Terdakwa;Dedi, S.Sos.

ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos VS BUPATI NGANJUK;

PUTUSANNomor 106 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Sombron RT.02/RW.02,Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (Staf Fungsional Sat.Pol PP KabupatenNganjuk);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa H.M. Yustafad,S.H., M.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangberupa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/20/411.404/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,tanggal 3 10 2017 atas nama Asiyah Rachmawati, S.Sos.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor880/20/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 10 2017 atas nama AsiyahRachmawati, S.Sos.:4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASIYAHRACHMAWATI, S.Sos.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiHalaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2019Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

MENGADILIMenyatakan terdakwa Wedy Prahoro, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Wedy Prahoro, S.Sos.

Wedy Prahoro,S.Sos

Terdakwa;Alinapia Pasaribu, S.Sos.

BUPATI DONGGALA VS LUTFIN, S.Sos;;

Menyatakan terdakwa SARWAN,S.Sos Bin BASARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dakwaan Primair.2.

TERDAKWA : SARWAN, S.Sos Bin BASARUDDIN

Bendahara Pengeluaran Triwulan Il, Ill, IV: SidintonoSedangkan pengelola Dana KJM dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Kaur Utaraadalah terdakwa Sarwan, S.Sos;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sekolah adalah :1) Mengajukan pembayaran Dana KJM kepada Sarwan S.Sos.2) Menerima pembayaran Dana KJM dari Sarwan S.Sos.3) Membayarkan Dana KJM kepada penerima (Guruguru SD Negeri No. 10 PadangGuci Hulu);Bahwa dana KJM diserahkan kepada guru kelas, atau guru bidang studi merangkapguru kelas

Bendahara Pengeluaran Triwulan Il, Ill, IV: SidintonoSedangkan pengelola Dana KJM dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Kaur Utaraadalah terdakwa Sarwan, S.Sos;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sekolah adalah :1) Mengajukan pembayaran Dana KJM kepada Sarwan S.Sos.2) Menerima pembayaran Dana KJM dari Sarwan S.Sos.3) Membayarkan Dana KJM kepada penerima (Guruguru SD Negeri No. 01Lungkang Kule);Bahwa dana KJM diserahkan kepada guru kelas, atau guru bidang studi merangkapguru kelas

Bendahara Pengeluaran Triwulan Il, Ill, IV: SidintonoSedangkan pengelola Dana KJM dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Kaur Utaraadalah terdakwa Sarwan, S.Sos;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sekolah adalah :1) Mengajukan pembayaran Dana KJM kepada Sarwan S.Sos.2) Menerima pembayaran Dana KJM dari Sarwan S.Sos.3) Membayarkan Dana KJM kepada penerima (Guruguru SD Negeri No. 03Lungkung Kule);Bahwa dana KJM diserahkan kepada guru kelas, atau guru bidang studi merangkapguru kelas

Kaur TahunAnggaran 2009.Bahwa Terdakwa Sarwan,S.Sos Bin Basaruddin selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab.

Kaur khususnya pada guruSD;Bahwa Terdakwa Sarwan,S.Sos bin Basaruddin bersamasama denganAhmad Marzuki, S.Pd. saksi Mislan dan saksi Sidintono, S.Sos dengan sadar telahmengajukan pencairan dana untuk kegiatan pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar(KJM) pada kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, dan Lungkang Kule, hal mana tidaksesuai dengan usul SK Kepala Sekolah yang ada, dan Terdakwa bersamasama denganAhmad Marzuki, S.Pd. saksi Mislan dan saksi Sidintono,S.Sos juga telah menerima,menyusun dan

IMRAN, S.Sos VS BUPATI BUOL;

IMRAN, S.Sos vs BUPATI BUOL;

PUTUSANNomor 475 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:IMRAN, S.SOS., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kelurahan Kali RT.015/RW 005, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Sulawesi

:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sostanggal 17 Mei 2018;4.

Menyatakan terdakwa ALEX USMAN, S.Sos, SH., MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 3.

ALEX USMAN, S.Sos, SH., MM

KHAIRIL YULIAN, S.Sos BIN ISMAIL

: Bahwa terdakwa KHAIRI YULIAN, S.Sos Bin ISMAIL selakuDirektur PT.

ATAUKEDUA Bahwa terdakwa KHAIRI YULIAN, S.Sos Bin ISMAIL selakuDirektur PT.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khairi Yulian, S.Sos Bin H.

Menjatunkan pidana kepada terdakwa KhairiYulian, S.Sos Bin H.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwaKhairi Yulian, S.Sos Bin H.

JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA ; AKHMAD KOSASIH, S.Sos. bin HASAN

PUTUSANNo. 1840 K/Pid/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AAHMAD KOSASIH, S.Sos. bin HASAN;Tempat lahir : Samarinda;Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 13 November 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan K.H.

Hakim Agung No. 676 / 2012 / S.309.TAH / PP /2012 / MA. tanggal 07 November 2012, Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November2012;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karenadidakwa :Bahwa mereka, yakni Terdakwa Akhmad Kosasih, S.Sos. bin H. Hasan dan H.Djauhari, S.H.,M.Hum.

