dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medanyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ternyataJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan harus didasarkanpada bukti kepemilikan Para Pelawan atas objek sengketa; Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pelawan , Il, Illobjek sengketa

/hak guna bangunan a quo adalah atas nama Terlawan lI.Lagipula perjanjian kredit yang dilakukan antara Pelawan denganTerlawan Il pada tanggal 15 Juli 2014, sedangkan gugatan terhadapTerlawan telah diajukan Terlawan Il pada tanggal 3 April 2014,sehingga ada kemungkinan perjanjian kredit yang diajukan Terlawan kepada Pelawan bermaksud untuk mengasingkan asset Terlawan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidakbertentangan

merasa telah melakukan kekhilafan karena tidakmelakukan pengecekan atas kwitansikwitansi sebagai bukti pembayaran ;Bahwa karena perjanjian yang dibuat mengandung unsur kekhilafanmaka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Surat KesepakatanBersama tertanggal 4 Desember 2010 ;Bahwa Penggugat melihat ada upayaupaya yang dilakukan olehTergugat yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihakketiga atas obyek sengketa

Hak Guna Bangunan SHGB No. 90 yang terletak diDesa Pendosawalan Rt.23, Rw.08, Kecamatan Kalinyamatan, KabupatenJepara, luas 139 m?

II Peninjauan Kembali telah mengajukan kontramemori peninjauan kembali yang masingmasing diterima tanggal 29November 2017 dan 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenatidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan JudexJuris dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa

Hak Guna Bangunan Nomor 6, 10, 12, 16 atasnama orang tua Penggugat I, Il (The Han Tjing dan Ny.

Nomor 2204 k/Pdt/2018dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriSemarang, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa Hak Guna Bangunan Nomor 186 dan Hak GunaBangunan Nomor 187 statusnya adalah tanah negara yang belumditerbitkan hak baru dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telahmembayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa sejak tahun2000

PNLSMdibatalkan dan diangkat;Bahwa oleh karena Pelawan mengajukan gugatan perlawanan dengan alasanalasan dan dalildalil yang kuat, maka sudah sepantasnya perlawanan Pelawanadalah Pelawan yang beritikad baik, yang dapat membatalkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PNLSMtanggal 27 Juli 2012;Bahwa karena gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan dalildalil yang kuatsebagai pemilik yang sah, maka demi hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawedapat menetapkan objek sengketa

hak guna bangunan sah milik Pelawan;Bahwa oleh karena Pelawan merupakan pembeli yang beritikad baik danmenganti rugi sepetak tanah negara bekas Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1968 daripihak yang benar, maka menurut hukum, apabila pihak mempunyai kedudukanyang kuat dibenarkan dan dilindungi hukum (sesuai asas de uitzonderingebevestige deregel);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pelawan kepada Pengadilan NegeriLhokseumawe agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Dalam ProvisiMenyatakan menangguhkan

Hardjono alias Jambu alias Poei KhengHoat kepada Tergugat atas tanah objek sengketa Hak Guna Bangunan No.141 dengan Akta Hibah No. 62/AH/DT/1986 pada tanggal 21 Mei 1986,dilakukan tanpa seijin dan persetujuan dari isterinya yaitu Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat MahkamahAgung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : Ny. .DARMIATI

Nomor 607 PK/Pdt/2015Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,karena di dalam putusan Judex Juris yang pertimbangannya membenarkanputusan Judex Facti, tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun suatu kekeliruanyang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa oleh karena objek sengketa Hak Guna Bangunan Nomor 1968/DesaJati semula Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Jati dan Hak GunaBangunan

Bahwa status obyek sengketa Hak Guna Bangunan Nomor 73 tanggal 21Juli 1969 telah ditentukan statusnya berdasarkan Putusan PeninjauanKembali Nomort 625 PK/PDT/2016 yaitu sah milik Hj. Normas;b. Bahwa alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 73/1969 atasnama Darsono Tenggono telah berakhir pada tanggal 24 September1980 sehingga Darsono Tenggono atau orang tua Para Termohon Kasasisudah tidak berhak lagi atas obyek sengketa;c. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1897/1999 atas Hj.

termasuk pagarpagar keliling pun dibongkar secara keseluruhan dan obyek tanah sengketatersebut telah ditinggalkan oleh Tergugat , maka pada tahun 2002 para OrangTua Penggugat dan Para Penggugat beserta Kelompok Usaha Tani TanjungSelatan tetap menguasai obyek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) No.01 danmelakukan kegiatan usaha pertanian pada lokasi obyek tersebut sampaisekarang;Bahwa kemudian Tergugat Il sebagai Ketua Serikat Karyawan (SEKAR)PT.Telkom Ternate mengirim surat kepada Ketua Team Penjualan

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai AtasHalaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2016/PT.TTETanah yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadidengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah, namun hingga saat ini, Pemilik sesungguhnya dariobyek sengketa ini tidak pernah memberikan Hak Miliknya untuk digunakansebagai Hak Guna Bangunan, oleh karena itu seluruh Sertifikat Hak GunaBangunan yang terkait dengan obyek sengketa

, Hak Guna Bangunan No.01, HakGuna Bangunan No.24 yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2007, HakGuna Bangunan No.52 yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2007, besertasegala tindakan hukum yang mengikutinya, adalah batal demi hukum karenadilakukan tanpa dasar hukum yang benar, dan seluruh perobuatan Para Tergugatyang sengaja bertindak diluar ketentuan hukum adalah perbuatan melawanhukum yang kepadanya harus dibebankan untuk menerbitkan seluruhnya gantikerugian atas perbuatan melawan hukum

Niaga.Smg Ketua Majelis Hakim dengan Suratnyatanggal 08 Aril 2014 telah menunjuk NASRULLAH NAWAWI.SH.MHHalaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Smn( TERGUGAT V ) sebagai Kurator dalam Kepailitan TERGUGAT II ( PT.SARWO INDAH )16.Bahwa oleh karena Tanah obyek sengketa Hak Guna Bangunan Nomor00466/ Banyuraden Surat Ukur tanggal 19092014 Nomor00269/Banyuraden/2014 seluas 532 m2 tersebut atas nama TERGUGATll ( PT.

SARWO INDAH ) sebagai asset ,maka oleh TERGUGAT Vdimasukkan sebagai Budel dalam Kepailitan.17.Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa Hak Guna Bangunan ( HGB )Nomor : 00466/Banyuraden Surat Ukur tanggal 1909204 Nomor :00269/Banyuraden/2014 , seluas : 532 m2 adalah berasal dari sebagiantanah seluas 320 m2 yang tidak dijual oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT III yang berasal Sertipikat Hak Milik Nomor4075/Banyuraden Surat Ulkur tanggal 19 Oktober 2005 luas semula 729m2 , maka secara yuridis TERGUGAT V untuk

Guna Bangunan (HGB) No.01 Milik PT.Telkom Bandung(Tergugat ) berakhir pada tanggal 30 Oktober 2010 dan pada tahun 2002PT.Telkom Ternate telah merombak/menghancurkan seluruh bangunan danKantor Stasiun Radio Penerima milik PT.Telkom (Tergugat ) termasuk pagarpagar keliling pun dibongkar secara keseluruhan dan obyek tanah sengketatersebut telah ditinggalkan oleh Tergugat , maka pada tahun 2002 para OrangTua Penggugat dan Para Penggugat beserta Kelompok Usaha Tani TanjungSelatan tetap menguasai obyek sengketa

Hak Guna Bangunan (HGB) No.01 danmelakukan kegiatan usaha pertanian pada lokasi obyek tersebut sampaisekarang;Bahwa kemudian Tergugat Il sebagai Ketua Serikat Karyawan (SEKAR)PT.Telkom Ternate mengirim surat kepada Ketua Team Penjualan AssetPT.Telkom Bandung (Tergugat ) tertanggal 02 Juni 2004 No.03/SEKAR/DPDTTE/2004 pada pokoknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan karenaHalaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2016/PT.TTETeam Penjual Asset PT.TELKOM (SEKAR) Bandung telah menetapkan

