Ditemukan 407 data
104 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT81995/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 20 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon BandingPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA;2.
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2028/WPJ.19/2015 tanggal O02 November 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00098/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama :PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000,beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81999/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 20 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.
175 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2020776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84790/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli
2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat, dan menetapkan membatalkan Surat
74 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
PutusanPUT84855/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 17 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2503/WPJ.19/2014 tanggal16 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2007 Nomor 00064/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013,atas nama: PT
Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093.000,beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung 40133,Halaman 2 dari 8 halaman.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2503/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2007 Nomor 00064/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013,atas nama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih, JalanJapati Nomor 1, Bandung, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81998/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 20 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PT TELEKOMUNIKASIINDONESIA;2.
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
Putusan Nomor 2659/B/PK/Pjk/2019sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00108/WPJ.19/KP.0403/2015, tanggal 10Desember 2015, atas nama PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan JapatiNomor 1, Bandung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT81997/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 20 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1094/B/PK/Pjk/2019TELEKOMUNIKASI INDONESIA;2.
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
148 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
Putusan Nomor 599/B/PK/Pjk/2020770/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84789/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli
2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP770/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat, dan menetapkan membatalkan Surat
157 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
156 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00782/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 18November 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012 Nomor 00001/277/12/093/15 tanggal 11 September 2015,atas nama PT
Telekomunikasi Indonesia International, NPWP 01.071.246.1093.000, beralamat di Gedung Menara Jamsostek Tower Utara Lantai 24,Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Mampang Prapatan, JakartaSelatan, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 277.695.563.500,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 277.695.563.500,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 27.769.556.350,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 27.769.556.350,00Pajak
Desember 2012Nomor 00001/277/12/093/15 tanggal 11 September 2015, atasnama PT Telekomunikasi Indonesia International, NPWP01.071.246.1093.000, beralamat di Gedung Menara JamsostekTower Utara Lantai 24, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
104 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
119 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;;
74 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1907/WPJ.19/2015, tanggal 20 Oktober 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011Nomor 00087/207/11/093/14, tanggal 21 Oktober 2014, atasnama PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih, JalanJapati Nomor 1, Bandung, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya
177 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00828/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Oktober 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00073/207/12/093/16 tanggal 3 November2016, atas nama: PT.
Telekomunikasi Indonesia, NPWP01.000.013.1093.000, beralamat di Jalan Japati Nomor 1,Bandung, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA ;
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA