,Halaman 1 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2021/PN LbjMH, mediator Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan untuk itu telahmengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulistertanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut :Pasal 1Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketakepemilikan tanah dalam Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.LBJ diPengadilan Negeri Labuan Bajo diselesaikan secara damai;Pasal 2Bahwa oleh karena sengketa hak kepemilikan

tanah dalam Perkara PerdataNomor 19/Pdt.G/2021/PN.LBJ di Pengadilan Negeri Labuan Bajo diselesaikansecara damai, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan secarasukarela membagi uang ganti rugi yang telah di konsinyasi oleh pemohondalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Perdata Nomor :21 / Pdt.PKons / 2020 / PN Lbj, dengan pembagian sebagai berikut:1.

/PN.LBJ di Pengadilan Negeri Labuan Bajo diselesaikansecara damai;Pasal 2Halaman 5 dari 9 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN LbjBahwa Pihak Pertama mengakui bahwa tanah Obyek Sengketadalam Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.LBJ adalah milik PihakKedua yang diperoleh berdasarkan pembagian dan penyerahan dariFungsionaris adat Nggorang almarhum bapak H.Ishaka dan almarhumbapak Haku Mustafa sesuai peta pembagian pada tanggal 16 Agustustahun 1990;Pasal 3Bahwa oleh karena sengketa

hak kepemilikan tanah dalam Perkara PerdataNomor 25/Pdt.G/2021/PN.LBJ di Pengadilan Negeri Labuan Bajo diselesaikansecara damai, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak)sepakat dan secara Ssukarela membagi uang ganti rugi yang telah di konsinyasioleh pemohon dalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti KerugianPerdata Nomor : 19 / Pdt.PKons / 2020 / PN Lbj, dengan pembagian sebagaiberikut:1.

Register lupa, yang berbunyi, Bahwasetiap perkara pidana (pengrusakan) di atas objek sengketa tanah agarterlebin dahulu diselesaikan sengketa hak kepemilikan tanah denganketentuan hukum acara perdata;Bahwa dengan demikian Majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutungseharusnya mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 152 K/Pdt/2009, tanggal 6 Januari 2010, yang sudahberkekuatan tetap (inkraht) sejak tanggal 7 Oktober 2010;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Tahun 2004): Bahwa Majelis Hakim memberi putusan haruslah memahami kenyataansosial yang hidup dalam masyarakat, oleh karena Suku Batakmengakui/berlaku dengan Istilah Bahwa segala apa yang ada, tumbuh diatas tanah saya adalah milik saya dan tidak boleh/bisa menanam tanamankeras/pohon di batas tanah; Bahwa Majelis Hakim Memeriksa Perkara ini mengesampingkan SuratEdaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berbunyi Bahwa setiap perkarapidana (pengrusakan) di atas tanah sengketa agar terlebin dahuludiselesaikan sengketa

hak kepemilikan tanah dengan ketentuan hukum acaraperdata;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karenaperbuatan Terdakwa menyuruh Chandra Simamora mentraktor tanah milikTerdakwa dan ikut pula ditraktror adalah milik saksi Jannes Sihite dan IstrinyaSintina Br Banjarnahor, akibatnya tanaman jeruk nipis dan pohon alpukat yangmasih kecil ikut ditraktor

Pertimbangan demikian menurutpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar ;DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenolak eksepsi mengenai kKewenangan absolut dengan alasan yang menjadisengketa dalam perkara a quo adalah sengketa hak kepemilikan tanah danmenolak eksepsi gugatan error in persona, gugatan nebis in idem, gugatan nolegal standing, gugatan kurang pihak, gugatan kabur dan gugatan daluwarsadengan alasan eksepsi sudah memasuki materi perkara

Bahwa permasalahan sengketa hak kepemilikan tanah merupakanpermasalahan yang berbeda dengan masalah perbuatan melawanhukum", dimana untuk dapat dinyatakan apakah Tergugat dan Tergugat IItelan melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikanterlebin dahulu apakah ada perbuatan melawan hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat dalam menguasai hak atas tanah yang menjadiobyek perkara dan apakah Tergugat Il telah keliru/salah dalammenerbitkan bukti hak (sertipikat) kepada Tergugat .

Sebaliknya dalamHalaman 12 dari 40 Putusan Perdata Nomor 128/Padt.G/2018/PN Srgpermasalahan sengketa hak kepemilikan tanah harus dibuktilan dasardasar kepemilikan hak atas tanah tanpa mempermasalahkan perbuatanmelawan hukum ;5.

harus dibuktikan dalam pokok perkara sebagaimana ditentukandalam Pasal 162 Rbg/Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa kecualimengenai ketidak wenangan Hakim, harus dipertimbangkan sendirisendirisedangkan yang termasuk materi perkara harus diperiksa dan diputusbersamasama dengan gugatan pokok, sehingga Eksepsi Daluwarsa (ExceptioTemporis) Tergugat ini harus di tolak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat yang menyatakangugatan penggugat Kabur (Obscuur Libel) oleh karena mencampur adukanantara sengketa

hak kepemilikan tanah dengan Perbuatan Melawan Hukumdemikian juga Eksepsi Tergugat Il yang menyatakan gugatan Penggugat kabur(Obscuur Libel), oleh karena adanya perbedaan luas tanah yang di gugatandisebutkan tanah milik adat/letter C No. 253 Persil 142 Blok Pulo Jajar tercatatatas nama Kapil bin Madam seluas + 4.990 m2 dan pada Sertipikat Hak GunaBangunan No.06128/ Kel.

, antara gugatansebelumnya yang memperkarakan sengketa hak kepemilikan tanah karenatelah disertifikat oleh Tergugat Il dengan gugatan sekarang pada gugatanNomor 13/Pdt.G/2016/PN Smp yang memperkarakan objek sengketaKeputusan Tergugat tentang penerbitan Akta Jual Beli Nomor87/AJB/01/2004, tertanggal 5 Pebruari 2004, jelas jauh dan berbeda sertatidak ada kesamaan sama sekali, sehingga atas adanya perbedaan objeksengketa yang sama sekali tidak sama, tetapi kemudian dinyatakan Ne bis inidem di dalam

Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena apa yang didalilkanPenggugat sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak sangatlah tidak beralasan dalam dalil gugatan Penggugatyang objek sengketa adalah tanah yang dikeluarkan surat keputusan berupaSHM Nomor 6168/Sedau atas nama Darmanto, oleh Badan/Pejabat TataUsaha Negara dalam hal ini Tergugat Kepala Kantor PertanahanSingkawang adalah merupakan sengketa

hak kepemilikan tanah, tumpangtindih tanah (Over Leving) beda luasan bidang tanah yang saling mengklaimkepemilikan tanah atau dengan kata lain siapa yang. paling berhak memilikitanah tersebut dan ini merupakan sengketa perdata pada Peradilan Umumdan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, oleh karenanya sebagaifungsi jabatan (Ex Offisio) kami mohon Majelis Hakim menyatakanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa

Syaibani Azwari Nomor : 1/A/IV/1974 + 8,5 Ha (delapanpuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan gambar situasi yang jelasletak dan batas serta gambarnya tentang rencana jalan desa oleh karenatidak ada jalan desanya batal, sudah 30 tahun jadi jalan perkebunankaret pak Awaludin tidak ada dikatakan tidak dapat dijelaskan dalamsidang TUN Palembang dan PT TUN Medan Halaman 9.Jadi bukan permasalahan sengketa hak kepemilikan tanah pembandingseluas 8,5 meter sebagaimana yang dipertimbangkan majelis hakim

Putusan Kasasi No. 1316.K / Pdt/2013 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut HANYA berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi pengosongan fisik tanah ,BUKAN terhadap sengketa Hak Kepemilikan Tanah , hal manasengketa perdata yang mengenai Hak Kepemilikan Tanah telahselesaidandimenangkan TergugatIl Intervensi sebagaimanaPutusan Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung No. 544.PK /PDT / 2010 tanggal 17 Maret 2011 Jo.

karenanya terbukti proses terbitnya SHM ( PENGGANTI) No. 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat UkurNo.11 / 2004 tanggal 08 April 2004 dan SHM ( PENGGANTI )No. 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004 , Surat Ukur No.12/ 2004 tanggal 08 April 2004 atas nama THEIS TUHUTERU( Penggugat ) tersebut Tidak Benar / CacadYuridis ;Bahwa dengan demikian , secara SUBSTANSI / MATERI.tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo sudahBENAR , terlebih diperoleh fakta yuridis ( berdasarkan PutusanPerdata / Sengketa

