DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113401.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00260/KEB/WPJ.19/2017tanggal 3 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2013 Nomor 90012/203/13/091/15 tanggal 28Desember 2015 atas nama: PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3,Halaman 2 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

Putusan Nomor 1785/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00255/KEB/WPJ.19/2017tanggal 03 Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2013 Nomor: 90003/207/13/091/15 tanggal 28 Desember2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00004/NKEB/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 20 Februari2017 atas nama: PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar MudaKav.

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310;Halaman 2 dari 9 halaman.

Bahwa SKPKB Nomor 90008/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Agustus 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00177/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP

dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 90008/277/13/091/15tanggal 28 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:Halaman 3 dari 9 halaman.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112922.16/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPN atas pemanfaatan JasaKena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112922.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2.

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Bahwa SKPKB Nomor 90002/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang PPh Pasal 26Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1893/B/PK/Pjk/2019Masa Pajak Februari 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00192/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Februari 2013 Nomor 90002/204/13/091/15tanggal 29 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113333.13/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPh Pasal 26 Masa PajakFebruari 2013 atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan(contra legem), sehingga harus dinyatakan batal;.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113333.13/201 3/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon bandingPT TRUBAINDO COAL MINING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Pajak NomorPUT112926.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00181/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Desember 2013 Nomor 90012/277/13/091/15tanggal 28 Desember 2015, atas nama PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3Halaman 2 dari 9 halaman.

Bahwa SKPKB Nomor 90012/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00181/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPN atas pemanfaatan JasaKena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2013atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JalanSultan Iskandar Muda Kav.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018,Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa SKPKB Nomor 90007/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00176/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah

Pabean Masa Pajak Juli 2013 Nomor 90007/277/13/091/15tanggal 28 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:2.

Putusan Nomor 1901 B/PK/Pjk/2019nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112921.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT TRUBAINDO COAL MINING:2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013Nomor 90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atasnama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan SultanIskandar Muda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Bahwa SKPKB Nomor 90010/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang PPh Pasal 26Masa Pajak Oktober 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00213/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1912/B/PK/Pjk/2019Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 90010/204/13/091/15tanggal 29 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:2.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113341.13/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan banding yang menyangkut PPh Pasal 26 Masa PajakOktober 2013 atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan(contra legem), sehingga harus dinyatakan batal:3.

Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113341.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00213/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 2 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2013 Nomor 90010/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015,atas nama PT.

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78/722/PP/M.1B/36/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP7/76/WPJ.19/2015 tanggal 23 April2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2012 Nomor: 00011/245/12/091/14 tanggal 30 April 2014, atas nama : PT

Trubaindo Coal Mining,NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP00204/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2013Nomor : 90006/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atasnama : PT.

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan IskandarMuda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00192/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013Nomor: 90002/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atasnama: PT.

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI Sultan IskandarMuda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

tanggal 15 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78717/PP/M.IB/36/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP778/WPJ.19/2015, tanggal 23 April2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak April 2012 Nomor 00006/245/12/091/14,tanggal 30 April 2014, atas nama PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3,Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, sehingga perhitungan PPh Final Pasal 23/26 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 25.637.499,00Pajak Terhutang Rp 5.127.500,00Kredit Pajak Rp 5.127.500,00PPh yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRUBAINDO COAL MINING;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRUBAINDO COAL MINING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRUBAINDO COAL MINING;

banding tanggal 6 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78422/PP/M.1B/16/2016, tanggal 7 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP/767/WPJ.19/2015, tanggal23 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00117/207/12/091/14, tanggal 30 April 2014, atas nama PT

Trubaindo Coal Mining,NPWP 01.543.059.8091.000, Alamat Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3,Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut: DPP PPN Rp 20.856.309.010,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 2.085.630.900,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.085.630.900,00PPN kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP767MWPJ.19/2015, tanggal 23 April 2015, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang danJasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00117/207/12/091/14, tanggal30 April 2014, atas nama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, Alamat Pondok Indah Office Tower 3 Lantai3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

PT TRUBAINDO COAL MINING

PT TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KRISTINA, DKK VS PT TRUBAINDO COAL MINING

., dimana nama Tergugat yang benaradalah PT Trubaindo Coal Mining sebagai suatu badan hukum yangnantinya akan Tergugat buktikan dengan Akta Pendirian PerusahaanPerseroan Terbatas dengan nama PT Trubaindo Coal Mining, bukan PTTrubaindo Coal Mining (TCM) Banfu, sehingga dengan demikian makajelas gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subjek hukumHal 7 dari 19 Hal. Put.

Trubaindo Coal Mining terhadap tanah Marung seluas22,032 meter persegi;Bahwa pada kenyataannya selama proses persidangan perkara in casuberlangsung Termohon Kassi/Tergugat (PT Trubaindo Coal Mining) samasekali tidak pernah menunjukan dan memperlihatkan bukti berupa KwitansiTanda Terima Pembayaran terhadap tanah Marung seluas 22,032 meterHal 13 dari 19 Hal.

Nomor 2870K/Pdt/201512.13.persegi, maka dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kassi/Tergugat(PT Trubaindo Coal Mining) belum merealisasikan pembayaran terhadaptanah Marung seluas 22,032 meter persegi;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat (PT Trubaindo Coal Mining) adalahperusahaan pertambangan Batu Bara terbesar dan cukup terkenal yangberoperasi di kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang tentunya jugamempunyai prosedur dan sistem administrasi kKeuangan yang cukup baikdan teratur dan tidak akan mungkin

di atastelah terbukti bahwa setiap kali Termohon Kasasi/Tergugat melakukanpembayaran pembebasan lahan selalu disertai kuitansi Tanda TerimaPembayaran dan kuitansi tanda terima pembayaran tersebut dipegang dandisimpan oleh Termohon Kasasi/Tergugat (PT Trubaindo Coal Mining);Bahwa kalaulah seandainya/konon kabarnya Termohon Kasasi/Tergugat(PT Trubaindo Coal Mining) telah melakukan pembayaran terhadap tanahMarung seluas 22,032 meter persegi, maka sudah dapat dipastikanTermohon Kasasi/Tergugat (PT Trubaindo

namun pada kenyataannya selama proses persidangan perkara iniberlangsung Termohon Kasasi/Tergugat (PT Trubaindo Coal Mining samasekali tidak pernah menunjukan dan memperlihatkan tentang adanyakuitansi tanda terima pembayaran pembebasan terhadap tanah MarungHal 15 dari 19 Hal.