Ditemukan 555063 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dispora provinsi lampung Ptsp Koperasi Komisi informasi provinsi banten Lina iratnasari Gubernur provinsi kepulauan riau Pt. freeport indonesia ; gubernur provinsi papua; Penetapan upah minimum sektoral provinsi (umsp) Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur provinsi sumatera selatan;; Gubernur provinsi papua vs pt. freeport indonesia; Pt. freeport indonesia vs gubernur provinsi papua;
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 48/Pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 21 Januari 2014 — JHON SIPAHUTAR, S.Sos. Bin R. SIPAHUTAR
94 — 13
  • Foto copy keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dekonstrasi Dinas Pemuda Olahraga provinsi Lampung Nomor : 029/III.02.C2/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat Pembuat Komitmen, Pemegang uang Muka Kegiatan, Pengelola SAI dan staf program pembinaan dan pengembangan olah raga Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan olah raga Provinsi Lampung TA 2011 tanggal 26 Januari 2011;85.
    Foto copy keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dekonstrasi Dinas Pemuda Olahraga provinsi Lampung Nomor : 800/1.a/III.02.01/2011 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar;86. Foto copy petikan putusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 0015 Tahun 2011 tentang pengangkatan/ penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran Dekonsentrasi program kementrian Pemuda Olahraga TA2011 tanggal 20 Januari 2011;87.
    Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi Dispora Provinsi Lampung Nomor : 800/137.a/III.02.01/2011 tanggal 21 Februari 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/jasa anggaran pendapatan dan Belanja Negara pada Dispora provinsi Lampung TA 2011. Tetap terlampir dalam berkas perkara 1 (Satu) buah stempel PENDY SPORT palsu 1 (satu) buah stempel ALAM PRIMA KOMPUTER palsu.
    3. 1 (satu) buah hardisc merk HITACHI4. 6 (enam) set handle dan limbs merk CARTEL warna putih (busur panah)5. 5 (lima) set handle dan limbs merk CARTEL warna hitam (busur panah)6. 1 (satu) set handle dan limbs merk CARTEL warna hitam (busur panah)7. 102 (seratus dua) anak panah standard bow8. 1 (satu) gulung tali panah warna merah9. 1 (satu) buah pemotong anak panah merk EASTON10. 10 (sepuluh) buah bantalan target warna hitam berikut cagrakDikembalikan kepada pemiliknya melalui Dispora Provinsi
    TOMMY ANDREASFoto copy rekening Bank Tabungan Negara No.Rek.0034401610001232 an.RAFSANJANIFoto copy keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran DekonstrasiDinas Pemuda Olahraga provinsi Lampung Nomor : 029/III.02.C2/2011tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat PembuatKomitmen, Pemegang uang Muka Kegiatan, Pengelola SAI dan stafprogram pembinaan dan pengembangan olah raga Anggaran Pendapatan858687888990919293949596dan belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi
    SIPAHUTAR selakuPemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) pada Program Pembinaan dan PengembanganOlah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung, berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung nomor : 800/71.a/IH/02.01//2011 tanggal 26 Januari 2011, pada beberapa rentang waktu yang sudah tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pemudadan Olah Raga Provinsi Lampung Jalan Hasanuddin Gang Kantor Pos Nomor 2 TelukBetung Bandar
    SIPAHUTAR selakuPemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) pada Program Pembinaan dan PengembanganOlah Raga di Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung, berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung nomor : 800/71.a/IH/02.01//2011 tanggal 26 Januari 2011, pada beberapa rentang waktu yang sudah tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pemudadan Olah Raga Provinsi Lampung Jalan Hasanuddin Gang Kantor Pos Nomor 2 TelukBetung Bandar
    Lampung Tahun Anggaran2011 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Provinsi Lampung Nomor : SR366/PW08/5/2013tanggal 12 Pebruari 2011.Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan tentang halhal sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa bertugas di Dispora Provinsi Lampung sejak tahun 2007 sampaidengan sekarang ;76Bahwa selama bertugas di Dispora Provinsi Lampung menangani proyek di tahunanggaran 2011 dalam program pembinaan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 31-05-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 19/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 31 Oktober 2023 — Penggugat:
KOPERASI SERBA USAHA "SERIMPUN MITRA TAKA JAYA"
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim
85 — 35
  • Penggugat:
    KOPERASI SERBA USAHA "SERIMPUN MITRA TAKA JAYA"
    Tergugat:
    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-02-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 5/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 24 April 2012 — Melawan PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
233 — 179
  • Melawan PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
    Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, 2. lisDarlina, S.H.Msi. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum SetdaProvinsi Banten, 3. Untung Saritomo, S.Sos, S.H.
