Ditemukan 38 data
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG
berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2763/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirekturKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNAJAYA KARYA GEMILANG, beralamat diKendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Willy Heriadi, jabatanKomisaris PT
Gunajaya Karya Gemilang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111106.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangHalaman 1 dari 9 halaman.
Pengadilan Pajak NomorPut.111106.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPQ0006/KEB/WPJ.13/2017tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00020/207/11/703/15 tanggal 04 November 2015 MasaPajak Agustus 2011, atas nama PT
Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri, Kendawangan,Kab.
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00006/KEB/WP4J.13/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00020/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015,atas nama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri,Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, adalahHalaman 4 dari 9 halaman.
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG;
berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2764/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirekturKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNAJAYA KARYA GEMILANG, beralamat diKendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Willy Heriadi, jabatanKomisaris PT
Gunajaya Karya Gemilang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111104.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangHalaman 1 dari 9 halaman.
Pengadilan Pajak NomorPut.111104.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.13/2017tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00018/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015 MasaPajak Juni 2011, atas nama PT
Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri, Kendawangan,Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga penghitungan pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 289/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00018/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015, atasnama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri,Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG;
Surat Kuasa KhususNomor SKU2762/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa substitusiPradika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana SeksiPeninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktur Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNAJAYA KARYA GEMILANG, beralamat diKendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Willy Heriadi, jabatanKomisaris PT
Gunajaya Karya Gemilang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111102.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018,Halaman 1 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 264/B/PK/Pjk/2019tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00016/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015 MasaPajak April 2011, atas nama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri, Kendawangan,Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga penghitungan pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
58 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG;
2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomor Mengabulkan selurunnya permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00003/KEB/WPJ.13/2017, tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 0001 7/207/11/703/15, tanggal 4 November2015 Masa Pajak Mei 2011, atas nama PT
Gunajaya Karya Gemilang,Halaman 3 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 360 /B/PK/Pjk/20192011, atas nama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri,Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
50 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG;
berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2761/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirekturKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNAJAYA KARYA GEMILANG, beralamat diKendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Willy Heriadi, jabatanKomisaris PT
Gunajaya Karya Gemilang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111105.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangHalaman 1 dari 10 halaman.
Pengadilan Pajak NomorPut.111105.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00008/KEB/WPJ.13/2017tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00019/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015 MasaPajak Juli 2011, atas nama PT
Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri, Kendawangan,Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga penghitungan pajak yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman.
Putusan Nomor 290/B/PK/Pjk/2019Nomor 00019/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015, atasnama PT Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri,Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
70 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG;
0 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
0 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG;
JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2765/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNAJAYA KARYA GEMILANG, beralamat diKendawangan Kiri, Kendawangan, Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat, yang diwakili Willy Heriadi, jabatanDirektur PT
Gunajaya Karya Gemilang;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Fajar,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tangerang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 573/TzxDept/GKG/VIII/2018, tanggal 2 Agustus 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali
Pengadilan Pajak NomorPUT111107.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00005/KEB/WP4J.13/2017tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00021/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015 MasaPajak September 2011, atas nama PT
Gunajaya Karya Gemilang, NPWP02.355.986.7703.001, alamat Wisma Kendawangan Kiri, Kendawangan,Kab.
Putusan Nomor 1196/B/PK/Pjk/201900021/207/11/703/15 tanggal 4 November 2015 Masa PajakSeptember 2011, atas nama PT Gunajaya Karya Gemilang,NPWP 02.355.986.7703.001, beralamat di Wisma KendawanganKiril, Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
4 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNAJAYA KARYA GEMILANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK