Ditemukan 641082 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MAMUANG;
14063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MAMUANG;
    mengajukansurat tanggapan tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114209.99/2015/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00510/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 13Juni 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama: PT
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00510/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajid Pajak, atas nama: PT. Mamuang, NPWP01.348.789.7007.000, alamat: JI. Pulo Ayang Raya Blok OR1,Halaman 3 dari 7 halaman.
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 07/PID.2012/PT.BKL
Tanggal 21 Februari 2012 — RABIL IZATI Bin KHAIRUL
4914
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERLINDA
10968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERLINDA
    ., di Surabaya perihal Salinan Akte Berita AcaraRapat PT Cita Alam Permai sebagaimana fotocopy terlampir, dinyatakanpada halaman 4 Bahwa Menyetujui pemberhentian dengan hormatanggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan mengucapkanterima kasih serta menyatakan diadakannya pelunasan danHalaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 318/B/PK/Pjk/2019pembebasan tanggungjawab sepenuhnya selama mereka menjalankanjabatannya sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunandan Laporan Keuangan perusahaan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, maka Penggugat bukanpenanggung pajak dari PT Cita Alam Permai, NPWP.01.610.223.8618.000;e Bahwa Penggugat sesuai dengan Akta Nomor 01 Tanggal 1 Mei 2012Notaris Topan Dwi Susanto, S.H., M.H., di Surabaya perihal SalinanAkte Berita Acara Rapat PT Cita Alam
    Permai berkedudukan selakuKomisaris Perseroan;Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Pasal 3 menyatakan Pasal 3 ayat (1): Pemegang sahamPerseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugianPerseroan melebihi saham yang dimiliki:Maka Penggugat bukan penanggung pajak dari PT Cita Alam Permai,NPWP. 01.610.223.8618.000;e Bahwa Penggugat tidak pernah memiliki kepentingan pribadi baiklangsung
    maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksiselama operasioal PT Cita Alam Permai:Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka surat Tergugat No.$20658/WPJ.11/KP.13/2015 tanggal 5 Juni 2015 perihal Jawaban ataspermohonan pencabutan status penanggung Pajak dan Cabut BlokirRekening harus dibatalkan demi hukum dan mengabulkan permohonanPenggugat sesuai Surat Penggugat Nomor 03/Herlinda/Penagihan/V/2015 tanggal 26 Mei 2003;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat
    Sedangkan butir B berupa aspek material yangdidukung dengan bukti Salinan Akta Berita Acara Rapat PT Citra AlamPermai maka kedudukan Penggugat sekarang Termohon PeninjauanKembali sebagai Pemegang/Pemilik Saham dan sejak tanggal 17Oktober 2014 tidak lagi berkedudukan sebagai Penanggung Pajak danoleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal14 ayat (1a)
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 B/PK/PJK/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM
699 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRIPLE'S;
198347 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRIPLE'S;
    BangkitLestari, Faktur Pajak Standar atas nama PT. Triple SPT. RatnaPT.Bangkit Lestari, SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama PT. Triple SPT.RatnaPT. Bangkit Lestari dan bukti pemindahbukuan dari PT. TripleSPT. RatnaPT. Bangkit Lestari ke PT.
    (semula Pemohon Banding)menyampaikan buktibuktipendukung berupa:SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2009 atas namaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);SPT Masa PPN (Joint Operation) atas nama PT Triple SPTRatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO;Faktur Pajak Standar atas nama PT Triple SPT RatnaPTBangkit Lestari Jaya, JO;SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Triple SPTRatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO;Pemindahbukuan dari PT Triple SPT RatnaPT BangkitLestari Jaya, JO;Bahwa berdasarkan pengujian
    Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)bernama PT Triple S denganNPWP/NPPKP 01.234.200.2651.000 dan bergerak dalamusaha jasa konstruksi jalan raya;b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding)dan beberapa rekan membentuk sebuah JointOperation (JO) dengan nama PT Triple S PT Ratna PTBangkit Lestari Jaya, JO dengan NPWP/NPPKP02.665.965.6622.000 yang juga bergerak dalam usaha jasakonstruksi jalan raya;c.
    SPT Masa PPN atas namaPT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari, Faktur Pajak Standar atas namaPT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari, SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atasnama PT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari dan bukti pemindahbukuandari PT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari ke PT Triple S, yang dapatmembuktikan bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp2.733.384.836,00adalah benar omzet Pemohon Banding yang berasal dari 40% penyertaanpada Joint Operation, yang telah dibayar dan disetorkan PPN nya melaluiKantor
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 867 B/PK/PJK/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
11244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
    NomorPUT112995.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00218/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00040/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00218/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober2013 Nomor: 00040/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015atas nama PT Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKav.
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PT. NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 12-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2012
Tanggal 15 April 2013 — PT. GANGSAR vs DIRJEN PAJAK;
25979 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. GANGSAR vs DIRJEN PAJAK;
    lebih) dibayar (35.268.000) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 32289/PP/M.VII/15/2011, 28 Juni 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:TanggalMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP62/WPJ.12/BD.0601/2009 tanggal 22 Juni 2009tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan tahun Pajak 2006 Nomor: 00013/206/06/651/08 tanggal 18 Juni 2008,atas nama: PT
    dihukum untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT
Register : 18-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FESTO
8345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FESTO
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89051/PP/MXIV.B/16/2017, tanggal 22 Nopember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagianKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00614/KEB/WPJ.07/2016tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapanbanding Pemohon Banding terhadapPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00013/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Maret2010, atas nama PT
    Putusan Nomor 546/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00013/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Maret2010, atas nama PT Festo, NPWP 01.071.564.7055.000,beralamat di Jalan Tekno V Blok A/1 Sektor XI, Kawasan IndustriBSD Tangerang Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MAMUANG;
9739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MAMUANG;
    mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114208.99/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00493/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7Juni 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama: PT
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00493/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 7 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib = Pajak, atas nama: PT. Mamuang, NPWP01.348.789.7007.000, alamat: JI. Pulo Ayang Raya Blok OR1,KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 B/PK/PJK/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM ;
7434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM ;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Karyawan PT Bernofarm, beralamat di JalanDarmokali Nomor 76, Surabaya 60241, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 062/SKK/LGLBNO/VIII/2018, tanggal2/ Agustus 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap
    2017tentang Penetapan Pos Tarif untuk Bahan Baku Meropenem Sterile;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112213.19/2015/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP465/WBC.10/2017, tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 B/PK/PJK/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM
5728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. BERNOFARM
    untuk Bahan Baku /mipenem Injectiontersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112251.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018, tanggal 04 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP458/WBC. 10/2017tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT
Register : 01-02-2012 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 11 /PID.2012/PT.BKL
Tanggal 1 Maret 2012 — JONI ARI BIN TANI
6739
Register : 10-01-2012 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 03/Pid/2012/PT.BKL
Tanggal 18 Januari 2012 — ERDIANSYAH GEMURU ALS UU BIN ISHAK AMIR (ALM)
7128
Register : 26-03-2012 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 03/PID.Tipikor/2012/PT.BKL
Tanggal 10 April 2012 — HENDRIYANTO, S.KOM BIN ZAINUL ANWAR
12350
  • Pid/2011/ PN.BKL sejak tanggal 13092011 sampaidengan 12102011;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 352/Pen.Pid/2011/ PN.BKI sejak tanggal 13 102011 sampaidengan tanggal 11122011;e Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal28 November 2011 Nomor : 133/Pen.Pid/2011/PT.BKL sejaktanggal 12122011 sampai dengan tanggal 10 012012;e Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal09 Januari 2012 Nomor :133/Pen.Pid/2011/PT.
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO
12457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO
Register : 08-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. BERNOFARM;
17487 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. BERNOFARM;
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — PT. PANINKORP vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. PANINKORP vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Desember 2011 Nomor00003/203/11/037/14, tanggal 3 November 2014, atas nama: PT Paninkorp,NPWP. 01.371.276.5037.000, beralamat di Jalan Pintu Besar SelatanNomor 52A, Pinangsia, Jakarta Barat, beralamat korespondensi di WismaSLIPI Lantai 4 (Kantor Pengelola), Jalan Letnan Jenderal S.
    Disamping itu, Pemohon Peninjauan Kembali mendapat pinjaman jugatanpa bunga atau tidak dikenakan bunga dari PT Panin Developmentmaksimal sebesar Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus jutaRupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 002/DIR/I/2006,Halaman 6 dari 11 halaman.
    Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/2019tanggal 9 Januari 2006, yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembalidengan PT Panin Investment yang berlangsung untuk jangka waktuselama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 9 Januari 2006 danakan berakhir 8 Januari 2016.
    Lagi pula PemohonPeninjauan Kembali telah memenuhi syaratsyarat yang dikecualikandari pengenaan pajak mencakup (a) terdapat suatu perjanjian pinjamanyang dilahirkan dari causa prima Rapat Umum Pemegang Saham,(b) Likuidas Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali gunamenompang kelangsungan usahanya, (c) Pihak Pemberi Pinjaman(PT Panin Investment dan PT Panin Development) tidak sedangHalaman 7 dari 11 halaman.
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT PANINKORP:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098671.12/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 15 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT PANINKORP;2.
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2499 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT. KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Banding tanggal 6 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109072.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 09 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00575/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 14 September 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00044/406/13/091/15 tanggal24 Juni 2015, atas nama PT
    Bahwa SKPLB No.00044/406/13/091/15 tanggal 24 Juni 2015 atasnama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 adalahtidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena ituKeputusan Dirjen Pajak No. KEP00575/KEP/WPJ.19/2016 tanggal 14September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00044/406/13/091/15 tanggal 24 Juni 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2.
    PUT109072.15/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 9 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Tahun Pajak2013 atas nama PT. Kitadin adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (contra legem), sehinggaharus dinyatakan batal;3.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.
Register : 29-12-2011 — Putus : 20-01-2012 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 118/Pid/2011/PT.BKL
Tanggal 20 Januari 2012 — HANSIMAR YUDISAL bin HASYIM
7216