Hak Kepemilikan Tanah dan berdasarkankronologis yuridis ) terbukti proses penerbitan kedua SHM( PENGGANTI ) No.524 dan No.535 pada tahun 2004 tersebut TIDAKBENAR , oleh karenanya kedua SHM ( PENGGANTI ) No. 524 danNo.535 yang keduanya terbit tahun 2004 ( gambar situasi tahun2004 ) tersebut Cacad Yuridis baik ditinjau dari segi yuridis materiilmaupun formil , untuk itu demi kepastian hukum kedua SHM(PENGGANTI) yang saat ini dipegang oleh Penggugat tersebutharus dibatalkan dan dicabut :PROSEDURAL

Pembanding/Tergugat II Intervensi, kemudianfakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan bahwa Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I telah mengirim surat tertanggal 21 Februari 2012 perihal:*Pengosongan Lahan diatas Hak Milik Nomor 369 Tahun 2001 (Vide BuktiT.Intv.6. di Mahkamah Agung RI) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi maka fakta hukum tersebut menjadi hal ini tidakterbantahkan bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding I/Termohon Kasasi I lebihmenitik beratkan pada pada masalah sengketa

hak kepemilikan tanah oleh karenaitu gugatan Penggugat/ Terbanding I/Termohon Kasasi I harus ditolak dan yangberwenang mengadili adalah Peradilan Umum;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sependapat dalampertimbangan hukum tentang prosedural dan substansi Penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI (videputusan halaman 45 s/d 56) bertentangan dengan peraturan

Terhadap apa yangdilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata /Sengketa Hak Kepemilikan Tanah antara saksi korban MohammadMujiono dengan Terdakwa;2. Bahwa pada Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umummenjelaskan Terdakwa telah diperingati melalui Surat somasi oleh KantorHukum Razak Law Office sebanyak 3 (tiga) kali untuk tidak melakukanaktivitas diatas tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidakmengindahkan;3. Bahwa pada poin 2 maksud Sdr.

faktahukum bahwa diatas objek perkara tanah terdapat sengketa hak kepemilikanyang masingmasing pihak mendalilkan selaku pemilik hak di atas tanahtersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk atau modus pidana yangdilakukan atau didakwakan kepada terdakwa, terjadi dalam area/ranah HukumPrivat (Perdata) tentang sengketa kepemilikan tanah;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tindakan atau perbuatanterdakwa yang didakwakan kepada terdakwa terjadi dalam lingkup hukum privat(Perdata) yaitu tentang sengketa

hak kepemilikan tanah, sehingga perbuatanHalaman 37 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN kditerdakwa menempati rumah berada diatas objek tanah dinyatakan terbukti, akantetap!

Bahwa putusan Yudex Yuris yang membatalkan putusan Yudex Facti s.o.rjelas terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karenadalam perkara ini tidak ada sengketa hak kepemilikan tanah sebab PemohonPeninjauan Kembali telah menempati bangunan dan menguasai tanah (exBarat/Eropa/bekas Grant Deli Maatschappij No.303) tersebut berdasarkanalas hak yang sah selama puluhan tahun tidak pernah di klaim oleh YayasanKie Sut Tong atau mendiang Sjahrul Abidin dan atau para ahli warisnyasebelum menjual

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timuryang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain,Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (ex aequo et bono);Hal. 7 dari 23 hal.Put.No. 141 K/AG/2010Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Gugatan Menyangkut Sengketa Hak Kepemilikan Tanah yang

Oleh karenanya dengantimbulnya suratsurat baru yang diterbitkan Penggugat pada tahun 2014 danhendak diletakkan diatas tanah pada objek gugatan adalah kesengajaan dankeliru;Bahwa dalildalil gugatan yang masih mempermasalahkan (1). jual beli, (2).batalnya jual beli, (3). sengketa hak kepemilikan tanah apakah; milikPenggugat, Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV TrijayaHalaman 36 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGPAbadi, Yayasan Institut Bisnis Keuangan ( IBEK ), Yayasan