BudiDuta Agro Makmur seluas 119.127.650 M2 pada hariJum'at, 18 Juli 2008;Bahwa Terdakwa Akhmad KOSASIH, S.Sos setelahmembuat surat undangan kepada Anggota Panitia Bjuga diminta oleh H. Djauhari, S.H.

,M.Hum. danTerdakwa Akhmad Kosasih, S.Sos tidak pernahmengadakan rapat lanjutan dengan seluruh AnggotaPanitia B.Bahwa terhadap konsep Risalah Pemeriksaan Panitia B,untuk Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantardalam rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT.Budi Duta Agro Makmur tersebut, Terdakwa AkhmadKosasih, S.Sos meminta saksi Fitrianingsin untukmengetik dengan menggunakan laptop merk Toshibawarna hitam milik inventaris Kanwil BPN Provinsi Kaltimyang kemudian oleh saksi Fitrianingsih menyimpan

datakonsep tersebut pada hard disc eksternal merk Acerwarna Silver les orange milik kanwil BPN ProvinsiKaltim.Bahwa Terdakwa Akhmad Kosasih, S.Sos dalammembuat konsep Risalan Pemeriksaan Panitia B,Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantar dalamrangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT.

JUARMAN, S.Sos.,M.Si VS WALIKOTA PEKANBARU;

PUTUSANNomor 158 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JUARMAN, S.Sos., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Permata Nomor 11 RT 001/RW 001.Kelurahan Banda Raya Payung Sekaki Kota PekanbaruProvinsi Riau, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Boy Gunawan, S.H, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada

Putusan Nomor 158 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 733 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Juarman, S.Sos., M.Si, selama perkara

Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 733Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Juarman,S.Sos., M.Si, sampai perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.

Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Juarman, S.Sos., M.Si:Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana JabatanSemula atau Jabatan Setara;Halaman 2 dari 6 halaman.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUARMAN, S.SOS..,M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin, $.H., CN.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,dan Dr. H.

DARNA, S.Sos VS BUPATI BUOL;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 467 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DARNA, S.Sos., kKewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kelurahan Leok II, RT 008, RW 006, KecamatanBiau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon

., Tanggal 2 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal 2 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018:4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DARNA, S.Sos.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H., dan H.

BUPATI BLITAR vs AKHMAD SAIKHU, S.Sos.,M.Si;

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor188/426/409.06/2019, tanggal 19 November 2019;Pemohon Kasasi;LawanAKHMAD SAIKHU, S.SOS., M.SI., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Tlogo RT.004RW.004, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,pekerjaan PNS Pemerintah Kabupaten Blitar:Dalam hal ini diwakili olen kuasa Sugeng Heri Santoso,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada

Putusan Nomor 141 K/TUN/20202) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Blitar Nomor :862/183/409.205.3/SK/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Desember 2018, atas nama Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si.;3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBlitar Nomor 862/183/409.205.3/SK/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal31 Desember 2018, atas nama Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si.;4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabatdan kedudukan Penggugat sebagai Kasubag Pelayanan FungsiPengawasan dan Pengaduan Masyarakat, di Unit Kerja SekretariatDPRD Kabupaten Blitar, di Instansi Pemerintah Kabupaten Blitardengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina (IV/a), atau jabatan yangsetara dengan itu;5) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang

S.SOS VS GUBERNUR ACEH;

AGUSTINUS AKAR, S.Sos VS BUPATI SIKKA;

PUTUSANNomor 499 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AGUSTINUS AKAR, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Teku Iku RT 022/RW 005, KelurahanNangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh Yohanis D.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor356/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AgustinusAkar, S.Sos., yang diterbitkan oleh Bupati Sikka;Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/20203.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati SikkaNomor 356/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Agustinus Akar, S.Sos., yang diterbitkan oleh Bupati Sikka;4.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUSTINUSAKAR, S.Sos. tidak diterima:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr. H.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN VS IKHWANUDDIN, S.Sos., M.Si;

., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor HukumMF & Partners, beralamat di Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3233/II/2019, tanggal 19 Juni 2019;Pemohon Kasasi;LawanIKHWANUDDIN, S.Sos,.M.Si, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Komplek Pakjo Indah Blok C. Nomor $1Jalan Way Hitam, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan llirBarat , Palembang Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan, S.H., M.H.

Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si., ditandatangani oleh Pj.

HASUDUNGAN, S.Sos VS BUPATI TOBA SAMOSIR;

BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos VS BUPATI KAUR;

PUTUSANNomor 290 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUDISYAH GUNAWAN, S.SOS., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Perumnas Taman Indah AzakiBlok B.1 Nomor 1 Kelurahan Sukarami, KecamatanSelebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Mantan Aparatur SipilNegara (ASN):Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaiful Anwar, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor188.4.45482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan,S.Sos., M.Si Tanggal 30 April 2019;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKaur Nomor 188.4.45482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama BudisyahGunawan, S.Sos., M.Si Tanggal 30 April 2019;4.

Putusan Nomor 290 K/TUN/2020Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45482 Tahun 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDISYAHGUNAWAN, S.Sos.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2020S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.