014/PN.PYK, tertanggal 25 Maret 2014, tentang penunjukkanHakim tunggal yang mengadili permohonan Praperadilan ini;Telah membaca Penetapan Hakim Praperadilan Nomor 01/Pen.Pid Pra/2014/PN.PYK,tertanggal 25 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan
    yang dilakukan oleh penyidik Tertuntut, Penuntut sesuaidengan Pasal 77 jo Pasal 88 KUHAP merasa berhak menuntut ganti kerugian kepadaTertuntut sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah), serta merehabilitir namabaik Penuntut dalam salah satu surat kabar harian nasional dan surat kabar harianterbitan Sumatera Barat yang ditunjuk Pengadilan Negeri Payakumbuh;Maka berdasarkan uraian Penuntut seperti tersebut di atas, Penuntut mintakiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tingkat pelaksanaan Pra
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
197 — 50
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum
Register : 16-05-2017 — Putus : 09-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Agm
Tanggal 9 Juni 2017 — PEMOHON : YOGI PRANOTO TERMOHON : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Utara
95 — 51
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 31-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 7/Pra.Pid/2017/PN Rap
Tanggal 30 Agustus 2017 — Pidana - HENDRIK MUDA HARAHAP Lawan - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu, Cq. Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu yang beralamat di Jl. MH. Thamrin Nomor 07 Rantauprapat
118 — 4