Bahwa dalildalil gugatan yang masih mempermasalahkan (1). jual beli, (2). batalnyajual beli, (83). sengketa hak kepemilikan tanah apakah; milik Penggugat,Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV Trijaya Abadi,Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK), Yayasan Prof Dr. Laurence A.Manullang Bangka, Suman Sirait, Mentoh, Arman/Mentoh, Mais/Sadit,maka perkara haruslah terlebih dahulu diperiksa pada peradilan umum;3.

beli tanah dalam objek gugatan (SGHM Nomor 00119 atasHalaman 81 dari 95 halaman, Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PGPnama RINCE) adalah perorangan dengan nama Rince ataukah perorangandengan nama Budiman alias Apau, dan untuk objek tanah lainnya di luar objekgugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat pemilik tanah dimaksudadalah Penggugat, perorangan lainnya atau terdiri dari beberapa badan usaha.Bahwa dailildalil gugatan yang masih mempermasalahkan (1). jual belli, (2).batalnya jual beli, (3). sengketa

hak kepemilikan tanah apakah; milik Penggugat,Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV Trijaya Abadi, YayasanInstitut Bisnis Keuangan (IBEK), Yayasan Prof Dr.

Bahwa dalildalil gugatan yang masih mempermasalahkan (1). jual beli,(2). batalnya jual beli, (3). sengketa hak kepemilikan tanah apakah; milikPenggugat, Budiman alias Apau, Padli Alkoderi, CV Jujur Jaya, CV Trijaya Abadi,Yayasan Institut Bisnis Keuangan (IBEK), Yayasan Prof Dr.

Kepala Pertanahan Kota Palu serta Turut Tergugat llKapolda Sulteng agar supaya tunduk dan patuh pada isi putusan nantinya;Bahwa Penggugat juga mendudukkan Turut Tergugat Il dalam perkara inikarena dengan begitu cepatnya menetapkan Penggugat sebagaiTersangka pelaku tindak pidana "memberikan keterangan palsu", padahalsesungguhnya permasalahan ini adalah ranah hukum perdata yaknimenyangkut sengketa hak kepemilikan tanah dalam Sertipikat Hak MilikNo.65 tahun 1972 yang ada dalam penguasaan Tergugat dan

Bahwa Perkara Sengketa Hak Kepemilikan Tanah ini berawal dariPenggugat / Pembanding Anderias Lalus Cs memiliki tanah warisanpeninggalan Lebrik Lalus (alm) dan Karolina LalusWeni (almh) dandisertifikatkan a/n Ebenheser Tefu dengan cara tipu muslihat dan dilakukansecara diamdiam walaupun sudah ditegur dan ada keberatan, EbenheserTefu / Tergugat / Terbanding tidak menghiraukan sampai akhirnya terbitSHM, bahwa pada saat pengukuran Prona Tahun 2015 Ebenheser Tefu /Tergugat / Terbanding menyelipkan Pelepasan

517 K/TUN/2016D.6.pada tahun 1999 dan setelah dilakukan pengecekan kepada Ferry E.Moniaga, Ferry E.Moniaga tidak pernah memindah tangankan tanahPetok D Nomor 4623 Persil D.II seluas 300 M2 tersebut kepada Ririn RioWindarti dan hanya menjual/memindah tangankan kepada Marienes";Bahwa karena ada dua pihak yang berkepentingan dan menganggapberhak atas kepemilikan tanah Petok D Nomor 4623 Persil D.II tersebut,maka jelas obyek atau materi serta pokok persoalan dalam gugatanperkara ini sebenarnya adalah sengketa

hak kepemilikan tanah Petok DNomor 4623 Persil D.I, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara,dan Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya ke pengadilannegeri/ peradilan umum terlebih dahulu untuk diputuskan siapa yang lebihberhak atas; kepemilikan tanah Petok D Nomor 4623 Persil D.II tersebut;Bahwa karena pokok persoalan dan/atau materi gugatan ini sebenarnyaadalah sengketa hak kepemilikan atas Petok D Nomor 4623 Persil D.II,maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memilikikewenangan

Bahwa apa yang didalilkan para penggugat , pada posita 3, adalahmerupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena obyek yang di Sengketanbukanlah sengketa warisan, akan tetapi sengketa hak kepemilikan tanah,sehingga Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, tidak berwenangmememeriksa perkara No. 100/Pdt.G/2015/PA.MORTB;.