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai AtasHalaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2016/PT.TTETanah yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadidengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah, namun hingga saat ini, Pemilik sesungguhnya dariobyek sengketa ini tidak pernah memberikan Hak Miliknya untuk digunakansebagai Hak Guna Bangunan, oleh karena itu seluruh Sertifikat Hak GunaBangunan yang terkait dengan obyek sengketa

, Hak Guna Bangunan No.01, HakGuna Bangunan No.24 yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2007, HakGuna Bangunan No.52 yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2007, besertasegala tindakan hukum yang mengikutinya, adalah batal demi hukum karenadilakukan tanpa dasar hukum yang benar, dan seluruh perbuatan Para Tergugatyang sengaja bertindak diluar ketentuan hukum adalah perbuatan melawanhukum yang kepadanya harus dibebankan untuk menerbitkan seluruhnya gantikerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut

Adanya kausa yang halal;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan, yaitu bukti P6, yaitu akta jual beli No.1295/2010 tanggal 06 Juni2010, yang dibuat dihadapan Notarsis Abdul Muis, SH, MH, bahwa Hak atastanah telah dialihkan menjadi hak penggugat,oleh karena itu maka penggugatyang berhak atas tanah obyek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :22111/Manggala, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor03397/2010 tertanggal 26012010 seluas 135 M2?

Bahwa karena Gugatan Perlawanan ini diajukan berdasarkan dalildalil yangkuat sebagai pemilik yang sah, maka demi hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe dapat menetapkan objek sengketa Hak Guna Bangunan sahmilik PELAWAN;10.

Perundangundangan yangberlaku,dengan demikian tidak terbukti ada kesalahan menerbitkan suratkeputusan (HGB Nomor 706) yang dilakukan oleh Tergugat, dengandemikian seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidakdapat diterima ;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana point 1 sampai dengan 8menceritakan tentang bukti Surat Perjanjian Nomor 6 tanggal 531968sebagaimana point 6, Surat Wasiat Nomor 4 tanggal 531968 sebagaimana point 4 dalam gugatan Penggugat tentang kepemilikan terhadapobyek sengketa

Hak Guna Bangunan Nomor 706/Pakelan bukan kategorikesalahan/kekeliruan Tergugat dalam suatu surat keputusan melainkansengketa kepemilikan dan penguasaan dengan demikian sengketa inimerupakan kewenangan absolut Majelis Hakim Peradilan Perdata bukankewenangan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa posita angka 15 gugatan Penggugat adalah tidak benar juga sangattidak merugikan Penggugat karena secara hukum administrasi obyek HakGuna Bangunan Nomor : 706/Pakelan beralih kepada Eddy Hartono

Bahwa objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas namaPT Telkom Bandung tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Oktober2010 dan pada tahun 2002 PTI Telkom Ternate telah merombak/menghancurkan seluruh bangunan dan Kantor Stasiun Radio Penerimamilk PT Telkom bahkan pagarpagarpun dibongkar secarakeseluruhan, maka pada tahun 2002 Para Penggugat beserta kelompokUsaha Tani Tanjung Selatan masuk dan menguasai objek SengketaHak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1, kemudian melakukan kegiatanusaha pertanian

Bahwa dengan demikian objek sengketa Hak Guna Bangunan Nomor 1tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan Tergugat masih dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor51 Tahun 2009;Ill. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.1. Bahwa para Penggugat yang merupakan ahli waris telah memiliki tanahdari orang tuanya Alm.Djaingat Sipayung/isteri Almh.

., yang dimohonkan banding tersebutsekedar mengenai:Dalam Konvensi:Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding,kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat/Pembanding, suratsuratyang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sampai dengan VII;Dalam Rekonvensi:Status tanah sengketa Hak Guna Bangunan Nomor 308, buku yangdikeluarkan oleh Dirjen Anggaran, perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Sebagai pihak

Bahwa dengan demikian objek sengketa Hak Guna Bangunan No. 2 tanggal18 Maret 2013 yang dikeluarkan Tergugat masih dalam tenggang waktu 90Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 107/K/TUN/2015(Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 UUNo. 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009;Ill. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT1. Bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris telah memiliki tanah dariorang tuanya Alm. Alam Lingga/ isterinya Almh. hotmaronim Br.