    Membatalkan Paragraf (6.3) Putusan Komisi Informasi Provinsi BantenNomor 001/I/KIBANTENPSMA/2012 j2222coneeccneecceneccenees2.
    Banten dan mengirimkan kepada PemohonInformasi Publik tentang Laporan lengkap kegiatan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Sekertariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, yangsudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yangakan segera dilaksanakan, yang dilaporkan oleh pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan SekertariatDaerah Provinsi Banten kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten dan/atauGubernur Banten melalui jasa pengiriman TIKI pada
    Tenggang waktu mengajukan keberatanMenimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dalamsengketa a quo diucapkan pada tanggal 17 Januari 2012.
    Banten mengenaipemberitahuan pemeriksaan dan permintaan data awal mengenai LaporanKeuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, yang ditujukankepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten, bukti TIII dan TIV berupa SuratTugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesial Perwakilan ProvinsiBanten kepada pegawai pemeriksa BPK Provinsi Banten untuk melaksanakanpemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten di SerangTahun Anggaran 2011.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 24-05-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2022/PTUN.TPI
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penggugat: LINA IRATNASARI Tergugat: GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
307 — 85
  • Penggugat: LINA IRATNASARITergugat: GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181K/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2008 — GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ; PT. BUANA KARYA BHAKTI ; PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA ; PT. TAPIAN NADENGGAN ; PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY.Tbk ; PT. SAJANG HEULANG ; PT. LANGGENG MUARAMAKMUR ; PT. SWADAYA ANDIKA ; PT. SWADAYA ANDIKA ; PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI ; PT. LAGUNA MANDIRI ; PT. CANDl ARTHA
72 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1218 C/PK/PJK/2020
Tanggal 8 April 2020 — FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
162 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
    X7 Nomor 6, Jakarta, yangdiwakili oleh Orias Petrus Moedak, jabatan Wakil PresidenDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Jayapura, Papua;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap
    Penerbitan SKPD PAP tersebutdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun2011 ("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanHalaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4109 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
45 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4109/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali kedua telah memutusdalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.
    ., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12267/SET,tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan H.R.
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua: GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4113 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4113/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.
    Putusan Nomor 4113/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1012/DISPENDA, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79870P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
125 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
    ., jabatan Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3275/SET, tanggal 21 Maret 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak AirPermukaan (SKPD PAP) masa pajak Mei 2016 terkait penetapan PajakAir Permukaan kepada Pemohon PK dengan nilai objek Pajak AirPermukaan sebesar Rp 369.619.200.000 dan nilai Pajak Air Permukaanyang harus dibayar sebesar Rp 36.961.920.000, berdasarkan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 24-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — ., DKK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
253 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — JUFRIZAL vs PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) PROVINSI ACEH;
143 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUFRIZAL vs PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) PROVINSI ACEH;
    AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:JUFRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Kulu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten NaganRaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Askhalani, S.H.i, dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum ARZ & Rekan, beralamat di Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor20.a/ARZ/IX/2019, tanggal 20 September 2019;Pemohon Kasasi:LawanPANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH)PROVINSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4112 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4112/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.
    Putusan Nomor 4112/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 junctoPut79859P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4091 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
42 — 21
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4091/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.
    Putusan Nomor 4091/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79863P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4093 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
47 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4093/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.
    Putusan Nomor 4093/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79860/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79860P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4562 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4562/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk keduakalinya,telan memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan = diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.
    Putusan Nomor 4562/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakAir Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal 8 Oktober 2014 untuk Bulan Maret2014, atas nama PT Freeport Indonesia, karena Pemohon Banding tidakmempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Air Permukaan yangdikenakan oleh Pemerintah Provinsi
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4095 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4095/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.
    Putusan Nomor 4095/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79857P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4031 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
66 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4031/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.
    ., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12284/SEI,tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, tempat kedudukan di JalanHR. Rasuna Said Kav.
    bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 333/B/PK/Pjk/2018, tanggal 28 Februari 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayarPAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali Kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4098 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
    PUTUSANNomor 4098/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.
    Putusan Nomor 4098/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1272/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1272/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79872P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131/C/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — PT FREEPORT INDONESIA, vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA
248 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT FREEPORT INDONESIA, vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA
    Rasuna Said Kavling X7 Nomor 6, Jakarta,12940, yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak, jabatanWakil Presiden Direktur:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diJalan Jenderal Anmad Yani, Jayapura, Papua;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
    Penerbitan SKPD PAP tersebutdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun2011 ("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta